2. LANDASAN HUKUM PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
• UU No.3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU
Pengawasan perburuhan , Pasal 1 ayat (1), pengawasan
perburuhan diadakan guna
a. Mengawasi berlakunya UU dan peraturan-peraturan
perburuhan pada khususnya
b. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal
hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti seluas-
luasnya guna membentuk UU dan peraturan-peraturan
c. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya
dengan UU dan peraturan-peraturan lainnya
3. • Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• Pasal 1 ayat (32)
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan pera per-UU-an di bid ketenagakerjaan
• Pasal 176 ayat (1)
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenaagkerjaan yang mempunyai kompetensi dan independent guna
menjamin pelaksanaan peraturan per-UU-an ketenagakerjaan
4. • Pengawas ketenagakerjaan adalah PNS pada
kementrian Ketenagakerjaan yang berdasarkan UU
ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap
ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan.
5. TUGAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
1. Melihat dgn jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah
ketentuan- ketentuan dalam perundangan telah dilaksanakan
2. Membantu baik pekerja/buruh maupun pimpinan perusahaan
dgn memberi penjelasan-penjelasan teknis dan nasehat yang
mereka perlukan agar mereka menyelami apa yg diminta oleh
peraturan dan bagaimana melaksanakannya
3. Menyelidiki keadaan perbutuhan dan mengumpulkan bahan
yang diperlukan untuk penyusunan peraturan perundangan
ketenagakerjaan dan penetapan kebijakan pemerintah
6. RUANG LINGKUP TUGAS PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan
mengenai norma perlindungan tenaga kerja
2. Melaksanakan pembinaan dalam upaya
menyempurnakan norma kerja dan pengawasannya
3. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penetapan
dan pengawasan di bidang kecelakaan kerja
7. FUNGSI PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
1. Mengawasi pelaksanaan undang-undang atau
ketentuan-ketentuan hukum di bidang
ketenagakerjaan/perburuhan
2. Memberikan penerangan teknis serta nasehat
kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal
yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari
peraturan ketenagakerjaan
8. WEWENANG PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN
1. Mengawasi berlakunya UU dan peraturan-peraturan
ketenagaaakerjaan pada khususnya
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-
soal hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan
dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat UU dan
peraturan-peraturan ketenagakerjaan lainnya
3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
9. PENYIDIKAN (PASAL 182 UU NO.13/2003)
• Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, juga kepada pegawai pengawas
ketenagakerjaan dapat diberi wewenang
khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
10. PPNS BERWENANG
• Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta
keterangan tentang tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan
• Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
• Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di
bidang ketenagakerjaan
11. • Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau
barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan
• Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen
lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan
• Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
ketenagakerjaan; dan
12. • Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti yang membuktikan tentang adanya
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
• Kewenangan PPNS dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang- undagan yang berlaku
13. • Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum
di bidang ketenagakerjaan akan menjamin
pelaksanaan hak-hak normative pekerja, yang pada
gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas
usaha.
• Selain itu pengawasan ketenagakerjaan juga dapat
mendidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat
menjalankan ketentuan per-UU-an yang berlaku di
bidang ketenagakerjaan sehingga tercipta suasana
kerja yang harmonis.
14. 3 MACAM KEGIATAN PEMERIKSAAN
KETENAGAKERJAAN
1. Pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan yang
dilakukan oleh pegawai pengawas umum yang
mencakup dua aspek yaitu norma kerja dan norma
keselamatan kerja
2. Pemeriksaan ulang
3. Pemeriksaan khusus yaitu apabila ada hal-hal
tertentu misalnya pengaduan atau atas perintah
atasan untuk sesuatu hal di suatu perusahaan
15. SESUAI DENGAN MAKSUD DIADAKANNYA
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, MAKA
TUGAS UTAMA PKK ADALAH :
1. Mengawasi berlakunya UU dan peraturan-peraturan
ketenagakerjaan
2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal
hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti
yang seluas-luasnya guna membuat UU dan peraturan-
peraturan ketenagakerjaan
3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan dengan UU
dan dan peraturan-peraturan lainnya
16. UU NO.23 TAHUN 1948 TENTANG PENGAWASAN
PERBURUHAN, MENGEMUKAKAN SEBAGAI
BERIKUT :
• Menteri yg diserahi urusan perburuhan atau pegaeai yg
ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai yang diberi kewajiban
menjalankan pengawasan perburuhan
• Pegawai yg dimaksud beserta pegawai pembantunya
melakukan pengawasan thd para tenaga kerja yg menjadi
wewenangnya berhak memasuki semua tempat dimana
dijalankan pekerjaan atau dapat di sangkakan bahwa di
tempat itu dijalankan pekerjaan
17. • Andaikata dalam menjalankan tugas di tolak
oleh pihak pengusaha, sehingga pelaksanaan
tugas menjadi terhalang atau tidak dapat
dilaksanakan, maka pegawai tsb dpt meminta
bantuan alat negara kepolisian untuk
memasuki perusahaan ybs & selanjutnya
melaksanakan tugas dan kewajiban dengan
seksama.
18. • Pegawai tsb dpt meminta perngusaha atau wakil dari
perusahaan yg ditunjuk yg berkompeten & semua
buruh yg bekerja di perusahaan ybs dalam batas
waktu yg memungkinkan, meminta semua keterangan
dan data yg jelas baik dg lisan maupun tertulis yg
dipandang perlu guna memperoleh pendapat yg pasti
ttg hubungan kerja beserta keadaan perburuhan pd
umumnya di perusahaan ybs pada waktu itu dan pada
waktu yang telah lampau.
19. • Para pegwai tsb berhak menanyai dan mengadakan
wawancara dgn para buruh tanpa dihadiri para pihak
ketiga
• Pegawai yang dimaksud beserta pegawai
pembantunya dalam melakukan pengawasan, di luar
jabatan wajib merahasiakan segala keterangan
tentang rahasia perusahaan yg diperolehnya
sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan
dan pemeriksaan yang telah dilakukan
20. PP NO.34 TAHUN 2021 TENTANG
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
• Pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan
melakukan pengawasan pada norma
penggunaan TKA sesuai dg ketentuan
perraturan per-UU-an di bidang
ketenagakerjaan
21. SANKSI ADMINISTRATIF
• Melanggar ketentuan Pasal 6
• (1) . Setiap pemberi kerja TKA , wajib memiliki
RPTKA yg disahkan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk
• (2). Dalam hal pemberi kerja TKA akan
mempekerjakan TKA yg sedang dipekerjakan oleh
pemberi kerja TKA lain, masing-masing pemberi
kerja wajib memiliki RPTA
• (3). Pemberi kerja TKA dimaksud pada ayat (1) dan
(2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dg pengesahan
RPTKA
22. • Melanggar Pasal 7 ayat (2)
Pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi Pendidikan
&
pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA
• Melanggar Pasal 8 ayat (1)
Pemberi kerja TKA wajib mendaftarkan TKA dalam
program jam sos nas bagi TKA yang bekerja
lebih
dari 6 bln, atau asuransi swasta bagi TKA yang
23. • Pasal 10
• Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA rangkap
jabatan dalam perusahaan yang sama
• Pasal 11 ayat (1)
• Pemberi kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada
jabatan yang mengurusi personalia
• Pasal 19 ayat (6)
• Pemberi kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada
jensi kegiatan perusahaan rintisan (start-Up) berbasis
teknologi dan vokasi lebih dari 3 bulan wajib memiliki RPTA
24. • Pasal 23 ayat (1)
• Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas
setiap TKA yang dipekerjakan
• Pasal 32
• (1) pemberi kerja TKA wajib melaporkan setiap 1
tahun kpd Menteri untuk pelaksanaan : penggunaan
TKA, diklat pendamping TKA dan alih teknologi dan
keahlian dari TKA kepada tenaga kerja pendamping
TKA
25. • Pasal 32 ayat (2)
• Pemberi kerja TKA utk pekerjaan sementara wajib
melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA, setelah
berakhirnya perjanjian kerja kpd Menteri atau
pejabat yang ditunjuk
• Pasal 32 ayat (3)
• Pemberi kerja TKA wajib melaporkan kpd Menteri
atau pejabat yg ditunjuk utk PK TKA yg telah
berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu PK
berakhir
26. Pasal 36 ayat (1) Sanksi administratif berupa :
1. Denda
2. Pengehntian sementara proses permohonan pengesahan
RPTKA dan/ atau
3. Pencabutan pengesahan RPTKA
• Ayat (2) Saknsi administratif diberikan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk
• Ayat (3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam
mengenakan sanksi adminitratif berdasarkan surat
pemberitahuan pengenaan saknsi administratif dari PKK
27. SANKSI DENDA (PASAL 37)
1. Dikenakan kpd pemberi kerja TKA yang melanggar Pasal 6
ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 19 ayat (6)
2. Besaran sanksi denda per jabatan, per orang, per bulan sbb :
setiap 1 bulan sebesar Rp.6.000.000 s/d maksimal 6 bulan (
36.000.000 )
3. Sanksi dikenakan kpd pemberi kerja TKA dimulai sejak
TKA memasuki wilayah Indonesia sampai dengan 6 bulan
4. Sanksi denda dibayarkan ke kas negara
5. Sanksi denda dibayarkan paling lama 2 minggu sejak
diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda
28. PASAL 38
1. Tidak membayar sanksi denda paling lama 2 minggu sgb
mana Pasal 37 ayat (5) dikenakan sanksi penghentian
sementara proses permohonan pengesahan RPTKA
2. Sesuai ayat (1) tetap berkewajiban membayar sanksi denda
dan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah
sanksi denda yang harus dibayarkan
3. Denda keterlambatan dikenakan paling lama 6 bulan
4. Apabila dalam waktu 6 bulan tidak membayar sanksi denda
dan denda keterlambatan, penagihan diserahkan kepada
instansi yg berwenang mengurusi piutang negara utuk
proses lebih lanjut
29. PASAL 39
1. Sanksi penghentian proses permohonan pengesahan RPTKA : a.
tidak memfasilitasi diklat B I kpd TKA, b. tdk mendaftarkan TKA
pada program Jamsosnas, c. tdk membuat lap pelaksanaa
penggunaan TKA, pelaksanaan diklat & alih teknologi, d. tdk
melaporkan penggunaan TKA utk pekerjaan sementara dan e.
tidak melaporkan PK TKA yang telah berakhir atau diakhiri
sebelum jangka waktunya
2. Sanksi penghentian proses permohonan pengesahan RPTKA
untuk jangka waktu paling lama 3 bulan
3. Sanksi pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh pemberi kerja TKA thd pelanggaran yang telah dilakukan
4. Apabila pemberi kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban
dimaksud dalam ayat (3) akan dikenakan sanksi pencabutan
pengesahan RPTKA
30. PASAL 40
Sanksi pencabutan pengesahan RPTKA dikenakan kpd pemberi
kerja yg melanggar :
1. Mempekerjakan TKA tidak sesuai dgn pengesahan RPTKA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
2. Mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang
sama ( Pasal 10)
3. Mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi personalia
(Pasal 11 ayat (1))
4. Tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan
( Pasal 23 ayat (1) )
31. PASAL 41
Menteri atau pejabat yang ditunjuk
menyampaikan pencabutan pengesahan
RPTKA kepada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan HAM atau pejabat yang
ditunjuk untuk dilakukan Tindakan
keimigrasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
