Dokumen tersebut membahas masalah pendidikan di Indonesia, termasuk kualitas pendidikan yang rendah, biaya pendidikan yang mahal, dan privatisasi pendidikan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat miskin untuk bersekolah. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan tanggung jawabnya untuk menjamin hak setiap warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.
Artikel ini membahas dukungan berbagai mitra pembangunan internasional terhadap sektor pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar. Mitra-mitra tersebut antara lain Komisi Eropa, Jerman, Belanda yang mendukung peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan di Indonesia melalui berbagai program dan pendekatan seperti SWAP.
Teks tersebut membahas masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia rendah karena berbagai faktor seperti efektivitas pengajaran yang kurang, efisiensi proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan, serta biaya pendidikan yang mahal. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dengan menambah akses, meningkatkan kualitas guru dan sarana pembelajaran, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan
Lemahnya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan dana operasional sekolah meski belum menjadi solusi. Pendidikan seharusnya tanggung jawab bersama sesuai ajaran Pancasila dan agama untuk saling tolong menolong. Biaya pendidikan yang meningkat sebaiknya diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan.
Dokumen tersebut membahas masalah pendidikan di Indonesia, termasuk kualitas pendidikan yang rendah, biaya pendidikan yang mahal, dan privatisasi pendidikan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat miskin untuk bersekolah. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan tanggung jawabnya untuk menjamin hak setiap warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan berkualitas.
Artikel ini membahas dukungan berbagai mitra pembangunan internasional terhadap sektor pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan dasar. Mitra-mitra tersebut antara lain Komisi Eropa, Jerman, Belanda yang mendukung peningkatan akses, kualitas, dan tata kelola pendidikan di Indonesia melalui berbagai program dan pendekatan seperti SWAP.
Teks tersebut membahas masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia rendah karena berbagai faktor seperti efektivitas pengajaran yang kurang, efisiensi proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan, serta biaya pendidikan yang mahal. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dengan menambah akses, meningkatkan kualitas guru dan sarana pembelajaran, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan
Lemahnya pendidikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan dana operasional sekolah meski belum menjadi solusi. Pendidikan seharusnya tanggung jawab bersama sesuai ajaran Pancasila dan agama untuk saling tolong menolong. Biaya pendidikan yang meningkat sebaiknya diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan gratis di Indonesia. Pro dan kontra pendidikan gratis dibahas, seperti meningkatkan akses pendidikan namun juga menurunkan kualitas pendidikan dan kesadaran belajar siswa. Dokumen ini menyarankan pendidikan murah sebagai solusi, di mana biaya pendidikan ditanggung pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Artikel ini dimuat oleh Media Indonesia, 20 Mei 2013. Namun ada beberapa bagian yang terhapus oleh Redaksi. Ini artikel asli dan disertai catatan kaki.
Sistem pendidikan yang efektif dan efesien denganatefxxx
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yang kurang efektif dan efisien serta solusi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dokumen ini menjelaskan masalah utama pendidikan Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan solusi yang diajukan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dengan bantuan teknologi informasi seperti pembelajaran daring dan layanan pemerintah secara online.
Dokumen tersebut membahas tentang kemungkinan implementasi sekolah gratis di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah: (1) regulasi pendanaan pendidikan yang mengatur alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan, (2) kebutuhan kesiapan dan komitmen berbagai pihak agar sekolah gratis berjalan dengan baik, (3) manfaat sekolah gratis untuk masyarakat miskin dan tercapainya program wajib belajar pendid
Bakti Generasi Millenial Melalui Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045Thufailah Mujahidah
Dokumen tersebut membahas bagaimana generasi milenial dapat berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Generasi milenial diajak untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi ke daerah terpencil melalui kegiatan sukarela mengajar, serta membangun forum online untuk berdiskusi permasalahan pendidikan daerah tersebut. Partisipasi aktif generasi milenial diharapkan dapat meningkatkan kualitas S
Makalah ini membahas tentang problematika pelaksanaan sekolah gratis di Indonesia. Sekolah gratis merupakan kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik agar setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang bermutu. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan dana operasional, penurunan kegiatan ekstrakurikuler, dan anggapan salah masyarakat bahwa se
Dokumen tersebut membahas dampak modernisasi terhadap pendidikan Indonesia, kondisi pendidikan pasca kemerdekaan, dan upaya pembaharuan pendidikan nasional. Modernisasi bertransformasi menjadi globalisasi yang menekankan pasar bebas, menyebabkan negara berkembang terjerat hutang dan memangkas anggaran pendidikan. Hal ini berdampak pada privatisasi pendidikan dan menurunnya kualitas pendidikan.
MK membatalkan pasal yang menjadi dasar RSBI karena dianggap mengikis kebanggaan bahasa Indonesia dan
menciptakan diskriminasi akses pendidikan. Keputusan ini diraih setelah mempertimbangkan biaya tinggi RSBI yang
hampir mustahil dijangkau siswa miskin, serta praktik pengajaran yang menggunakan bahasa Inggris sebagai
pengantar meski guru dan siswa tidak paham. Keputusan ini diyakini dap
Publik Menggugat Transparansi Dana Pendidikanmadekhan
Prakarsa Jawa Timur menggugat 13 sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur karena tidak mengungkapkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 meski telah diminta secara resmi. Gugatan diajukan setelah surat permintaan, keberatan, dan batas waktu 30 hari ker
Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan namun anggaran tersebut belum dapat terserap secara optimal karena masalah birokrasi
Makalah ini membahas dampak kebijakan sekolah gratis di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah yang memberikan pendidikan gratis bagi peserta didik. Dampak positifnya adalah membuka akses pendidikan yang luas bagi masyarakat dan menghasilkan siswa yang berprestasi, sementara dampak negatifnya belum jelas.
RUU Perguruan Tinggi dianggap akan membuka ruang liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dengan memungkinkan perguruan tinggi asing mendirikan kampus di Indonesia serta memberikan otonomi yang luas kepada perguruan tinggi negeri untuk bersaing dan mencari pendanaan sendiri, sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa.
Universitas perlu melatih mahasiswa menjadi wirausaha agar dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi. Pendidikan tradisional kurang mendukung pola pikir kreatif dan kewirausahaan. Perguruan tinggi harus mengintegrasikan konsep kewirausahaan ke kurikulum, memperkuat interaksi dengan dunia usaha, dan mendorong budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Pemerintah perlu mendukung pendidikan ke
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan gratis di Indonesia. Pro dan kontra pendidikan gratis dibahas, seperti meningkatkan akses pendidikan namun juga menurunkan kualitas pendidikan dan kesadaran belajar siswa. Dokumen ini menyarankan pendidikan murah sebagai solusi, di mana biaya pendidikan ditanggung pemerintah sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Artikel ini dimuat oleh Media Indonesia, 20 Mei 2013. Namun ada beberapa bagian yang terhapus oleh Redaksi. Ini artikel asli dan disertai catatan kaki.
Sistem pendidikan yang efektif dan efesien denganatefxxx
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yang kurang efektif dan efisien serta solusi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dokumen ini menjelaskan masalah utama pendidikan Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan solusi yang diajukan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dengan bantuan teknologi informasi seperti pembelajaran daring dan layanan pemerintah secara online.
Dokumen tersebut membahas tentang kemungkinan implementasi sekolah gratis di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan adalah: (1) regulasi pendanaan pendidikan yang mengatur alokasi minimal 20% APBN/APBD untuk pendidikan, (2) kebutuhan kesiapan dan komitmen berbagai pihak agar sekolah gratis berjalan dengan baik, (3) manfaat sekolah gratis untuk masyarakat miskin dan tercapainya program wajib belajar pendid
Bakti Generasi Millenial Melalui Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045Thufailah Mujahidah
Dokumen tersebut membahas bagaimana generasi milenial dapat berkontribusi terhadap pendidikan Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Generasi milenial diajak untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi ke daerah terpencil melalui kegiatan sukarela mengajar, serta membangun forum online untuk berdiskusi permasalahan pendidikan daerah tersebut. Partisipasi aktif generasi milenial diharapkan dapat meningkatkan kualitas S
Makalah ini membahas tentang problematika pelaksanaan sekolah gratis di Indonesia. Sekolah gratis merupakan kebijakan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik agar setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang bermutu. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan dana operasional, penurunan kegiatan ekstrakurikuler, dan anggapan salah masyarakat bahwa se
Dokumen tersebut membahas dampak modernisasi terhadap pendidikan Indonesia, kondisi pendidikan pasca kemerdekaan, dan upaya pembaharuan pendidikan nasional. Modernisasi bertransformasi menjadi globalisasi yang menekankan pasar bebas, menyebabkan negara berkembang terjerat hutang dan memangkas anggaran pendidikan. Hal ini berdampak pada privatisasi pendidikan dan menurunnya kualitas pendidikan.
MK membatalkan pasal yang menjadi dasar RSBI karena dianggap mengikis kebanggaan bahasa Indonesia dan
menciptakan diskriminasi akses pendidikan. Keputusan ini diraih setelah mempertimbangkan biaya tinggi RSBI yang
hampir mustahil dijangkau siswa miskin, serta praktik pengajaran yang menggunakan bahasa Inggris sebagai
pengantar meski guru dan siswa tidak paham. Keputusan ini diyakini dap
Publik Menggugat Transparansi Dana Pendidikanmadekhan
Prakarsa Jawa Timur menggugat 13 sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur karena tidak mengungkapkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 meski telah diminta secara resmi. Gugatan diajukan setelah surat permintaan, keberatan, dan batas waktu 30 hari ker
Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pendidikan, seperti mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak sekolah dan putus sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan upaya pemerintah untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan namun anggaran tersebut belum dapat terserap secara optimal karena masalah birokrasi
Makalah ini membahas dampak kebijakan sekolah gratis di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah yang memberikan pendidikan gratis bagi peserta didik. Dampak positifnya adalah membuka akses pendidikan yang luas bagi masyarakat dan menghasilkan siswa yang berprestasi, sementara dampak negatifnya belum jelas.
RUU Perguruan Tinggi dianggap akan membuka ruang liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dengan memungkinkan perguruan tinggi asing mendirikan kampus di Indonesia serta memberikan otonomi yang luas kepada perguruan tinggi negeri untuk bersaing dan mencari pendanaan sendiri, sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan beban biaya pendidikan bagi mahasiswa.
Universitas perlu melatih mahasiswa menjadi wirausaha agar dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi. Pendidikan tradisional kurang mendukung pola pikir kreatif dan kewirausahaan. Perguruan tinggi harus mengintegrasikan konsep kewirausahaan ke kurikulum, memperkuat interaksi dengan dunia usaha, dan mendorong budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Pemerintah perlu mendukung pendidikan ke
Strategi menulis artikel untuk jurnal ilmiah nasionalDhika Tr
Makalah ini membahas strategi menulis artikel ilmiah untuk jurnal nasional dan internasional sebagai bagian dari pengembangan profesi dosen. Ada lima strategi utama yang dibahas yaitu menentukan arah pengembangan karir, memilih jurnal yang sesuai, teknik menulis artikel, merumuskan judul dan abstrak, serta memasarkan artikel. Strategi pertama adalah menetapkan bidang spesialisasi untuk mengarahkan pengembangan karir j
Teks ini membahas desain, format, dan isi dari jurnal ilmiah. Ia menjelaskan bagian-bagian penting dalam sebuah artikel jurnal ilmiah seperti judul, abstrak, pengantar, metode, hasil, diskusi dan rujukan. Teks ini juga menjelaskan fungsi masing-masing bagian tersebut dan contoh format penulisan bagian-bagian tersebut dalam sebuah artikel jurnal ilmiah.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh teknik penugasan dalam pendekatan pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan menulis puisi siswa SMAN 1 Leuwiliang Bogor. Penelitian eksperimen ini menggunakan desain faktorial 2x2 dengan 68 siswa sebagai responden. Hasilnya menunjukkan siswa dengan kecerdasan emosional tinggi menulis puisi lebih baik dengan penugasan kelompok dalam pendekatan kon
Hi semua, terima kasih sudah berkunjung kesini 😆 Semua file yang diupload adalah materi perkuliahan. Nah... materi ini dari dosen yang dikhususkan untuk teman-teman kelas #manabeve 💚
Biar gampang diakses, yah masukin sini aja kan😆 Sekalian membantu kalian yang mungkin butuh beberapa konten dalam file-file ini.
Jangan lupa di like yah 💙 Kalau mau dishare atau didownload PLEASE MINTA IZIN dulu oke??
Biar ngga salah paham cuy😆
ASK FOR PERMISSION ▶ itsmeroses@mail.ru
Kalau kesulitan untuk mendownload FEEL FREE untuk email ke aku🔝🔝🔝🔝
[DISCLAIMER] Mohon banget kalau udah didownload. Kemuadian ingin dijadikan materi atau referensi. Jangan lupa cantumkan sumbernya. Terima kasih atas pengertiannya💖
------------------------------------------------------------
Materi details :
Coming soon ")
------------------------------------------------------------
MEET CLASS FELLAS💚
Instagram ▶ https://www.instagram.com/manabeve
Blog ▶ https://manabeve.blogspot.com
Email ▶ manabeve@gmail.com
------------------------------------------------------------
LET'S BECOME FRIENDS WITH ME💜
Instagram ▶ https://www.instagram.com/ameldiana3
Twitter ▶ https://www.twitter.com/amlediana3
Dokumen tersebut membahas masalah pendidikan di Indonesia, termasuk kualitas pendidikan yang rendah, biaya pendidikan yang mahal, dan privatisasi pendidikan yang berpotensi mengurangi akses masyarakat miskin untuk bersekolah. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara.
Teks tersebut membahas tentang pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan suatu bangsa berdasarkan contoh Jepang dan Amerika Serikat. Teks tersebut juga mengkritik sistem pendidikan nasional Indonesia yang belum mampu mencerdaskan bangsa dan menghasilkan inovasi. Teks tersebut menekankan pentingnya reformasi pendidikan nasional Indonesia secara menyeluruh agar dapat memberikan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.
Kebijakan madrasah tugas sumardi KEBIJAKANMas Yudi
Dokumen ini membahas tentang kebijakan pendidikan madrasah pada era otonomi daerah. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa madrasah seharusnya mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, kebijakan otonomi daerah cenderung mendiskriminasi madrasah karena berbagai faktor seperti penafsiran peraturan yang sempit dan dominasi politik praktis
Makalah mahalnya pendidikan di indonesiasuyono fis
Makalah ini membahas tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sumber luar negeri. Sayangnya, biaya pendidikan yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat kurang mampu tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian.
Ada masalah hilangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pendidikan akibat desentralisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya missing link seperti lambatnya informasi, pelaporan, dan distribusi dana. Saran untuk mengatasinya adalah mengembalikan urusan pendidikan ke pemerintah pusat agar tidak terjadi benturan kekuasaan dan politisasi di daerah serta mempercepat alur komando. Meski menandakan mundurnya
Pendidikan nasional perlu menekankan pendidikan bermoral untuk menyiapkan generasi penerus yang bermoral. Pendidikan saat ini dinilai kurang menanamkan nilai-nilai moral sehingga banyak masalah di masyarakat dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Pejabat juga perlu memberikan teladan yang baik dengan berperilaku jujur dan bermoral.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan pemerataan bantuan siswa miskin di MI Ma'arif Candra.
2. Implementasi bantuan siswa miskin di sekolah tersebut sudah berjalan dengan penyaluran dana dua kali setahun.
3. Ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut seperti kriteria penerima yang ketat dan biaya administrasi penyaluran.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kurangnya daya serap anggaran pendidikan di Indonesia dan dampaknya.
2. Salah satu dampaknya adalah mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan banyak anak tidak dapat bersekolah.
3. Dokumen tersebut juga membahas solusi untuk meningkatkan daya serap anggaran pendidikan seperti meningkatkan efisiensi birokrasi pendidikan
1. Nama : FajarMihartiNpm : 100521372Smstr/prodi : II D/B.Inggris
2. PemerintahdanSolusiPermasalahanPendidikan Mengenaimasalahpedidikan, perhatianpemerintahkitamasihterasasangat minim. Gambaraninitercermindariberagamnyamasalahpendidikan yang makinrumit. Kualitassiswamasihrendah, pengajarkurangprofesional, biayapendidikan yang mahal, bahkanaturan UU Pendidikankacau. Dampakdaripendidikan yang burukitu, negerikitakedepannyamakinterpuruk. Keterpurukaninidapatjugaakibatdarikecilnya rata-rata alokasianggaranpendidikanbaikditingkatnasional, propinsi, maupunkotadankabupaten. Penyelesaianmasalahpendidikantidaksemestinyadilakukansecaraterpisah-pisah, tetapiharusditempuhlangkahatautindakan yang sifatnyamenyeluruh. Artinya, kitatidakhanyamemperhatikankepadakenaikkananggaransaja. Sebabpercumasaja, jikakualitasSumberDayaManusiadanmutupendidikandi Indonesia masihrendah. MasalahpenyelenggaraanWajibBelajar Sembilan tahunsejatinyamasihmenjadi PR besarbagikita. Kenyataan yang dapatkitalihatbahwabanyakdidaerah-daerahpinggiran yang tidakmemilikisaranapendidikan yang memadai. Denganterbengkalainya program wajibbelajarsembilantahunmengakibatkananak-anak Indonesia masihbanyak yang putussekolahsebelummerekamenyelesaikanwajibbelajarsembilantahun. Dengankondisitersebut, bilatidakadaperubahankebijakan yang signifikan, sulitbagibangsainikeluardarimasalah-masalahpendidikan yang ada, apalagibertahanpadakompetisidi era global.
3. Kondisi ideal dalambidangpendidikandi Indonesia adalahtiapanakbisasekolah minimal hinggatingkat SMA tanpamembedakan status karenaitulahhakmereka. Namunhaltersebutsangatsulituntukdirealisasikanpadasaatini. Olehkarenaitu, setidaknyasetiaporangmemilikikesempatan yang samauntukmengenyamduniapendidikan. Jikamencermatipermasalahandiatas, terjadisebuahketidakadilanantarasikayadansimiskin. Seolahsekolahhanyamilikorangkayasajasehinggaorang yang kekuranganmerasa minder untukbersekolahdanbergauldenganmereka. Ditambahlagipublikasidarisekolahmengenaibeasiswasangatlah minim.Sekolah-sekolah gratis di Indonesia seharusnyamemilikifasilitas yang memadai, stafpengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, danmemilikisistemadministrasidanbirokrasi yang baikdantidakberbelit-belit. Akantetapi, padakenyataannya, sekolah-sekolah gratis adalahsekolah yang terdapatdidaerahterpencil yang kumuhdansegalasesuatunyatidakdapatmenunjangbangkupersekolahansehinggatimbulpertanyaan ,”Benarkahsekolahtersebut gratis? Kalaupuniya, yawajarkarenasangatmemprihatinkan.”
4. PenyelenggaraanPendidikan yang Berkualitas ”Pendidikanbermutuitumahal”. Kalimatiniseringmunculuntukmenjustifikasimahalnyabiaya yang harusdikeluarkanmasyarakatuntukmengenyambangkupendidikan. Mahalnyabiayapendidikandari Taman Kanak-Kanak (TK) hinggaPerguruanTinggi (PT) membuatmasyarakatmiskintidakmemilikipilihan lain kecualitidakbersekolah. Orangmiskintidakbolehsekolah.Untukmasuk TK dan SDN sajasaatinidibutuhkanbiayaRp 500.000, — sampaiRp 1.000.000. Bahkanada yang memungutdiatasRp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisamencapaiRp 1 jutasampaiRp 5 juta.Makin mahalnyabiayapendidikansekaranginitidaklepasdarikebijakanpemerintah yang menerapkanManajemenBerbasisSekolah (MBS). MBS di Indonesia padarealitanyalebihdimaknaisebagaiupayauntukmelakukanmobilisasidana. Karenaitu, KomiteSekolah/DewanPendidikan yang merupakan organ MBS selaludisyaratkanadanyaunsurpengusaha. Asumsinya, pengusahamemilikiaksesatas modal yang lebihluas. Hasilnya, setelahKomiteSekolahterbentuk, segalapungutanuangkadangberkedok, “sesuaikeputusanKomiteSekolah”.
5. Namun, padatingkatimplementasinya, iatidaktransparan, karena yang dipilihmenjadipengurusdananggotaKomiteSekolahadalahorang-orangdekatdenganKepalaSekolah. Akibatnya, KomiteSekolahhanyamenjadilegitimatorkebijakanKepalaSekolah, dan MBS pun hanyamenjadilegitimasidaripelepasantanggungjawabnegaraterhadappermasalahanpendidikanrakyatnya.Kondisiiniakanlebihburukdenganadanya RUU tentangBadanHukumPendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikandarimilikpublikkebentukBadanHukumjelasmemilikikonsekuensiekonomisdanpolitisamatbesar. Denganperubahan status itupemerintahsecaramudahdapatmelemparkantanggungjawabnyaataspendidikanwarganyakepadapemilikbadanhukum yang sosoknyatidakjelas. PerguruanTinggiNegeri pun berubahmenjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalahbeberapacontohkebijakanpendidikan yang kontroversial. BHMN sendiriberdampakpadamelambungnyabiayapendidikandibeberapaPerguruanTinggifavorit.
6. PrivatisasidanSwastanisasiSektorPendidikan Privatisasiatausemakinmelemahnyaperannegaradalamsektorpelayananpubliktaklepasdaritekananutangdankebijakanuntukmemastikanpembayaranutang. Utangluarnegeri Indonesia sebesar 35-40 persendari APBN setiaptahunnyamerupakanfaktorpendorongprivatisasipendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerappendanaanbesarsepertipendidikanmenjadikorban. Dana pendidikanterpotonghinggatinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).Dalam APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikanuntukpendidikan. Bandingkandengandanauntukmembayarhutang yang menguras 25% belanjadalam APBN (www.kau.or.id). RencanaPemerintahmemprivatisasipendidikandilegitimasimelaluisejumlahperaturan, sepertiUndang-UndangSistemPendidikanNasional, RUU BadanHukumPendidikan, RancanganPeraturanPemerintah (RPP) tentangPendidikanDasardanMenengah, dan RPP tentangWajibBelajar. Penguatanpadaprivatisasipendidikanitu, misalnya, terlihatdalamPasal 53 (1) UU No 20/2003 tentangSistemPendidikanNasional (Sisdiknas). Dalampasalitudisebutkan, penyelenggaradan/atausatuanpendidikan formal yang didirikanolehPemerintahataumasyarakatberbentukbadanhukumpendidikan.
7. Sepertihalnyaperusahaan, sekolahdibebaskanmencari modal untukdiinvestasikandalamoperasionalpendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), YantiMukhtar (Republika, 10/5/2005) menilaibahwadenganprivatisasipendidikanberartiPemerintahtelahmelegitimasikomersialisasipendidikandenganmenyerahkantanggungjawabpenyelenggaraanpendidikankepasar. Denganbegitu, nantinyasekolahmemilikiotonomiuntukmenentukansendiribiayapenyelenggaraanpendidikan. Sekolahtentusajaakanmematokbiayasetinggi-tingginyauntukmeningkatkandanmempertahankanmutu. Akibatnya, aksesrakyat yang kurangmampuuntukmenikmatipendidikanberkualitasakanterbatasidanmasyarakatsemakinterkotak-kotakberdasarkan status sosial, antara yang kayadanmiskin.Hal senadadituturkanpengamatekonomiRevrisondBawsir. Menurutdia, privatisasipendidikanmerupakan agenda kapitalisme global yang telahdirancangsejak lama olehnegara-negara donor lewat Bank Dunia. MelaluiRancanganUndang-UndangBadanHukumPendidikan (RUU BHP), pemerintahberencanamemprivatisasipendidikan. Semuasatuanpendidikankelakakanmenjadibadanhukumpendidikan (BHP) yang wajibmencarisumberdananyasendiri. Hal iniberlakuuntukseluruhsekolahnegeri, dari SD hinggaperguruantinggi.
8. Bagimasyarakattertentu, beberapa PTN yang sekarangberubah status menjadiBadanHukumMilik Negara (BHMN) itumenjadimomok. Jikaalasannyabahwapendidikanbermutuituharusmahal, makaargumeninihanyaberlakudi Indonesia. Di Jerman, Perancis, Belanda, dandibeberapanegaraberkembanglainnya, banyakperguruantinggi yang bermutunamunbiayapendidikannyarendah. Bahkanbeberapanegaraada yang menggratiskanbiayapendidikan.Pendidikanberkualitasmemangtidakmungkinmurah, atautepatnya, tidakharusmurahatau gratis. Tetapipersoalannyasiapa yang seharusnyamembayarnya? Pemerintahlahsebenarnya yang berkewajibanuntukmenjaminsetiapwarganyamemperolehpendidikandanmenjaminaksesmasyarakatbawahuntukmendapatkanpendidikanbermutu. Akantetapi, kenyataannyaPemerintahjustruinginberkilahdaritanggungjawab. PadahalketerbatasandanatidakdapatdijadikanalasanbagiPemerintahuntukcucitangan.***