Dokumen tersebut membahas tentang kemungkinan implementasi sekolah gratis di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) regulasi pendanaan pendidikan yang mendukung sekolah gratis, (2) sumber dana yang dapat digunakan untuk mendanai sekolah gratis, dan (3) tantangan dalam implementasi sekolah gratis termasuk pendanaan operasional sekolah.

1. SEKOLAH GRATIS : SIAPA YANG DIUNTUNGKAN ? DEWAN PENDIDIKAN JAWA TENGAH Sabtu, 22 November 2008 Ruang Papandayan Lt. 4 Hotel Horison Semarang SEMINAR PENDIDIKAN Mencari Format Peran Masyarakat dalam Penjaminan Pendidikan yang Murah, Merata dan Bermutu. Oleh : Dr. Ir. Nana Storada, SE, MM

2. Pendidikan Gratis ≠ Sekolah Gratis Pendidikan Gratis (pendidikan formal) Tidak memungkinkan karena membutuhkan penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, jadi dipastikan membutuhkan biaya. Sekolah Gratis bermakna bahwa peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik tidak membayar biaya pendidikan yang dibutuhkan sekolah, yang dimaksud sekolah gratis adalah peserta didik bisa sekolah tanpa kewajiban membayar apa pun baik untuk biaya investasi maupun biaya operasi sekolah.

3. Mungkinkah Sekolah Gratis Ada regulasi / payung hukum Siap pendanaannya (Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Pemkot) Konsep dan mekanisme jelas Komitmen pemangku kepentingan pendidikan Perubahan Mindset pengelola satuan pendidikan

4. Mengapa sekolah “gratis” diprioritaskan ? Pelayanan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat Jasa layanan umum dari Pemerintah kepada masyarakat Undang-Undang Dasar l945, Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 amandemen keempat Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya !!! Amanat Undang-Undang Meningkatkan Indeks Pendidikan Merupakan salah satu komposit dari IPM (sbg tolok ukur keberhasilan pembangunan)

5. Regulasi Pendanaan Pendidikan Undang-Undang Dasar l945, Bab XIII pasal 31 amandemen keempat Negara memprioritsakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ttg Sisdiknas Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keputusan Mahkamah Konstitusi ttg Pendanaan Pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk gaji. SE Mendagri No. 903/2706/SJ ttg Pendanaan Pendidikan dlm APBD Tahun 2009 Anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Negara dan 20% Belanja Daerah. Alokasi belanja fungsi pendidikan terdiri dari : - Belanja langsung pada Dinas Pendidikan (non Belanja pendidikan kedinasan). - Belanja tidak langsung : Gaji, Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos. PP 48 Tahun 2008 ttg Pendanaan Pendidikan Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

6. ILUSTRASI PENDANAAN PENDIDIKAN 1 2 IDEAL 20 % dari Belanja langsung + Belanja Bantuan Pendidikan Atau 20 % dari anggaran Fungsi Pendidikan diluar gaji Dgn hitungan diatas bagaimana sekolah gratis berjalan ? Berlebihan Besar Sedikit B Tdk mencukupi Kecil Banyak A Proporsi APBD Sekolah dan siswa Daerah 20% tdk mendapatkan porsi layak 280 M Kondisi 35% 475 M 125 M 350 M SE Mendagri Prosentase Jumlah Bel Fungsi Pendidikan Gaji Pegawai Regulasi

7. Kenapa Sekolah Gratis hanya pada Pendidikan Dasar Undang-Undang Dasar l945 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar UU 20 / 2003 Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. PP 47 / 2008 Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Inpres 5 / 2006 Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar dikdas 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat. Millenium Development Goals (MDGs) menargetkan pada tahun 2015 : M emberlakukan pendidikan dasar yang universal. Orientasinya memastikan bahwa anak-anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar .

8. Tinjauan regulasi Dikdas gratis Tidak dapat dipungkiri amanat beberapa regulasi tentang Dikdas sebenarnya memang sama dengan gratis Sekolah gratis sudah tentu karena program wajib belajar. Latar belakang utamanya adalah agar semua anak usia wajib belajar dapat memperoleh akses belajar. Tidak perlu ada silang pendapat mengenai masalah ini. Tetapi biaya apa saja yang harus gratis? Itulah pentingnya penjabaran lebih lanjut tentang konsep Sekolah Gratis.

9. DIKDAS Sekolah Gratis Sesuai SNP Bermutu Perlu kesiapan dan komitmen Sekolah Perlu dukungan Pemangku Kepentingan Pendidikan Perlu polticalwill pemerintah/pemda untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu dan meringankan bagi peserta didik yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan dasar yang bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang dapat menjangkau layanan pendidika n.

10. Beban pribadi peserta didik buku alat tulis sekolah, pakaian perlengkapan sekolah, transportasi, konsumsi, uang saku, dll Bagaimana kalau masih menanggung Biaya investasi dan operasi Uang gedung Iuran Bulanan Biaya kegiatan tambahan dll PROGRAM WAJAR DIKDAS TDK AKAN TERCAPAI +

11. Siapa yang diuntungkan dari Sekolah Gratis Sekolah Masyarakat Negeri Swasta Miskin Mampu Lembaga Pemerintah NGO

12. Pendanaan Program Wajar (Sekolah Negeri dan swasta) Peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan secara sukarela Pemerintah/Pemda, pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing Pemda Masyarakat Penyelenggara Pemerintah Penyelenggara Penyelenggara Penyelenggara Penyelenggara Swasta pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Negeri Kantor Satpen Kantor Satpen Sekolah Non personalia Personalia Selain lahan Lahan

13. Pemerintah dan NGO Pemerintah tdk akan dituntut oleh rakyatnya. dgn adanya regulasi yang jelas dan ada acuan nyata, shg memudahkan dlm merealisasi anggaran sekolah gratis. NGO Tdk memfokuskan pada permasalahan, tetapi sudah memfokuskan pada pengembangan pendidikan. Dapat ikut pengawasan dlm iplementasi di lapangan.

14. Masyarakat Miskin Mengurangi beban atau bahkan membebaskan sama sekali anggaran untuk pendidikan Mampu Dapat memberi donasi/sumbangan tanpa adanya prasangka yang kurang baik. Di negara maju atau berkembang lainnya tidak ada permasalahan sekolah gratis, karena sudah menjadi kebutuhan / amanat regulasi. Jadi tidak ada pembedaan miskin dan mampu.

15. Sumber Dana DIKDAS GRATIS UU No. 38 tahun 1999 UU No. 17 tahun 2000 MOU (50 : 30 : 20) Pendapatan yg sah Orangtua Mampu / masyarakat Swasta / DUDI BAZ (2,5 % dr PPh 15 % gaji peg.) Kab/Kota Provinsi Pemerintah

16. KEBUTUHAN DANA SEKOLAH GRATIS Anggaran operasional SD dan SMP. (listrik, telepon, air, ATK,dll) Anggaran unit cost peserta didik SD dan SMP. Anggaran untuk Pembangunan/Rehab Fisik (dasar proposal sek. Negeri/swasta) 4. Anggaran Tenaga Pendidik dan Kependidikan 5. Anggaran Pengembangan Pendidikan

17. DANA OPERASI SEKOLAH GRATIS Dana operasional sekolah tidak boleh terlambat dan mekanisme penganggaran dan pencairannya harus diperlakukan sama dengan penganggaran gaji yang tidak pernah terlambat dan dapat diambil bulanan. Dengan demikian tidak ada lagi kekuatiran bahwa sekolah gratis akan menghambat operasional sekolah, apalagi membuat kualitas pendidikan menurun. Jika gaji guru selama ini tidak pernah terlambat maka dana operasional sekolah dari pemerintah juga harus diperlakukan dengan mekanisme yang sama.

18. PENGELOLAAN WAJAR Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur. Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota. Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan.

19. Terima Kasih