Dokumen tersebut merupakan pedoman dasar untuk Korps HMI-wati (KOHATI) yang mencakup tujuan, status, sifat, struktur organisasi, dan hubungannya dengan organisasi HMI secara keseluruhan. KOHATI bertujuan untuk mencetak muslimah berkualitas sesuai tujuan HMI dengan status sebagai badan khusus semi otonom di bawah naungan HMI.

1. Oleh
Dewita Hayu Shinta
(Ketua Umum KOHATI PB HMI)
PEDOMAN
DASAR KOHATI

2. Landasan filosofis Aturan/Konstitusi
 HMI/KOHATI sebagai alat mencapai tujuan
bersama
 HMI/KOHATI terdiri dari banyak orang yang
menjadi anggota
 Agar berjalan efektif maka perlu kesepakatan
bersama untuk menjalankan HMI/KOHATI
 Kesepakatan anggota  konstitusi/pedoman
dasar

3. Fungsi Konstitusi
 menentukan pembatasan terhadap kekuasaan
 memberikan legitimasi terhadap kekuasaan
 sebagai instrumnen untuk mengalihkan
kewenangan dari pemegang kekuasaan asal
(anggota) kepada organ-organ organisasi
 Mendefinisikan organisasi

4. Struktur Pedoman Dasar KOHATI
 Mukadimah
 Ketentuan Umum
 Struktur Organisasi
 Wewenang dan Tanggung Jawab
 Administrasi dan kesekretariatan
 Pembentukan, pembekuan dan pembubaran
 Ketentuan tambahan

5. Lampiran-lampiran
 Analisa Tujuan KOHATI
 Tafsir Status
 Tafsir Sifat
 Tafsir Peran dan Fungsi
 Fungsi Personalia Pengurus KOHATI

6. Lanjutan….
 Mars KOHATI
 Lambang KOHATI
 Busana / Pakaian KOHATI
 Platform gerakan KOHATI
 Pedoman pembinaan KOHATI

7. KOHATI dalam AD/ART HMI
1. AD pasal 15 “ Dalam rangka memudahkan
realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka
dibentuk Korps HMI-wati, Lembaga
Pengembangan Profesi, Badan Pengelola
Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.”

8. Lanjutan…
2. Kepesertaan KOHATI dalam forum
pengambilan keputusan HMI
 Kongres (ART pasal 13 (a) dan (b)
menjelaskan bahwa KOHATI PB HMI
merupakan peserta peninjau Kongres. Pada
pasal 13 (J) ART bahwa Badko dan Cabang
harus mengikutsertakan HMI-wati sebagai
peserta Kongres.)
 Konfercab, ART pasal 16  KOHATI Cab sbg
peserta peninjau.
 RAK, ART pasal 19  KOHATI Komisariat sbg
peserta peninjau.

9. Lanjutan…
3. Status,sifat, dan fungsi badan khusus HMI
(ART pasal 51)
(b) Badan khusus bersifat semi otonom
terhadap struktur pimpinan.
(c) Badan khusus dapat memiliki pedoman
sendiri yang tidak bertentangan dengan
AD/ART dan ketetapan Kongres lainnya.
(d) Badan khusus berfungsi sebagai penyalur
minat dan bakat anggota dan wahana
pengembangan bidang tertentu yg dinilai
strategis.

10. Lanjutan…
4. Jenis badan khusus (pasal 52)
Badan khusus terdiri dari KOHATI, badan
pengelola latihan (BPL), lembaga pengembangan
profesi (LPP), dan badan penelitian dan
pengembangan (BALITBANG). Badan khusus
dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI.

11. Lanjutan…
5. Korps HMI-wati (pasal 53).
- menjelaskan tentang definisi, fungsi, peran, tugas,
struktur organisasi, hak dan wewenang, personalia
dan pengambilan keputusan.
- Di tingkat internal HMI, KOHATI berfungsi sbg
bidang keperempuanan  ex officio
- Di tingkat ekstenal HMI, KOHATI berfungsi sbg
organisasi keperempuanan.

12. Lanjutan…
6. Penjelasan Mekanisme Pengesahan
Kepengurusan HMI
KOHATI disahkan dan dilantik oleh HMI setingkat.

13. P D K
Pedoman Dasar KOHATI

14. Tujuan
Pasal 3
Terbinanya muslimah berkualitas insan cita
KOHATI diciptakan untuk mencapai tujuan HMI.

15. Status
Pasal 4
(a) KOHATI merupakan salah satu badan khusus
HMI
(b) Secara struktural pengurus KOHATI ex officio
pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum,
Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua
Bidang.

16. Ex Officio
 Ex officio berarti KARENA JABATANNYA. Artinya
karena jabatannya di KOHATI mk dia menempati
posisi di HMI. Jadi harus di KOHATI dl baru
menduduki posisi di HMI
 Mengapa hrs ex officio?
1. Keanggotaan berdasarkan jenis kelamin
2. Keterwakilan (keterwakilan ide dan
keterwakilan fisik)

17. Sifat
Pasal 5
KOHATI bersifat semi otonom.
Hal ini berarti bahwa KOHATI berada dalam HMI yg
hrs tunduk pada AD/ART dan ketetapan2 HMI.
Mekanisme organisasi juga mengikuti mekanisme
organisasi HMI.

18. Pengambilan Keputusan
1. Musyawarah. Musyawarah KOHATI harus
berangkaian dengan
Kongres/Konfercab/RAK. Bisa sebelum,
bersamaan atau setelahnya.
2. Pleno, dilakukan 6 bulan sekali dan
berangkaian dengan pleno HMI.
3. Rapat Harian, rapat harian minimal 2 kali
dalam sebulan.
4. Rapat presidium, dilakukan seminggu
sekali.

19. Hubungan dengan HMI
 Selalu melaporkan program kerja pada forum-
forum pengambilan keputusan HMI.
 Mengikutsertakan HMI dalam kegiatan KOHATI
 Pembukaan kegiatan KOHATI oleh HMI
 Disahkan dan dilantik oleh HMI
 Berhak mengakses sumber daya HMI

20. Program Kerja dan Laporan
Pertanggung jawaban
 Program kerja dibuat melalui rapat kerja
KOHATI. Raker KOHATI dibuat sebelum raker
HMI, kemudian dalam Raker KOHATI
ditentukan program kerja apa yg akan
dimasukkan dalam program kerja HMI. Tidak
semua program kerja KOHATI masuk menjadi
program kerja HMI.
 KOHATI melakukan LPJ sebanyak 2 kali
dalam struktur kekuasaan HMI, yakni sebagai
bidang PP dan sebagai badan khusus.

21. Pengesahan Pengurus KOHATI
 Formatur mengajukan SK susunan kepengurusan
pada Ketua Umum HMI u disahkan. HMI
mengeluarkan SK pengesahan susunan
kepengurusan HMI.
 KOHATI dilantik oleh HMI setingkat.
 Sebaiknya pelantikan KOHATI serangkaian dg
pelantikan HMI

22. JAYALAH
KOHATI
BAHAGIA HMI