Pasar Modal

1. PASAR MODAL SYARIAH
OLEH
IWAN BUDHIARTA
CTA, CMT, CPM, DIPL.FP, BBA, MSI(M)
Diberikan pada:
PARAMADINAGRADUATE SCHOOLOF BUSINESS
Islamic Business and Finance
Produk & Jasa Perbankan,
Pasar Uang dan
Pasar Modal Islam

2.  Pasar Modal didefinisikan sebagai pasar berbagai instrument keuangan
(sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk
hutang maupun modal sendiri, baik yg diterbitkan oleh pemerintah, public
authorities, maupun perusahaan swasta.
 Manfaat Pasar Modal
 Sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha.
 Wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk
melakukan diversifikasi.
 Leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
 Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
 Menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan
manajemen profesional.
Pengertian Pasar Modal

3. Pasar Modal Syariah
 Pengertian : Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah
dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terbebas dari hal-hal yang
dilarang seperti riba, gharar dan maysir.
 Instrumen investasi pada Pasar Modal Syariah mencakup saham
memenuhi kriteria syariah dan Obligasi /MediumTerm Notes
syariah (Sukuk).

4. Saham Sesuai Syariah

5. Saham sesuai Syariah
 Pasar saham dalam syariah adalah campuran dari pembiayaan
mudharabah dan musyarakah
 Tidak ada hak istimewa pada pendapatan (tidak mengakui
preferred stock)
 Jenis usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah.
 Emiten berada dalam kondisi yang layak menurut syariah
 Tidak ditransaksikan secara terlarang
 Melewati proses investasi yang prudent termasuk diadakannya
screening dan cleansing (Purifikasi) atas pendapatan.

6. Jenis Usaha Tidak Sesuai Syariah
Mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.20, larangan pada:
 Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan
yang dilarang
 Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan
asuransi konvensional
 Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan
makanan dan minuman haram
 Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-
barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

7. Kondisi Emiten yang Layak menurut Syariah
 Hasil usaha tidak mengandung unsur Riba dan tidak bersifat
zholim
 Produk/jasa yang dihasilkan tidak Haram
 Memberikan informasi yg transparan serta tepat waktu sehingga
menghindari kondisi gharar
 Resiko Usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan misalnya:
 rasio Hutang/Kewajiban terhadap Modal
 rasio Piutang terhadap Pendapatan
 Manajemen yang Islami, tidak spekulatif, menghormati HAM dan
menjaga lingkungan hidup

8. Jenis Transaksi yang Dilarang
 Dilarang melakukan transaksi yang Riba (margin trading), Maysir dan
tindakan spekulatif yang didalamnya mengandung unsur Gharar.
 Tindakan spekulatif itu antara lain:
 Bai’ Najsy adalah melakukan penawaran palsu;
 Bai’ al-ma’dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum
dimiliki (short-selling);
 InsiderTrading, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan
atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan
transaksi yang dilarang;
 Berinvestasi pada perusahaan dengan tingkat utang yang dominan dari
modal;

9. Proses Investasi Saham sesuai Syariah
Stock Universe
Step 1
Sharia
Screening
Step 2
Detailed review
-Company contact
-FinancialAnalysis
-LT co. assessment
Step 3
Valuation
Step 4
Stock
selection
Portfolio Construction
Step 5
Monitoring
-Set milestones - Key driver
-Purification of Earning
-Earning revision -Price valuation
Continuous improvement
& re-evaluation

10. Screening Saham & Index Saham Syariah
 Screening saham bertujuan untuk memilih saham-saham yang
memenuhi kriteria untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah.
 Screening dilakukan melalui 2 tahapan yaitu:
 Core BusinessActivity Screening
 Financial Ratio Screening
 Sebagai pedoman dalam memilih saham sesuai syariah, investor
dapat memilih saham-saham yang termasuk dalam Index saham
syariah.
 Index saham syariah juga bertujuan sebagai indikator kinerja
saham-saham sesuai syariah.
 Selain menggunakan Index, investor juga dapat menggunakan
daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.

11.  Kriteria Kualitatif : Mengacu pada Fatwa DSN-MUI
No.20 tentang larangan investasi pada
 Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau
perdagangan yang dilarang
 Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan
dan asuransi konvensional
 Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan
makanan dan minuman haram
 Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan
barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
Jakarta Islamic Index

12.  Kriteria Kuantitatif
Jakarta Islamic Index
Total Hutang/Total Modal (Ekuitas) ≤ 82% (Fatwa DSN No.20)
Total Interest Income/Total Revenue ≤ 5-10%

13.  Kriteria Kualitatif : Larangan investasi pada
 Perusahaan yang menghasilkan, menjual dan mendistribusi minuman
alkohol dan produk lainnya;
 Perusahaan yang menghasilkan, menjual dan mendistribusi atau
penyembelihan babi dan produk turunannya;
 Perusahaan yang berkaitan dengan pornografi dalam berbagai
bentuk;
 Perusahaan senjata;
 Perusahaan tembakau dan turunannya;
 Perusahaan aborsi;
Dow Jones Islamic Market Index

14.  Kriteria Kualitatif (lanjutan)
 Perusahaan kloning manusia;
 Perusahaan perusak lingkungan;
 Perusahaan dengan keadaan karyawan yang buruk;
 Perbankan, asuransi dan lembaga keuangan konvensional;
 Perusahaan berbagai pendapatan non halal (impure) yang
melebihi 5% dari keuntungan;
Dow Jones Islamic Market Index

15.  Kriteria Kuantitatif
Acc. Receivable/Market Cap ≤ 45%
Total Debt/Market Cap≤33%
Cash Equivalent/MarketCap≤33%
 Dampak dari Debt Screen : Enron (Deleted: 3Q’01), Worldcom (2Q’01)
*MarketCap = number of shares x share price
(avg 12 months)
Dow Jones Islamic Market Index

16.  Kriteria Kualitatif : Larangan investasi pada saham
perusahaan dengan bisnis utama pada sektor
 Perbankan konvensional dan perusahaan terkait;
 Alkohol;
 Tembakau;
 Perjudian;
 Industri persenjataan;
 Asuransi jiwa konvensional;
 Peternakan, pengemasan , pemprosesan dan penjualan babi
 Sektor usaha lain yang bersentuhan dengan sektor terlarang diatas
FTSE Global Islamic Index

17.  Kriteria Kuantitatif
Total Acc. Receivables/Total Assets ≤ 45%
Total Debt/Total Assets ≤ 33%
Cash Equivalent/Total Assets ≤ 33%
FTSE Global Islamic Index

18. Daftar Efek Syariah
 Bapepam dan LK menerbitkan peraturan dalam bentuk Keputusan Ketua
Bapepam dan LK Nomor: Kep-314/BL/2007 yang dikeluarkan Jumat, 31
Agustus 2007, terkait dengan kriteria dalam menyusun Daftar Efek
Syariah (DES).
 Kriteria syariah tersebut mengacu kepada ketentuan Dewan Syariah
Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 Daftar efek yang dapat dimuat dalam DES adalah:
 Surat Berharga Syariah Negara
 Saham sesuai kriteria syariah
 Obligasi Syariah
 Efek Beragun Aset (EBA) syariah
 Efek asing yang sesuai syariah
 DES diperbarui tiap 6 (enam) bulan sekali.

19. Purifikasi Saham
 Fatwa No.20 Pasal 11(2): ”Hasil investasi yang dibagikan harus bersih
dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan
pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal
dari pendapatan yang diyakini halal.
 Hasil dari purifikasi digunakan sebagai dana sosial untuk
kemaslahatan umat (tidak boleh dikomsumsi)
 Purifikasi dapat terjadi karena:
Adanya pendapatan bunga dari rekening emiten di Bank konvensional dan
pendapatan-pendapatan lain yang tidak sesuai prinsip syariah (tidak boleh
lebih dari 10% total pendapatan).
Pendapatan dividen pada perusahaan yang merupakan perusahaan yang
mixed (seperti perusahaan konglomerasi)

20. Purifikasi Saham (Lanjutan)
 Purifikasi dilakukan atas keuntungan yang diperoleh dari dividen dan
capital gain.
 Purifikasi atas Dividen dapat dilakukan dengan memisahkan suatu porsi
dari dividen yang besarnya setara dengan % pendapatan non-halal
(bunga) dari total pendapatan.
 Sebagian ulama menganggap purifikasi terhadap capital gain tidak perlu
dilakukan dengan alasan sulitnya menentukan secara spesifik besaran
capital gain yang diperoleh sebagai akibat dari penerimaan non-syariah
(bunga) disamping kecilnya pengaruh penerimaan ini terhadap penciptaan
asset.
 Sebagian ulama lagi menganggap purifikasi terhadap capital gain perlu
dilakukan dengan cara yang sama dengan purifikasi dividen.

21. TERIMAKASIH