Dokumen ini menjelaskan perbedaan antara DPD, DPRD, dan DPR di Indonesia, termasuk struktur keanggotaan, masa jabatan, dan tugas masing-masing lembaga. DPD terdiri dari wakil daerah provinsi yang mengajukan rancangan undang-undang, DPRD membentuk peraturan daerah dan mengelola anggaran daerah, sementara DPR bertanggung jawab dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik sesuai dengan peranan dalam pemerintahan.

1. PEBEDAAN DPD,
DPRD, DAN DPR RI
MIDWAY WRITER

2. DPD

3. • DPD berkedudukan sebagai lembaga negara yang anggotanya terdiri
atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah
anggota DPD dari tiap provinsi tetap 4 orang dan jumlah
keseluruhannya tidak lebih dari 1/3 anggota DPR. Masa jabatan
anggota DPD adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPD
yang baru mengucapkan sumpah janji.

4. TUGAS WEWENANG DPD
• Mengajukan rancangan undang-undang yan berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah,
• Pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah,
• Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan penimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
• Yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan
daerah dan peraturan daerah.

5. DPRD

6. • Secara garis besar fungsi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota
memiliki tugas yang hampir sama yaitu berkedudukan sebagai salah satu
unsur peyelenggara daerah yang anggotanya berjumlah paling sedikit 35
orang dan paling banyak 100 orang. Anggota DPRD disahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dan masa jabatannya adalah 5 tahun yang berakhir pada saat
anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah janji.

7. TUGAS WEWENANG DPRD
• membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur,
• membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
diajukan leh gubernur
• mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

8. DPR

9. • DPR sendiri adalah salah satu lembaga tinggi negara di
Indonesia yang anggotanya terdiri dari anggota partai politik
yang dipilih melalui pemilihan umum.
• Anggota-anggota DPR terbagi dalam beberapa fraksi yang
dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas
perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
Anggot DPR saat ini berjumlah sekitar 530 anggota.

10. FUNGSI DPR
• Fungsi Legislasi untuk membentuk undang-undang bersama presiden.
• Fungsi Anggaran untuk membahas dan memberikan persetujuan atau
tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang
tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
• Fungsi Pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang dan APBN