Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Metodologi studi EHRA menggunakan klastering desa/kelurahan berdasarkan 4 kriteria untuk menentukan area survei. Teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling dengan mengambil sampel rumah tangga secara acak di setiap desa/kelurahan. Jumlah minimal responden per desa adalah 40 rumah tangga yang tersebar di minimal 8 RT. Klastering memberikan gambaran profil risiko kesehatan lingkungan secara
Mengenal Studi EHRA sebagai langkah awal menjadikan isu sanitasi visible. EHRA merupakan survei rumah tangga, kuantitatif dan fokus pada urusan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan analisisnya berskala kabupaten/kota.
Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Â
Tata Cara Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukiman dengan menggunakan hasil Studi EHRA, persepsi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), hasil kajian potensi dan permasalahan sanitasi, dan pertimbangan lainnya,
Mengenal Studi EHRA sebagai langkah awal menjadikan isu sanitasi visible. EHRA merupakan survei rumah tangga, kuantitatif dan fokus pada urusan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan analisisnya berskala kabupaten/kota.
Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukimaninfosanitasi
Â
Tata Cara Penetapan Area Beresiko Sanitasi Permukiman dengan menggunakan hasil Studi EHRA, persepsi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), hasil kajian potensi dan permasalahan sanitasi, dan pertimbangan lainnya,
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Â
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) â Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Â
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Training Enumerator EHRA (Environment Health Risk Assessment)infosanitasi
Â
Training Enumerator EHRA (Environment Health Risk Assessment) dalam rangka menemukenali secara langsung permasalahan sanitasi di tingkat rumah tangga melalui survei menyeluruh terhadap kondisi fisik, sosial ekonomi dan budaya sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat..
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan SampahJoy Irman
Â
Persyaratan Teknis Pengumpulan, Pemindahan dan Pengangkutan Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) â Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Â
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Training Enumerator EHRA (Environment Health Risk Assessment)infosanitasi
Â
Training Enumerator EHRA (Environment Health Risk Assessment) dalam rangka menemukenali secara langsung permasalahan sanitasi di tingkat rumah tangga melalui survei menyeluruh terhadap kondisi fisik, sosial ekonomi dan budaya sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat..
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Â
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesiainfosanitasi
Â
Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. Disajikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Â
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah menjelaskan mengenai organisasi, struktur dan tata kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disajikan oleh Direktur Penataan Perkotaan, Kementrian Dalam Negeri
Strategi dan Kebijakan Advokasi Sanitasiinfosanitasi
Â
Strategi dan kebijakan advokasi sanitasi ke berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, juga ke DPRD, swasta dan kelompok masyarakat.Disajikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementrian Kesehatan.
Buku Putih Sanitasi - 3.5 Identifikasi Masalah dan Program Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Â
Buku Putih Sanitasi - 3.5 Identifikasi Masalah dan Program Pengembangan Sanitasi merupakan salah satu modul pelatihan Program PPSP bagi para Fasilitator dan anggota Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota
Buku Putih Sanitasi - 3-1 Wilayah Kajianinfosanitasi
Â
Buku Putih Sanitasi - 3-1 Wilayah Kajian merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA)infosanitasi
Â
Buku Putih Sanitasi - 3-4 Studi Data Primer (non-EHRA) merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasiinfosanitasi
Â
Buku Putih Sanitasi - 3-2 Pemetaan Sanitasi merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Buku Putih Sanitasi - 1 Pendahuluan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Buku Putih Sanitasi - 2 Gambaran Umum Wilayahinfosanitasi
Â
Buku Putih Sanitasi - 1 Pendahuluan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuanganinfosanitasi
Â
Buku Putih Sanitasi - 3-3 Kelembagaan dan Keuangan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP bagi fasilitator dan Pokja Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten /kota
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Â
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Pola Penanganan Sampah Domestik menjelaskan mengenai peraturan perundangan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan sampah, paradigma baru penanganan sampah, berbagai opsi teknologi dalam penanganan sampah domestik. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Â
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Â
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Â
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Â
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Â
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
2. Metoda Sampling EHRA
a. Metoda penentuan target area survei secara
geografi dan demografi didahului proses yang
dinamakan Klastering.
b. Hasil klastering digunakan sebagai indikasi awal
lingkungan berisiko.
c. Teknik sampling/pengambilan sampel yang
digunakan adalah âProbability Samplingâ ď
memberikan peluang yang sama pada semua
populasi.
d. Metoda sampling yang digunakan adalah âCluster
Random Samplingâ
3. Metoda Sampling - Lanjutan
e. Penentuan Klaster Desa/Kelurahan
berdasarkan pada 4 Kriteria ď
menunjukkan indikasi awal lingkungan
beresiko di Tingkat Desa/Kelurahan
f. Klastering Desa/Kelurahan dilakukan oleh
Pokja bersama Camat atau oleh Camat
saja
4. 4 Kriteria Penetapan Klaster
1. Kepadatan penduduk ď â penduduk
per Luas wilayah
2. Angka kemiskinan ď
(â Pra-KS + â KS-1) x 100%
â KK
3. Daerah/wilayah yang dialiri
sungai/kali/sal. Drainase/sal.irigasi dg
potensi digunakan sbg MCK &
pembuangan sampah
4. Daerah yang sering terkena banjir dan
dinilai mengganggu
5. Metoda Sampling â Jumlah Sampel/Responden
Menentukan jumlah sampel minimum dalam skala kabupaten/kota
dapat juga menggunakan âRumus Slovinâ sebagai berikut:
Dimana:
â˘n adalah jumlah sampel
â˘N adalah jumlah populasi
â˘d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05)
â˘Asumsi tingkat kepercayaan 95%, karena menggunakan Îą=0,05,
sehingga diperoleh nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan
menjadi Z=2.
â˘Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan
adalah P(1-P), dimana P = 0,5
6. Metoda Sampling â Jumlah sampel/responden
Contoh:
ď§ Jumlah populasi rumah tangga di Kabupaten A adalah
155.000 KK ď dengan menggunakan Rumus Slovin
pada tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang
harus diambil adalah 155,000/(1+155,000 x 0.05^2)
= 399.
ď§ Apabila dikehendaki pengambilan sampel yang lebih
tinggi presisi dengan tingkat kesalahan 2.5% dan
anggaran biaya survey mencukupi maka jumlah sampel
respondennya menjadi 155,000/(1+155,000 x
0.025^2) = 1,584.
7. Metoda Sampling â Jumlah sampel/responden
Menentukan jumlah sampel minimum dalam skala kabupaten/kota
dapat juga menggunakan âTabel Krejcie-Morganâ yang dihitung
dg âRumus Krejcie-Morganâ:
Dimana:
â˘n adalah jumlah sampel
â˘N adalah jumlah populasi
â˘X2
adalah nilai Chi kuadrat ď asumsi tingkat kepercayaan 95%, karena
menggunakan nilai Chi kuadrat = 3.841 yang artinya memakai =0,05Îą
pada derajat bebas 1
â˘d adalah persentase toleransi ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir 5% (d = 0,05)
â˘Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan adalah
P(1-P), dimana P = 0,5
8. Metoda Sampling â penentuan jumlah responden
a. Bilamana Kabupaten/Kota mempunyai dana studi
terbatas,, maka penentuan jumlah lokasi target area
survey untuk tiap klaster dapat menggunakan
metoda âProporsionate Startified Random
Samplingâ artinya populasi tidak homogen dan
strata berbeda, sehingga sampel diambil berdasarkan
Persentase (%) untuk tiap strata/klaster
b. Jumlah sampel RT per Kelurahan/Desa ď minimal 8
RT, yang dipilih secara random
c. Jumlah Responden per Kelurahan/Desa ď minimal
40 rumah tangga, yang tersebar di minimal 8 RT
terpilih dan pemilihan responden secara random ď
jumlah minimal responden @ 5 responden per RT
10. Ilustrasi Hasil Klastering Desa/Kelurahan
(setelah kompilasi)
Desa
m1
Desa e1Desa b1Desa l1 Desa f1
Desa
m2
Desa e2Desa b2Desa l2 Desa f2
Desa q1Desa k1 Desa n1
Desa
m3
Desa g1Desa b3Desa j3 Desa f3
Desa q2Desa k2 Desa n2
Desa q3Desa k3
Desa ...Desa ...
Klaster
0
Klaster
4
Klaster
1
Klaster
3
Klaster
2
Desa ...
Desa ...Desa ...
11. Penentuan Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Area Survei (bila dana terbatas)
Alternatif 1:
1. Ambil porsi tertentu dari jumlah desa/kelurahan pada tiap
klasternya sebagai area survey
2. Misalkan:
a. Jumlah desa/kelurahan dalam kabupaten/kota = 225 dengan
komposisi klaster sebagaimana pada slide berikutnya
b. Diambil 10% dari tiap klaster sebagai desa/kelurahan area survey
sehingga jumlah desa/kelurahan area survey =25
c. Dalam 1 desa/kelurahan harus ada 40 responden maka jumlah
sampel yang dibutuhkan sebanyak 25 X 40 = 1.000 responden
(>384 maka secara statistik mencukupi).
3. Untuk keperluan penyesuaian dengan ketersediaan anggaran
biaya survey, tentukan besaran prosentase jumlah
desa/kelurahan yang akan djadikan area survey
4. Setiap klaster harus terwakili minimal oleh 1 desa/kelurahan
12. Penentuan Desa/Kelurahan
Area Survey
No.
Jumlah Total
Sampel
Target
Desa/Kel.
(10%)
Jumlah yg tdk
diambil
Desa/Kel. Desa/Kel.
Klaster 0 45 5 40
Klaster 1 75 8 67
Klaster 2 15 2 13
Klaster 3 75 8 67
Klaster 4 15 2 13
Klaster 5 0 0 0
Jumlah 225 25 200
14. Ilustrasi Klastering Desa/Kelurahan
Desa
m1
Desa e1Desa b1Desa l1 Desa f1
Desa
m2
Desa e2Desa b2Desa l2 Desa f2
Desa q1Desa k1 Desa n1
Desa
m3
Desa g1Desa b3Desa j3 Desa f3
Desa q2Desa k2 Desa n2
Desa q3Desa k3
Desa q4Desa k4
Klaster
0
Klaster
4
Klaster
1
Klaster
3
Klaster
2
Desa n3
Desa g2Desa j5
14% 25% 25% 21% 14%
4/28=14% 4/28=14%
7/28=25% 7/28=25%
6/28=21%
16. Manfaat Klastering
a. Penentuan target area survei
EHRA, bilamana anggaran survei
terbatas
b. Gambaran umum profil risiko
kesehatan lingkungan berdasarkan 4
kriteria (geografi dan demografi)
c. Dapat digunakan sebagai dasar
penentuan prioritas lokasi target
pemicuan STBM
17. Metoda Studi EHRA:
Kelebihan dan Kelemahan
a. Kelebihan:
⢠Enumerator oleh anggota masyarakat setempat (kader PKK,
Posyandu, dll) sehingga aspek pengamatan bisa lebih akurat
⢠Meningkatkan kepedulian terhadap sanitasi lingkungan
masyarakat yang bersangkutan
⢠Para Enumerator tersebut bisa menjadi agen perubahan di
tengah lingkungannya
⢠Sebelum wawancara, Enumerator membacakan âpernyataan
kesediaanâ sehingga responden memahami betul hak-haknya dan
bebas memutuskan keikutsertaan dengan sukarela dan sadar
a. Kelemahan:
⢠Enumerator bisa jadi tidak/ kurang memahami makna pertanyaan
dalam survey sehingga bisa mengakibatkan error responses atau
bias
⢠Responden menolak
⢠Berpotensi data entry salah
18. NILAI TAMBAH EHRA 2011
1. Kemandirian Pokja dalam menyelenggarakan studi EHRA lebih
terjamin:
a. Kriteria penetapan area survey/studi sangat jelas sehingga diperoleh
klaster wilayah (kecamatan dan desa/kelurahan)
b. Kuesioner lebih sederhana, dengan pengolahan data yang mudah ď
waktu wawancara dan pengamatan untuk tiap responden menjadi lebih
singkat
c. Penyediaan Alat bantu gambar (Visual Aid) bagi Enumerator ď
mengurangi tingkat kesalahan respon oleh responden (meminimasi
error respon)
2. Dengan metoda Cluster Random Sampling dan âProporsionate
Startified Random Samplingâ memberikan fleksibilitas kepada Pokja
untuk menyesuaikan jumlah sampel yang pada akhirnya berpengaruh
pada pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kualitas/validitas hasil
studi
19. 3. Lebih banyak mengandalkan atau memakai SDM lokal dari
Pokja
4. Waktu pelaksanaan yang relatif sama, tetapi dapat
memberikan dampak advokasi yang lebih besar kepada
Camat dan Lurah
5. Ketersediaan data dan informasi tentang indikasi
lingkungan beresiko dari tingkat Desa/Kelurahan, dapat
membantu Pokja untuk melihat secara garis besar kondisi
seluruh Kabupaten/Kota (âHelicopter Viewâ)
NILAI TAMBAH EHRA 2011