Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntasi. Ada tiga poin penting yang diangkat, yaitu: 1. Islam memperluas penggunaan angka Arab dan mendorong praktik pencatatan transaksi tidak tunai sejak zaman Nabi Muhammad. 2. Sistem zakat mendorong pemerintahan Islam membuat laporan keuangan berkala dan pedagang Muslim mengklasifikasi harta untuk memenuhi kewajiban zakat. 3. Pada

1. Pengaruh Islam Terhadap
Perkembangan Akuntasi
Sebelum berdirinya peradaban islam,hanya ada dua peradaban besar yaitu bangsa
romawi dan bangsa Persia.
Pada saat itu telah digunakan akuntasi dalam bentuk perhitungan barang dagangan
oleh para pedagang. Dari sejak pergi berdagang sampai pulang kembali (Adnan dan
LAbatjo,2006)
Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan,untung dan rugi.
Selain itu orang yahudi banyak melakukan perdagangan menetap dan mencatat piutang
mereka (Syahatah,2001)
Pada masa Rasulullah praktik akuntasi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui
Alqur’an untuk mencatat transaksi tidak tunai (Alqur’an 2:10)
Pengaruh Islam Terhadap
Perkembangan Akuntasi
Kondisi setelah berdiri dan berkembanganya Pemerintahan Islam
A. Penyebaran islam telah memperluas penggunaan angka arab (ditandai dengan adanya angka
nol) ke berbagai wilayah didunia.
B. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai (lihat QS 2:282) telah mendorong umat Islam
peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi percatatan transaksi dikalangan umat.
Ini juga mendorong berkembangan partnership.
Pengaruh Islam Terhadap
Perkembangan Akuntasi
C. Kewajiban membayar zakat telah:
 Mendorong pemerintahan islam untuk membuat laporan keuangan Baitul
Maal secara periodik,dan
 Mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya seseuai
ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nishab
(batas minimal kena zakat) dan haul (1th)

2. Pengaruh Islam Terhadap
Perkembangan Akuntasi
D. Peran akuntasi menjadi penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan
kekayaan pemerintahan dan pedagang.
“……he who learnt accounting will make an appropriate decision… this means that
the teader or any other person cannot express an appropriate opinion or make the
right decision without the assistance of the information recorded in the books”
Imam Ash-Shafi’ie dalam Shahata
Praktek Akuntasi
Pemerintahan Islam
 Zaid (2000) menyatakan bahwa pada zaman Rasululullah cikal bakal
pengembangan akuntasi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar
mencapai tujuannya, dan pertunjukkan orang-orang yang kompoten.
 Hawary (1988) menungkapkan bahwa pemerintahan Rasulullah memiliki 42
pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri.
Praktek Akuntasi
Pemerintahan Islam
 Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah,Afrika dan
Asia dizaman Khalifar Umar bin Khatab,telah meningkatkan penerimaan dan
pengeluaran Negara.
 Para sahabayt merekomendasikan perlunya pencatatan untuk
mempertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran Negara.
 Khalifah Umar bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Diwan (dari kata
dawwana=Tulisan)
Praktek Akuntasi
Pemerintahan Islam
 Rehabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar
bin Abdul Aziz (681-720M) dengan kewajibanmengeluarkan bukti penerimaan
uang (Imam,1973)
 Khalifah Al Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan dan
register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya (Lasheen,1973)

3. Praktek Akuntasi
Pemerintahan Islam
 Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntasi mencapai tingkat tertinggi
pada masa Daulah Abbasiah.
 Akuntasi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi antara lain:
Akuntasi peternakan,akuntasi pertanian,akuntasi bendahara, akuntasi
konstrksi, akuntasi mata uang,dan pemeriksaan buku (auditing) (Al-
Kalkashandy,1913)
Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntasi mencapai tingkat tertinggi pada masa
Daulah Abbasiah.Akuntasi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi antara lain:Akuntasi
peternakan,akuntasi pertanian,akuntasi bendahara, akuntasi konstrksi, akuntasi mata uang,dan
pemeriksaan buku (auditing) (Al-Kalkashandy,1913)
Buku Besar
Jaridah Al-Kharaj (merupakan
pembukuan pemerintah terhadap
hutang pada Individu)
Jaridah Al-NAfaqat (merupakan
pembukuan yang digunakan untuk
mencatat pengeluaran negara
Jaridah Al-Mal (merupakan
pembukuan yang digunakan untuk
mencatat penerimaan dan
pengeluaran zakat)
Jaridah Al-Musadareen (merupakan
pembukuan yang digunakan
penerimaan sita/denda tidak sesuai
syariah

4. Berbagai Laporan akuntasi yang ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiah
Laporan
Al-Khitmah (menunjukkan total dan pengeluaran yang
dibuat setiap bulan (Bin Jaffar,1981 dalam zaid 2001)
Al Khitmah Al Jama’ah (Laporan Keuangan komprehentif
berisikan laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan
Pada akhir tahun.
Dlam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat
diklasifikasikan dalam tiga (3) laporan keuangan yaitu:
collectable,doubtful debts,uncollectable debts.
(Lasyin,dalam zaid 2001)

5. Pendekatan-Pendekatan dalam
Mengembangkan akuntasi Syariah
1. Pendekatan berbasis Akuntasi Kontemporer (Induktif)
2. Pendekatan deduktif dari ajaran islam
3. Pendekatan hybrid
Pendekatan berbasis Akuntasi Kontemporer (Induktif)
Berdasarkan AAOIF (2003),pendekatan ini menggunakan tujuan akuntasi keuangan barat
yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang
bertentangan dengan ketentuan syariah.
Tujuan Akuntasi Islam berdasarkan pendekatan ini adalah untuk pengambilan keputusan
(decision usefulness) memelihara kekayaan institusi (stewardship)
Tujuan decion usefulness Tujuan Stewardship
AAOIFI dalam SFA no. 1
Paragraf 25
IAI dalam KDPP – LKS tahun
2007 Paragraf 30
AAOIFI dalam SFA no. 1
Paragraf 33-34
IAI dalam KDPP – LKS
tahun
2007 Paragraf 30

6. Pendekatan Induktif
 Argumen yang mendukung
Pendekatan ini pada dapat diterapkan dan relevan dengan isntitusi yang
memerlukan (Rashid,1987)
Sesuai dengan prinsip Ibaha (Abdelgader,1994)
 Argumen yang menentang
Ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya mesti
berlandaskan pada wahyu. (Gambling & Karim,1991)
Ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak Islami (Anwar,1987)
Pendekatan Deduktif
 Argumen yang mendukung
Ini akan meminimalisir pengaruh pemikiran sekular terhadap tujuan dan
akuntasi yang dikembangkan (Karim,1995)
 Argumen yang menentang
Pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya (Rosid,1987)
AKUNTASI PERBANKAN SYARIAH:Teori
Dan Praktik Kontompoter
Yaya R.,Martawiredja A.E.,Abdurahim A.
(2009). Salemba Empat
BAB 2
PERKEMBANGAN
LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH

7. 2.2 Lembaga Keuangan Syariah Modern
Tahun 1963,didesa Mit Ghamr,di Negara Mesir dibentuk sebuah lemabaga keuangan
pedesaan yang bernama MIT GHAMR SAVING BANK yang didirikan oleh ekonom bernama Dr.
Ahmad El Najjar.
Tahun Nama Bank Islam
1963 The mit ghamr bank
1973 Islamic development bank,Jeddah. Philippine amanah bank.
1975 Dubai Islamic bank,dubai. Faisal Islamic bank,Egypt. Faisal Islamic bank,sudan.
1977 Kuwait finance house,Kuwait.
1978 Jordan Islamic bank Jordan. Islamic house universal holding,luxsemburg.
1979 Bahrain Islamic bank,Bahrain. Iran Islamic bank.
1980 Islamic internasional bank,cairo.
1981 Dar-al-mal al-isalmi,Switzerland Islamic finance house,England. Jordan finance
house,joradan. Islamic bank of westrn sudan,sudan.
1982 Islamic bank Bangladesh,Bangladesh kibris,Islamic investment house,Jordan.
1983 Qatar Islamic bank,Qatar. Tadamon Islamic bank,sudan. Faisal Islamic bank,Bahrain.
Bank islam Malaysia,faisal Islamic bank,Senegal. Islamic bank internasional,Denmark.
Islamic bank,niger.
1984 Al-Baraka bank,Bahrain. Islamic finance house,turkihfinance institution,turkey.
1985 Al-baraka Islamic bank,Mauritania.
1992 Bank muamalat Indonesia.
- Mit Ghamr Saving Bank mempunyai
fungsi
Penghimpunan dana seperti tabungan,uang
titipan,zakat,shadaqah dan infak
Beroperasi
sebagai L:
Lembaga keuangan yang tidak membebankan bunga
peminjam maupun membayar bunga kepada
penabung.

8. 2.3 Lembaga-Lembaga Pendukung Bakn Syariah di Tingkat Internasional
1. Islamic Development Bank (IDB)
Merupakan sebuah lembaga keuangan internasioanal yang didirikan berdasarkan
deklarasi hasil konferensi menteri-menteri muslim dijedah bulan desember 1973.
2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)
Merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non profit yang
menyiapkan berbagai akuntasi,audit,tata kelola (Governance),etika dan syariah bagi
lembaga yang-lembaga keuangan islam.
1. International Islamic Financial Market (IIFM)
Merupakan lembaga Internasional ytuntuk didirkan untuk mengembangkan pasar
modal & pasar uang modal & pasar uang syariah secara global & selanjutnya
diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrument keuangan
syariah global.
Focus bidang garap IIFM saat ini adalah:
- Standarisasi pasar primer & sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk.
- Pengembangan Instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen Likuiditas &
Perdagangan Internasional meliputi Infrastruktur perdagangan,cleaning & seatlement.
- Melakukan riset & pengembangan dalam pasar modal & pasar uang jangka pendek.
2. Islamic Financial Services Board (IFSB)
Merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan
pengawas yang memliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan
industry jasa keuangan syariah meliputi perbankan,pasar modal dan asuransi.
Table 2.3
Daftar Standar Yang Dihasilkan IFSB
No.standar Nama standar
IFSB-1 Guiding principles of risk management for institution(other than isurance
institution)offering
only islamic financial services(IIFS)
IFSB-2 Capital adequacy standart of instituon(other than insurance
institutions)offering only islamic
financial service (IIFS)
IFSB-3 Guiding principles on corporate governance for instituions offering only
islamic financial
services(excluding islamic insurance (tafakul)institutions and islamioc mutual
funds

9. IFSB-4 Disclousres to promote transparancy and market discipline for institutions
offering islamic
financial services (exluding islamic insurance(tafakul)instituions and islamic
mutual funds)
IFSB-5 Guidance on key element in the supervisory review process of intutions
offering islamic
financial services(excluding islamic insurance(tafakul)instituions islamic
mutual funds)
IFSB-6 Guiding principles on governance for islamic collective investment schemes
IFSB-7 Capital adequacy requirements for sukuk, securitisations and real estate
investment.
3. Lain-lain
Lembaga lain yg
memiliki fungsi
penting
pengembangan
arsitektur perbankan
syariah internasional:
General council of
islamic bank and
financial institutions
Islamic international
rating agency(IIRA)
Liquidty management
center (LMC)
International islamic
center for
reconciliation
and commercial
arbitration (IICRCA)

10. 2.4 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA
1. Bank Umum Syariah,Bank Pembiyaan Rakyat Syariah dan
Unit Usaha Syariah Bank Konvensional.
Bank umum
syariah: bank
yang kegiatannya
memberiakn jasa
dalam lalu lintas
pembayaran.
Bank pembiyaan
rakyat syariah: bank
syariah yang dlm
melaksanakan
kegiatan usahanya
tidak memberikan
jasa
pada lalu lintas
pembayaran
Unit Usaha
Syariah: usaha
yang hanya
khusus
menggunakan
system syariah
Berdasarkan UU
prbankan syariah
indonesia no 21 tahun
2008

11. 2. Baitulmal wat tamwil (BMT): lembaga keuangan syariah
yang menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan
biasanya beroperasi dalam skala mikro.
3. Asuransi syariah: pembiayaan yang disalurkan oleh bank
syariah, umumnya diasuransikan dengan menggunakan syariah.
4. Pasar modal syariah: merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat
berharga baik berupa saham maupun obligasi agar memperoleh dana dari
investor dengan sistem syariah
5. Reksa dana syariah: perusahaan sekuritas yang hanya memfasilitasi investor
menginventasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria
syariah.
6. Ar Rahnu (pegadaiaan syariah): lembaga pegadaian yang
beroperasi sesuai dg prinsip syariah
7. Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat: yaitu menerima dana yang
berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial
lainnya.

12. Tabel 2.6
Jaringan Kantor perbankan syariah di Indonesia
2005 2006 2007 Mar 08 Jun 08 Sep 08 Des 08 Jan 09
Bank umum
Jumlah Bank 3 3 3 3 3 3 3 3
Jumlah kantor 304 349 401 402 405 497 581 585
Unit usaha yariah
Jumlah UUS 19 20 26 28 28 28 27 26
Jumlah kantor 154 183 196 207 214 216 241 243
Bank pembiayaan
Syariah
Jumlah BPRS 92 105 114 117 124 128 131 132
Jumlah kantor 92 105 185 188 195 199 202 204
Tabel 2.7
Bank umum Syariah dan
Konvensional dengan unit usaha dan syariah
Di Indonesia
Bank umum syariah
1. PT.Bank Muamalat Indonesia
2.PT.bank syariah mandiri
3.PT.bank syariah mega indonesia
4.PT.bank syariah BUKOPIN
4.PT.bank syariah BRI
Unit Usaha Syariah
1.PT.bank IFI 16.BPD NTB
2.PT.bank negara Indonesia 17.BPD Kalbar
3.PT.bank JABAR 18.BPD Sumsel
4PT.bank danamon 19.BPD Kaltim
5.PT.bank internasional indonesia. 20.BPD Jateng
6.PT.BTPN 21.BPD DIY
7.HSBC.ltd 22.BPD Sul Sel
8.PT.bank DKI 23.BPD SumBar
9.BPD Riau 24.BPD Jatim
10.BPD Kalsel 25.PT.Bank Exsport Indonesia

13. 11.PT.Bank Niaga 26.Baank LIPPO
12.BPD sumut
13.BPD aceh
14.Bank permata
15.Bank Tabungan Negara
Adapun tugas dan wewenang DPS:
1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada
dipengawasannya.
2) Mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya
kepada Dewan
Syariah Nasional.
3) Merumuskan permasalahan yang memerlukanpembahasan Dewanh Syariah Nasional.
2.6 INSTITUSI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
1. Bank Indonesia
BI mengupayakan payung hukum bagi perkembangan bank syariah di Indonesia yaitu UU no 10
tahun 1998.
UU tersebut berupaya agar:
a. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah
b. Fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah.
c. Kuliatas aset produktif
d. Office chanelling.
2. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas
Syarieh(DPS) DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama sbgai anggota DPS pada suatu
lembaga keuangan syariah.
2) Mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan.
3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.
2.7. CETAK BIRU PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
 Berikut adalah sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011
yang digariskan dalam blue print tersebut:

14. 1) terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan.
2) Diterapkannya prinsip kahati-hatian dalam operasional perbankan syariah.
3) Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien.
4) Terciptanya stabilitas sistematik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat
luas.
2.7. CETAK BIRU PENG EMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
 Bank Indonesia mentargetkan untuk tahap finalisasi implementasi inisiatif sistem
pengembangan keuangan syariah sebagai berikut:
1) Terwujudnya konsep rating perbankanyang terintregasi antara sisi syariah dan
keuangan.
2) Terwujudnya self regulation banking system yang berbasis insentif.
3) Terciptanya pemain-pemain yang berskala global dan berdaya saing internasional.
4) Terwujudnya sistem keuangan syariah yang kafah.
UU no.1 tahun 2008 tentang perbankan syariah terdiri dari 13 BAB dan 70 pasal, meliputi:
Nama BAB Judul BAB
Bab 1 Ketentuan umum
Bab 2 Azas, tujuan dan fungsi
Bab 3 Perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan
Bab 4 Jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan larangan bagi bank
syariah dan UUS
Bab 5 Pemegang saham pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah,
direksi dan tenaga kerja asing.
Bab 6 Tat kelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko perbankan syariah
Bab 7` Rahasia bank
Bab 8 Pembinaan dan pengawasan
Bab 9 Penyelesaian sengketa
Bab 10 Saksi admionistratif
Bab 11 Ketentuan denda
Bab 12 Ketentuan peralihan
Bab 13 Ketentuan penutup

15. Definisi Lembaga Keuangan Syariah
BAB 3
Prinsip Dasar
Bank Syariah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut DSN adalah lembaga keuangan yang
mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai
lembaga keuangan syariah (DSN)-MUI, 2003)
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi dua unsur yaitu :
1. Unsur kesesuaian dengan syariah Islam
2. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan
Institusi yang memiki
kewenangan
mengeluarkan izin operasi
Bank Indonesia sebagai institusi
yang berwenang mengatur dan
mengawasi Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat.
Departemen Keuangan sebagai
institusi yang berwenang
mengawasi asuransi dan pasar
modal.
Departemen Koperasi sebagai
institusi yang berwenang mengatur
dan mengawasi koperasi.

16. Prinsip dalam hukum Muamalah adalah :
• Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditenttukan lain oleh Al qur’an
dan sunnah Rasul.
• Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur - unsur paksaan.
• Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
• Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan unsur - unsur penganiyaan,
pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).
Tidak sah
akadnya
Haram zatnya
Transaksi yang
dilarang
Haram selain
zatnya

17. Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya
Larangan terhadap transaksi yang haram selain zatnya
Larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya
Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang
ketiga yaitu keharusan menghindari kemudharatan.
Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut
diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas produksi
makanan, minuman dan tindakan yang diharamkan oleh Majelis Ulama.
Beberapa hal yang masuk kategori haram selain zatnya
Tadlis (ketidaktahuan satu pihak)
Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)
Ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply)
Bai’ najasy (rekayasa pasar dalam demand)
Maysir
Riba
Gharar adalah ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang
dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.
 Akad secara bahasa adalah ikatan
 Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan
cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

18. Rukun – rukun akad adalah :
1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.
2. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad.
3. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab-kabul).
Akad tidak boleh mengandung unsur Ta’alluq (unsud dua akad dlm satu transaksi / two in one
transaction) Ta’alluq adalah dua akad yang saling berkaitan yang mana berlakunya akad pertama
tergantung akad yang kedua.