1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pembauran kebangsaan untuk mencegah potensi konflik di masyarakat akibat perbedaan suku, agama, dan budaya. Pembauran kebangsaan diperlukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Materi Penyuluhan dari BNNK Kuningan terhadap 50 Desa bekerja sama dengan Pemuda inti anti narkoba bentukan Kemenpora. Copyright by Novy Khusnul Khotimah
“Penjelasan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas”
Pada Kegiatan:
Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
Rangkasbitung, 30 November 2017
Materi Penyuluhan dari BNNK Kuningan terhadap 50 Desa bekerja sama dengan Pemuda inti anti narkoba bentukan Kemenpora. Copyright by Novy Khusnul Khotimah
“Penjelasan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas”
Pada Kegiatan:
Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
Rangkasbitung, 30 November 2017
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Fakultas Hukum
Unviersitas Jakarta
Semester Gasal
(kelas Bu yanti)
Dosen Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Penjelasan silahkan tinjau langsung pada PPT disebelah.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Fakultas Hukum
Unviersitas Jakarta
Semester Gasal
(kelas Bu yanti)
Dosen Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH
Penjelasan silahkan tinjau langsung pada PPT disebelah.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Permendagri no 26 tahun 2020
melaksarakan ketentuan Pasal 14 Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Ta.hun 2018 tenta:1.g Satua.n P'Jlisi
Pamong Praja, perlu rr...enetapkan Peratura:: Menteri Dalam
Negeri tentang Penyelenggaraa.n Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat serta Pelindur:gan Masyarakat;
Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama yang mewarnai realitas kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, keragaman ini bisa menjadi kekuatan identitas dan modal sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
4. 4
KODIM0823/SITUBONDO
Penduduk Indonesia terdiri berbagai macam suku, etnis, agama, bahasa yang berbeda dengan latar
belakang dan golongan dengan tengah mengalami ujian berat akibat arus globalisasi yang mulai
menggerus nilai nilai kebangsaan dan berganti dengan pola hidup yang individualistik dan
mengagungkan kebebasan.
Pembaruan Kebangsaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan NKRI yang sangat rentan terhadap
konflik. Perlu pembauran antar suku agar fanatisme kesukuan tidak memicu konflik. Sekecil apapun
persoalan sosial harus segera terselesaikan agar tidak menjadi besar.
Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksamaam kegiatan integrasi anggota masyarakat dari
berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya,
pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan
identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.
7. KODIM0823/SITUBONDO
12
• MEDIA SOSIAL MEMILIKI KERAWANAN
YG LEBIH BESAR DIBANDINGKAN DNG
MEDIA KONSERVATIF, KRN SIAPA SAJA
BISA MENJADI PEMILIK MEDIA,
JURNALIS, PENULIS YG DPT MEN-
SHARE APA SAJA YG DIINGINKAN
• MASYARAKAT HRS WASPADA DAN
BERHATI – HATI DLM MENDOWNLOAD,
MEN-SHARE BERITA YG TIDAK BISA
DIPASTIKAN TINGKAT KEBENARANNYA
• INTOLERANSI PENYEBARAN
PERMUSUHAN DLM BENTUK INFO HOAX DAN
MEME YG DPT MEMICU KONFLIK
• RADIKALISME PRO KEKERASAN
PENYEBARAN PAHAM RADIKAL MELALUI
PROPAGANDA POK TERORIS
• CYBERCRIME PORNOGRAFI, JUDI ONLINE, UU ITE NOMOR
11/2008, dll.
8. KODIM0823/SITUBONDO
7
1. MENGHENDAKI PERUBAHAN SCR EKSTREM SESUAI
DGN KEHENDAK PENGIKUTNYA.
2. HANYA MEMBENARKAN POK/AJARANNYA (TRUTH
CLAIM).
3. FANATISME SEMPIT/DILUAR DIRINYA ADLH KAFIR.
4. DLM MEMAHAMI AGAMA BERSIFAT TEKTUALIS &
SKRIPTUALIS.
5. ISLAMO PHOBIA YG MELANCARKAN AKSI
DEISLAMISASI, MEMUPUK PAHAM SEKULARISME.
6. MERENDAHKAN CITRA ISLAM DIKALANGAN UMAT
LAIN.
7. MEMECAH PERSATUAN & KESATUAN UMAT ISLAM
SERTA DISINTEGRASI BANGSA.
RADIKALISME YG
MENGANCAM
KEBERAGAMAN
12. KODIM0823/SITUBONDO
Terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
Mencegah masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan
yang bersifat keagamaan.
Terciptanya kerjasama yang positif antar ras, suku, budaya dan adat
istiadat yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, menghormati dan
saling menghargai.
11
14. KODIM0823/SITUBONDO
13
KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA HRS DIJAGA & DIPELIHARA SBG
MODAL SOSIAL & SUMBER KEKAYAAN BANGSA.
BHINEKA TUNGGAL IKA SBG DOKTRIN & KESEPAKATAN NASIONAL HARUS
DIPERTAHANKAN DEMI KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA INDONESIA DLM
MENGHADAPI DINAMIKA PERUBAHAN GLOBAL.
TNI SBG SALAH SATU ALAT NEGARA YG DIBERI TANGGUNG JWB UU
AKAN MENJALANKAN PERAN & FUNGSINYA SCR EFEKTIF DAN
PROFESIONAL BEKERJA SAMA DGN SELURUH KOMPONEN BANGSA.
MENJAGA & MEMPERTAHANKAN NKRI ADALAH TANGGUNG JWB SEMUA
KOMPONEN BANGSA TERMASUK PERAN SERTA MASYARAKAT, DLM RANGKA
CEGAH SETIAP ANCAMAN RADIKALISME & TERORISME YG DPT MEMECAH
BELAH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
