Dokumen tersebut membahas tentang batasan wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia. Secara umum dibahas tentang batasan laut teritorial Indonesia sepanjang 12 mil laut, batasan landas kontinen hingga 200 mil laut, serta batasan wilayah pesisir yang meliputi kawasan daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses darat dan laut. Dibahas pula tentang definisi pulau dan pulau-pulau kecil serta peran penting pulau-pulau kecil bagi lingkungan dan man

1. BATASAN WILAYAH DAN KEPULAUAN
PESISIR PANTAI
OLEH :
Putri Wahyuni
J1A1 22 283

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Wilayah pesisir atau wilayah pantai dan lautan adalah suatu kawasan yang sangat strategis
baik ditinjau dari segi ekologi, sosial budaya,dan ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena
sekitar 140 juta penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir dan sekitar 16 juta tenaga kerja
terserap oleh industri di pesisir dengan memberikan kontribusi sebesar 20,06% terhadap devisa
Negara. Disamping itu wilayah pesisir Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km memiliki
habitat/ekosistem yang produktif serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu ekosistem
terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem estuaria dan ekosistem padang lamun.
Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, maka wilayah pantai juga telah mengalami
tekanan yang cukup berat, dan secara signifikan telah terjadi eskalasi degradasi kawasan pesisir
yang cukup memprihatinkan. Kecendrungan meningkatnya degradasi lingkungan pesisir antara lain
ditandai dengan meningkatnya kerusakan habitat (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun),
perubahan garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi dan erosi serta pencemaran lingkungan.
Meningkatnya secara nyata degradasi wilayah pesisir tersebut, baik dari segi cakupan wilayah
maupun intensitas serta sebaran dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia secara langsung
maupun tidak langsung telah mengancam keberlanjutan fungsi-fungsi wilayah pesisir dalam menopang
Pembangunan yang berkelanjutan.

3. LANJUTAN………..
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas
di dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran batasan laut?
2. Bagaimana gambaran batasan wilayah pesisir?
3. Bagaimana gambaran Batasan pulau-pulau kecil?
4. Bagaimana batas Laut dunia dan Indonesia?
5. Bagaimana perbatasan laut di Indonesai?

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Batas Laut
Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi.
Definisi ini hanya bersifat fisik saja, sedangkan laut menurut definisi hukum adalah
keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi (Mauna
2005). Dalam Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir (DKP 2001), wilayah laut adalah
ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang
terbatas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek
fungsional.
Batas laut teritorial atau (Territorial Sea) adalah garis batas laut di perairan
sepanjang 12 mil laut atau 22,224 kilometer yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar
merupakan sebuah garis khayal yang ditarik pada pantai ketika air laut sedang mengalami
surut, serta menghubungkan berbagai titik yang ada pada ujung pulau. Di dalam batas laut
teritorial, Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan
udara yang berada di dalam wilayahnya. Selain berhak atas apa yang ada di dalamnya,
Indonesia juga berkewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan
maupun tradisional untuk pelayaran internasional.

5. LANJUTAN……..
Batas laut kedua yang ada di negara Indonesia adalah batas landas kontinen.
Penentuan batas landas kontinen diatur di dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 pasal
78 hingga 85. Landas Kontinen adalah wilayah yang dikuasai terdiri dari dasar laut serta
tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah
pada wilayah daratannya hingga pinggiran tepi kontinen, maupun dasar laut serta tanah yang
berada di bawahnya hingga jarak 200 mil laut yang dimulai dari garis pangkal dimana laut
teritorial tersebut diukur. Selanjutnya, konvensi tersebut menentukan pengukuran landas
kontinen dengan kriteria:
 jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut;
 kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang
lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial
jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan
alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang
ditetapkan dalam konvensi;
 tidak boleh melebihi l00 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter

6. LANJUTAN…………..
B. Batas Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir (coastal zone) belum dididefiniskan secara baku, namun terdapat kesepakatan umum di
dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri et al. 2001).
Sebagai kawasan daratan, wilayah pesisir yang masih dipengaruhi oleh proses dan dinamika laut seperti pasang
surut, intrusi air laut dan kawasan laut yang masih mendapat pengaruh dari proses dan dinamika daratan seperti
sedimentasi dan pencemaran. Sementara itu pendekatan administrasi membatasi wilayah pesisir sebagai wilayah
administrasi pemerintahan memiliki batas terluar sebelah hulu dari kecamatan atau kabupaten/kota yang
mempunyai laut dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiganya
untuk kabupaten/kota. Dalam konteks pendekatan perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan
pengelolaan sumberdaya yang difokuskan pada penanganan isu yang akan dikelola secara bertanggungjawab.
Wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi
pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No. 27 Tahun 2007).
Pada dasarnya wilayah pesisir tersusun dari berbagai ekosistem, seperti mangrove, terumbu karang, estuaria,
pantai berpasir, dan lainnya, yang satu sama lain saling terkait, tidak berdiri sendiri. Dalam UU RI No. 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan bahwa potensi di kawasan pesisir sangatlah
besar, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi buatan. Potensi sumberdaya kawasan pesisir menurut UU ini
yaitu sumberdaya hayati (ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lain), sumberdaya
nonhayati (pasir, air laut, mineral dasar laut), sumberdaya buatan (infrastruktur laut yang terkait dengan
kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi
bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah
pesisir.

7. LANJUTAN…………..
Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih
dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih
dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin (Ketchum,
1972). GESAMP1 (2001) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang
dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara
luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga deliniasi wilayah pesisir ini dapat berbeda
tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan.
Definisi wilayah pesisir seperti yang sudah dijelaskan memberikan suatu pengertian bahwa
ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan
beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah
pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Lebih lanjut,
umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak buruk bagi
ekosistem pesisir.
Batas wilayah pesisir ke arah darat semacam ini sama seperti yang dianut oleh United States
(US) Coastal Management Act dan California sejak tahun 1976. Ke arah laut hendaknya meliputi daerah
laut yang masih dipengaruhi oleh pencemaran yang berasal dari darat, atau suatu daerah laut dimana kalau
terjadi pencemaran (misalnya tumpahan minyak), minyaknya akan mengenai perairan pesisir. Batasan
wilayah pesisir yang sama dapat berlaku, jika tujuan pengelolaannya adalah untuk mengendalikan
penebangan hutan secara semena-mena dan bertani pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40%.

8. LANJUTAN……….
Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat
produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Konsekuensi dari tekanan
terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang berasal dari konflik pemanfaatan yang timbul akibat
berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki
keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam
konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Secara historis, kota-kota penting dunia
bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan
perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau, dan benua. Selain itu, wilayah
pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan
keberadaan hutan mangrove. Karakteristik umum wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut.
 Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan
dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan).
 Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan
maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia

9. LANJUTAN……….
Sementara itu (Dahuri, dkk 2001), penentuan batas-batas wilayah pesisir di dunia pada umumnya
berdasarkan pada tiga kriteria berikut:
1) Garis linier secara arbiter tegak lurus terhadap garis pantai (coastline atau shoreline). Republik
Rakyat Cina mendefinisikan wilayah pesisirnya sebagai suatu wilayah peralihan antara ekosistem
darat dan lautan, ke arah darat mencakup lahan darat sejauh 15 km dari garis pantai, dan ke arah
laut meliputi perairan laut sejauh 15 km dari garis pantai.
2) Batas-batas adiministrasi dan hukum. Negara bagian Washington, Amerika Serikat; Australia
Selatan; dan Queensland, batas ke arah laut dari wilayah pesisirnya adalah sejauh 3 mil laut dari
garis dasar (coastal baseline).
3) Karakteristik dan dinamika ekologis (biofisik), yakni atas dasar sebaran spasial dari karakteristik
alamiah (natural features) atau kesatuan proses-proses ekologis (seperti aliran air sungai, migrasi
biota, dan pasang surut). Contoh batas satuan pengelolaan wilayah pesisir menurut kriteria ketiga
ini adalah: batasan menurut Daerah Aliran Sungai (DAS)(catchment area atau watershed).

10. LANJUTAN……..
Definisi pulau dalam Pasal 121 UNCLOS, adalah daratan yang dibentuk secara alamiah yang
dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang, sedangkan definisi pulau
sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985 (Bab VIII Pasal 121 ayat 1)
bahwa: Pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alamiah, di kelilingi oleh air dan selalu
berada/muncul di atas permukaan air pasang tinggi. Sedangkan, pulau-pulau kecil secara harafiah
merupakan kumpulan pulau berukuran kecil yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologi,
ekonomi, sosial dan budaya. Interaksi ini menyebabkan pulau-pulau kecil tersebut terpisah dari pulau
induknya (mainland).
Karakteristik pulau-pulau kecil yang sangat menonjol menurut Griffith dan Inniss (1992) serta Beller,
1990) adalah:
1. terpisah dari habitat pulau induk sehingga bersifat insuler
2. memiliki persediaan air tawar yang sangat terbatas, termasuk air tanah atau air permukaan
3. rentan terhadap gangguan eksternal, baik alami maupun akibat kegiatan manusia
4. memiliki spesies endemik yang memiliki fungsi ekologi yang tinggi, dan tidak memiliki daerah
hinterland.
C. Pulau-Pulau Kecil

11. LANJUTAN….
Pulau-pulau kecil (PPK) juga mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia,
seperti mempengaruhi iklim global, siklus hidrologi, biogeokimia, dan penyerap limbah
(Dahuri 1998). Pulau-pulau kecil tersebut juga memberikan manfaat lain bagi kehidupan
manusia seperti pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan usaha pariwisata, budidaya
perairan yang dapat menambah pendapatan dan devisa, serta sebagai tempat yang
menyimpan plasma nuftah yang sangat berharga bagi keberlangsungan kehidupan manusia.
Pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil didefinisikan, sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau
sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau-
pulau kecil terluar merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
berbatasan dengan negara tetangga, sehingga keberadaannya mempunyai arti yang strategis
dalam proses pembangunan. Menurut Dahuri (1998), potensi pulau-pulau perbatasan dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan, (2)
potensi ekonomi, dan (3) potensi sebagai bisnis pertahanan negara.

12. LANJUTAN….
Permasalahan yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar adalah kondisinya yang relatif
terisolasi dan jauh dari pulau induk, terbatasnya sarana dan prasarana perekonomian
seperti: jalan raya, pelabuhan, pasar, penerangan listrik, lembaga perbankan, sehingga
berakibat pada kesejahteraan dan pendapatan masyarakat rendah serta kualitas
sumberdaya manusia rendah akibat kurangnya fasilitas pendidikan, tidak tersedianya
informasi dan komunikasi serta fasilitas kesehatan (Bengen 2004).
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
.

13. LANJUTAN….
Dalam kehidupan masyarakat internasional. Perjanjian internasional memainkan peran yang sangat
penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara
menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi
kelangsungan hidup masyarakat internasional. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak
ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjiandengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur
oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya. Pembuatan perjanjian-perjanjian mengikuti suatu prosedur
yang kompleks dan kadang memakan waktu yang cukup lama. Dikatakan kompleks karena terutama harus
ditentukan siapa yang mempunyai wewenang disuatu negara dibidang pembuatan perjanjian (treaty-making
power), lalu ditunjuklah wakil-wakil negara untuk berunding atas nama pihak yang berwenang dengan delengkapi
suatu surat penunjukan resmi yang dinamakan surat kuasa (full powers). Perjanjian internasional pada hakekatnya
merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung
kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
Persetuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk
mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya didunia ini, semua negara mempunyai
hak yang sama untuk membuat perjanjian internasional dan setiap setiap perjanjian yang dibuat mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait. Biasanya perjanjian internasional dibuat melalui tiga
tahap yaitu, tahap perundingan, penandatanganan, dan pengesahan kembali (ratification).
D. Hukum Batas Laut Dunia dan Indonesia

14. LANJUTAN….
Penentuan batas laut territorial didunia adalah sebagai berikut :
1) Ordonansi Hindia-Belanda 1939. Dalam peraturan Teritoriale Zee en en Maritieme
Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) disebutkan bahwa setiap pulau memiliki laut
di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Kapal asing dengan leluasa dapat
melayari laut yang mengelilingi atau yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Peraturan
ini diusulkan oleh seorang penulis Italia, Galliani. Ia mengusulkan 3 mil sebagai batas
perairan netral.
2)Deklarasi Djuanda 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa semua perairan yang terletak
di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan kesatuan yang tak terpisah dari bagian
Republik Indonesia, karena laut antar pulau adalah penghubung dan merupakan satu
kesatuan.
3)Hukla (Unclos) 1982. Berdasarkan United Nation Convention of The Law of The Sea
(Unclos) III pada konferensi PBB tentang hukum laut. Dalam tata hukum nasional
kemudian disebut sebagai Hukum Laut (Hukla). Batas laut teritorial adalah batas
sejauh maksimum 12 mil dari garis pantai. Garis pantai didefinisikan sebagai muka laut
terendah. Pemerintahan Indonesia meratifikasi Hukla 1982 dengan menerbitkan
Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

15. LANJUTAN….
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari sabang
sampai merauke, sebelum adanya Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa laut Indonesia termasuk laut
sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI,Indonesia yang
merupakan negara bekas jajahan Belanda tersebut, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda
1939 (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939) (TZMKO 1939) tercantum dalam Staatsblad
1939 No. 442 dan mulai berlaku pada tanggal 25 September 1939. Mengenai laut wilayah, pasal 1 Ordonasi
tersebut antara lain menyatakan bahwa: “Lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut, diukur dari garis air
rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia”.
Ketentuan yang dilahirkan di zaman penjajahan ini masih tetap kita pakai sampai tahun 1957, walaupun
lama sebelumnya sudah terasa bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai lagi dengan kepentingankepentingan
pokok Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik maupun di bidang pertahanan dan keamanan. Penentuan batas
laut yang demikian sudah terasa tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kepentingan
rakyat banyak, karena sifat khusus Indonesia yang merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis.
Kalau kita teruskan menganut dan melaksanakan ketentuan-ketentuan lama ini maka akibatnya akan sangat
merugikan kepentingan-kepentingan nasional kita. Bila cara pengukuran yang lama tetap dipakai yaitu lebar laut
wilayah yang diukur dari garis pangkal air rendah maka sebagian besar dari pulau-pulau atau kelompok pulau-
pulau kita akan mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah
tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas

16. LANJUTAN….
Batas-batas wilayah laut Indonesia di bagian utara sebagian terbesar berbatasan dengan
negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Pilipina, Palau, dan Papua New
Guinea, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Australia dan Timor Leste.
E. Perbatasan Wilayah Laut di Indonesia

17. LANJUTAN….
Batas-batas wilayah laut tersebut terdiri dari batas-batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen yang akan diselesaikan melalui perundingan.
Batas-batas wilayah laut yang telah diselesaikan meliputi:
 Batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Keppres Nomor 89 Tahun 1989 tentang Pengesahan Hasil
Perundingan Batas Landas Kontinen Bersama Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka, dan di Laut Cina Selatan (Bagian Barat dan Timur).
 Batas laut wilayah (laut teritorial) antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui UU Nomor 2 Tahun 1971 tentang Penetapan Hasil
Perundingan Garis Batas Laut Wilayah Bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka.
 Batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia yang disahkan melalui Keppres Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengesahan Hasil
Perundingan Batas Dasar Laut Tertentu antara Indonesia dengan Australia di Laut Arafura dan di Sebelah Selatan Pulau Irian, dan Keppres
Nomor 20 Tahun 1972 tentang tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Landas Kontinen Bersama antara Indonesia dengan
Australia di Laut Timor dan Laut Arafura.
 Batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua New Guinea di utara dan selatan Pulau Irian yang disahkan bersama dengan batas-batas
darat melalui UU Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New
Guinea.
 Batas laut teritorial antara Indonesia dan Singapura yang disahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengesahan Hasil Perundingan
Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura (Bagian Tengah). Garis batas di bagian barat Selat
Singapura telah diselesaikan melalui dua kali perundingan, yaitu pada tahun 2009 dan 2010, sedangkan garis batas di bagian timur Selat
Singapura sampai saat ini belum terselesaikan.
 Batas laut teritorial antara Indonesia dan India (Kepulauan Andaman) yang disahkan melalui Keppres Nomor 51 Tahun 1974 tentang
Pengesahan Hasil Perundingan Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dengan India di Laut Andaman. g) Batas landas kontinen antara
Indonesia dan India yang disahkan melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengesahan Hasil Perundingan Garis Batas Landas Kontinen
Bersama antara Indonesia dengan India di Laut Andaman dan Samudera Hindia.

18. LANJUTAN….
Uraian di atas memberi gambaran bahwa belum seluruh batas wilayah laut antara
Indonesia dan negara tetangga terselesaikan. Dengan demikian batas luar wilayah
laut Indonesia belum utuh sepenuhnya. Beberapa prinsip penyelesaian batas wilayah
laut yang senantiasa perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Indonesia
adalahsebagai berikut:
Prinsip garis tengah (median line principle),
Prinsip sama jarak (equidistance principle
Prinsip keadilan (equitable principle)
Prinsip kelanjutan alamiah (natural prolongation principle),
Garis-garis batas wilayah lautantara Indonesia dan negara tetangga yang belum
ditetapkan perlu segera diselesaikan melalui perundingan- perundingan agar
kedaulatan dan hak-hak berdaulat Indonesia dapat benar-benar ditegakkan di
wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia.

19. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
 Batas laut teritorial atau (Territorial Sea) adalah garis batas laut di perairan sepanjang 12 mil laut atau
22,224 kilometer yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar merupakan sebuah garis khayal yang ditarik pada
pantai ketika air laut sedang mengalami surut, serta menghubungkan berbagai titik yang ada pada ujung
pulau.
 Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi
oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi
oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin (Ketchum, 1972).
 Pulau-pulau kecil (PPK) juga mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia, seperti mempengaruhi iklim
global, siklus hidrologi, biogeokimia, dan penyerap limbah (Dahuri 1998). Pulau-pulau kecil tersebut juga
memberikan manfaat lain bagi kehidupan manusia seperti pemanfaatan jasa lingkungan untuk kegiatan usaha
pariwisata, budidaya perairan yang dapat menambah pendapatan dan devisa, serta sebagai tempat yang
menyimpan plasma nuftah yang sangat berharga bagi keberlangsungan kehidupan manusia
B. Saran
Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan lagi wilayag perbatasan di pulau-pulau terluar sehingga tidak
ada lagi kasus negara asing yang masuk kewilayah territorial Indonesia.

20. DAFTAR PUSTAKA
Bengen. 2002. Pengelolaan Wilayah Pesisr terpadu. Jakarta : Lembaga Ilmu Pemgetahuan Indonesia.
DKP. 2008. Urgensi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Atrikel on-line Dinas
Kelautan dan Perikanan.
Supriharyono. 2009. Kawasan Batas Laut dan Pesisir. Pustaka belajar. Yogyakarta.
Tuwo, A. 2011. Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pesisir. Brilian Internasional. Sidoarjo
Wirawan, B., dkk. 2002. Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir Perbatasan. IPB. Bogor