Sistem informasi geografis terpadu yang dapat memberikan pelayanan, penyajian dan pengelolaan mengenai informasi geografis dari Kabupaten.

1. Pentingnya GIS Program Geographic
dalam Pembangunan Daerah Information System
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Solihin,
Bappenas
pp

2. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development Planning
Agency (Bappenas)
(Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Pacific Studies Waseda University, Tokyo, Japan he also active as Associate
Studies, University Tokyo Japan,
Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included Advanced International
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City,
T i i P fI f ti T h l M t t K l t d Cit
Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan
(2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur,
Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada
(2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan
(
(2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo,
); g p g g , pp ,
Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
GIS dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Paradigma Baru: Troika
P di B T ik
Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan Negara Pemerintah
VISI
Dunia Usaha
Transparansi,
Partisipasi,
Akuntabilitas
GIS dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Transparansi,
Good G
G d Governance Partisipasi,
Akuntabilitas
• Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat
terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program
pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu
manajemen sistem informasi publik.
j it i f i blik
• Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat
dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan
pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat
(beneficiaries) atau objek belaka, melainkan sebagai agen
belaka
pembangunan (subyek).
• Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah
kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan
misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.
GIS dadang-solihin.blogspot.com 4

5. Tujuan Pembangunan Daerah
T j P b D h
1.
1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar
daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat
(p
(pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya
alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi
masa datang (berkelanjutan).
GIS dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Kewenangan D
K Daerah (UU 32/2004)
h 32/2004)
• U
Urusan wajib
jib
– pelayanan dasar seperti pendidikan dasar
dasar,
kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup
minimal, prasarana lingkungan dasar, dll.
• Urusan pilihan
– potensi unggulan dan kekhasan daerah.
p gg
GIS dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Apa
A yang Dib t hk D
Dibutuhkan Daerah?
h?
1.
1 Sistem informasi geografis terpadu yang dapat
memberikan pelayanan, penyajian dan
pengelolaan mengenai informasi geografis dari
Kabupaten.
2. Pengoperasian d perawatan sistem i f
2 P i dan t i t informasi i
geografis dan databasenya untuk menjamin
kemutakhiran i f
k t khi informasi yang ada d
i d dapat t j
t terjaga.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (
g g y (SDM) )
secara berkesinambungan dalam hal pengelolaan
dan pengembangannya.
p g g y
GIS dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Sebaiknya GIS yang Seperti
Apa untuk Daerah?
1.
1 Berbasis pada konsep Good Governance yaitu yang transparan
Governance, transparan,
partisipatif, dan akuntabel.
2. Sistem yang menjamin pemrosesan informasi dengan handal,
cepat dan akurat
akurat.
3. Teknologi informasi yang tanggap terhadap segala perubahan
( p
(Open System).
y )
4. Informasi geografis yang ditunjang dengan survai dan inspeksi
lapangan untuk menjamin validitas informasi.
5.
5 Dioperasikan dalam satu unit yang terkoordinir di bawah
manajemen satu atap.
6. Dapat melayani kebutuhan berbagai p
p y g pihak atau instansi terkait
dalam hal pelayanan pihak investor dan masyarakat yang
membutuhkannya.
GIS dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Terima Kasih
GIS dadang-solihin.blogspot.com 9