3. Dasar Hukum
Angka Kredit
PerKaLAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara
Tim Penilai
PerKaLAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara dan
Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara
Angka Kredit dan Tim Penilai
PermenPANRB Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara
Angka Kredit dan PAK
Peraturan BKN No 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional
4. JUMLAH BUTIR KEGIATAN
PERMENPANRB NO. 22
TAHUN 2014
PERMENPANRB NO. 42 TAHUN 2021
JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
Widyaiswara Ahli Pertama 26
Widyaiswara Ahli Muda 26
Widyaiswara Ahli Madya 29
Widyaiswara Ahli Utama
30
57
butir kegiatan
Semua jenjang
(unsur utama &
penunjang)
Total
111
butir kegiatan
(unsur utama)
80% AK untuk pelaksanaan kegiatan 1 tingkat diatas jenjannya
100% AK untuk pelaksanaan kegiatan 1 tingkat dibawah jenjangnya
5. Pasal 57
Pada saat Peraturan Menteri ini
berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan
dari PermenPANRB Nomor 22 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya
dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Menteri ini.
Ketentuan penutup
Ketentuan peralihan
Pasal 56
Kegiatan tugas jabatan dan
prestasi kerja yang telah
dilaksanakan, dan Hasil Kerja
yang sedang dalam penilaian
sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinilai
berdasarkan PermenPANRB
Nomor 22 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka
Kreditnya.
Permenpan 42/2021
6. 01
02
Penilaian angka kredit JF WI mengacu pada ketentuan sebagaimana
diatur berdasarkan Perkalan 26/2015.
SE No. 21/K.1/HKM.02.3/2021
Selama belum terbitnya revisi Perkalan 26/2015 :
Butir kegiatan sebagaimana diatur berdasarkan PermenPAN RB 42/2021 yang tidak
diatur dalam PerKa LAN 26/2015, tidak dapat diajukan untuk dilakukan penilaian
angka kredit.
03
04
Jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan, syarat angka
kredit pengembangan profesi dan/atau capaian angka kredit paling tinggi, mengacu pada ketentuan
sebagaimana diatur berdasarkan PermenPAN RB 42/2021.
Kelebihan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi,
dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 jenjang JF WI.
7. SYARAT KENAIKAN PANGKAT
DAN JENJANG
Kumulatif untuk Kenaikan Pangkat
•
• PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B 150 50
Pertama
• PEMBINA, Golongan Ruang IV/A 400 150
• PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B 550 150
• PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C 700 150
Madya
Utama
• PEMBINA UTAMA MADYA, Golongan Ruang IV/D 850 200
• PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E 1.050 *
Muda
• PENATA, Golongan Ruang III/C 200 100
• PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D 300 100
JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG ANGKA KREDIT LAMA ANGKA KREDIT BARU
* AK Pangkat Puncak
*
8. Proporsi Angka Kredit
Target Angka
Kredit
Minimal 80%
DARI UNSUR
UTAMA
Target Angka
Kredit
Maksimal 20%
DARI UNSUR PENUNJANG
Minimal NOL (0)
12
UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI:
1. 6 AK WAJIB, bagi WI Ahli Muda yang
akan naik jabatan menjadi WI Ahli
Madya;
2. 12 AK WAJIB, bagi WI Ahli Madya yang
akan naik jabatan menjadi WI Ahli
Utama
9. Kelebihan Angka Kredit
(Tabungan)
JF WI Ahli Pertama
III/b
•AK kumulatif awal 50
•Kebutuhan AK. 50
•Kegiatan penunjang
maks. 20% (10 AK) dari
AK. Akumulasi.
Kelebihan Angka Kredit
tidak dapat
diperhitungkan pada
kenaikan pangkat/
beda jenjang
III/c III/d
•Kebutuhan AK. 100
•Kegiatan penunjang
maks. 20% (20 AK) dari
AK. Akumulasi.
Kelebihan Angka
Kredit dapat
diperhitungkan pada
kenaikan pangkat
berikutnya
JF WI Ahli Muda
IV/a IV/b
JF WI Ahli Madya
•Kebutuhan AK. 100, dengan
rincian:
o Seluruhnya Keg. Pokok WI atau
ditambah dengan
o Keg. penunjang maks. 20% (20
AK) dari AK. Akumulasi.
o Pengembangan Profesi Wajib 6
AK
Kelebihan Angka Kredit tidak
dapat diperhitungkan pada
kenaikan pangkat/beda jenjang
•Kebutuhan AK. 150
•Keg. penunjang maks. 20% (30
AK) dari AK. Akumulasi.
Kelebihan Angka Kredit dapat
diperhitungkan pada periode
penilaian berikutnya
10. Kelebihan Angka Kredit
(Tabungan)
IV/b IV/c
JF WI Ahli Madya
•Kebutuhan AK. 150
•Keg. penunjang maks.
20% (30 AK) dari AK.
Akumulasi.
Kelebihan Angka
Kredit dapat
diperhitungkan pada
periode penilaian
berikutnya
IV/d
•Kebutuhan AK. 150, dengan
rincian:
o Seluruhnya Keg. Pokok WI atau
ditambah dengan
o Keg. penunjang maks. 20%
(30 AK) dari AK. Akumulasi.
o Pengembangan Profesi Wajib
12 AK
Kelebihan Angka Kredit tidak
dapat diperhitungkan pada
periode penilaian berikutnya
IV/e
JF WI Ahli Utama
•Kebutuhan AK. 200
•Keg. penunjang maks.
20% (40 AK) dari AK.
Akumulasi.
Kelebihan Angka Kredit
dapat diperhitungkan
pada periode penilaian
berikutnya
11. Target Angka Kredit per Tahun
12,5 25 37,5 50
MINIMAL
Widyaiswara Ahli
Muda
Widyaiswara Ahli
Pertama
Widyaiswara Ahli
Madya
Widyaiswara Ahli
Utama
18,75 37,5 56,25 75
MAKSIMAL
150% dari
target AK
minimal
Bila mengerjakan butir kegiatan satu tingkat diatas
maka mendapat AK 80%, dan bila mengerjakan satu
tingkat dibawah mendapat AK 100%
12. Unsur Utama
01
Unsur Penunjang
02
Sub Unsur Pendidikan
Sub Unsur Dikjartih
Sub unsur Evaluasi dan Pengembangan Diklat
Sub Unsur Pengembangan Profesi
Pedoman penilaian angka
kredit Jabatan Fungsional
Widyaiswara
PERKA LAN
NO. 26 TAHUN
2015
13. Ketentuan Umum KTI - 1
NO KETENTUAN UMUM KTI
1
Memenuhi kaidah-kaidah seperti:
• Menganut prinsip asli, perlu, ilmiah, dan konsisten (APIK);
• Tata cara penulisan sesuai aturan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
• Sistematika penulisan buku dan non-buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2
Penilaian Angka Kredit untuk KTI hanya diberikan pada terbitan pertama, dan diajukan selambat-lambatnya satu tahun setelah
diterbitkan;
3
KTI yang dipublikasikan dalam berbagai media, penilaian hanya diberikan pada satu media publikasi KTI yang memiliki angka
kredit tertinggi.
4
KTI dapat dibuat secara perorangan atau paling banyak 2 (dua) orang Widyaiswara, yaitu penulis utama dan penulis pembantu,
dengan penghitungan angka kredit: penulis utama 60% dan penulis pembantu 40%;
5
Penulis Utama adalah orang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang topik, pengumpul, pengolah dan penganalisis
data, serta bertanggung jawab terhadap isi materi tulisan;
14. Ketentuan Umum KTI - 2
NO KETENTUAN UMUM KTI
6
Penulis Pembantu adalah orang yang membantu penulis utama dalam menuangkan ide kedalam penulisan setelah melalui proses
pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data;
7 KTI untuk orasi ilmiah harus dibuat secara perorangan;
8 KTI yang ditulis lebih dari 2 (dua) orang tidak akan dinilai;
9
KTI dalam bentuk non buku dan makalah dapat diajukan paling banyak 12 (dua belas) tulisan dalam satu tahun;
10
Setiap kegiatan yang termasuk dalam sub unsur Pengembangan Profesi, harus disertai dokumen Surat Pernyataan melaksanakan
kegiatan (SPMK) dari Pimpinan instansi Widyaiswara yang bersangkutan dan persyaratan lainnya untuk masing-masing kegiatan;
11 Bukti fisik KTI harus diserahkan dalam bentuk asli (bukan fotocopy), baik bukti fisik surat-surat maupun produk akhir KTI;
15. Unsur Penunjang
A. Peran Serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
kediklatan (KK 42 dan KK 43)
B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi (KK 44 dan KK 45)
C. Pembimbingan kepada Widyaiswara di bawah jenjang
jabatannya (KK 46)
D. Penulisan artikel pada surat kabar (KK 47 s.d 48)
E. Penulisan artikel pada Website (KK 49)
F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (KK 50 s.d KK 52)
G. Perolehan Piagam Kehormatan/Tanda jasa (KK 53 s.d KK 57)
16. Periode Sidang TPP (LAN)
16
JANUARI
Batas akhir sampai
di LAN: 10
Desember
APRIL
Batas Akhir sampai
di LAN: 10 Maret
Batas akhir sampai
di LAN: 10
September
OKTOBER
Batas akhir sampai
di LAN: 10 Juni
JULI
IV
I
III
II
17. • Mekanisme Penilaian Angka Kredit
Seleksi
Administrasi
Hasil
Penilaian
Surat Tugas/SK Tim
Surat Pernyataan
Melaksanakan Kegiatan
01 Kelengkapan Bukti
Administratif
Evidence Kegiatan sesuai
Kode Kegiatan yang
diajukan
02 Bukti Pendukung
Tabulasi/HPAK
PAK
03 Angka Kredit
Verifikasi
Berkas
18. Verifikasi Berkas sebagai Penentu Dupak Dinilai
(nilai seringkali tidak sesuai harapan)
04
03
02
01
Angka Kredit
Angka kredit sesuai ketentuan pada masing-masing
kode kegiatan
Kelengkapan bukti-bukti lainnya sesuai kode kegiatan
yang diajukan.
Stempel, tanda tangan, kesesuaian tanggal kegiatan.
Surat-surat pendukung kegiatan
Kelengkapan Evidence
Kelengkapan Surat
Pendukung
Kesesuaian Berkas
19. Sistem Gugur
Tidak Lolos
Administratif
Tidak Lanjut Penilaian
Bukti pendukung berdasarkan
evidence tidak dilihat
Perolehan Angka Kredit
Nilai yang diajukan ≠ Hasil
penilaian
Angka
Kredit
Seleksi Administratif
PERKALAN 26/2015
20. Output Hasil Penilaian TPP
20
ANGKA
KREDIT
Dapat
Diusulkan
Belum Dapat
Diusulkan
BAP
Tabulasi /
HPAK
BAP
Tabulasi /
HPAK
PAK
(Penetapan
Angka Kredit)
26. 3. HPAK Integrasi
HASIL PEROLEHAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
PERIODE OKTOBER 2022
NO
NAMA PANGKAT / TMT ANGKA ANGKA ANGKA KREDIT
A.K. PERIODE- DIUSULKAN PENILAIAN
JUMLAH CAK CAK KUMULATIF A.K AKUMULASI A.K. PEROLEHAN
TABUNGAN KET.
NIP / KARPEG JABATAN / TMT KREDIT KREDIT YANG
PERIODE INSTANSI TIM PENILAI
PEROLEHAN Minimal Maks. YG MASIH DAPAT INTEGRASI HARUS PENG.
TEMPAT & TGL. LAHIR KONVENSIONAL INTEGRASI DIPERLUKAN
SEBELUMNYA PUSAT
(2022) Per Tahun Per Tahun DINILAI (2022) (Catatan #4) DICAPAI PROFESI
(2022)
(7+9) (12 - 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 0.000 0.000 T ≥ 0.000 T 0.000 T 0.000 T 0.000 T 0.000 37.500 56.250 56.250
56.250 450.000 0.000 0.000
U ≥ 0.000 U 0.000 U 0.000 U 0.000 U 0.000
A1
0.000
A1 0.000 A1 0.000 A1 0.000 A1 0.000
A2 0.000 A2 0.000 A2 0.000 A2 0.000 A2 0.000
B 0.000 B 0.000 B 0.000 B 0.000 B 0.000
C 0.000 C 0.000 C 0.000 C 0.000 C 0.000
D ≥ 12.000 D 0.000 D 0.000 D 0.000 D 0.000
P ≤ 0.000 P 0.000 P 0.000 P 0.000 P 0.000
Catatan:
1. T (Total) = U (Unsur Utama) + A1 (Pendidikan Formal) + P (Unsur Penunjang);
2. U = A2 (Diklat Fungsional/Teknis) + B (Dikjartih) + C (Evaluasi dan Pengembangan Diklat) + D (Pengembangan Profesi)
3. Jumlah unsur penunjang yang dipertimbangkan (P) (kolom 10), maksimal sejumlah A.K. Yang diperlukan (20% dari T) (kolom 6)
4. Akumulasi Integrasi (kolom 14) diperoleh dari Angka Kredit Integrasi (kolom 5) + Angka kredit hasil penilaian Tim Penilai Pusat dengan mempertimbangkan kebutuhan CAK per tahun)
5. Jika (kolom 9) < (kolom 13), maka keseluruhan penilaian di (kolom 9) dapat diakumulasikan di (kolom 14)
6. Jika (kolom 9) > (kolom 13), maka jumlah angka kredit di (kolom 13) yang dapat diakumulasikan di (kolom 14)
28. Format PAK
INSTANSI : Masa Penilaian :
A. KETERANGAN PERORANGAN
1 NAMA
2 N I P
3 NOMOR SERI KARPEG
4 PANGKAT/GOL. RUANG/TMT
5 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
6 JENIS KELAMIN
7 PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN ANGKA KREDITNYA
8 JABATAN FUNGSIONAL/TMT
9 UNIT KERJA
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT
LAMA BARU JUMLAH
1 UNSUR UTAMA
a Pendidikan:
1) Pendidikan formal/sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar
2) Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas
Widyaiswara dan memperoleh STTPP/Sertifikat
b Pelaksaaan Dikjartih PNS
c Evaluasi dan Pengembangan Diklat
d Pengembangan Profesi
JUMLAH UNSUR UTAMA 0.000
2 UNSUR PENUNJANG
Penunjang tugas Widyaiswara
JUMLAH UNSUR PENUNJANG 0.000
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG 0.000 0.000
JUMLAH PEROLEHAN ANGKA KREDIT AKHIR
C. Dapat dipertimbangkan untuk diangkat/dinaikkan dalam Jabatan Widyaiswara Ahli Utama pangkat Pembina Utama
Madya golongan ruang IV/d*).
*)Catatan : Diproses untuk kenaikan jabatan/pangkat apabila melampirkan Rekomendasi Pengangkatan dalam Jenjang
Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama dan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Widyaiswara.
30. Tim Penilai Angka Kredit
Berdasarkan PermenPANRB 42/2021,
Tim Penilai terdiri dari:
1. Tim Penilai Pusat (TPP)
2. Tim Penilai Instansi (TPI)
3. Tim Penilai Daerah (TPD)
TPP: melakukan penilaian angka
kredit JF Widyaiswara Ahli Utama
dan Ahli Madya yang akan naik ke
Utama di lingkungan Instansi
Pembina
TPI: melakukan penilaian angka
kredit JF Widyaiswara Ahli Pertama,
Muda, dan Madya di lingkungan
Instansi Pembina atau Instansi
Pusat
TPD: melakukan penilaian angka
kredit JF Widyaiswara Ahli Pertama,
Muda, dan Madya di lingkungan
Instansi Pembina atau Instansi
Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota
31. 01
02
Instansi yang sudah memiliki minimal 10 Widyaiswara harus
membentuk TPI/TPD
Ketentuan Terkait TPI/TPD
(PerkaLAN 13/2016)
Apabila TPI/TPD belum terbentuk, penilaian DUPAK dapat dilakukan oleh TPI/TPD
yang terdekat secara geografis/TPP (LAN)
03
Usulan pembentukan TPI/TPD disampaikan kepada instansi pembina
32. (Pasal 32 PermenPANRB 42/2021)
Susunan
Keanggotaan Tim
Penilai
• Susunan keanggotaan
harus berjumlah ganjil;
• Ketua tim penilai paling
rendah JPT Pratama atau
Widyaiswara Ahli Madya
• Sekretaris tim penilai
berasal dari unsur
kepegawaian
• Anggota tim penilai paling
sedikit 2 orang
Widyaiswara
• Apabila anggota TPI tidak
dapat dipenuhi dari dari
Widyaiswara, dapat
diangkat dari PNS lain
yang memiliki kompetensi
untuk menilai Hasil Kerja
WIdyaiswara
• Seorang ketua merangkap
anggota
• Seorang sekretaris
merangkap anggota
• Paling sedikit 3 orang
anggota
• Menduduki jabatan paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat
jabatan widyaiswara yang dinilai
• Memiliki keahlian serta kemampuan
untuk menilai Angka Kredit
Widyaiswara
• Aktif melakukan penilaian Angka
Kredit Widyaiswara
Susunan Keanggotaan Tim Penilai Syarat menjadi anggota
Tim Penilai
Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pembinaan
widyaiswara, unsur kepegawaian, dan Widyaiswara
33. Pembentukandansusunananggotatimpenilaiditetapkanpalingkurang:
JPT Utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai
Pusat
JPT Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim
Penilai Instansi pada Instansi Pusat setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Instansi Pembina
PPK untuk Tim Penilai Instansi Daerah/Kabupaten/Kota setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Pembina
Pasal 34 ayat (2) Per BKN 11/2022: instansi dengan minimal 5 JF dapat membentuk tim penilai
Pasal 32 PermenPANRB 42/2021
34. Pasal 48
Pada saat Peraturan Badan ini mulai
berlaku:
……Peraturan Bersama/Keputusan
Bersama… (lama)…..
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Badan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
(10 Agustus 2022)
Ketentuan penutup
Ketentuan peralihan
Pasal 47
Pada saat Peraturan Badan
ini berlaku, penilaian dan
Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional yang
masih berpedoman pada
ketentuan dalam…..
(ketentuan2 lama)……..,
tetap dilaksanakan sampai
dengan periode kenaikan
pangkat bulan Oktober
Tahun 2022.
Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembinaan
Kepegawaian Jabatan
Fungsional
35. Pasal terkait Angka Kredit
Pejabat Fungsional kategori
ketrampilan dan keahlian setiap
tahun wajib mengumpulkan Angka
Kredit minimal
1. Pasal 28
Capaian Angka Kredit paling tinggi
150% (seratus lima puluh persen)
dari target Angka Kredit minimal
setiap tahun.
2. Pasal 30 Ayat (2)
(2) Angka Kredit dari
pengembangan profesi yang
dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan bersifat kumulatif dari
perolehan Angka Kredit pada
jenjang sebelumnya
(3) Angka Kredit dari
pengembangan profesi menjadi
Angka Kredit akumulasi pada
jenjang jabatan yang sama
4. Pasal 38
3. Pasal 33
Penghitungan Angka Kredit Kumulatif dari
konvensional ke integrasi merupakan hasil
penyesuaian Angka Kredit konvensional yang
diperoleh Pejabat Fungsional dikurangi nilai
dasar sesuai dengan jenjang jabatannya
36. Jabatan, pangkat dan Angkat Kredit JF
Utama
Utama
Madya
Muda
Pertama
Madya
Muda
Pertama
III/b = 150
ak
III/a = 100
ak
III/d = 300 ak
III/c = 200 ak
IV/c = 700
ak
IV/b = 550
ak
IV/a = 400
ak
50
100
150
IV/e = 1050 ak
IV/d = 850 ak
200
37. Nilai Dasar JF yang dimulai dari
jenjang ahli pertama – III/b
•
• PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B 150
Pertama
• PEMBINA, Golongan Ruang IV/A 400
• PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B 400
• PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C 400
Madya
Utama
• PEMBINA UTAMA MADYA, Golongan Ruang IV/D 850 0 - 200
• PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E 850 200 - 400
Muda
• PENATA, Golongan Ruang III/C 200 0 - 100
• PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D 200 100 - 200
JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG NILAI DASAR RENTANG AK AKUMULASI INTEGRASI
*
0 - 50
0 - 150
150 - 300
350 - 450
38. • Jabatan fungsional Keahlian
NO.
JENJANG
JABATAN
GOLONGAN
RUANG
RENTANG ANGKA
KREDIT LAMA
(KONVENSIONAL)
NILAI DASAR
RENTANG
ANGKA KREDIT
AKUMULASI BARU
(INTEGRASI)
1 2 3 4 5 6
1
AHLI
PERTAMA
III/a 100 ≥ 150 100 0 – 50
III/b 150 ≥ 200 100 50 – 100
2
AHLI
MUDA
III/c 200 ≥ 300 200 0 – 100
III/d 300 ≥ 400 200 100 – 200
3 AHLI
MADYA
IV/a 400 ≥ 550 400 0 - 150
IV/b 550 ≥ 700 400 150 – 300
IV/c 700 ≥ 850 400 300 – 450
4
AHLI
UTAMA
IV/d 850 ≥1050 850 0 - 200
IV/e ≥1050 850 200.– 400
