Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan pada Masa Pemerintahan Megawati
Similar to Kebijakan pada Masa Pemerintahan Megawati (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kebijakan pada Masa Pemerintahan Megawati
- 1. • Anita Lestari • Aulia Riski • Firda Rizky • Iqbal Muhamad • Irfan Nur Fajri • Kresna Bayu • Muhammad Faris • Nabilla Asri • Nabilla Kartika • Risa Nabila KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI
- 2. Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Iuli 2001, sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diadakannya pemilihan umum presiden secara langsung dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. LATAR BELAKANG
- 3. • Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan agenda yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. • Normalisasi kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan perekonomian rakyat. • Melaksanakan penehakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). • Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah. • Mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung. PROGRAM KERJA
- 4. A. KEBIJAKAN BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN 1. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. 2. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh presiden dan penegasan wewenang BPK. 3. Upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 5. 1. Membentuk Kabinet Gotong-Royong Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR karena merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai. 2. Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari karena Presiden Megawati melihat institusi Jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun Jaksa dan POLRI sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK. KEBIJAKAN POLITIK
- 6. 3. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode ; a. Periode pertama untuk memilih anggota legislative secara langsung. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya. b. Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.
- 7. 1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita Indonesia tinggal US$465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi Indonesia menjadi tenang. Presiden Megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930. 2. Ketenangan Megawati disambut oleh pasar, tak sampai sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp8500 per dollar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800. 3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai infiasi, presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003 4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar. KEBIJAKAN EKONOMI
- 8. KELEBIHAN MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI • Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan. • Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian me- nusakambang- kandan memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati. • Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relative sehat • Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.
- 9. KEKURANGAN MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI • Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat • Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya. • Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa
- 10. AKHIR MASA PEMERINTAHAN Megawati diangkat sebagai presiden berdasarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2001 yang menggantikan Gus Dur. Masa jabatan Mega adalah terhitung sejak pengucapan sumpah dan janji hingga habis sisa masa jabatan yakni pada 2004. Pada akhir masa jabatannya Mega wajib memberi pertanggungjawaban kinerja pemerintahannya kepada MPR.
- 11. Thank You!