Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap penerbitan sukuk korporasi di Indonesia. 2. OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan sejak 2002 untuk mengatur pasar modal syariah termasuk sukuk korporasi. 3. Analisis dalam dokumen ini membahas kesesuaian sukuk korporasi dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan OJK.

1. PENELAAHAN ATAS KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
TERHADAP PENERBITAN SUKUK KORPORASI
Shinta Melzatia
Universitas Mercu Buana Jakarta
Mas Rangga Cili
Poltek APP
ABSTRACT
Indonesian Islamic capital market continues to grow and develop. With the increasing
interest of the public to invest in the Islamic capital market, products of Islamic capital
market continue to develop and grow. New regulations related to the Islamic capital market
continue to be published by the Indonesia Stock Exchange as the organizer of the capital
market and the OJK as the regulator. Moreover, in terms of the legal framework of the
Dewan Syariah Nasional- the Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Indonesia has also issued
fatwas related to Islamic capital market.
Since 2002, the Otoritas Jasa Keuangan (formerly Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan) has issued a number of regulations governing activities of the Islamic
capital market in Indonesia, including the rules regarding the issuance of sukuk. OJK
regulation is also supported with the DSN-MUI fatwa that explains the terms of the certainty
of sharia, because the principle of jurisprudence that every commercial should muamalah
according to Islamic principles and sharia based with the contract.
In this paper an analysis of the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan for the
issuance of corporate sukuk in Indonesia
Keywords : Issuance Of Sukuk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
I. PENDAHULUAN
Sejak akhir tahun 1990-an, industri keuangan syariah di Indonesia mulai tumbuh dan
berkembang. Di bidang perbankan, banyaknya bank-bank syariah yang bermunculan adalah
tanda mulai bergeraknya perekonomian yang berbasis syariah. Minat masyarakat untuk
menyimpan uangnya di bank syariah, sejalan dengan minat para pelaku usaha kecil dan
menengah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank yang berbasis syariah pula. Di dunia

2. pasar modal, minat masyarakat terhadap investasi di perusahaan-perusahaan yang berbasis
syariah ikut meningkat. Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya diluncurkan reksa dana
syariah di Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya diikuti dengan munculnya Jakarta Islamic
Index (JII) pada tahun 2000 dan diterbitkannya obligasi syariah mudharabah pada tahun
2002.
Pasar modal syariah Indonesia kemudian terus tumbuh dan berkembang. Dengan
meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal syariah, produk-produk
pasar modal syariah pun terus dikembangkan dan bertambah. Produk syariah yang tersedia
hingga akhir tahun 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk korporasi
(dahulu obligasi syariah), reksa dana syariah, dan exchange traded funds (ETF) syariah.
Regulasi-regulasi baru terkait pasar modal syariah terus diterbitkan oleh pihak PT Bursa Efek
Indonesia selaku penyelenggara pasar modal maupun OJK selaku regulator. Selain itu, dari
sisi kerangka hukum syariah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) Indonesia juga telah menerbitkan fatwa-fatwa terkait dengan pasar modal syariah yang
mengatur baik perusahaan penerbit efek syariah maupun fatwa yang mengatur efek syariah
itu sendiri.
Regulasi dari OJK adalah untuk menjamin keamanan investor dalam berinvestasi,
sedangkan fatwa DSN-MUI adalah untuk menjamin rasa tentram masyarakat dalam
berinvestasi pada efek yang berbasis syariah. Pihak penyelenggaran dan regulator pasar
modal juga meningkatkan layanan terhadap masyarakat dengan meluncurkan layanan syariah
antara lain berupa online trading syariah.
Dalam dua dasawarsa terakhir ini perusahaan yang mencari pembiayaan dari pasar
modal syariah juga semakin banyak, tidak hanya melalui penerbitan efek saham namun juga
melalui penerbitan sukuk korporasi. Penerbitan sukuk korporasi terus bertambah dari tahun
ke tahun, meskipun jika dibandingkan dengan instrument surat utang lainnya jumlahnya
masih sangat kecil. Berdasarkan data OJK, dalam periode lima tahun terakhir terdapat
pertumbuhan sukuk yang beredar sebesar 16,18%. Sedangkan nilai nominal sukuk korporasi
yang beredar sampai tahun 2014 baru sekitar Rp 7,11 triliun, belum mencapai 5% dari total
surat utang korporasi yang beredar1. Perusahaan yang menerbitkan sukuk pun masih sedikit.
Jumlahnya baru sekitar 32 penerbit, atau hanya sekitar 13% dari total perusahaan penerbit
surat utang korporasi.
Dari uraian di atas, akan dilakukan telaah terhadap ketentuan-ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan terhadap penerbitan Sukuk Korporasi.
II. TELAAH LITERATUR
Landasan Hukum Islam Pasar Modal Syariah
1. Al-Quran
a. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma’idah [5]:
Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”
1 Road Map Pasar Modal Syariah 2015-2019

3. b. Firman Allah SWT, QS. Al-Isra’ [17]: 34:
Artinya : “…dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.”
c. Firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah [2]: 275:
Artinya : “Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.
2. Hadist
a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi
S.A.W. bersabda: Artinya : “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum
muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni dan yang lainnya dari Abu
Sa’id al-Khudri, Nabi S.A.W bersabda : “Tidak boleh membahayakan
(merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”
Pasar Modal Syariah Di Indonesia
Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Pasar
Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan Efek.
Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana
yang diatur dalam UUPM, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu,
pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal di Indonesia secara
keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah sama dengan kegiatan pasar modal
konvensional. Akan tetapi pasar modal syariah memiliki beberapa karakteristik khusus yaitu
bahwa produk dan mekanisme transaksi Pasar Modal Syariah tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah yang bersumberkan pada Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi
dan Hadits Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran
dalam ilmu fiqih, dimana salah satunya adalah fiqih muamalah, yaitu peraturan agama untuk
menjaga hak milik manusia dalam tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat
dengan cara yang ditentukan agama agar tidak terdapat keterpaksaan dari salah satu pihak,
penipuan, pemalsuan, dan segala pendzaliman yang ada kaitannya dengan peredaran harta

4. dalam hidup bermasyarakat. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan
dengan basis fiqih muamalah.Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa Pada
dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia2.
Pada tahun 1997, diadakan lokakarya tentang Reksadana Syariah yang dipelopori oleh
MUI, Danareksa dan Bank Muamalat. Pada lokakarya tersebut, mengemuka hal-hal yang
melatarbelakangi diperlukannya pasar modal syariah3 :
a. Kebutuhan instrument investasi bagi perbankan syariah. Perbankan syariah banyak
mengalami kelebihan likuiditas karena banyak dana pihak ketiga yang diterimanya,
namun tidak dapat tersalurkan sepenuhnya kepada pembiayaan. Karena itu tingkat
profitabilitasnya menurun sebab dalam perbankan syariah pendapatan yang diterima
bank berbanding lurus dengan pendapatan yang diberikan kepada penyimpan. oleh
karena itu, diperlukan adanya instrument yang sesuai dengan syariah yang dapat
dijadikan alat investasi oleh bank syariah.
b. Perlunya membersihkan praktik pasar modal dari hal-hal yang bersifat spekulatif dan
produk non halal. Selama ini pasar modal dikenal sebagai sarana spekulasi dan
perjudian, meskipun fungsi dasarnya adalah mempertemukan antara investor (pemilik
dana) dengan pengusaha emiten. Pasar modal juga dikenal luas sebagai tempat
memperjualbelikan barang yang tidak dibolehkan secara syariah. Karena itu,
diperlukan adanya upaya “pembersihan pasar modal dari praktik dan produk yang
tidak sesuai dengan syariah”.
c. Krisis ekonomi. Krisis yang melanda perekonomian Indonesia pada tahun 1997,
semakin mendorong masyarakat untuk mencari sistem alternatif yang tahan terhadap
krisis. Selama ini pasar modal dan pasar uang dianggap faktor yang dominan sebagai
penyebab krisis tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memilah produk dan
transaksi yang tidak memiliki potensi yang menyebabkan terjadinya krisis. Adanya
pasar modal syariah diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi.
Dalam pasar modal syariah, yang diperjualbelikan adalah kepemilikan atas modal
yang telah ditanam dalam usaha bersama, tidak dalam bentuk uang dan tidak pula dalam
bentuk hutang. Pada produk yang diperdagangkan, saat ini sudah dalam berbagai bentuk
modern, seperti saham, obligasi atau derivasinya seperti reksadana.
Dasar Hukum Obligasi Syariah atau Sukuk berdasarkan Peraturan OJK
Di pasar modal Indonesia, obligasi syariah mulai diterbitkan pertama kali pada tahun
2002, dan di awal tahun 2007, istilah “Obligasi Syariah” diganti dengan istilah “Sukuk”.
Sebagai salah satu Efek Syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi.
Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu
aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar
penerbitan (underlying asset ). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek
yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.
2 OJK 2015
3 Hakim, Cecep. (2008). Belajar Mudah Ekonomi Islam

5. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan
jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.
1. Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal
Berdasarkan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah
Di Pasar Modal :
a. Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
1) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
2) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
3) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
b. Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar
Modal mencakup antara lain:
1) perjudian dan permainan yang tergolong judi;
2) jasa keuangan ribawi;
3) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi
(maisir); dan
4) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan
antara lain:
i. barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi);
ii. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
dan/atau
iii. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
c. Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup
antara lain :
1) perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
2) perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang
dan/atau jasa;
3) perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
4) pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaaatkan
informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik;
5) transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba);
6) perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar);
7) melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap
(risywah); dan
8) transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis)
termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk
mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir).

6. 2. Peraturan OJK tentang Penerbitan Efek Syariah
Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek4.
Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan
Persyaratan Sukuk :
1) Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai
sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi
(syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
2) Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan
Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3) Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan
Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4) Aset yang menjadi dasar Sukuk wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
di Pasar Modal, yaitu :
a. aset berwujud tertentu (a’yan maujudat);
b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada
maupun yang akan ada;
c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;
d. aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan); dan/atau
e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).
3. Peraturan OJK tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek
Syariah
Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.14 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK
Nomor KEP-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Akad-akad yang digunakan
dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, yang dimaksud dengan:
a. Ijarah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa
(pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa
untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau
memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu
tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (ujrah), tanpa diikuti dengan
beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah.
b. Kafalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak penjamin (kafiil/guarantor)
berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (makfuul
‘anhu/ashil/debitur) untuk memenuhi kewajiban Pihak yang dijamin kepada Pihak
lain (makfuul lahu/kreditur).
4 Undang-undang No.8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.

7. c. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang menyediakan
dana (Shahib al-mal) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk
menyerahkan modal dan pengelola (mudharib) berjanji untuk mengelola modal
tersebut.
d. Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil)
memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan
tindakan atau perbuatan tertentu.
Dasar Hukum Obligasi Syariah atau Sukuk berdasarkan Fatwa DSN - MUI
1. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN - MUI) Tentang Pasar Modal dan
Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang
Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,
ditetapkan bahwa :
1. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam
yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini
maupun dalam fatwa terkait lainnya.
2. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh
DSN MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan
Prinsip-prinsip Syariah.
3. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten,
jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah
sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
4. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah mem-
peroleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.
2. Fatwa DSN - MUI Tentang Obligasi Syariah
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang
Obligasi Syariah, DSN – MUI memutuskan bahwa :
1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang
dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan
prinsip-prinsip syariah;
3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi
Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada
saat jatuh tempo.

8. III.ANALISA DAN PEMBAHASAN
Dalam pasar sukuk di Indonesia, selain sukuk korporasi yang diterbitkan oleh
perusahaan swasta, pasar juga mengenal sukuk yang diterbitkan oleh Negara yaitu yang
dikenal sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana ketentuannya diatur dalam
Undang-Undang No.19 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, dan peraturan lainnya.
Dalam pembahasan ini, penelaahan difokuskan pada Penerbitan Sukuk Korporasi.
Pembahasan mengenai Penerbitan sukuk korporasi akan membandingkan Peraturan Nomor
IX.A.13 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-181/BL/2009 tanggal 30
Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, dengan Peraturan OJK No.18 Tahun 2015
Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk, yang baru saja diterbitkan pada tanggal 3
November 2015 dan diberlakukan pada tanggal 10 November 2015.
Pada Peraturan Nomor IX.A.13 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor
KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, isinya mencakup :
Penerbitan Atau Pendaftaran Efek Syariah Berupa Saham, Penerbitan Sukuk, Penerbitan
Saham Dan/Atau Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah, dan
Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah.
Sementara itu pada peraturan OJK yang baru, keempat pokok bahasan diatas
dipisahkan dan dituangkan kedalam empat peraturan OJK yaitu : Peraturan OJK
17/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh
Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, Peraturan OJK No. 18/POJK.4/2015
tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, Peraturan OJK No. 19/POJK.4/2015 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah, serta Peraturan OJK No. 20/POJK.4/2015
tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
1. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Peraturan Nomor IX.A.13 lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang
Penerbitan Efek Syariah.
Pada Peraturan Nomor IX.A.13 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor
KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, diatur
beberapa hal, sebagaimana analisa berikut ini :
1) Dalam Penerbitan sukuk, OJK telah mengatur bahwa Emiten (Pihak yang
melakukan Penawaran Umum) yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib
menyampaikan kepada OJK antara lain hasil pemeringkatan, kontrak
perwaliamanatan sukuk serta Akad Syariah yang terkait dengan penerbitan sukuk
dimaksud, surat pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang
mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah,
dan selama periode Sukuk kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak
akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2) OJK juga memberikan batasan mengenai kegiatan usaha yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah antara lain perjudian dan permainan yang tergolong
judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi seperti
bank dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang

9. mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), memproduksi,
mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa
haram zatnya (haram li-dzatihi dan bukan karena zatnya (haram li-ghairihi)),
melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah). Hal-hal yang diatur
OJK tersebut sejalan dengan batasan jenis kegiatan usaha yang bertentangan
dengan Prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan oleh DSN – MUI, antara lain
perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
lembaga keuangan konvensional (ribawi), produsen, distributor, serta pedagang
makanan dan minuman yang haram; dan produsen, distributor, dan/atau penyedia
barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
3) Terhadap lembaga penunjang, OJK juga memberikan batasan antara lain bahwa
Kontrak perwaliamanatan penerbitan Sukuk wajib memuat antara lain uraian
tentang Akad Syariah yang mendasari diterbitkannya Sukuk, penggunaan dana
hasil penerbitan Sukuk dan sumber dana yang digunakan untuk melakukan
pembayaran imbal hasil harus sesuai dengan karakteristik Akad Syariah, besaran
nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa (fee).
4) Untuk lebih memberikan perlindungan kepada investor secara prinsip syariah,
OJK juga mewajibkan agar Wali Amanat5 Sukuk mempunyai pejabat penanggung
jawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk
yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip
Syariah di Pasar Modal.
5) Dari sisi keterbukaan informasi kepada publik, dimana hal ini juga untuk
melindungi hak-hak calon investor, OJK mewajibkan agar pengungkapan
informasi dalam Prospektus6 antara lain mencantumkan:
a. kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip syariah dan Emiten menjamin bahwa selama periode Sukuk
kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk tidak akan bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariah;
b. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam
penerbitan Sukuk, yang disertai dengan penjelasan tentang skema transaksi
syariah;
c. ringkasan Akad Syariah atau perjanjian berdasarkan syariah yang dilakukan
oleh para Pihak;
d. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil,
marjin, atau imbal jasa (fee);
e. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa (fee);
f. rencana jadawal dan tata cara pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa;
g. hasil pemeringkatan sukuk.
5 Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang (UU No.8 Tahun 1995,
tentang Pasar Modal).
6 Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain
membeli Efek (UU No.8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal).

10. 6) Emiten sebagai penerbit sukuk diwajibkan untuk menggunakan dana hasil
Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak
bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
7) Jika terjadi perubahan jenis, isi akad syariah serta kegiatan dan/atau aset tertentu
yang mendasari penerbitan sukuk sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah dipasar modal, maka sukuk tersebut menjadi batal dan emiten harus
menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang sukuk.
8) OJK mewajibkan Emiten untuk menyampaikan laporan kepada OJK dan
mengumumkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek paling lambat satu hari
kerja setelah terpenuhinya kondisi sebagai berikut:
a. seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk telah diterima oleh Emiten;
dan/atau
b. dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan
Sukuk.
2. Penerbitan Sukuk Berdasarkan Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 Tentang
Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk
Pada Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan
Sukuk, dijelaskan dengan lebih rinci aturan mengenai penerbitan sukuk sebagaimana
analisa berikut :
1) Emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, wajib mendapatkan
Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sukuk dari Dewan Pengawas Syariah Emiten
atau Tim Ahli syariah. Pernyataan Kesesuaian Syariah disampaikan kepada OJK
sebelum emiten mengumumkan Prospektus Ringkas atau sebelum mengumumkan
Prospektus Awal. Pembebanan atas Pernyataan Kesesuaian Syariah, hanya
ditujukan kepada perusahaan yang tidak termasuk dalam golongan perusahaan
menengah atau kecil.
2) Dalam melakukan Penawaran Umum Sukuk yang didahului dengan Pernyataan
Pendaftaran, emiten harus menyampaikan kepada OJK antara lain : hasil
pemeringkatan sukuk, perjanjian perwaliamatan sukuk, Akad Syariah yang
dipergunakan dalam penerbitan sukuk, surat pernyataan dari wali amanat sukuk
bahwa memiliki tenaga ahli dibidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk,
pernyataan kesesuai syariah (sebagaimana dijelaskan pada point.1), dan surat
pernyataan yang menyatakan itikad baik untuk melakukan pembayaran bagi hasil,
marjin atau imbal jasa.
3) Aset yang menjadi dasar sukuk, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah
di pasar modal.
4) Aset yang menjadi dasar sukuk, dapat berupa : aset berwujud tertentu, nilai
manfaat atas aset berwujud, jasa, aset proyek tertentu, dan kegiatan investasi yang
telah ditentukan.
5) Dalam melakukan penawaran umum, Emiten juga diwajibkan untuk membuat
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, yang harus memuat antara lain : uraian
tentang akad syariah, uraian tentang aset, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk
berdasarkan karakteristik akad syariah, sumber dana yang digunakan untuk

11. pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa, besaran nisbah bagi hasil, marjin
atau imbal jasa, jaminan yang meliputi jenis, nilai dan status kepemilikan, rencana
jadwal dan tata cara pembagian bagi hasil, marjin atau imbal jasa, kewajiban wali
amanat sukuk untuk mengambil tindakan apabila emiten melakukan pelanggaran
terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal, ketentuan mengenai nilai sukuk
menjadi utang piutang jika sukuk berubah menjadi utang piutang, kewajiban wali
amanat untuk mewakili kepentingan pemegang sukuk sampai dengan seluruh hak
pemegang sukuk dipenuhi emiten, penggantian aset yang menjadi dasar sukuk jika
terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk
yang diterbitkan, ketentuan apabila emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya,
ketentuan mengenai sanksi apabila tidak dipenuhi kewajiban dalam perjanjian
perwaliamanatan.
6) Dalam hal Prospektus, tambahan informasi yang diwajibkan OJK dalam peraturan
baru (Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015) selain yang telah disebutkan dalam
peraturan lama (Peraturan No. IX.A.13), antara lain : aset yang menjadi dasar
sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, rencana
penggunaan dana hasil penerbitan sukuk sesuai dengan karakteristik akad syariah,
sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin
atau imbal jasa, jaminan, penggantian aset yang menjadi dasar sukuk jika terjadi
hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk yang
diterbitkan, syarat dan ketentuan apabila emiten akan mengubah akad dan isi akad
syariah dan/atau aset yang menjadi dasar sukuk, ketentuan dan mekanisme
penanganan apabila emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya, ketentuan
mengenai sanksi apabila tidak dipenuhi kewajiban dalam perjanjian
perwaliamanatan serta pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk.
7) Informasi lainnya yang harus ditambahkan dalam prospektus adalah laporan
keuangan yang telah di audit untuk jangka waktu dua tahun terakhir.
8) Isi dari pasal yang menjelaskan ketetapan mengenai penggunaan dana hasil
penawaran umum sukuk, masih sama antara peraturan lama dengan peraturan
baru.
9) Mengenai perubahan pada jenis, isi akad syariah serta aset yang mendasari sukuk,
maka OJK menetapkan sukuk tidak lagi menjadi efek syariah, serta sukuk berubah
menjadi utang piutang sehingga emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang
piutang tersebut kepada pemegang sukuk apabila terjadi Emiten tidak lagi
memiliki asset yang menjadi dasar sukuk serta terjadi perubahan pada jenis, isi
akad syariah serta aset yang mendasari sukuk.
10) Terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi administratif terhadap setiap
pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan OJK tersebut. Sanksi
tersebut dapat berupa : peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha,
pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan
pembatalan pendaftaran.
3. Perbedaan Mendasar Antara Peraturan Lama (Peraturan Nomor IX.A.13)
Dengan Peraturan Baru (Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015).

12. 1. Pada peraturan yang baru, emiten yang tidak tergolong perusahaan menengah atau
kecil, diwajibkan memiliki Pernyataan Kesesuaian Syariah, dimana sesungguhnya
Pernyataan Kesesuaian Syariah telah disyaratkan DSN-MUI melalui Fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003.
2. Dari sisi Perwaliamatan, peraturan baru menetapkan lebih rinci mengenai isi
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk, yang harus memuat antara lain : uraian
tentang akad syariah, uraian tentang aset, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk
berdasarkan karakteristik akad syariah, sumber dana yang digunakan untuk
pembayaran bagi hasil, marjin atau imbal jasa, besaran nisbah bagi hasil, marjin
atau imbal jasa, jaminan yang meliputi jenis, nilai dan status kepemilikan, rencana
jadwal dan tata cara pembagian bagi hasil, marjin atau imbal jasa, kewajiban wali
amanat sukuk untuk mengambil tindakan apabila emiten melakukan pelanggaran
terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal, ketentuan mengenai nilai sukuk
menjadi utang piutang jika sukuk berubah menjadi utang piutang, kewajiban wali
amanat untuk mewakili kepentingan pemegang sukuk sampai dengan seluruh hak
pemegang sukuk dipenuhi emiten, penggantian aset yang menjadi dasar sukuk jika
terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai sukuk
yang diterbitkan, ketentuan apabila emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya,
ketentuan mengenai sanksi apabila tidak dipenuhi kewajiban dalam perjanjian
perwaliamanatan. Dimana pada peraturan sebelumnya mengenai kontrak
perwaliamanatan sukuk tidak diatur secara rinci namun mengikuti peraturan
mengenai penerbitan obligasi.
3. Pada peraturan baru, secara khusus terdapat bab yang menjelaskan tentang
Ketentuan Sanksi, dimana pada peraturan lama hal ini belum disinggung.
4. Pada peraturan yang baru, OJK menetapkan sukuk tidak lagi menjadi efek syariah,
serta sukuk berubah menjadi utang piutang sehingga emiten wajib menyelesaikan
kewajiban atas utang piutang tersebut kepada pemegang sukuk apabila terjadi
Emiten tidak lagi memiliki asset yang menjadi dasar sukuk serta terjadi perubahan
pada jenis, isi akad syariah serta aset yang mendasari sukuk.
5. Pada Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 diperkenalkan istilah baru untuk tenaga
ahli syariah pasar modal yaitu Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), dimana
penjelasan secara khusus mengenai ASPM terdapat pada Peraturan OJK No.
16/POJK.4/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Dalam kaitannya dengan
Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015, emiten harus mendapatkan Pernyataan
Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim ahli Syariah, dimana
Dewan Pengawas Syariah atau Tim ahli Syariah wajib memiliki izin ASPM.
IV.KESIMPULAN DAN SARAN
Peraturan OJK sehubungan dengan penerbitan sukuk korporasi telah selaras dengan
prinsip-prinsip syariah di pasar modal yang difatwakan oleh DSN – MUI. Untuk
meningkatkan perlindungan terhadap investor baik dari sisi investasi maupun dari sisi syariah

13. serta memperjelas kedudukan sukuk sehubungan dengan kegiatan pihak-pihak yang terlibat
didalamnya seperti Emiten, Lembaga Profesi/Penunjang Lainnya, serta investor itu sendiri,
OJK selaku regulator terus memperbaiki peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan
sukuk korporasi. Hal tersebut terbukti dengan digantikannya Peraturan Nomor IX.A.13
lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009
dengan Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk,
serta beberapa peraturan OJK lainnya. Di dalam peraturan yang baru ini, OJK lebih
memperinci dan menyempurnakan syarat dan ketentuan dalam hal Penerbitan Sukuk terutama
mengenai kontrak perwaliamanatan sukuk serta status sukuk ketika terjadi default sukuk.
Sebagai saran, para pelaku pasar yang terlibat dalam penerbitan sukuk agar dapat
menyesuaikan dengan peraturan OJK yang baru tersebut selain untuk menjaga kepatuhan
terhadap peraturan, namun juga untuk meningkatkan kualitas sukuk korporasi di pasar,
sehingga meningkatkan kapitalisasi sukuk di pasar modal Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003
Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar
Modal.
Dewan Syariah Nasional. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
Hakim, Cecep. (2008). Belajar Mudah Ekonomi Islam.
Karim, Adiwarman. (2001). Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip
Syariah Di Pasar Modal.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.16/POJK.04/2015 Tentang tentang Ahli Syariah
Pasar Modal.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.17/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik
Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.19/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan
Persyaratan Reksa Dana Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK No.20/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor IX.A.1 Tentang Ketentuan Umum Pengajuan

14. Pernyataan Pendaftaran.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor IX.A.13 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan
LK Nomor KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor IX.A.14 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan
LK Nomor KEP-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 Tentang Akad-akad yang
digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
Otoritas Jasa Keuangan. Road Map Pasar Modal Syariah 2015-2019.
Undang-Undang No.19 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.