2. DATA KEGIATAN
• Instansi :
• Kegiatan :
• Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan TekniK Transportasi
• Sumber Dana :
• Konsultan :
• No. Kontrak :
• Tanggal :
• Nilai Kontrak : ,-
• Masa pelaksanaan : 30 hari Kalender
4. Metode Pekerjaan
Mengumpulkan data-data awal dan melakukan pengecekan
terhadap kondisi eksisting.
Mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul selama
survey-survey teknis dilapangan.
Melakukan diskusi dengan Instansi-instansi terkait.
Survey
Pendahuluan,
Survey Teknis
Survey Studi Terdahulu
Survey pengukuran
kedalaman Air dan Arus Air
Perencanaan
teknis
Mengnalisa data-data hasil survey.
Membuat Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB)
dan spesifikasi Teknis.
Membuat laporan hasil perencanaan.
6. TUJUAN KEGIATAN
• Menyediakan Garasi atau tempat parkir Khusus
untuk kapal-kapal milik pemerintah daerah
provinsi Sumatera Selatan.
• Menyediakan fasilitas untuk merawat kapal-
kapal milik pemerintah supaya tetap terpelihara
dan berfungsi secara layak.
• Menyediakan Ruang Tunggu VIP Untuk
Pemerintah apabila akan mengadakan
perjalanan melalui akses sungai.
• Menyediakan kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyelenggaraan Angkutan sungai danau
penyeberangan laut (UPTD PASDPL) Dinas
Perhubungan provinsi Sumatera Selatan.
8. Landasan Hukum
• UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
• UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
• UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
• UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
• UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
• PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
• PP RI Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana telah diubah dengan PP
RI Nomor 64 Tahun 2015; Menetapkan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);
• PP RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah
dengan PP RI Nomor 22 Tahun 2011;
• PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
• PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
• PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
• Peraturan Daerah Provinsi sumatera selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Provinsi sumatera selatan Tahun 2012-2032;
• Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palembang Tahun 2018-2023.
• Permenhub Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau
9. PEKERJAAN SURVEY
• Survey Pendahuluan
• Koordinasi dengan lingkungan Sekitar
• Koordinasi dengan instansi terkait
• Survey Pengukuran kondisi existing
• Survey Kedalaman Air