haki

1. Pengertian HAKI
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan
hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang dan atau sekelompok orang ataupun
badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta
(berwujud). Karya Cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan atau
kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut
didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan
kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum yaitu seperti karya
kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan (scientific), pertunjukan, kaset, penyiaran audio
visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dll.
Sifat dan Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
HAKI merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan
teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap
barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi
HAKI melindungi pemakaian ide, gagasan dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau
nilai ekonomi. Selain itu HAKI juga memiliki sifat-sifat yang keberadaanya sangat tergantung
terhadap jenis cakupan karya cipta yang dilindungi.

2. Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah sebagai berikut:
1. Memiliki Jangka Waktu Tertentu Dan Terbatas.
Apabila telah habis masa perlindungannya ciptaan atau penemuan tersebut
akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya
dapat diperpanjang lagi, misalnya hak merek.
2. Eksklusif dan Mutlak.
HAKI yang bersifat eksklusif dan mutlak ini maksudnya hak tersebut dapat
dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HAKI mempunyai suatu hak
monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan
melarang siapapun tanpa persetujuannya untuk membuat ciptaan atau temuan
ataupun menggunakannya.
Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
1. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

3. 5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
1. HAK CIPTA (Copyrights)
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan
atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas
inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas
dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam
lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

4. Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,
dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih
wujudan.

5. MASA BERLAKU HAK CIPTA
Hak Cipta atas Ciptaan Seperti :
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
d. seni batik;
e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
f. arsitektur;
g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
h. alat peraga;
i. peta;
j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun
setelah Pencipta meninggal dunia.
Hak Cipta atas Ciptaan seperti :
a. Program Komputer;
b. sinematografi;
c. fotografi;

6. d. database; dan
e. karya hasil pengalihwujudan,
Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih.
Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan
berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan
Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
2. Hak Paten
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil
Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.
Jangka Waktu Paten :
1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

7. 2. Paten Sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak
tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
3. Merek
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan
karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek
yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan

8. menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya.
JANGKA WAKTU MEREK
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
4. Varietas Tanaman.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan
khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan
pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap
varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan
tanaman.
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan
sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau
badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
3. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari
suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman,

9. daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe
yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya
satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
JANGKA WAKTU VARIETAS TANAMAN
Jangka waktu PVT
1. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
2. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. PVT dihitung sejak tanggal
pemberian hak PVT.
5. Rahasia Dagang.
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi
dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-
undang ini.

10. JANGKA WAKTU RAHASIA DAGANG
Jangka waktu rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang rahasia itu depegang oleh
pemiliknya.
6. Desain Industri.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis
atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
JANGKA WAKTU DESAIN INDUSTRI
Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu
perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita
Resmi Desain Industri.
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

11. 1. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di
dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut
adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk
secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk
menghasilkan fungsi elektronik.
2. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai
elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta
sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga
dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
JANGKA WAKTU DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Jangka waktu perlindungan hak desain adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan
harus diajukan permohonan paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali
diekploitasi.
8. Goodwil
Perlakuan goodwill menggunakan pendekatan kapitalisasi - amortisasi untuk pencatatan
goodwill.Sebagai aktiva, goodwill harus diamortisasi selama perioda kemanfaatannya.Goodwill
diamortisasi dan dibukukan sebagai beban secara sistematis selama manfaatnya.Mengenai
perioda amortisasi goodwill dan metoda apa yang harus digunakan dijelaskan dala PSAK No. 22
Paragraf 39 berikut ini:

12. Goodwill harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya.Dalam
mengamortisasi harus digunakan metoda garis lurus, kecuali terdapat metoda lain yang dianggap
lebih tepat pada keadaan tertentu.Periode amortisasi goodwill tidak boleh lebih dari lima tahun,
kecuali periode yang lebih panjang tetapi tidak lebih dari 20 tahun dapat digunakan apabila
terdapat dasar yang tepat.
CONTOH KASUS
1. Kasus sengketa Honda Karisma dan Tossa Krisma
Pengucapan kata Krisma dan Karisma hampir sama. Tapi, keduanya memiliki
perbedaan. Krisma adalah merek sepeda motor China buatan PT Tossa Sakti, sedangkan
Karisma merek sepeda motor produksi PT Astra Honda Motor.
Sepeda motor merek Krisma belum dikenal oleh masyarakat luas. Peredarannya masih
terbatas di beberapa wilayah saja. Kalaupun ada di Jakarta, jumlahnya relatif sedikit.
Sepeda motor China itu lebih mudah ditemukakan di beberapa kota di Jawa Tengah karena
basis produksinya memang berada di provinsi itu.
Meskipun masih relatif kecil, produsen sepeda motor itu sudah berani menantang PT
Astra Honda Motor (PT AHM)-yang sudah terkenal sebagai salah satu produsen sepeda
motor terbesar di Tanah Air-soal penggunaan merek dagang Karisma.
PT AHM memang tidak bisa dibandingkan dengan Tossa Krisma. Produksi sepeda motor

13. Karisma PT AHM setiap tahun mencapai 1.000.000 unit. Pemasarannya pun tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
PT AHM adalah perusahaan joint venture sebagai produsen dan distributor sepeda
motor terbesar di Indonesia. Jumlah karyawannya pun mencapai sekitar 11.000 orang.
Perusahaan patunganitu juga telah memberikan konstribusi besar terhadap perekonomian
Indonesia seperti pembayaran pajak usaha, pajak pendapatan, dan pajak penghasilan. Bisa
dikatakan bahwa perusahaan itu merupakan salah suatu aset nasional.
Masalahnya bukan pada perbandingan skala binis usaha mereka. Tapi, perseteruan dua
produsen sepeda motor itu terletak pada pertikaian hukum soal kepemilikan merek dagang
Karisma.
Dua produsen sepeda motor itu terlibat persengketaan merek dagang Karisma sejak
Februari 2005. Cheng Sen Djiang Gunawan Chandra, pemilik sepeda motor merek Krisma,
melayangkan gugatan kepada PT AHM melalui Pengadilan Niaga Jakarta. Dia diwakili oleh
kuasa hukumnya dari law firm Amroos & Partners.
PT AHM dituding oleh Gunawan menggunakan merek dagang Karisma tidak sesuai
dengan yang terdaftar di Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan HAM.

14. Merek Karisma, Karisma 125 dan Karisma 125 D terdafatar atas nama PT AHM pada
Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM di
bawah nomor pendaftaran masing-masing 520497, 520150 dan 520496 pada Oktober
2002.
Merek Karisma 125 D terdaftar untuk kelas/jenis barang 12, yang mencakup
perlindungan untuk segala macam peralatan atau kendaraan yang begerak di darat, udara
dan atau air, suku cadang serta asesorisnya yaitu sepeda, sepeda motor dan segala
kendaraan roda dua dan lain-lain. Perlindungan terhadap merek itu baru berakhir pada
2011.
Lubang hukum
Merek Karisma yang terdaftar itu menggunakan karakter huruf balok hitam putih,
berdiri tegak dan hurufnya berdiri sendiri, tidak menyambung satu sama lain. Sedangkan
yang digunakan oleh PT AHM saat ini adalah merek Karisma, yang susunan hurufnya
miring dan warna warni. Ada sentuhan seni dan desain pada karakter hurufnya. Tapi,
justru hal itu menjadi lubang hukum bagi Tossa Krisma untuk menggugat PT AHM.
Setelah melalui beberapa kali sidang, majelis hakim yang diketuai oleh Agoes Soebroto,
hakim Pengadilan Niaga Jakarta pada awal pekan ini akhirnya memutuskan untuk
mengabulkan semua permohonan Gunawan Chandra.

15. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Gunawan antara lain PT AHM
tidak menggunakan merek Karisma sesuai dengan yang terdaftar pada Direktorat Merek
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) Departemen Hukum dan HAM.
Artinya, merek Karisma yang sudah terdaftar di Direktorat Merk Ditjen HaKI Departemen
Hukum dan HAM atas nama PT AHM harus dihapus dari daftar, sehingga produsen sepeda
motor itu-jika vonis itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap-tidak boleh lagi
menggunakan
merek Karisma pada sepeda motor Honda.
PT AHM tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap putusan pengadilan itu.
"Sangat ironis bahwa pihak yang menciptakan desain dan seni lukis justru tidak dilindungi
hukum. Di manakah rasa keadilan hukum kita,"kata Kristanto, head corporate
communication PT AHM..
Menurut Kristanto, putusan hakim yang memenangkan Gunawan Chandra pada sidang
tahap pertama telah mengecewakan PT AHM. "Kami tidak bisa menerima putusan majelis
hakim pengadilan niaga. Kami akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung."
Putusan hakim pengadilan tingkat pertama itu memang belum final karena PT AHM
masih memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung.

16. "Kami memandang putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan kami
masih mempunyai perlindungan hukum. Kami akan mengkonsolidasikan dengan pihak
lawyer,"ujarnya.
PT AHM, katanya, berpendapat putusan majelis hakim tersebut akan menjadi preseden
buruk bagi iklim persaingan usaha di Indonesia di mana hal ini akan membuka peluang
bagi para penjiplak merek untuk menggunakan pasal 61 dan 63 Undang-Undang
No.15/2002 tentang Merek sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum.
Pasal 61 Ayat 2b berbunyi: Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat
Jenderal dapat dilakukan jika; merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang
tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk
pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.
Pasal 63 berbunyi: Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga
dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga.
Kristanto menambahkan bahwa dalam keputusannya majelis hakim tidak
mempertimbangkan fakta bahwa PT Tossa Shakti diduga merupakan pihak ketiga yang
beritikad tidak baik.

17. Sebelumnya, katanya, Gunawan Chandra juga sempat menjiplak mentah-mentah
merek Karisma untuk sepeda motornya. Tapi, setelah ditegur, akhirnya dia membuat surat
pernyataan yang antara lain isinya minta maaf dan menarik penggunaan merek itu.
"Sekarang dia [Gunawan Chandra] menggunakan merek dagang Krisma, yang bunyinya
sama dengan Karisma milik Honda. Ini jelas ada itikad tidak baiknya,"kata Kristanto.
Hakim, lanjut Kristanto, tidak mempertimbangkan segala usaha seperti promosi dll yang
telah dilakukan oleh PT AHM selaku pihak yang menciptakan desain dan dan seni lukis
dari Karisma sebagai merek sepeda motor Honda.
Dampak psikologis
Putusan pengadilan telah menimbulkan dampak psikologis kepada para konsumen
Honda. "Dampak psikologis itu jelas ada, tapi susah diukur. Yang jelas, putusan hakim itu
pasti ada pengaruhnya ke konsumen Honda."
Rahman, salah seorang konsumen sepeda motor merek Honda Karisma mengaku kaget
mengetahui merek Karisma yang dipakai Honda kalah di pengadilan niaga oleh merek
motor Krisma.
Dia menilai persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh PT AHM sedikit banyak akan
berpengaruh pada image produk andalan Honda di kelas 125 cc.
Namun demikian, menurut Rahman, secara perlahan pasar Karisma memang akan tergerus

18. oleh produk terbaru yang belum lama ini dirilis PT Astra Honda Motor, yaitu Honda Supra
X125.
Dia menilai motor bebek ini sebenarnya memiliki basis mesin yang sama dengan
Karisma saudara tuanya.
"Saya kira Supra X125 cc ini bagian dari branding yang dilakukan Honda. Tapi saya
juga tidak tahu, apakah produk ini khusus disiapkan untuk mengantisipasi persoalan
hukum yang tengah dihadapi Karisma?" ujarnya bertanya-tanya.
Terlepas dari persoalan hukum yang membelit Karisma, dia memprediksi harga sepeda
motor Karisma seken alias bekas dipastikan akan turun di pasaran. Namun dia menegaskan
hal itu bukan dipicu oleh persoalan hukum dengan motor China Krisma. "Koreksi harga
terhadap Karisma, semata-mata terjadi karena munculnya Honda Supra X 125 yang sama-
sama diproduksi Honda,"katanya.
Rahman sempat ragu mengenai nasib motor Karisma yang dia beli dua tahun lalu. Dia
bertanya apakah motor Karisma yang sudah beredar di pasar akan ditarik dari pasar atau
Honda malah akan meghentikan produksi merek motor ini.
Dia agak lega saat diberi tahu masih ada peluang bagi Karisma menang di pengadilan
karena PT AHM telah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Jakpus. "Jika ada
rezeki saya berencana akan ganti dengan Supra X yang terbaru," ungkapnya.

19. Di segmen motor bermesin 125 cc, Honda melalui Karisma X tahun lalu membukukan
angka penjualan rata-rata 57.500 unit per bulan atau dengan pangsa pasar motor 125cc
sebesar 61%. Melalui model terbaru Supra X 125cc yang dipasarkan dengan harga mulai
Rp12,5 juta (on the road), AHM menargetkan peningkatan penguasaan pangsa pasar di
segmen ini menjadi 71%.
Selain kedua merek tersebut, Honda saat ini memasarkan sepeda motor jenis bebek lain
yaitu Supra Fit 100cc. Sementra di segmen sport, Honda memiliki Tiger 200cc, GL Max,
dan Mega Pro 160cc. Merek Supra X sebelumnya dikenal masyarakat untuk motor bebek
Honda yang bermesin 100 cc. Namun sejak merilis Supra X125 CC, Supra X 100 cc tidak
lagi diproduksi.
PT AHM menunjuk Amris Pulungan, praktisi dari kantor hukum Pulungan Winston &
Partners

20. 2. SENGKETA MEREK DAGANG INTERNASIONAL
KASUS POSISI
- Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, yang berkantor pusat di 60 B Martin Road 05-05/06
Singapore, Warehouse Singapore 0923 adalah pemakai pertama merek “LOTTO” untuk
barang-barang pakaian jadi, kemeja, baju kaos, jaket, celana panjang, roks pan, tas, koper,
dompet, ikat pinggang, sepatu, sepatu olah raga, baju olah raga, kaos kaki olah raga, raket, bola
jaring (net), sandal, selop, dan topi.
- Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen
Kehakiman tanggal 29/6/1979, dengan No. 137430 dan No. 191962 tanggal 4/3/1985.
- Pada 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima
pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono untuk jenis barang handuk dan
sapu tangan dengan No. 187.824 pada tanggal 6/11/1984, pendaftaran merek LOTTO untuk
kedua barang tersebut tercantum dalam tambahan Berita Negara RI No. 8/1984 tanggal
25/5/1987.
- Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan
pada barang-barang produksi PTE Ltd.

21. - Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk
dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO
tersebut dinilai amat merugikannya.
- Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di
pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta
Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.
- Pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas
merek dagang LOTTO dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek
tersebut di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek LOTTO milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat II
dengan nomor register 187824, adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan,
ucapan kata maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta
memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kwalitas barang-barang;
4. Menyatakan batal, atau setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merek dengan register
nomor 187824 dalam daftar umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan

22. pendaftaran merek dengan nomor reg. 187824 dalam daftar umum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Atau menurut kebijaksanaan Hakim.
PENGADILAN NEGERI
- Hakim pertama memberi pertimbangan sebagai berikut:
- Dari bukti P1 dan P2 terbukti bahwa “Merek LOTTO” milik Penggugat, terdaftar No. 137.430
dan W 191.962 untuk melindungi jenis barang-barang: pakaian jadi, kemeja, dll.
- Dari bukti P3 diketahui bahwa merek Tergugat I dengan kata “LOTTO” telah terdaftar pada
Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan No. 187.824 untuk melindungi jenis barang handuk
dan sapu tangan.
- Pasal 2(1) UU Merek tahun 1961 menentukan, hak atas suatu merek berlaku hanya untuk
barang-barang sejenis dengan barang-barang yang dibubuhi merek itu.
- Menurut pasal 10(1) UU Merek tahun 1961 tuntutan pembatalan merek hanya dibenarkan
untuk barang-barang sejenis.
- Tujuan UU merek tahun 1961 khususnya pasal 10(1) adalah untuk melindungi masyarakat
konsumen agar konsumen tidak terperosok pada asal-usul barang sejenis yang memakai
merek yang mengandung persamaan.

23. - Menurut pendapat Majelis, walaupun bunyi dari kedua merek Penggugat dan Tergugat I
tersebut sama yaitu LOTTO, tetapi pihak konsumen tidak akan dikaburkan dengan asal-usul
barang tersebut, karena jenis barang yang dilindungi adalah merek Penggugat sangat berbeda
dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek Tergugat I.
- Jurisprudensi yang tetap antara lain Putusan MA-RI No. 2932 K/Sip/1982 tanggal
31/8/1983, serta No. 3156 K/Pdt/1986 tanggal 28/4/1988, berisi: menolak pembatalan
pendaftaran merek dari barang yang tidak sejenis.
- Pasal 1 SK Menteri Kehakiman No. M-02-HC-01-01 tahun 1987 tanggal 15/6/1987
menyatakan merek terkenal adalah merek dagang yang telah lama dikenal dan dipakai di
wilayah Indonesia oleh seseorang atau badan untuk jenis barang tertentu.
- Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup berlasan, karenanya gugatan
Penggugat harus ditolak.
MAHKAMAH AGUNG RI
- Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan mengajukan permohonan
kasasi dengan alasan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena menolak gugatan
Penggugat. Pengadilan Negeri mengesampingkan kenyataan bahwa Penggugat adalah pemakai
pertama dari merek LOTTO di Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan
perlindungan hukum menurut UU Merek No. 21 tahun 1961. Sementara itu, Tergugat I tidak

24. dapat mengajukan bukti-bukti yang sah dengan tidak dapat membuktikan keaslian bukti-
bukti yang diajukannya.
- Mohon Mahkamah Agung konsisten pada putusannya dalam perkara merek terkenal Seven
Up - LANVIN - DUNHILL: MA-RI No. 689 K/SIP/1983 dan MA-RI No. 370 K/SIP/1983, yang
isinya sebagai berikut: Suatu pendaftaran merek dapat dibatalkan karena mempunyai
persamaan dalam keseluruhan dengan suatu merek yang terdahulu dipakai atau didaftarkan,
walaupun untuk barang yang tidak sejenis, terutama jika menyangkut merek dagang terkenal.
Pengadilan tidak seharusnya melindungi itikad buruk Tergugat I. Tindakan Tergugat I, tidak
saja melanggar hak Penggugat tetapi juga melanggar ketertiban umum di bidang perdagangan
serta kepentingan khalayak ramai.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa
judex facti salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan selanjutnya
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di dasari oleh alasan juridis yang intinya sebagai
berikut:
- Newk Plus Four Far East Ltd, Singapore telah mendaftarkan merek LOTTO di Direktorat Paten
& Merek Departemen Kehakiman RI tanggal 29/6/1976 dan 4-3-1985.

25. - Merek LOTTO secara umum telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai merek dagang
dari luar negeri. Merek tersebut mempunyai ciri umum untuk melengkapi seseorang yang
berpakaian biasa atau berkaitan olah raga beserta perlengkapannya.
- Merek LOTTO, yang didaftarkan Tergugat I adalah jenis barang handuk dan saputangan,
pada 6 Oktober 1984.
- Mahkamah Agung berpendapat, walaupun barang yang didaftarkan Tergugat I berbeda
dengan yang didaftarkan Penggugat, tetapi jenis barang yang didaftarkan Tergugat I tergolong
perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam
kelompok barang sejenis i.c kelengkapan berpakaian seseorang dengan merek yang sama,
dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Mahkamah Agung
menyimpulkan Tergugat I ingin dengan mudah mendapatkan keuntungan dengan cara
menumpang keterkenalan satu merek yang telah ada dan beredar di masyarakat. Hal ini
berarti Tergugat I dalam prilaku perdagangannya yaitu menggunakan merek perniagaan yang
telah ada merupakan perbuatan yang bersifat tidak jujur, tidak patut atau tidak mempunyai
itikad baik.
- Dengan pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut:
- Mengadili:

26. - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Mengadili Sendiri:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang “LOTTO”
dan oleh karena itu, mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di
Indonesia.
3. Menyatakan bahwa merek “LOTTO” milik Tergugat I yaitu yang didaftarkan pada Tergugat
II dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek Penggugat baik dalam tulisan,
ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan serta
memperdaya khalayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang.
4. Menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 187824 dalam daftar umum atas nama
Tergugat I batal, dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran
merek dengan nomor registrasi 197824 dalam daftar umum.
6. dst ………………….. dst …………………… dst.
CATATAN
- Dari putusan Mahkamah Agung tesebut di atas dapat diangkat “abstrak hukum” sebagai
berikut:

27. - Terdaftarnya suatu merek dagang pada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen
Kehakiman dapat dibatalkan oleh Hakim bilamana merek ini mempunyai persamaan baik
dalam tulisan ucapan kata, maupun suara dengan merek dagang yang lain yang sudah terlebih
dulu dipakai dan didaftarkan, walaupun kedua barang tersebut tergolong tidak sejenis
terutama bila hal tersebut berkaitan dengan merek dagang yang sudah terkenal didunia
internasional.
- Kaidah hukum di atas sudah merupakan jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung.
- Demikian catatan dari kasus ini.
3. SENGKETA MEREK MAKANAN AGER-AGER SWALLOW GLOBE BRAND – BOLA DUNIA
BEDA PENDAPAT PENILAIAN SUKTI BUKAN ALASAN PK
KASUS POSISI:
3.Effendy pengusaha di Jakarta adalah pemilik dan pemegang merek dagang “SWALLOW
GLOBE BRAND”. Dengan gambar lukisan bola dunia serta gambar burung walet (SWALLOW)
terdaftar pada Ditjen Merek – HaKI Dep. Kehakiman dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei
1996 untuk melindungi barang klas 29 : tepung (powder) ager-ager;
4.Selanjutnya dipasarkan, terdapat “merek dagang”:
3.Bola Dunia, melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager Daftar No. 395619
tertanggal 2 Oktober 1997;

28. 4.Bola Dunia (GLOBE) dengan gambar burung walet (SWALLOW) Daftar No. 487928 tanggal
31 Agustus 2001 melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager;
5.Kedua merek tersebut No. 395619 dan No. 487928 pemegang merek tersebut tercatat atas
nama Soewardjono pengusaha di Jakarta.
5.Ternyata merek yang dipegang dan dimiliki Soewardjono terdapat perbedaan antara merek
yang didaftarkan No. 395619 dan No. 487928 dengan merek yang dipakai dan diedarkan di
masyarakat (mirip dengan mereknya Efendy);
7.Dari adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, adalah
merupakan salah satu alasan penghapusan Pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 61
ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001;
8.Adanya kenyataan tersebut, maka Effendy selaku pemegang merek No. 361196 merasa
dirugikan oleh Merek No. 395619 dan No. 487298 milik Soewardjono yang telah beritikad
buruk dengan berusaha meniru dan membonceng merek milik Effendy;
9.Akhirnya Effendy (Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan gugatan
kepada Soewardjono (Tergugat) di PNiaga Jakarta Pusat;
10.Tuntutan yang disebutkan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
Menyatakan Penghapusan Pendaftaran Merek Daftar No. 395619 dan Daftar No. 487928 a.n.
Tergugat dari “Daftar Umum Merek” pada Direktorat Jenderal HaKI dengan segala akibat

29. hukumnya;
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.
11.Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini, dalam putusannya memberikan
pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.Penggugat berhak mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Tergugat tersebut,
berdasarkan alasan dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;
2.Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa
penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan apabila … dst …, termasuk pemakaian
merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan;
3.Ketidaksesuaian dalam penggunaan, meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata
atau huruf atau ketidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda;
4.Tergugat pemilik merek No. 395619 tanggal 5 Agustus 1998 dengan “kata BOLA DUNIA”
dengan gambar/lukisan Bola Dunia, dengan warna etiket warna etiket “hitam putih” untuk
barang ager-ager klas 29. Dan pemilik merek No. 487928 berupa merek kata Cap BOLA
DUNIA, dengan gambar Bola Dunia (Globe) dan buruh walet, dan burung walet (Swallow) dan
susunan warna “biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih untuk mellindungi barang : ager-
ager klas 29;

30. 5.Tergugat telah menggunakan merek tersebut diatas tidak sesuai merek yang telah
didaftarkan;
6.Bilamana dibandingkan “merek yang dipakai oleh Tergugat Bukti P-3-P4 – T10) dengan
merek yang dipakai oleh Tergugat Bukti P5 dan T 17) maka Hakim berpendapat : terdapat
ketidaksesuaian dalam bentuk gambar/lukisan; dalam bentuk penulisan kata atau huruf
ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda;
7.Majelis Hakim berpendapat, apa yang ditentukan oleh Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15
Tahun 2001 tentang Merek, berikut penjelasannya, telah terpenuhi dan gugatan Penggugat
adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
12.Dengan pertimbangan yang pada pokoknya disebutkan diatas, maka Majelis Hakim
memberi Putusan:
MENGADILI:
1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2.Menyatakan penghapusan pendaftaran merek daftar no. 395619 dan no. 497928 a.n.
Tergugat dari “Daftar Umum” pada Direktorat Jenderal HaKI Dep. Kehakiman & HAM, karena
pemakaian merek-merek tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan segala
akibat hukumnya;
3.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara … dst …dst.

31. MAHKAMAH AGUNG RI (Kasasi):
Tergugat menolak putusan PNiaga tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan
mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi;
13.Majelis MA yang mengadili dalam putusannya menilai bahwa Judex FACTI salah dalam
menerapkan hukum, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya MA akan
mengadili sendiri perkara ini pertimbangan yang intisarinya sebagai berikut:
1.Dasar gugatan “Penggugat Asal adalah Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001, yaitu
pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan;
2.Dalam kasus ini merek yang digunakan oleh Tergugat Asal berupa : etiket merek Cap Bola
Dunia dengan warna dasar kuning serta bertuliskan huruf kanzi, tulisan “Ager-Ager Powder”
dan gambar piring berisi “Ager-Ager” warna-warni. Hal ini tidak sesuai dengan merek yang
didaftarkan oleh Tergugat Asal;
3.Sesuai dengan Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa : unsur yang
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai
merek, karenanya tulisan Ager-Ager Powder dan gambar piring berisi Ager-Ager warna-
warni” serta tulisan huruf kanzi, berarti “Tepung Ager-Ager” adalah bukan merek;
4.Begitu juga dengan warna-warni kuning, yang digunakan oleh banyak merek yang

32. memproduksi, “ager-ager”, bukanlah merupakan unsur merek, seperti yang dimaksudkan
Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2001.
14.Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis MA memberi
putusan sebagai berikut:
MENGADILI:
1.Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;
2.Membatalkan putusan PNiaga pada PN Jakarta Pusat tanggal 23 April 2002 No.
03/MEREK/2002/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
MENGADILI SENDIRI:
3.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali)
15.Penggugat Asal, mengajukan pemeriksaan “Peninjauan Kembali (PK) “ ke MA dengan
mengemukakan alasan yang pada pokoknya : Majelis Hakim Kasasi dalam Putusannya No. 08
K/N/KaKI/2002, ternyata:
1.Tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian dalam penulisan kata atau huruf atau
ketidaksesuaian dalam penggunaan warna atau susunan warna yang berbeda antara merek
yang dipakai dengan merek yang didaftarkan;

33. 2.Tidak memperhatikan adanya itikad buruk dari Tergugat dalam pemakaian mereknya (P-5)
yang telah meniru dan menjiplak susunan warna milik Penggugat, yang menurut hukum
harus dilindungi dan berhak memperoleh perlindungan hukum;
3.Kesemuanya itu, merupakan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
16.Keberatan yang diajukan Pemohon PK diatas tidak dapat diterima oleh Majelis MA dengan
alasan yuridis sebagai berikut:
1.Apa yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan, ternyata
adalah merupakan perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan
Keberatan Pemohon PK;
2.Perbedaan Pendapat tersebut mengenai penilaian bukti P-1 s.d. P-5 oleh Hakim Kasasi yang
berbeda dengan pendapat Pemohon PK, sehingga masing-masing pada kesimpulan yang
berbeda;
3.Perbedaan pendapat tidak dapat diartikan dan dikategorikan dalam pengertian “Kekhilafan
atau kekeliruan yang nyata”, ex Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;
4.Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Majelis MA dalam PK memberi putusan:
MENGADILI:
5.Menolak permohonan PK dari Pemohon;
6.Menghukum Pemohon PK membayar biaya perkara.

34. CATATAN:
Abstrak hukum yang dapat diangkat dari putusan MA tersebut diatas adalah sebagai berikut:
17.Unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai
merek, ex Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001. dengan dasar ketentuan ini, maka dalam
kasus ini, “Tulisan Ager-Ager Powder” dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni
disertai tulisan Kanzi, yang artinya : “Ager-Ager adalah bukan termasuk pengertian merek.
18.Keberatan PK yang diajukan oleh Pemohon, yang ternyata merupakan kesimpulan yang
berbeda antara : “pertimbangan hukum Hakim Kasasi dengan alasan/keberatan Pemohon PK”
yang bersumber pada penilaian bukti-bukti, maka “perbedaan pendapat” ini, tidak dapat
diartikan atau dikategorikan sebagai kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim” ex
Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985;
19.Demikian.
Ali Boediarto
= = = = = = = = = = = = = = = =
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
03/MEREK/2002/PN.NIAGA.Jkt.Pst, tanggal 23 April 2002;
Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) No. 08 K/N/HaKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002;

35. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 04.PK/N/HaKI/2003 tanggal 18 Maret
2003.