Dokumen ini membahas kerangka acuan kegiatan kampanye penyuluhan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tunggal Jaya. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat program JKN. Kegiatannya berupa penyuluhan di Posyandu yang mencakup penjelasan tentang JKN, diskusi, dan evaluasi hasilnya. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kesehatan merupakan faktor yang penting bagi kehidupan
manusia. Tidak dapat dipungkiri setiap orang ingin hidup dalam
keadaan yang sehat. Hal itu dikarenakan dengan tubuh yang sehat
secara jasmani dan rohani, manusia dapat hidup dan melakukan
aktifitas sehari-hari. Selain itu dengan tubuh yang sehat seseorang
dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik secara sosial maupun
ekonomi. Agar kesehatan setiap orang terjaga, negara perlu ikut ambil
bagian dalam mengatur, membina dan mengawasi. Hal tersebut telah
diatur pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang
berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.”
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
Kesehatan merupakan faktor yang penting bagi kehidupan
manusia. Tidak dapat dipungkiri setiap orang ingin hidup dalam
keadaan yang sehat. Hal itu dikarenakan dengan tubuh yang sehat
secara jasmani dan rohani, manusia dapat hidup dan melakukan
aktifitas sehari-hari. Selain itu dengan tubuh yang sehat seseorang
dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik secara sosial maupun
ekonomi. Agar kesehatan setiap orang terjaga, negara perlu ikut ambil
bagian dalam mengatur, membina dan mengawasi. Hal tersebut telah
diatur pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang
berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.”
Permenkes No. 28/2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Program JKNErie Gusnellyanti
Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai panduan teknis pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh stakeholder baik provider, BPJS maupun pengambil kebijakan.
BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jaminan kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Output BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah angka kesakitan di Indonesia, sehingga program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permasalahan BPJS Kesehatan antara lain regulasi yang menghambat pelayanan rujukan ke RS, status kepesertaan yang tidak jelas, valisitas Data belum sempurna, kurangnya sosilasisasi kepada para stakeholders, pelayanan belum berjalan optimal sesuai mekanisme, kurangnya SDM. Saran yang dapat diberikan adalah perbaikan sistem BPJS Kesehatan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tepat sistem dan tepat sasaran, serta perbaikan regulasi melalui revisi UU Mengenai SJSN No. 40 Th. 2004 dan Memperbaiki implementasi UU SJSN.
Kata kunci: BPJS Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Peningkatan Derajat Kesehatan Mayarakat
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
BPJS atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jaminan kesehatan Nasional (JKN) berupa BPJS Kesehatan mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Output BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengatasi masalah angka kesakitan di Indonesia, sehingga program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Permasalahan BPJS Kesehatan antara lain regulasi yang menghambat pelayanan rujukan ke RS, status kepesertaan yang tidak jelas, valisitas Data belum sempurna, kurangnya sosilasisasi kepada para stakeholders, pelayanan belum berjalan optimal sesuai mekanisme, kurangnya SDM. Saran yang dapat diberikan adalah perbaikan sistem BPJS Kesehatan, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan tepat sistem dan tepat sasaran, serta perbaikan regulasi melalui revisi UU Mengenai SJSN No. 40 Th. 2004 dan Memperbaiki implementasi UU SJSN.
Kata kunci: BPJS Kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Peningkatan Derajat Kesehatan Mayarakat
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan:
- Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah.
- Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif.
- Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan.
- Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
2. Update Situasi dan Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis_16 Mei 2024.pptx
6 KAK JKN.docx
1. PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TUNGGAL JAYA
KECAMATAN TERAS TERUNJAM
Jalan Desa Tunggal JayaTelp. 085384961338Email puskesmastunggaljaya@gmail.com Kode Pos 38768
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KAMPANYE TERKAIT PELAKSANAAN GERMAS
PENYULUHAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
I. PENDAHULUAN
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negaraberhak mendapatkan
pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan
kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab
pemerintah pusat dan daerah. Perubahan UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa
Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, UU
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)turut menegaskan bahwa
jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial. Pada hakekatnya jaminan
kesehatan bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup secara layak.
II. LATAR BELAKANG
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program negara yang bertujuan untuk
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat. Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai
prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setelah ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah
menindaklanjuti dengan petikan dari Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
merupakan sebuah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggara jaminan, didalam
program jaminan itu terdapat beberapa program antara lain, program jaminan kesehatan,
program jaminan kecelakaan, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan ProgramJaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada awal tahun 2014, pemerintah telah merubah dua lembaga sosial yang bergerak
dibidang jaminan sosial yaitu PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga berdampak pada
munculnya program khusus dan tergolong baru yang berasal dari Pemerintah Indonesia
yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan tentunya tujuan serta
manfaat dari program ini adalah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Program tersebut
sekarang lebih dikenal dengan istilah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini adalah jaminan berupa perlindungan
2. kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang selaku peserta yang
telah membayar iuran dan kepada setiap fakir miskin dan orang tidak mampu atau disebut
Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta program yang iurannya telah dibayar oleh
pemerintah.
III. TUJUAN
1. Tujuan umum
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Tujuan khusus
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai JKN
Menambah pengetahuan masyarakat mengenai manfaat kepesertaan JKN
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan
1. Penyuluhan Jamban
Sehat
TAHAP PERSIAPAN :
1. Petugas menghadap Kepala Puskesmas agar memfasilitasi
kegiatan penyuluhan
2. Petugas menentukan sasaran
3. Petugas menentukan jadwal
4. Petugas memberikan informasi kepada wilayah
5. Petugas menyiapkan tempat untuk pelaksanaanpenyuluhan
TAHAP PELAKSANAAN :
1. Petugas memperkenalkan diri
2. Petugas mengemukakan maksud dan tujuan kegiatan
3. Petugas menjelaskan poin-poin isi penyuluhan
4. Petugas menyampaikan materi penyuluhan
5. Petugas melakukan diskusi atau umpan balik
pertanyaan
6. Petugas menyimpulkan hasil penyuluhan
7. Petugas menutup acara
3. V. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN
a. Metode :
Tanya Jawab
b. Komponen :
Leaflet
Dokumentasi
c. Tahapan Pelaksanaan Persiapan alat dan bahan :
Penentuan tempat
Pelaksanaan penyuluhan
Tanya jawab / diskusi
Penutup
VI. SASARAN
Masyarakat
VII.JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
Sesuai dengan jadwal Posyandu
VIII. PENCATATAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Pencatatan hasil kegiatan penyuluhan ditulis dalam form hasil pelaksanaan kegiatan
penyuluhan, foto kegiatan terlampir.
IX. PEMBIAYAAN
DAK non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Mukomuko
Mengetahui
Plt. Kepala Puskesmas Tunggal Jaya
Idi Julijono
NIP. 19670712 198912 1 001
Tunggal Jaya, Juni 2022
Pelaksana Kegiatan
Monalisa, S.K.M
NIP. 19910512 201903 2 009