Ahli Keselamatan dan kesehatan kerja ( Ahli K3)marfiantoh97
AK3U adalah profesional terlatih yang berdedikasi untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Mereka berperan sebagai jembatan antara pekerja dan manajemen, memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3 dan menerapkan praktik terbaik untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera.
Buku Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BP2K3) PT Danayasa Arthatama Tbk memberikan pedoman untuk mencegah kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja di seluruh area kerja PT Danayasa Arthatama Tbk dan Kawasan SCBD sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia dan internasional. BP2K3 dapat digunakan sebagai acuan oleh petugas terkait, manajemen, dan departemen PT Danayasa Ar
Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bergerak dalam bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan K3 sesuai peraturan. PJK3 harus memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan kegiatan jasa K3 dalam ruang lingkup seperti konsultasi, riksa uji teknik, pelatihan K3, dan lainnya
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Ahli Keselamatan dan kesehatan kerja ( Ahli K3)marfiantoh97
AK3U adalah profesional terlatih yang berdedikasi untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi semua karyawan. Mereka berperan sebagai jembatan antara pekerja dan manajemen, memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3 dan menerapkan praktik terbaik untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera.
Buku Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BP2K3) PT Danayasa Arthatama Tbk memberikan pedoman untuk mencegah kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja di seluruh area kerja PT Danayasa Arthatama Tbk dan Kawasan SCBD sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja Indonesia dan internasional. BP2K3 dapat digunakan sebagai acuan oleh petugas terkait, manajemen, dan departemen PT Danayasa Ar
Dokumen tersebut membahas tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang bergerak dalam bidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan K3 sesuai peraturan. PJK3 harus memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan kegiatan jasa K3 dalam ruang lingkup seperti konsultasi, riksa uji teknik, pelatihan K3, dan lainnya
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
P2K3 adalah panitia pembina K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, yang bertugas memberikan saran K3 dan memantau pelaksanaan K3 di perusahaan guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpa...Muhammad Bahrudin
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
Dokumen ini menjelaskan tentang jasa konsultasi legalisasi dan sertifikasi badan usaha khususnya SKT MIGAS. Perusahaan ini membantu mengurus perpanjangan dan pembuatan baru SKT MIGAS serta dokumen lainnya terkait bidang MIGAS. Masa berlaku SKT MIGAS adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan ini menawarkan proses yang mudah dan cepat dengan garansi uang kembali bila tidak berhasil.
Laporan ini menyajikan hasil audit internal terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) Area Klaten. Audit dilakukan untuk menilai komitmen manajemen, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi penerapan SMK3 sesuai peraturan perundangan. Hasilnya menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti penanganan limbah B3, peninjauan ulang kebij
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Arif Nurjaya
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, terminologi, proses penilaian, surveillance, penilaian ulang, serta persyaratan manajemen dan teknis yang harus dipenuhi oleh unit-unit tersebut.
Kebijakan pemerintah di bidang K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran melalui regulasi dan penerapan standar K3 di perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait K3 sejak era 1910an hingga saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.
Dokumen tersebut membahas pedoman keselamatan kerja kontraktor di PT. Arun NGL Co., mencakup tanggung jawab PT Arun dan kontraktor dalam menjamin keselamatan kerja, pelaksanaan ijin kerja, pelatihan K3, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.
SMK3 merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan komitmen manajemen, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pelaksanaan program K3, pemantauan dan evaluasi K3, serta tinjauan manajemen. Dokumen tersebut menjelaskan kriteria audit untuk memastikan perusahaan telah menerapkan unsur-unsur penting SMK3 sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaHeru Supanji
Dokumen tersebut menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, serta tugas dan persyaratan masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dokumen tersebut merangkum hak dan kewajiban pengusaha berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 39 poin, meliputi pemberian perlakuan yang sama kepada pekerja, penyediaan pelatihan kerja, pembuatan perjanjian kerja, pengaturan outsourcing, pelindungan pekerja cacat, dan larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang jasa legalisasi dan sertifikasi badan usaha khususnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan SKT Migas, tahapan prosesnya, dan masa berlaku SKT Migas selama 3 tahun.
Proses SKT MIGAS cepat, mudah, garansi 100% terbit - 021 8225833
CV.A F I T A Consultant
Griya Permata, Blok B No.5, Cibubur
Telp.021-96948432 / 021-8202573 / 0218225833
http://iujksktmigas.webs.com
http://sktmigas.webs.com
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. UU ini mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien melalui penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. UU ini juga menjelaskan berbagai peraturan pelaksanaannya baik secara sektoral maup
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk beberapa jabatan tertentu di lingkungan PNS, termasuk syarat-syarat umum dan khusus pengangkatan serta tunjangan dan batas usia pensiun.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Penyesuaian/Inpa...Muhammad Bahrudin
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan melalui penyesuaian/inpassing dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi untuk memenuhi formasi jabatan fungsional sesuai dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan uji kompetensi yang disyaratkan.
Dokumen ini menjelaskan tentang jasa konsultasi legalisasi dan sertifikasi badan usaha khususnya SKT MIGAS. Perusahaan ini membantu mengurus perpanjangan dan pembuatan baru SKT MIGAS serta dokumen lainnya terkait bidang MIGAS. Masa berlaku SKT MIGAS adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang. Perusahaan ini menawarkan proses yang mudah dan cepat dengan garansi uang kembali bila tidak berhasil.
Laporan ini menyajikan hasil audit internal terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. PLN (Persero) Area Klaten. Audit dilakukan untuk menilai komitmen manajemen, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi penerapan SMK3 sesuai peraturan perundangan. Hasilnya menunjukkan beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti penanganan limbah B3, peninjauan ulang kebij
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 Arif Nurjaya
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009. Dokumen ini menjelaskan tentang latar belakang, terminologi, proses penilaian, surveillance, penilaian ulang, serta persyaratan manajemen dan teknis yang harus dipenuhi oleh unit-unit tersebut.
Kebijakan pemerintah di bidang K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran melalui regulasi dan penerapan standar K3 di perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait K3 sejak era 1910an hingga saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.
Dokumen tersebut membahas pedoman keselamatan kerja kontraktor di PT. Arun NGL Co., mencakup tanggung jawab PT Arun dan kontraktor dalam menjamin keselamatan kerja, pelaksanaan ijin kerja, pelatihan K3, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor.
SMK3 merupakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan komitmen manajemen, pembuatan dan pendokumentasian rencana K3, pelaksanaan program K3, pemantauan dan evaluasi K3, serta tinjauan manajemen. Dokumen tersebut menjelaskan kriteria audit untuk memastikan perusahaan telah menerapkan unsur-unsur penting SMK3 sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-
Peraturan Pemerintah Tentang Barang dan JasaHeru Supanji
Dokumen tersebut menjelaskan tentang para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah seperti PA/KPA, PPK, ULP, Pejabat Pengadaan, serta tugas dan persyaratan masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
Dokumen tersebut merangkum hak dan kewajiban pengusaha berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam 39 poin, meliputi pemberian perlakuan yang sama kepada pekerja, penyediaan pelatihan kerja, pembuatan perjanjian kerja, pengaturan outsourcing, pelindungan pekerja cacat, dan larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang jasa legalisasi dan sertifikasi badan usaha khususnya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan SKT Migas, tahapan prosesnya, dan masa berlaku SKT Migas selama 3 tahun.
Proses SKT MIGAS cepat, mudah, garansi 100% terbit - 021 8225833
CV.A F I T A Consultant
Griya Permata, Blok B No.5, Cibubur
Telp.021-96948432 / 021-8202573 / 0218225833
http://iujksktmigas.webs.com
http://sktmigas.webs.com
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. UU ini mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta penggunaan sumber daya produksi secara aman dan efisien melalui penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. UU ini juga menjelaskan berbagai peraturan pelaksanaannya baik secara sektoral maup
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dan ketentuan pengangkatan dalam jabatan fungsional untuk beberapa jabatan tertentu di lingkungan PNS, termasuk syarat-syarat umum dan khusus pengangkatan serta tunjangan dan batas usia pensiun.
2. PEMBINAAN AHLI K3
• Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian
khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
mengawasi ditaatinya Undang-undang No.1
Tahun 1970.
• Keberadaan Ahli K3 pada Perusahaan/Tempat
Kerja ataupun Perusahaan Jasa K3
Pengertian :
3. 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 (pasal 1
ayat 6 dan pasal 5 ayat 1 dan 2)
2. Permenaker No. 02/Men/1992
tentang Tata Cara Penunjukan
Ahli K3
4. Ahli K3
• Sebagai sekretaris pada P2K3 di lini fungsional
• Memfollow up rekomendasi atau saran dan
perkembangan yang telah disepakati kedua belah
pihak di lini struktural
• Sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam
pelaksanaan pengawasan ditaatinya UU No. 1
Tahun 1970
• Diajukan oleh pengusaha atau pengurus
(Permen No. 02/Men/1992)
5. Ketentuan Ahli K3
Pendidikan Sarjana dengan pengalaman kerja
sesuai bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2
tahun, atau
Pendidikan Sarjana Muda/sederajat dengan
pengalaman kerja sesuai bidang keahliannya
sekurang-kurangnya 4 tahun
Berbadan sehat & berkelakuan baik
Bekerja penuh di instansi/perusahaan yang
bersangkutan.
Penunjukan Ahli K3 ditetapkan berdasarkan
permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan
instansi kepada Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat
yang ditunjuk
6. Permohonan harus melampirkan :
- Daftar riwayat hidup
- Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3
- Surat keterangan berbadan sehat dari dokter
- Surat keterangan pemeriksaan psikologi
- Surat keterangan berkelakuan baik dari Polisi
- Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari
perusahaan/instansi yang bersangkutan
- Foto copy ijazah / STTB terakhir
- Sertifikat pendidikan khusus K3
Masa berlaku penunjukan selama 3 (tiga)
tahun
7. Page 7
•
PERMOHONAN
MENAKER cq
Dirjen
Binwasnaker
Keputusan
SK PENUNJUKAN
Masa berlaku : 3 tahun
dapat diperpanjang
TIM PENILAI
• Daftar riwayat hidup
• Surat keterangan pengalaman
kerja di bidang K3
• Surat keterangan berbadan
sehat dari dokter
• Surat keterangan
pemeriksaan psikologi
• Surat keterangan berkelakuan
baik dari Polisi
• Surat keterangan pernyataan
bekerja penuh dari
perusahaan/instansi yang
bersangkutan
• Foto copy ijazah / STTB
terakhir
• Sertifikat pendidikan khusus
K3
PROSEDUR & TATA CARA
syarat-syarat administrasi
kemampuan pengetahuan
teknis K3
10. Perpanjangan penunjukan dapat diajukan kepada
Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk
Permohonan perpanjangan dengan melampirkan :
- semua lampiran sebagaimana permohonan awal
- salinan keputusan penunjukan Ahli K3 yang lama
- surat pernyataan dari pengurus/pimpinan
instansi
mengenai prestasi yang bersangkutan
- rekapitulasi laporan kegiatan
11. SKP Ahli K3 tidak berlaku apabila :
– Pindah tugas ke instansi/perusahaan lain
– Mengundurkan diri
– Meninggal dunia
SKP Ahli K3 dicabut apabila :
– Tidak memenuhi per-UU-an K3
– Melakukan kesalahan & kecerobohan
– Dengan sengaja atau kecerobohan terbuka rahasia
perusahaan
12. KEWAJIBAN DAN WEWENANG
AHLI K3
1. Membantu mengawasi pelaksanaan
peraturan perundang-undangan K3 sesuai
dengan bidang yang ditentukan
2. Memberikan laporan kepada Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
Kewajiban
13. 3. Memberikan laporan kpd menteri tenaga kerja
dengan ketentuan sebagai berikut ;
- Ahli K3 di tempat kerja satu kali dalam 3 (tiga)
bulan, kecuali ditentukan lain
- Ahli K3 di perusahaan yang memberikan jasa
di bidang K3 setiap saat setelah selesai
melakukan kegiatan
Tembusan laporan ditujukan kepada :
- Dinas Tenaga Kerja Propinsi
- Direktur Pengawasan Norma K3
Kewajiban
14. 4. Merahasiakan segala keterangan tentang
rahasia perusahaan / instansi yang
didapat berhubungan dengan jabatannya
Kewajiban
15. a. Memasuki tempat kerja sesuai dengan penunjukan
b. Meminta keterangan dan atau informasi mengenai
pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja sesuai
dengan penunjukan
c. Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa,
mengevaluasi dan memberikan persyaratan serta
pembinaan K3 yang meliputi :
Keadaan dan fasilitas tenaga kerja
Keadaan mesin, pesawat, alat-alat kerja, instalasi
serta peralatan lainnya
Penanganan bahan-bahan
Proses produksi
Sifat pekerjaan
Cara kerja
Lingkungan kerja
Wewenang Ahli K3
