Partisipasi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia mengalami dinamika sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Sejak masa kolonial hingga reformasi, partisipasi politik etnis Tionghoa diwadahi dalam berbagai partai yang orientasinya berubah seiring perubahan sistem pemerintahan, mulai dari partai etnis hingga partai nasional besar.

1. Partisipasi Etnis Tionghoa
dalam Partai Politik di Indonesia
Sejak Masa Kolonial hingga Era Reformasi

2. PENDAHULUAN
Latar Belakang:
Etnis Tionghoa tersebar di seluruh
negara, termasuk di Indonesia. Orang-orang China
sudah ada di Indonesia bahkan sejak jaman
kolonial Belanda, dan hingga kini masih tetap
menjadi bagian dari bangsa Indonesia serta turut
berpartisipasi dalam perpolitikan.
Untuk melihat dan mengukur seberapa
jauh partisipasi politik etnis Tionghoa sebagai
kaum minoritas di Indonesia dapat dilihat dari
partai-partai politik di mana mereka bergabung
dan terlibat.
Partisipasi etnis Tionghoa dalam partai
politik Indonesia mengalami dinamika.

3. Landasan Konseptual:
Masyarakat Majemuk dalam Sistem Sosial-Politik
Robushka dan Shepsle (1972) menggambarkan tiga
karakteristik masyarakat majemuk:
-keragaman kultural
-berkembangnya aliansi etnis
-pengorganisasian yang dilakukan secara politik

4. Hipotesis:
Partisipasi etnis Tionghoa dalam partai politik di Indonesia
mengalami sebuah dinamika sesuai dengan sistem
pemerintahan yang berlaku.

5. PEMBAHASAN
 Pada masa memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, telah muncul partai-partai yang
berisi orang-orang Tionghoa.
 Umumnya, partai-partai tersebut lebih
memperjuangkan kepentingan etnisnya
daripada kepentingan umum membela tanah
air. Contohnya Chung Hwa Hui (CHH).
 Terdapat pula partai yang turut serta dalam
perjuangan dan bekerja sama dengan partai
nasionalis, yaitu Partai Tionghoa Indonesia
(PTI).
 Partai nasionalis saat itu cenderung tidak
menerima anggota yang bukan merupakan
keturunan Indonesia asli, sedangkan partai
yang berhaluan kiri cenderung lebih terbuka
untuk menerima anggota etnis China.

7.  Pada era ini, masyarakat Tionghoa lebih banyak
berperan pada bidang ekonomi namun keaktifan
dalam bidang politik tidak dibatasi.
 Tahun 1948, peranakan China yang secara politik
berdekatan dengan Indonesia dan ingin menjadi
orang Indonesia meskipun ia berasal dari etnis
Tionghoa membentuk Persatuan Tionghoa (PT)  Baperki mendukung adanya
yang pada 1950 berganti nama menjadi sosialisme di Indonesia karena
Persatuan Demokrasi Tionghoa Indonesia (PDTI). menganggap bahwa
Pada 1954, PDTI berganti nama menjadi Baperki diskriminasi terhadap etnis
(Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Tionghoa tidak akan terhapus
Indonesia) yang pandangan politiknya cenderung hanya dengan adanya asimilasi
memihak ke kiri. etnis Tionghoa. Sedangkan
para pendukung adanya
asimilasi, membentuk Lembaga
Pembina Kesatuan Bangsa
(LPKB).
 Pasca G30S/PKI LPKB dan
organisasi lain meminta
Presiden Soekarno untuk
membubarkan PKI dan juga
Baperki.

9.  Pada tahun 1966 hingga 1969, ketika Soeharto
melaksanakan tindakan-tindakan represif pasca
G30S, di berbagai wilayah di Indonesia juga
bermunculan kampanye-kampanye dan aksi-
aksi anti-Tionghoa di berbagai daerah yang
disertai dengan berbagai tindakan penjarahan,
pengrusakan dan pembakaran rumah-rumah,
toko-toko dan sekolah-sekolah.
 Di masa orde baru, masyarakat etnis Tionghoa
diperlakukan secara diskriminatif. Ruang gerak
mereka dibatasi, baik dalam bidang politik,
sosial dan budaya.
 Kebijakan pemerintah orde baru untuk
 Kebijakan pemerintah orde baru untuk melakukan fusi bagi partai-partai politik
melakukan fusi bagi partai-partai politik di di Indonesia menjadi 3 partai, yaitu
Indonesia menjadi 3 partai, yaitu Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Persatuan Pembangunan (PPP) yang yang bercorakan Islam, Partai
bercorakan Islam, Partai Demokrasi Demokrasi Perjuangan (PDI) yang
Perjuangan (PDI) yang berhaluan Nasionalis berhaluan Nasionalis dan satu
dan satu Golongan Karya (GOLKAR), tanpa Golongan Karya (GOLKAR), tanpa
adanya partai politik yang bercorakan etnis adanya partai politik yang bercorakan
Tionghoa membuat masyarakat etnis Tionghoa etnis Tionghoa membuat masyarakat
kehilangan wadah untuk dapat etnis Tionghoa kehilangan wadah untuk
mengaspirasikan suaranya. dapat mengaspirasikan suaranya.

11.  PEMILU 1999
 UU No. 3 Tahun 1985  UU No. 2 Tahun 1999
 3 Partai Politik yang didirikan etnis Tionghoa menjelang Pemilu 1999:
1. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
2. Partai Reformasi Tionghoa Indonesia
3. Partai Pembauran Indonesia
 Beberapa calon wakil rakyat etnis Tionghoa membaur ke dalam berbagai
partai nasional, dimana pembauran ini jauh lebih efektif dalam mendapatkan
dukungan masyarakat.

12.  PEMILU 2004
• Pada tahun 2004 terjadi signifikasi daripada Pemilu-pemilu sebelumnya
karena pada pemilu kali ini sudah tidak ada fraksi TNI-POLRI di DPR/MPR
serta pemilihan kali ini merupakan pemilu langsung pertama
• Pada pemilu ini terjadi 2 tahap yakni pemilu legislatif dan pemilu capres-
cawapres yang berlangsung selama 2 putaran semenetara pemilu legislatif
berlangsung 1 putaran
• Pemilu 2004 juga merupakan pemilu perdana pasca orde baru yang tidak lagi
memilih presiden dan wapres secara terpisah karena pada saat awal kampanye
presiden sudah melakukan konsolidasi dengan calon wakil presiden pilihannya
• Isu-isu seperti kesetaraan jumlah gender dan juga rasial seperti jumlah
repreentasi wanita di DPR/MPR sudah mulai diperbaiki dengan komposisi
Pria & wanita (70%-30%)

13.  Keterlibatan etnis Tionghoa dalam Pemilu 2004 mungkin kurang terlihat
akibat “basic” dari etnis tionghoa yang umumnya berdagang sehingga
kurang perduli dengan “percaturan politik” yang ada.
 Sekalipun ada, etnis tionghoa yang menjadi calon legislatif umumnya
berasal dari partai-partai agamais sementara keterwakilannya di partai-
partai besar yang umunya nasionalis terlihat jarang mungkin akibat
perbedaan pandangan politik yang ada.
 Namun, ada beberapa tokoh tionghoa Yang masuk kabinet Kepresidenan
seperti Kwik Kian Gie dari PDI-P (Meneg BUMN) serta Mar’I Eka
Pangestu yang menjadi Menteri Perindsutrian dan Perdagangan
berikutnya menjadi Menteri Perdagangan dalam era Presiden SBY.

14. • Kwik Kian Gie mungkin salah satu tokoh tionghoa yang paling
mencolok akibat keterlibatannya dalam memajukan BUMN
Indonesia yang bebasdari imperialisme asing akan tetapi, banyak
orang yang tidak setuju sehingga mencopot Kwik Kian Gie dari
jabatannya
• Selain dari nasionalisme Kwik Kian Gie yang sangat tinggi, Pihak
asing yang melihat Kwik Kian Gie sebagai “ancaman” terlihat dari
langkah-langkah IMF yang terus menekan kabinet Presiden
Megawati saat itu.
• Pada intinya, sedikit banyak rakyat Tionghoa memajukan
Indonesia umumnya melalui perdagangan karena dasar
pandangan politik mereka yang kurang terlihat kecualii beberapa
orang seperti Kwik Kian Gie dan Mar’I Eka Pangestu

15.  PEMILU 2009
 Dalam pemilu 2009, antusiame masyarakat Tionghoa
dalam pemilu semakin besar.
 Kebebasan bagi warga Tionghoa di masa ini lebih dapat
tercapai dengan dikeluarkannya UU Kewarganegaraan
No 12 Tahun 2006.
 Lahir pula UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.
 Banyak diantara etnis Tionghoa yang terjun langsung di
beberapa partai.

16. PENUTUP
Kesimpulan:
Partisipasi etnis Tionghoa dalam Partai Politik di
Indonesia sejak Masa Kolonial hingga era Reformasi
menunjukkan bahwa sebuah sistem sosial mengalami
dinamika sesuai dengan sistem politik yang berlaku.
Pada tiap masa, sejak zaman kolonial hingga era
reformasi, sistem politik yang berlaku memiliki perbedaan.
Interaksi dan interdependensi etnis Tionghoa dalam wadah
partai politik sebagai bagian dari kemajemukan bangsa
Indonesia tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang
berlaku serta keadaan sosial masyarakat yang terjadi kala
itu.

17. Sesi Tanya Jawab