Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Pengarahan program toc
1. Overview Kebijakan:
Diklat Bagi Penyelenggara Diklat
(Training Officer Course)
Pupung Puad Hasan, SE, M.Ec.Dev.
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2. PENDAHULUAN
• SDM memiliki peran sebagai subyek dan obyek
pembangunan, maka pembangunan SDM harus
diarahkan pada pembentukan sosok manusia
Indonesia yang memiliki etos kerja yang tinggi,
produktif, kreatif dan profesional.
• Diklat Bagi Penyelenggaraan Diklat/Trainning Officer
Course (TOC) guna membentuk sosok aparatur yang
mampu menyelenggarakan diklat secara profesional.
Agar pelaksanaan suatu diklat benar-benar efektif,
maka penyelenggaraan diklat harus benar-benar
ditangani secara profesional.
3. TUJUAN
Meningkatkan pemahaman para penyelenggara Diklat untuk
menyelenggarakan Diklat secara baik dan profesional, yaitu:
• mempunyai kemampuan mempersiapkan, mengkoordinasikan,
melaksanakan dan menyiapkan serta menetapkan sarana dan
prasarana Diklat dalam Penyelenggaraan Diklat.;
• Mempunyai kemampuan dalam melaksanakan komunikasi secara
efektif. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaksanakan
administrasi Penyelenggaraan Diklat dengan baik;
• Mempunyai kemampuan bekerjasama secara tim, etika kerja,
memberikan pelayanan secara prima dan membuat laporan hasil
pelaksanaan Diklat.
4. KOMPETENSI YANG DIBANGUN
• Etika Kerja dalam Penyelenggaraan Diklat
• Memahami Perencanan Pelaksanaan Diklat
• Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat
• Melaksanakan Administrasi Penyelenggaraan
Diklat
• Pelayanan Prima dalam Pelaksanaan Diklat
• Kerjasama tim
• Menyiapkan sarana dan prasarana
5. STRUKTUR KURIKULUM
1. KELOMPOK WAWASAN: Memberikan
pemahaman peserta terhadap tugas dan
tanggung jawab sebagai penyelenggara diklat
2. KELOMPOK KEMAMPUAN: memberikan
kemampuan pesert dalam merencanakan ,
berkoordinasi, administrasi penyelenggaraan
dan pelayanan prima
3. KELOMPOK AKTUALISASI: memberikan peserta
kemampuan dalam mengikuti perkembangan
dan inovasi penyelenggaraan diklat
6. KURIKULUM
NO MATA DIKLAT JAM PELAJARAN
1 Kebijakan Diklat 3
2 Etika Penyelenggara Diklat 9
3 Kebutuhan Peserta Diklat 9
4 Etos Kerja Penyelenggara Diklat 9
5 Program DIklat 6
6 Adminitrasi Penyelenggaraan Diklat 9
7 Koordinasi Penyelenggaraan DIklat 6
8 K3 dalam lingkungan diklat 9
9 Fasilitas Diklat 9
10 Studi Lapangan 6
11 Seminar Studi Lapangan 6
12 Pengarahan Program 3
13 BLC 3