Sidang kelompok membahas rencana pembangunan Kota Serang tahun 2023 dengan fokus pada bidang ekonomi dan sumber daya alam. Beberapa poin kunci yang dibahas adalah: (1) visi dan misi walikota dalam mewujudkan kota peradaban yang berdaya dan berbudaya, (2) permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran, (3) target peningkatan ekonomi, inklusi sosial, dan tata kelola pemer
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan., Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim., Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan., Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim., Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN
YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”
Visi Misi Walikota - Wakil Walikota Serang
Tahun 2018 - 2023 :
Dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai
berikut:
Menguatkan peradaban berbasis nilai nilai kemanusiaan
1.
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
3. PERMASALAHAN
DAN ISU
STRATEGIS
Masih adanya ketimpangan dan kemiskinan (6,79 % pada Tahun 2021)
Tingginya tingkat pengangguran (9,41 % pada Tahun 2021)
Rendahnya daya saing dan pertumbuhan koperasi dan UMKM
Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan serta pengendalian
stabilitas harga dan pasokan barang, yang disebabkan oleh belum
optimalnya pengelolaan dan penataan pasar, serta belum optimalnya
pembinaan pedagang dan PKL.
Belum optimalnya ketahanan pangan daerah (ketersediaan pangan utama
sebesar 68,5 %).
Belum optimalnya pendapatan dan daya saing petani dan nelayan
Belum optimalnya pengelolaan pariwisata dan kontribusi pariwisata terhadap
perekonomian daerah (Kontribusi pariwisata sebesar 6,02 % pada Tahun
2021)
PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
7. "Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah
Melalui Peningkatan Daya Saing dan
Kualitas Infrastruktur"
Rancangan Tema dan Prioritas RKPD
Kota Serang Tahun 2023 :
Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia
Peningkatan
Aksesibilitas
Infrastruktur Wilayah
Peningkatan
Perekonomian Daerah
yang Berkualitas
Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan
Peningkatan Mutu, Lingkungan
Hidup, Pengelolaan Tata Ruang,
dan Mitigasi Bencana
PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
8. PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
Fokus Sasaran Prioritas Per Urusan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
9. PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
Fokus Sasaran Prioritas Per Urusan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
10. PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
Program Prioritas Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Prioritas 3 :
Peningkatan
Perekonomian Daerah
yang Berkualitas
Program Prioritas : Peningkatan daya
saing perekonomian daerah
Program Prioritas :
Penanggulangan Kemiskinan
11. PAPARAN SIDANG KELOMPOK II
Kualitas Sumber Daya Manusia
Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah
Mutu Lingkungan Hidup, Penataan
Ruang, dan Mitigasi Bencana
Kualitas Dan Daya Saing
Perekonomian Daerah
Tata Kelola Pemerintahan yang baik
melalui reformasi birokrasi
Alun-alun/ruang publik di setiap kecamatan
Kampung/kelurahan tematik
Pembangunan Mesjid Agung
Pengembangan Serang Smart City
Peningkatan Destinasi Wisata
Peningkatan Pelayanan Publik melalui Mall
Pelayanan Publik
Penataan PKL
Pengurangan Kemacetan
Pengelolaan Persampahan dan
Pengurangan Spot Genangan Air
Penegakan Perda K3
Penanganan Pandemi Covid-19