standar pelayanan

1. DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN
1. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar
Pelayanan
4. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9
Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

2. STANDAR PELAYANAN (SP)
(Permenpan RB 15/2004)
Tolak Ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau
dan terukur

3. PRINSIP STANDAR
PELAYANAN
(Permenpan RB 15/2014)
SEDERHANA : Mudah Dimengerti, diikuti,
dilaksanakan, diukur dan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau
PARTISIPATIF : Melibatkan masyarakat
dan pihak terkait
AKUNTABEL : Dapat dilaksanakan dan
dipertanggung jawabkan kepada pihak
berkepentingan
BERKELANJUTAN : Terus Diperbaiki dan
Inovasi
TRANSPARANSI : Mudah Diakses oleh
masyarakat
KEADILAN : Dapat dijangkau masyarakat
yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi,
kapabilitas fisik dan mental

4. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR
PELAYANAN ADALAH:
IDENTIFIKASI PERSYARATAN
PERSYARATAN adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administrative.
CARA : Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan
untuk penyelesaian proses pelayanan
IDENTIFIKASI PROSEDUR
PROSEDUR adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima
pelayanan. Prosedur Pelayanan merupakan proses yang harus
dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang
diperlukan.
“Penyelenggara Pelayanan Wajib Memiliki SOP”
OUTPUT : adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan
penyusunan Standar Operasional Prosedur.

5. IDENTIFIKASI WAKTU
WAKTU : Jangka waktu yg diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
peayanan untuk setiap jenis pelayanan.
Waktu yg diperukan dlm setiap proses pelayanan dijumlahkan untuk
mengetahui keseluruhan waktu yg dibutuhkan
OUTPUT : Waktu yg diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan
IDENTIFIKASI BIAYA/TARIF
BIAYA : Ongkos yg dikenakan kepada penerima layanan dlm mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan, dan biaya yg akan dibebankan
kepada unit pengelola/penyedia pelayanan
OUTPUT : - Jumlah biaya yg dibebankan ke pelanggan untuk setiap
jenis pelayanan.
- Jumlah biaya yg dibebankan kepada unit pengelola pelayanan
dan
- Daftar pelayanan yg diberikan gratis atau tidak berbayar

6. IDENTIFIKASI PRODUK LAYANAN
PRODUK PELAYANAN : Hasil pelayanan yg diberikan dan diterima baik
berupa barang,jasa, dan/atau produk administrasi
OUTPUT : Daftar produk pelayanan yg dihasilkan dari setiap jenis pelayanan
PENANGANAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PENGELOLAAN PENGADUAN : Berbagai bentuk pengaduan antara lain
penyedian kotak saran/kotak pengaduan, sms, portal pengaduan
dalam website, dan penyedian petugas penerimaan pengaduan
OUTPUT : Bahan untuk mmbuat standar penanganan /pengelolaan
pengaduan sebagai bagian dari standar pelayanan

7. FORMAT STANDAR
PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN `X` (Diisi Sesuai Jenis Pelayanan)
DASAR HUKUM…….......
1. PERSYARATAN :
2. PROSEDUR :
3. WAKTU PELAYANAN :
4. BIAYA/TARIF :
5. PRODUK :
6. PENGELOLAAN PENGADUAN :

8. NO JENIS
PELAYANAN
DASAR
HUKUM
PERSYARA
TAN
PROSE
DUR
WAKTU BIAYA PRODUK PENGEL
OLAAN
PENGAD
UAN
1 Surat
pengantar izin
mendirikan
bangunan
(IMB)
PERDA
NO 6
THN
2001
TTG IMB
1.Foto copy
kepemilika
n
2.Ket dri
lurah
3.Persetujua
n tetangga
4.Gambar
rancangan
gedung
5.Foto copy
KTP, PBB
Memas
ukkan
berkas
ke loket
layanan
– ke
seksi yg
membid
angangi
IMB-
30 menit Rp.10000 Surat
pengantar
Tersedian
ya kotak
pengadua
n
2
3
CONTOH…Naa

9. Thanks
Ner
Cama2
Ner