Pemasaran Sosial [Sejarah,Definisi, Pemahaman, dan Konsep]Penny Hutabarat
Pemasaran sosial melibatkan penggunaan prinsip pemasaran komersial untuk mempengaruhi perilaku masyarakat demi kepentingan sosial. Dokumen ini menjelaskan konsep, sejarah, dan unsur-unsur pemasaran sosial seperti produk, harga, tempat, dan promosi serta analisis audiens dan segmentasi untuk mempengaruhi perubahan perilaku secara sukarela.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian resiko bencana oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP). Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan konsep bahaya, kerentanan, kemampuan, dan resiko bencana serta cara melakukan penilaian resiko bencana dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.
Pemasaran Sosial [Sejarah,Definisi, Pemahaman, dan Konsep]Penny Hutabarat
Pemasaran sosial melibatkan penggunaan prinsip pemasaran komersial untuk mempengaruhi perilaku masyarakat demi kepentingan sosial. Dokumen ini menjelaskan konsep, sejarah, dan unsur-unsur pemasaran sosial seperti produk, harga, tempat, dan promosi serta analisis audiens dan segmentasi untuk mempengaruhi perubahan perilaku secara sukarela.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat, mulai dari pengertian, paradigma, strategi, tahapan, hingga prinsip-prinsip pendekatan pemberdayaan masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian resiko bencana oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP). Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan konsep bahaya, kerentanan, kemampuan, dan resiko bencana serta cara melakukan penilaian resiko bencana dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai pendekatan kajian partisipatif untuk menganalisis situasi, potensi, dan masalah masyarakat pedesaan secara mandiri. PRA menggunakan berbagai teknik seperti wawancara terstruktur, diskusi kelompok, dan pemetaan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan merencanakan solusi."
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar manajemen bencana seperti bahaya, kerentanan, risiko, kapasitas, dan pengurangan risiko. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam menilai bahaya, kerentanan, risiko dan kapasitas; serta proses pengurangan risiko melalui penilaian risiko, kesiapsiagaan, mitigasi bencana.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Perencanaan promosi kesehatan merupakan proses diagnosis masalah kesehatan, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Hal ini mencakup penentuan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah promosi kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep gender dan peran gender, proses pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta pendekatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan gender.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Komunikasi risiko merupakan bagian penting dalam proses meminimalkan risiko dengan bertukar informasi secara terus menerus antara berbagai pihak. Tujuannya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi risiko melalui berbagai strategi seperti pendidikan kesehatan, bina suasana, dan penanganan masa krisis sesuai dengan tingkat bahaya dan kekuatiran masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
Dokumen tersebut membahas tentang penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah. Sumber dana kesehatan berasal dari APBN, APBD, dan sumber swasta. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 menjadi momentum reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di daerah harus mengikuti peraturan dan siklus yang telah ditetapkan.
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat.
2. Fasilitator harus mampu menggali potensi dan kebutuhan masyarakat serta membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya.
3. Pemerintah sebagai fasilitator berperan mendorong kemampuan masyarakat untuk
Dokumen tersebut membahas tentang analisis situasi dan perencanaan kegiatan advokasi kesehatan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain analisis situasi merupakan langkah awal dalam perencanaan kegiatan, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan untuk menetapkan tindakan, serta perencanaan bertujuan untuk mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya tersedia.
Buku pedoman ini membahas strategi integrasi isu gender dalam kebijakan daerah melalui pengenalan konsep perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Buku ini menjelaskan model Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) beserta contoh-contoh pengisian dokumen GAP dan GBS dari beberapa SKPD.
Dokumen tersebut membahas penyebab masalah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Beberapa faktor penyebab masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya petugas kesehatan, kurangnya penyuluhan tentang hipertensi, serta kurangnya kesadaran masyarakat lanjut usia. Prioritas penyebab masalah ditentukan menggunakan metode NGT oleh pembimbing Puskesmas dan pen
Dokumen tersebut membahas tentang Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai pendekatan kajian partisipatif untuk menganalisis situasi, potensi, dan masalah masyarakat pedesaan secara mandiri. PRA menggunakan berbagai teknik seperti wawancara terstruktur, diskusi kelompok, dan pemetaan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan merencanakan solusi."
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep dasar manajemen bencana seperti bahaya, kerentanan, risiko, kapasitas, dan pengurangan risiko. Beberapa poin penting yang diangkat adalah pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam menilai bahaya, kerentanan, risiko dan kapasitas; serta proses pengurangan risiko melalui penilaian risiko, kesiapsiagaan, mitigasi bencana.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
Perencanaan promosi kesehatan merupakan proses diagnosis masalah kesehatan, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan promosi kesehatan. Hal ini mencakup penentuan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah promosi kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang gender, pengarusutamaan gender, dan perencanaan serta penganggaran yang responsif gender. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep gender dan peran gender, proses pengarusutamaan gender dalam pembangunan, serta pendekatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk mengurangi kesenjangan gender.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Komunikasi risiko merupakan bagian penting dalam proses meminimalkan risiko dengan bertukar informasi secara terus menerus antara berbagai pihak. Tujuannya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam menanggulangi risiko melalui berbagai strategi seperti pendidikan kesehatan, bina suasana, dan penanganan masa krisis sesuai dengan tingkat bahaya dan kekuatiran masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rekomendasi kebijakan. Memberikan penjelasan mengenai proses analisis kebijakan, bentuk-bentuk hasil kerja analis kebijakan seperti policy paper, policy brief, dan memo kebijakan. Juga menjelaskan alat bantu untuk mengidentifikasi masalah kebijakan seperti iceberg dan model Dunn.
Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Dadang Solihin
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin selaku Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas; (2) Dokumen tersebut juga membahas mengenai evaluasi kinerja pembangunan, jenis evaluasi, dan mekanisme monitoring serta pelaporan; (3) Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai peran evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Modul inti 10 penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerahmreyrasa
Dokumen tersebut membahas tentang penganggaran dan pembiayaan kesehatan daerah. Sumber dana kesehatan berasal dari APBN, APBD, dan sumber swasta. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2014 menjadi momentum reformasi sistem pembiayaan kesehatan. Perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di daerah harus mengikuti peraturan dan siklus yang telah ditetapkan.
Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui kerjasama antardesa. Tata kelola pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan rencana pembangunan kawasan perdesaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peran fasilitator dalam pendampingan masyarakat untuk membangun kemandirian masyarakat.
2. Fasilitator harus mampu menggali potensi dan kebutuhan masyarakat serta membantu masyarakat dalam memecahkan masalahnya.
3. Pemerintah sebagai fasilitator berperan mendorong kemampuan masyarakat untuk
Dokumen tersebut membahas tentang analisis situasi dan perencanaan kegiatan advokasi kesehatan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain analisis situasi merupakan langkah awal dalam perencanaan kegiatan, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan untuk menetapkan tindakan, serta perencanaan bertujuan untuk mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya tersedia.
Buku pedoman ini membahas strategi integrasi isu gender dalam kebijakan daerah melalui pengenalan konsep perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Buku ini menjelaskan model Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) beserta contoh-contoh pengisian dokumen GAP dan GBS dari beberapa SKPD.
Dokumen tersebut membahas penyebab masalah dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Beberapa faktor penyebab masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya petugas kesehatan, kurangnya penyuluhan tentang hipertensi, serta kurangnya kesadaran masyarakat lanjut usia. Prioritas penyebab masalah ditentukan menggunakan metode NGT oleh pembimbing Puskesmas dan pen
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah swadaya. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Tahapannya meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, terminasi, dan tahapan pasca pelaksanaan dengan melibatkan berbagai pemangku
Metode pendekatan sosial dalam pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek kegiatan melalui tahapan pendekatan seperti memotivasi, mengumpulkan informasi, menentukan prioritas, membuat rencana jangka pendek dan panjang, serta melaksanakan dan mengevaluasi program bersama masyarakat. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kemandirian mereka dalam pemb
Dokumen tersebut membahas tentang penyuluhan kesehatan, meliputi definisi, sasaran, tujuan, strategi, pesan pokok, metode komunikasi, penyusunan kegiatan, pemantauan, peran penyuluh sebagai agen perubahan, serta tugas dan karakteristik pemimpin opini yang dapat mendukung penyuluhan kesehatan.
Pemetaan sosial digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi sosial budaya masyarakat lokal sebagai dasar dalam merencanakan program pemberdayaan masyarakat. Informasi yang dikumpulkan meliputi data demografi, geografi, dan psikografi masyarakat sasaran beserta pola komunikasi mereka. Data dikumpulkan secara primer melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisis untuk menyimpulkan kerangka s
Materi kuliah filsafat dan teori PLS/PNFI membahas tentang sejarah, visi, misi, tujuan program studi PLS, kemampuan tenaga profesional PLS, wawasan PLS, perbedaan antara PNF dan PF, pendekatan taksonomi dalam PNF, dan karakteristik PNF dan PF.
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi potensi wilayah. Pemetaan partisipatif melibatkan seluruh masyarakat dalam menentukan tema, tujuan, dan proses pemetaan. Tujuannya antara lain untuk dialog tentang konflik masyarakat dan perencanaan sumber daya alam dan ekonomi lokal. Metode identifikasi potensi wilayah yang digunakan adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) yang bers
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan flu burung, termasuk makna pemberdayaan, tujuan pemberdayaan, model-model pemberdayaan, langkah-langkah pemberdayaan, peran kader dan tokoh masyarakat, serta strategi-strategi pemberdayaan yang dapat digunakan.
Dokumen tersebut membahas penyusunan program penyuluhan pertanian mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Terdapat tahapan penggalian data, perumusan masalah dan tujuan, hingga penandatanganan program. Program desa disusun bersama masyarakat dan tokoh, sedangkan program kecamatan dan kabupaten melibatkan unsur dinas terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian dalam 3 kalimat:
Sosialisasi adalah proses belajar individu untuk menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial melalui agen-agen seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Proses ini berlangsung seumur hidup untuk membentuk kepribadian seseorang sesuai harapan kelompoknya. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi sosial
Similar to PELATIHAN FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT_new.pptx (20)
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. Fungsi Fasilitator
Secara umum pelaku proses fasilitasi sering disebut
fasilitator, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat
dipahami sebagai pendamping. Sebagai pendamping
masyarakat, pada waktu tertentu harus siap mundur dari
perannya dan memandirikan para Kader Pemberdayaan.
• Sebagai Pendamping
• Sebagai motivator
• Sebagai Mediator
– Mediasi potensi
– Mediasi berbagai kepentingan
– Sebagai Perangsang atau Penantang (Challenger)
3. Kemampuan Fasilitator
Agar dapat menjalankan fungsi-fungsi diatas
maka seorang fasilitator perlu dibekali dan
memiliki beberapa kemampuan antara lain :
• Kepemimpinan
• Kemampuan Komunikasi
4. Proses Fasilitasi di Masyarakat
• Tahap Identifikasi dan Penjajakan Awal
• Tahapan Pendampingan
• Refleksi/Evaluasi Hasil
6. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR
Berarti mengenali dan menentukan kebutuhan untuk dipelajari oleh
masyarakat
PENGUMPULAN INFORMASI MELIPUTI:
Jenis Informasi tentang Pengetahuan atau keterampilan
yang di butuhkan masyarakat
PENGUMPULAN DATA MELIPUTI:
Data tentang apa yang berkaitan dengan tingkat
pendidikan, ekonomi, pengetahuan dan keterampilan
yang sudah di miliki
PENGUMPULAN FAKTA MELIPUTI:
Fakta tentang peristiwa atau realita yang terjadi dalam di
dalam suatu masyarakat ( solidaritas, gotong royong, rasa
ingin tahu, dll)
7. Proses pengumpulan informasi, data dan fakta tentang
kebutuhan pendidikan nonformal adalah :
a. kegiatan menyeleksi berbagai ragam kebutuhan
belajar yang diinginkan warga belajar atau warga
masyarakat,
b. mengadakan pencatatan dari berbagai kebutuhan
yang muncul,
c. melakukan pengadministrasian dari berbagai
kebutuhan yang telah berhasil dihmpun, dan
d. penetapan kebutuhan yang dipilih berdasarkan
prioritas secara tepat untuk ditindak lanjuti menjadi
suatu rancangan program yang siap dilaksanakan.
8. MENENTUKAN LOKASI DAN SASARAN
• Pada dasarnya sasaran identifikasi adalah semua
masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan di
jalur nonformal dan informal
• Namun pelayanan pendidikan luar sekolah tidak sama
untuk semua jenis umur
• Perlu pengelompokkan sasaran meskipun tidak terlau
ketat dari berbagai kelompok sasaran misalnya:
– Kelompok anak usia dini
– Kelompok remaja/pemuda
– Kelompok orang dewasa
– Kelompok wanita
– Kelompok pengangguran
– Kelompok setengah menganggur
9. MENETUKAN TEKNIK IDENTIFIKASI
TEKNIK identifikasi adalah cara menentukan
orang yang dijadikan responden atau orang yang
bisa dimintai informasi mengenai kebutuhan
dan sumber belajar. secara umum terbagi
menjadi 3
– Wawancara
– Angket
– Dokumentasi
(ke tiga teknik tersebut akan di jelaskana pada pertemuan yang akan datang)
10. Menentukan Waktu Pelaksanaan Identifikasi
PADA TAHAP INI YANG HARUS DILAKUKAN ADALAH :
• Pertama, melakukan penyusunan pedoman identifikasi, yang berisi antara
lain
– Perumusan tujuan,
– Menentukan teknik identifikasi yang akan digunakan,
– Menentukan segi yang akan diungkap (nama, umur, jenis kelamin, status
perkawinan, status pendidikan, pekerjaan, keterampilan yang dimiliki,
hobby/kegemaran, kebutuhan yang dirasakan, sumber daya yang diperkirakan
mendukung, sarana-prasarana yang tersedia, dan lainnya),
– Menentukan petugas pelaksana identifikasi, menentukan waktu pelaksanaan
dan merencanakan jumlah biaya.
• Kedua, penyusunan instrumen dibuat format-format yang diperlukan
untuk mengungkap data yang diharapkan. Isi instrumen menyangkut
aspek-aspek kondisi daerah untuk mengungkap masalah yang ada
sebanyak mungkin.
11. Penetapan Prioritas
Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan
dasar dalam menentukan prioritas kebutuhan,
antara lain adalah :
(a) menentukan kebutuhan (untuk tujuan apakah
kita memilih);
(b) mempertimbangkan pilihan kebutuhan yang
tersedia (apakah pilihan dapat memenuhi tujuan
dengan cara yang paling baik); dan
(c) menilai risiko relatif dari pilihan yang tersedia
(pilihan manakah yang mungkin paling aman
atau paling produktif).
12. PENGENALAN WILAYAH
DAMPINGAN
- Langkah awal mengenali kondisi
permasalahan dan potensi masyarakat
- Perkenalan fasilitator dengan masyarakat
- Dasar penentuan metode pendekatan/fasilitasi
Efektifitas pendampingan
dan sosialisasi
Pendayagunaan/
pengorganisasian potensi
Efektifitas penanggulangan
kemiskinan
13. 1. Nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat secara dominan, yang
mampu menggerakkan masyarakat
2. Kekuatan-kekuatan sosial yang
mampu mendatangkan perubahan-
perubahan sehingga masyarakat
dapat berubah dari dalam diri mereka
sendiri
3. Karakteristik masyarakat, khususnya
dalam menyikapi intervensi sosial
4. Pola informasi, komunikasi yang
terjadi di tengah masyarakat, baik
penyebaran informasi maupun dalam
kerangka pembelajaran
5. Media-media dan sumber belajar
yang digunakan dan diyakini
masyarakat sebagai sarana informasi
dan pembelajaran
6. Kekuatan-kekuatan sosial yang
dominan di dalam kerangka
perubahan sosial
7. Faktor-faktor lingkungan yang
berpengaruh terhadap sikap dan
perilaku masyarakat
Informasi apa yang perlu digali ?
OUTPUT
1. Data Demografi:
Jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut
usia, gender, mata pencaharian, agama,
pendidikan, dll.
2. Data Geografi:
Topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis,
aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis
terhadap kondisi sosial masyarakat, dll.
3. Data psikografi:
Nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos,
kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik
masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif
yang menggerakkan tindakan masyarakat,
pengalaman-pengalaman masyarakat terutama
terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap,
dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan
sosial yang paling berpengaruh, dll.
4. Pola komunikasi:
Media yang dikenal dan digunakan, bahasa,
kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya,
informasi yang biasa dicari, tempat memperoleh
informasi
14. 1. Tingkat aksesibilitas lokasi desa/kelurahan
2. Letak lokasi desa/kelurahan dari aspek geografis
3. Sarana informasi yang dimiliki masyarakat
4. Penyebaran atau konsentrasi masyarakat miskin
5. Kelompok-kelompok sosial, termasuk di dalamnya kelompok perempuan dan kelompok-
kelompok rentan (janda, lansia, difabel, anak-anak)
6. Kegiatan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat
7. Hubungan sosial antar kelompok (Relasi-relasi sosial)
8. Golongan masyarakat menurut agama, aliran kepercayaan, aliran politik, kepentingan,
profesi, dll.
9. Jenis-jenis profesi di kalangan masyarakat
10. Tingkat mobilitas penduduk (baik mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal)
11. Media-media informasi yang digunakan masyarakat, termasuk media-media warga
12. Tanggapan masyarakat terhadap program-program yang diluncurkan pemerintah/non
pemerintah
13. Keterlibatan masyarakat dalam program-program yang diluncurkan pemerintah/non
pemerintah
14. Pemeliharaan terhadap hasil-hasil program yang pernah diluncurkan pemerintah/non
pemerintah
15. Forum yang biasa digunakan masyarakat untuk menyikapi intervensi sosial
16. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam pengambilan keputusan
17. Cara-cara masyarakat menanggulangi masalah-masalah lingkungan fisik, masalah-
masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
18. Cara dan kebiasaan masyarakat mengantisipasi dan menanggulangi bencana
Contoh informasi yang perlu digali
15. 1.Mengumpulkan data sekunder
dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (dokumentasi) diambil dari desa,
kecamatan, kabupaten dan atau sumber-sumber lainnya.
2. Mengumpulkan data primer dengan cara :
a. Wawancara berstruktur maupun wawancara mendalam terhadap anggota masyarakat yang dianggap
mengetahui informasi yang diperlukan (lurah, BPD, dan pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga lokal, pemuka
masyarakat, pemuka agama, dll)
b. Observasi (pengamatan langsung): terhadap kondisi-kondisi lingkungan fisik, lingkungan sosial, hubungan
sosial, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, dll.
c. Diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion)
Metode Analisa Data
a. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yakni dengan cara melakukan check dan
cross check atas informasi yang diterima untuk melihat persamaan dan keselarasan, dan juga
perbedaan.
b. Hasil triangulasi selanjutnya disusun ke dalam suatu rangkuman secara deskriptif, dengan melihat
persamaan dan perbedaan pendapat dan pandangan yang ada di masyarakat
c. Setelah deskripsi analisa disusun maka selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi
(RKTL/Perumusan pendekatan, metode dan strategi pendampingan/pemberdayaan masyarakat)
Metode Pengenalan Wilayah Dampingan
16. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
SEKTOR JASA KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK JABATAN FASILITATOR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT