Dokumen tersebut membahas peraturan penanganan bencana khusus bidang kesehatan di Indonesia yang mencakup UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, KMK RI No. 145/Menkes/SK/I/2007, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1357/Menkes/SK/XII/2001, dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1653/Menkes/SK/XII/2005 yang semuanya bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan

1. Peraturan penanganan bencana
khusus bidang kesehatan di
Indonesia
KELOMPOK B

2. UU No. 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana
• Pasal 4 yang berisi tentang tujuan penanggulangan
bencana yang salah satunya adalah memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
• BAB 4 bagian kesatu tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
– Pasal 8 tanggap darurat bagian c
• Bagian C : penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkena bencana

3. Con’t
– Pasal 52 penyelamatan dan evakuasi korban
sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 huruf
c dilakukan dengan memberikan pelayanan
kemanusiaan yang timbul akibat bencana
yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya
pencarian dan penyelamatan korban,
pertolongan darurat dan evakuasi korban

4. KMK RI No.
145/Menkes/SK/I/2007
Kebijakan
1. Dalam penanggulangan bencana bidang kesehatan
hanya intensitas kerjanya yang ditingkatkan dengan
memberdayakan semua sumber daya Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Provinsi serta masyarakat dan
unsur swasta sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.
2. Apabila pelayanan kesehatan tidak dapat terpenuhi,
dinas kesehatan kabupaten/kota terdekat harus
membantu, selanjutnya merupakan tanggung jawab
dinas provinsi dan pusat.

5. Con’t
3. Setiap kabupaten/kota dan provinsi wajib
membentuk satuan tugas kesehatan secara terpadu
berkoordinasi dengan Satlak PB dan Satkorlak PB
4. Bantuan dapat berupa teknis(peralatan, tenaga
ahli) dan program (pendanaan)
5. Apabila bencana yang terjadi disertai gangguan
dan keselamatan petugas kesehatan, makan
dimintakan bantuan TNI dan POLRI.
6. Pelayanan kesehatan dijamin oleh pemerintah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pengorganisasian
1. Tingkat pusat
- Penanggung jawab kesehatannya adalah menteri
kesehatan di bantu oleh pejabat Eselon I di bawah
koordinasi wakil presiden.
- Pelaksanaannya dikoordinir oleh Kepala Pusat
Penanggulangan Krisis (PPK).
2. Tingkat Provinsi
- Penanggung jawab kesehatannya adalah kepala
dinas kesehatan tingkat provinsi yang diketuai oleh
gubernur
- Pelaksanaannya dikoordinir oleh unit yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas Kesehatan.

7. 3. Tingkat Kabupaten/Kota
- Penanggung jawab kesehatannyaadalah
kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang
diketuai oleh bupati/wali kota
- Pelaksanaannya dikoordinir oleh unit yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
4. Di lokasi kejadian
- Penanggung jawab kesehatannya adalah
kadinkes kabupaten/kota
- Pelaksanaannya dikoordinir oleh kepala
puskesmas

8. • Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia nomor
1357/Menkes/SK/XII/2001 tentang
Standar minimal penanggulangan
masalah kesehatan akibat bencana dan
penanganan pengungsi. Peraturan ini juga
bertujuan dan bersasaran pada
terselenggaranya pelayanan kesehatan
bagi korban akibat bencana dan
pengungsi sesuai dengan standar
minimal.

9. • Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia nomor
1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang
pedoman penanganan bencana bidang
kesehatan. Peraturan ini mempunyai
maksud dan tujuan untuk memberi
gambaran pada semua unit jajaran
kesehatan agar dapat mempelajari dan
melaksanakan tugas dengan baik sesuai
dengan peran masing-masing.