SOP pelayanan

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES PENERBITAN KK
(KARTU KELUARGA)

2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA TANJUNGPINANG
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 1 April 2013
Tanggal Revisi 27 Mei 2021
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
IRIANTO, SH
NIP. 19620228 199203 1 010
Nama SOP Proses Penerbitan KK (Kartu Keluarga)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota
Tanjungpinang No. 9 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
7. SOP Penerbitan KK (Kartu Keluarga) Tgl. Revisi 1 Mei
2019
1. Memahami tugas dan fungsi Seksi Pendataan Penduduk
2. Memahami prosedur pengurusan KK

3. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Proses Pencetakan Dokumen Kependudukan
(KK, KTP-el, Akta dan Surat Pindah)
1. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, Dll)
2. Lembar Verifikasi
3. Komputer Dan Printer
4. Lemari Arsip
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
Verifikasi KK

4. SOP PENERBITAN KK (KARTU KELUARGA)
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur
Kepala
Dinas
Petugas
Cetak
Kasi Tata
Kelola &
SDM TIK
Kabid
Pelayanan
Pendaftaran
pddk
Kasi
Pendataan
Penduduk
JFU
(Verifikator
KK)
Kelurahan/
warga
Kelengkapan Waktu Output Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
Petugas verifikasi KK menerima berkas
dari Kelurahan/warga
Berkas-berkas 5 menit
Lembar verifikasi dan
validasi
2.
Petugas verifikator KK melakukan
verifikasi dan memberi paraf pada
lembar verifikasi dan validasi, kemudian
menyerahkan ke Kasi Pendataan
Penduduk.
Berkas-berkas
10 menit
Lembar verifikasi dan
validasi
3.
Berkas dibawa ke Kasi Pendataan
Penduduk untuk dilakukan verifikasi
lanjut dan diparaf dan diketahui Kabid
Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Berkas-berkas
5 menit
Lembar verifikasi dan
validasi
4.
Berkas kemudian dibawa ke Kasi Tata Kelola
& SDM TIK melakukan validasi untuk
proses cetak, kemudian meneruskan ke
Petugas Cetak.
Berkas-berkas 5 menit
Lembar verifikasi dan
validasi
5.
JFU Seksi Tata Kelola dan SDM
Teknologi Informasi Komunikasi
mencetak KK, kemudian dikembalikan ke
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
untuk diparaf
Berkas-berkas 5 menit Blanko KK
6.
KK yang telah diparaf Kabid, kemudian
diserahkan ke Kepala Dinas untuk
ditanda tangani
Berkas-berkas 5 menit KK
7.
KK yang telah ditanda tangani kemudian
dicap dan diserahkan kembali ke
Petugas Pelayanan untuk diberikan ke
masyarakat/ke Kelurahan
KK 5 menit KK
Proses
Mulai
Selesai
Tidak
Proses
Proses
Ya
Proses
Proses

6. SOP PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)
BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang
digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 9 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
B. Sasaran Objek
Masyarakat
C. Masa Berlaku
- Kartu Keluarga (KK) : Berlaku terus selama tidak ada perubahan data
D. Persyaratan KK :
- Permohonan KK baru atau permohonn perubahan disertai pendukung lainnya
(pindah/datang)
- Fotocopy Ijazah
- Fotocopy buku nikah/kutipan akta perkawinan
- Fotocopy Akta Kelahiran (surat keterangan lahir)
- Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang
pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- KK lama
- Surat keterangan kepolisian (bila KK hilang)
- Surat kematian/akta kematian
- Bila hanya perubahan data KK : cukup membawa KK asli dan dokumen
pendukung data yang berubah saja
E. Jelang Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian KK selama 1 (satu) hari kerja, di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (jika persyaratan lengkap)
F. Biaya
Tidak dikenakan biaya retribusi (gratis).

7. G. Proses Pelaksanaan
- Kartu Keluarga ( KK ) :
1. Pengajuan formulir dan pemeriksaan berkas persyaratan
2. Petugas verifikator KK melakukan verifikasi dan memberi paraf pada lembar
verifikasi dan validasi, kemudian menyerahkan ke Kasi Pendataan Penduduk.
3. Berkas dibawa ke Kasi Pendataan Penduduk untuk dilakukan verifikasi
lanjut dan diparaf dan diketahui Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
4. Berkas kemudian dibawa ke Kasi Tata Kelola & SDM TIK melakukan validasi
untuk proses cetak, kemudian meneruskan ke Petugas Cetak.
5. JFU Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi Komunikasi mencetak KK,
kemudian dikembalikan ke Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk
diparaf
6. KK yang telah diparaf Kabid, kemudian diserahkan ke Kepala Dinas untuk
ditanda tangani
7. KK yang telah ditanda tangani kemudian dicap dan diserahkan kembali ke
Petugas Pelayanan untuk diberikan ke masyarakat/Kelurahan