omni buslaw

1. 1
Sosialisasi RUU
Kesehatan
1
untuk kesehatan masyarakat yang lebih baik
#SehatLebihDekat
#SehatLebihTepat
#SehatLebihMurah partisipasisehat.kemkes.go.id
Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit

2. 2
Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan Negara
bertanggung jawab untuk mewujudkannya
Pasal 28H UUD 1945
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.
Pasal 34 ayat 3 UUD 1945
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak.”

3. 3
DPR berinisiatif untuk mengusulkan RUU Kesehatan,…
Presiden telah menunjuk Kementerian Kesehatan sebagai salah satu wakil Pemerintah dalam proses
penyusunan RUU
Linimasa:
15 Des 2022
DPR menetapkan RUU
Kesehatan sebagai RUU
Prolegnas Prioritas 2023
1 2
14 Feb 2023
DPR menyetujui RUU
Kesehatan sebagai
inisiatif DPR
3
7 Mar 2023
DPR menyerahkan draf
RUU Kesehatan kepada
Presiden RI
4
9 Mar 2023
Kementerian Kesehatan
ditunjuk sebagai
koordinator penyusunan
daftar inventarisasi
masalah (DIM)

4. 4
…dan di saat yang sama, Pemerintah juga berupaya melakukan
Transformasi Kesehatan
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
(GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
6 pilar
transformasi
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
Penguatan peran
kader, kampanye, dan
membangun gerakan,
melalui platform digital
dan tokoh masyarakat
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14 antigen
dan perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Screening 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap sasaran
usia, screening stunting,
& peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Transformasi
layanan rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder & tersier
Pengembangan jejaring
layanan penyakit
prioritas, perbaikan tata
kelola RS pemerintah.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Tenaga cadangan
tanggap darurat, table
top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan dengan
3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes lulusan
luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem
ketahanan kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam negeri
14 antigen vaksin
imunisasi rutin, top 10
bahan baku obat, top 10
alkes by volume & by
value.
5 6
a b c a b
a b
Teknologi
informasi
Bioteknologi
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Revitalisasi jejaring dan
standardisasi layanan
Puskesmas, Posyandu,
Labkesmas &
kunjungan rumah
d
4

5. 5
Masyarakat memiliki peran penting untuk memberikan masukan
sepanjang proses pembentukan RUU
Meaningful Participation oleh masyarakat berlangsung selama proses pembentukan RUU
1 2 3
Penyusunan Draft
RUU dan Naskah
Akademik
DPR
Penyusunan masukan dari
Pemerintah terhadap Draft
RUU
Pemerintah
Pembahasan antara
DPR dan Pemerintah
DPR
partisipasisehat.kemkes.go.id

6. 6
Pemerintah telah mengidentifikasi Transformasi Kesehatan yang dapat
didukung oleh RUU Kesehatan
1 Menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada upaya untuk mencegah orang sehat menjadi sakit
2 Mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas
3 Meningkatkan kemandirian dalam memproduksi sediaan farmasi (mis. obat) dan alat kesehatan
a
b Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi krisis kesehatan di masa kini dan yang akan datang
4 Meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan
5 Meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas
6 Mewujudkan digitalisasi sistem kesehatan dan inovasi teknologi kesehatan
RUU Kesehatan akan …

7. 7
Permasalahan saat ini Substansi dalam RUU
Kurangnya kesiapsiagaaan dan respon dalam
menghadapi wabah atau bencana kesehatan
 Pemerintah melakukan upaya
kesiapsiagaan prabencana, surveilans,
pengendalian risiko, dan tindakan
penanggulangan secara terkoordinasi.
(Pasal 138, 369-381, 388, 390)
 Pemerintah Pusat dan Daerah
berkoordinasi dalam hal penyediaan
sumber daya fasilitas pelayanan
kesehatan, komunikasi risiko, serta
pemanfaatan teknologi informasi untuk
respon bencana kesehatan. (Pasal 138 -
141, 224, 385, 392)
Kurangnya SDM terlatih yang bisa digerakkan
untuk memberikan layanan kesehatan dasar
dalam kondisi darurat
Pemerintah melakukan registrasi, pembinaan,
dan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan
untuk mengantisipasi kondisi darurat
(Pasal 224-226)
RUU Kesehatan akan meningkatkan ketahanan dalam menghadapi krisis
kesehatan di masa kini dan yang akan datang
Pilar 3b: Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

8. 8
Ketahanan Kesehatan
Menghadapi Pandemi

9. 9
Untuk melindungi masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab melakukan kegiatan kewaspadaan, penanggulangan, dan
pasca KLB dan Wabah
Dilaksanakan secara terkoordinasi, komprehensif, dan
berkesinambungan di wilayah, Pintu Masuk, dan
pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas
domestik
Dilaksanakan melibatkan unsur Tenaga Medis, Tenaga
Kesehatan, akademisi atau pakar, TNI, Polri, lintas sektor,
dan/atau tokoh masyarakat/agama.
Bupati/walikota, Gubernur, atau Menteri harus
menetapkan KLB jika pada suatu daerah tertentu terdapat
penyakit atau masalah kesehatan yang memenuhi kriteria
KLB.
KEJADIAN LUAR BIASA
(KLB)
KEWASPADAAN
KLB
PASCA-KLB
PENANGGULANGAN
KLB
Kriteria KLB, terdiri atas:
a. Timbulnya suatu penyakit atau masalah kesehatan yang sebelumnya tidak ada
atau tidak dikenal;
b. Peningkatan kejadian secara terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam
jam, hari, atau minggu berturut-turut;
c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode
sebelumnya;
d. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 (satu) tahun
menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih;
e. Angka kematian akibat penyakit atau masalah kesehatan dalam 1 (satu) kurun
waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih;
f. Angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan
kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun
waktu yang sama; dan/atau
g. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Definisi:
Meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kecacatan akibat penyakit
dan masalah kesehatan yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah
pada kurun waktu tertentu.

10. 10
KEWASPADAAN WABAH
KEWASPADAAN
WABAH DI WILAYAH
 Surveilans
penyakit potensial
wabah & pemetaan
faktor risiko
 Penanganan kasus
 Penetapan daerah
terjangkit KLB dan
penanggulangan
KLB
 Kesiapsiagaan
sumber daya
 Pengamatan penyakit dan/atau
faktor risiko potensial wabah
 Pengawasan alat angkut, orang,
barang, dan/atau lingkungan di
Pintu Masuk negara serta
pelabuhan dan bandar udara yg
melayani lalu lintas domestik
 Pengawasan dan penerbitan
dokumen karantina kesehatan
 Dilaksanakan oleh Unit
Karantina Kesehatan
KEWASPADAAN WABAH
DI PINTU MASUK
PENANGGULANGAN
WABAH
 Investigasi penyakit
 Penguatan surveilans
 Penanganan penderita
 Pengendalian factor risiko
 Penanganan terhadap populasi
berisiko
 Komunikasi risiko
 Tindakan penanggulangan
lainnya
PASCA-WABAH
 Pemulihan pasca-Wabah
dilakukan melalui normalisasi:
a. Pelayanan kesehatan
b. Kehidupan, sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat
• Pencegahan terulangnya Wabah
melalui:
a. Penguatan surveilans
kesehatan
b. Pengendalian faktor risiko
Definisi:
Meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai
dengan jumlah kasus dan/atau kematiannya meningkat dan menyebar
secara cepat dalam skala luas
WABAH
Dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan Wabah yg mengakibatkan
kerugian harta benda pada masyarakat, Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada masyarakat yang
mengalami kerugian

11. 11
Usulan perubahan ketentuan KLB dan wabah
Tidak hanya mengatur pelaksanaan kegiatan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca wabah
tetapi juga KLB
Penetapan KLB dilakukan oleh Bupati, Gubernur, atau Menteri Kesehatan
Mengatur kriteria KLB dan kegiatan penanggulangan KLB yang dibuat secara umum untuk
KLB yang disebabkan oleh penyakit menular, PTM, dan masalah kesehatan.
Tidak dilakukan pembentukan kelembagaan baru dan pembentukan satuan tugas untuk
pelaksanaan kewaspadaan KLB dan Wabah, penanggulangan KLB dan Wabah, serta pasca-KLB
dan pasca-Wabah. Untuk pembentukan satuan tugas diatur dalam peraturan pelaksanaan, dan
pelaksanaan karantina kesehatan di Pintu Masuk merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari
tusi urusan pemerintahan di bidang kesehatan

12. 12
Dalam rangka kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca KLB dan Wabah:
1 Dilakukan pelaporan kepada Presiden oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat secara
berjenjang
Dibutuhkan sumber daya meliputi SDM, teknologi, sarana dan prasarana, perbekalan kesehatan, dan
pendanaan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Fasyankes bertanggung jawab terhadap pengelolaan
limbah medis dan limbah lainnya dari kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
 SDM yg dibutuhkan dalam penanggulangan KLB dan Wabah berupa Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan
non-Tenaga Kesehatan.
 Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib ikut serta dalam kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah
 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan mobilisasi tenaga cadangan kesehatan untuk
dimobilisasi pada penanggulangan KLB dan Wabah
2
3
4

13. 13
Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan untuk Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Darurat Bencana Lainnya.
Pemerintah Pusat membentuk TCK untuk meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dan
mendukung ketahanan kesehatan.
TCK terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan non tenaga kesehatan yang dipersiapkan
untuk dimobilisasi pada KLB, wabah, dan darurat bencana lainnya.
TCK non-tenaga kesehatan tidak hanya berasal dari Tenaga Kesehatan yang sudah tidak aktif
lagi, tetapi juga dapat mendayagunakan Calon Tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya sebagai
pendukung pada KLB, Wabah, dan darurat bencana lainnya.
Pengelolaan TCK  melalui proses registrasi dan kredensial dengan memanfaatkan teknologi
informasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga cadangan kesehatan, serta
pelaksanaan mobilisasi

14. 14
Definisi Tenaga Cadangan Kesehatan
Sumber daya manusia (tim atau perorangan) baik nakes maupun non nakes yang disiapkan (registrasi & pembinaan) pada
masa pra krisis kesehatan, untuk mendukung upaya kesiapsiagaan serta siap dimobilisasi pada situasi darurat akibat KLB,
wabah, dan bencana (alam, non alam, sosial) dalam rangka memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan program
kesehatan di wilayah terdampak.
KLB, wabah, bencana
(alam, non alam, sosial)
Respons oleh
kapasitas SDM
kesehatan
setempat
Assessment
memadai Tidak memadai
Mobilisasi tenaga
cadangan (nakes dan
non nakes)
Pelayanan

15. Mari berpartisipasi
dalam RUU
Kesehatan!
#Sehat Lebih Dekat
#Sehat Lebih Tepat
#Sehat Lebih Murah

16. 16
ß