Penjelasan Anggaran Pendidikan, baik terkait dasar hukum dan juga komponen anggaran pendidikan di Indonesia

1. Anggaran
Pendidikan

2. 2
Dasar Hukum
Anggaran Pendidikan

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3
3
Anggaran Pendidikan Dasar Hukum
UUD RI Tahun 1945 Amandemen IV
Pasal 31 ayat (4):
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional.”
UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 49 Ayat 1
“Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor
pendidikan dan minimal 20% dari APBD.”
Putusan Mahkamah Konstitusi
No 024/PUU-V/ 2007 tgl 20-02-2008
“Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor
pendidikan dan minimal 20% dari APBD.”
UU APBN Tahun Anggaran 2024, Pasal 1 angka 40
dan 41
40. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pendidikan melalui
kementerian negara/lembaga dan Non Kementerian Negara/Lembaga,
alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi
anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji
pendidik, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
yang menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi tidak termasuk
anggaran pendidikan kedinasan.
41. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran
pendidikan terhadap total anggaran belanja negara pada saat Undang-
undang mengenai APBN ditetapkan.
PP 18 Tahun 2022, pasal 80 angka 1, 2 dan 4
1. Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua
puluh persen) dari belanja negara.
2. Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk biaya pendidikan kedinasan.
4. Menteri menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. 4
Definisi Pendidikan Sesuai UU Sisdiknas
(UU No 20 Tahun 2003)
Pasal 1 Nomor 1:
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”
Pasal 13 ayat (1) dan (2):
(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh
Definisi Pendidikan
Jalur Pendidikan
Pasal 14:
“Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.
Pasal 26 ayat (1) s.d (3):
(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah,
dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikananak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
Pasal 27 ayat (1) :
(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

5. 5
Pengalokasian Anggaran Pendidikan Melalui Pemerintah Pusat
menggunakan metode pada saat putusan MK tahun 2008 yang menetapkan anggaran pendidikan dalam APBNP
2008 (15,6% thd APBN) inkonstitusional, dan dalam APBN 2009 harus dialokasikan anggaran pendidikan 20% dari
APBN
Komponen Penjelasan
Belanja K/L K/L yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tidak termasuk pendidikan
kedinasan  Kemendikbud, Kemenag, dan 21 K/L lainnya. Alokasi didasarkan
usulan dari masing-masing K/L setelah di review oleh masing-masing abid
Belanja non K/L
Untuk alokasi anggaran pendidikan pada non K/L, antara lain untuk cadangan
anggaran pendidikan & kartu pra kerja.
Besaran cadangan disesuaikan untuk memenuhi 20% dari belanja negara
(dilakukan di Dit. P-APBN)
Pengeluaran
Pembiayaan
1. Investasi Pemerintah pada Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 
menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya*
2. Dana Abadi Penelitian (mulai 2019)
3. Dana Abadi Kebudayaan
4. Dana Abadi Perguruan Tinggi
5. Pembiayaan pendidikan lainnya (cadangan pembiayaan pendidikan)
Besaran alokasi sesuai hasil pembahasan di DJKN
1
3
2
*) Sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 pasal 1 ayat (2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, yang selanjutnya disingkat
DPPN adalah bagian alokasi anggaran pendidikan

6. Pengalokasian Anggaran Pendidikan Melalui TKD*
Komponen Keterangan
a. DBH Tambahan Migas Untuk memenuhi amanat Undang-Undang sebagai berikut:
1. Pasal 36 ayat (2) UU No 21/2021 ttg Otsus Papua  “Bagi hasil pertambangan migas dialokasikan 35% untuk belanja
pendidikan“
2. Pasal 182 ayat (3) UU No 11/2006 ttg Pemerintahan Aceh  “Paling sedikit 30% pendapatan DBH Migas dialokasikan
untuk membiayai pendidikan di Aceh”
b. DAU dan DBH yang diperkirakan
untuk pendidikan
Sebagian besar DAU dan DBH yang diperkirakan untuk pendidikan dimanfaatkan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik di
daerah (ASN Daerah).
c. DAK Fisik bidang Pendidikan meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan ketersediaan/keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dengan
memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah, serta
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pencapaian SPM.
d. DAK Nonfisik bidang Pendidikan 1. BOS : untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
2. TPG PNSD : untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru/tenaga pendidik melalui peningkatan
kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan.
3. Tamsil Guru PNSD : untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum menerima tunjangan
profesi guru.
4. BOP PAUD : untuk meringankan beban masyarakat thd biaya pembiayaan Pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD yang
bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap PAUD yang lebih bermutu
e. Otsus yang diperkirakan untuk
Pendidikan
Diarahkan untuk perluasan akses dan peningkatan efektivitas layanan pendidikan di Aceh, Papua dan Papua Barat.
*) Perhitungan alokasi dilakukan oleh DJPK yang kemudian disampaikan ke DJA

7. 7
Perkembangan
Anggaran Pendidikan

8. 8
ANGGARAN PENDIDIKAN 2024 Rp665,0 T
Untuk peningkatan kualitas SDM
Anggaran Pendidikan, 2020-2024
 Belanja Pemerintah Pusat Rp241,5 T, a.l:
 Dukungan pendidikan pada PKH
 PIP bagi 20,8 jt siswa
 KIP Kuliah bagi 1.1 juta mahasiswa
 Pemberian BOS kepada 9,6 jt siswa (melalui Kemenag)
 TPG Non PNS untuk 577,7 ribu guru non PNS
Anggaran Pendidikan tahun 2024
meningkat 20,5%, antara lain:
(Rp Triliun)
 TKD Rp346,6 T, a.l.:
 BOS untuk 43,7 juta siswa
 BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik
 BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 890,7 peserta didik
 Pembiayaan Rp77,0 T, a.l:
 Dana abadi di bidang pendidikan (Rp25,0 T) a.l untuk
beasiswa baru bagi 3.000 orang dan beasiswa
ongoing bagi 3.120 orang
 Layanan pendanaan riset untuk 28 riset baru dan 47
riset lanjutan.
174,2 180,3 178,4 181,2
241,5
281,4 270,3 281,9 302,7
346,6
18,0 29,0 20,0
20,0
77,0
473,7 479,6 480,3
503,8
665,0
2,9 1,3 0,1
4,9
32,0
2020 2021 2022 Real Sementara
2023
APBN
2024
Melalui BPP TKD Pembiayaan Pertumbuhan (%)

9. 9
ANGGARAN PENDIDIKAN 2020-2024
Anggaran Pendidikan
(triliun rupiah)
2020
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 174,2 180,3 178,4 181,2 241,5
A. Anggaran Pendidikan pada K/ L 155,1 162,0 162,0 178,4 194,2
Kemendikbud 79,1 84,7 81,5 78,0 99,0
Kemenag 58,5 58,5 56,6 61,0 62,3
K/ L Lainnya 17,6 18,8 23,9 39,4 32,9
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN 19,1 18,3 16,4 2,8 47,3
2. 281,4 270,3 281,9 302,7 346,6
A . DTU yang diperkirakan untuk pendidikan 150,2 134,4 155,3 174,9 212,2
B. DA K Fisik 18,0 16,2 122,9 15,1 15,8
C. DA K Non Fisik 109,6 114,3 - 111,1 116,3
D. DID 1,9 0,9
E. Otsus 3,6 3,6 2,8 1,5 2,2
3. Melalui Pengeluaran Pembiayaan 18,0 29,0 20,0 20,0 77,0
- Dana A badi Pendidikan 10,0 20,0 20,0 10,0 15,0
- Dana A badi Penelitian 4,0 3,0 - 5,0 4,0
- Dana A badi Kebudayaan 1,0 2,0 - 2,0 2,0
- Dana A badi Universitas 3,0 4,0 - 3,0 4,0
- Pembiayaan Pendidikan - - - - 52,0
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 473,7 479,6 480,3 503,8 665,0
5. Total Belanja Negara 2.593,5 2.786,8 3.096,3 3.061,2 3.325,1
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN 18,3 17,2 15,5 16,5 20,0
Real
Sementara
APBN
Melalui Transfer ke Daerah
Komponen Anggaran Pendidikan
(triliun rupiah)
LKPP
2021
LKPP
2024
2023
LKPP
2022

10. 10
TERIMA KASIH

11. Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan UU 23/2014
Urusan
Pemerintahan
KONKUREN
(32 urusan)
PEMRNTH. UMUM
(7 urusan)
ABSOLUT
(6 urusan)
WAJIB
(24 urusan)
PILIHAN
(8 urusan)
Pelayanan Dasar
(6 urusan)
Nonpelayanan Dasar
(18 urusan)
Salah satunya Pendidikan
1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi & SDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
1. Politik LN
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter & Fiskal
6. Agama
1. Pancasila dan UUD 1945
& Bhineka Tunggal Ika
2. Persatuan & Kesatuan
Bangsa
3. Kerukunan antar Suku
dan Golongan
4. Penanganan Konflik
Sosial
5. Koordinasi pelaksanaan
tugas antar Instansi
6. Pengembangan
kehidupan berdemokrasi
7. Pelaksanaan urusan yg
bukan kewenangan
daerah
UU 23/2014
PEM. PUSAT
PEMDA
PRESIDEN
(Kepala Pemerintahan)

12. PEMBAGIAN URUSAN PENDIDIKAN ANTAR PUSAT & DAERAH *)
Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kab/Kota
Manajemen
pendidikan
• menetapkan standar pendidikan
secara nasional
• pengelolaan pendidikan tinggi
pengelolaan pendidikan menengah
dan pendidikan khusus
pengelolaan pendidikan dasar,
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
dan pendidikan nonformal
Sarana dan
Prasarana
pendidikan tinggi pendidikan menengah dan
pendidikan khusus
pendidikan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), dan pendidikan
nonformal
Kurikulum kurikulum pendidikan nasional yang
meliputi pendidikan menengah,
dasar, PAUD, dan nonformal
muatan lokal pendidikan
menengah dan pendidikan khusus
muatan lokal pendidikan dasar,
PAUD, dan nonformal
Tenaga Pendidik pengendalian terhadap tenaga
kependidikan PNS, lintas Daerah
provinsi yang meliputi pemindahan
dan pengubahan formasi
pemindahan tenaga kependidikan
lintas daerah kabupaten atau kota
yang berada dalam satu daerah
provinsi
Pemindahan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam daerah
kabupaten atau kota
Perizinan pengelolaan pendidikan tinggi,
satuan pendidikan asing
pendidikan menengah dan
pendidikan khusus
pendidikan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), dan pendidikan
nonformal
Akreditasi Seluruh jenjang - -
*) Sumber: Kajian Analisis Sektor Pendidikan, BKF
Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah