Draf juknis bos 2017

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang
berusia 7-15 (tujuh sampai dengan lima belas) tahun wajib mengikuti
pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah
dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal
pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam
ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab
negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-
undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan pendidikan bagi seluruh siswa pada tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) serta sekolah lain yang sederajat.
Salah satu indikator penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun
dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada
tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun
2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 (sembilan)
tahun telah tuntas 7 (tujuh) tahun lebih awal dari target deklarasi
Education For All (EFA) di Dakar.
Konsekuensi selanjutnya dari keberhasilan program wajib belajar 9 tahun
tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus
ditampung oleh sekolah jenjang menengah.

- 2 -
Namun kondisi yang ada saat ini, partisipasi pendidikan masyarakat
cenderung menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.
Angka partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi
dibandingkan dengan jenjang pendidikan menengah. Demikian pula
angka partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi lebih rendah
dibandingkan dengan partisipasi pendidikan menengah.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengembangkan rintisan program wajib belajar 12 tahun.
Salah satu tujuan program tersebut adalah memberikan kesempatan
kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi
untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah.
Untuk mencapai tujuan di atas, Pemerintah telah menyiapkan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang akan disalurkan ke sekolah negeri dan
swasta pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
B. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang
pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia
bagi sekolah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada
beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai
dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari
dana BOS dibahas pada bab selanjutnya.
C. Tujuan BOS
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka pembelajaran
yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan
pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah
memenuhi SPM.

- 3 -
Tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan dasar adalah:
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa di sekolah negeri
terhadap biaya operasi sekolah;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah
swasta.
Sementara tujuan khusus BOS pada jenjang pendidikan menengah
adalah:
1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
3. Mengurangi angka putus sekolah;
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affimative action) bagi siswa
miskin dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu
(discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di sekolah;
5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa
miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan
bermutu;
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
D. Aturan Pelaksanaan BOS
Pelaksanaan program BOS diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:
1. Peraturan Presiden yang mengatur Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
2. Peraturan dari Kementerian Keuangan yang mengatur mekanisme
penyaluran dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah dan perpajakan.
3. Peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur mekanisme
penyaluran dari kas daerah ke sekolah dan mekanisme pengelolaan
(perencanaan dan pelaporan) dana BOS di daerah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk
teknis Bantuan Operasional Sekolah.
Hal-hal yang telah diatur dalam peraturan dari Kementerian Keuangan
dan Kementerian Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas
kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

- 4 -
BAB II
KETENTUAN UMUM
A. Sasaran Program
1. Sekolah negeri
a. Seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/
SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) berhak
menerima dana BOS;
b. Sekolah negeri yang telah masuk dalam kriteria penerima dana
BOS tidak diperkenankan untuk menolak dana BOS yang telah
dialokasikan.
2. Sekolah swasta
a. Seluruh SD/SMP/SMP Satap/SMA/SMA Satap/SMK, dan SDLB/
SMPLB/SMALB/SLB yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok
Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah
memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS;
a. Sekolah swasta yang telah memenuhi kriteria sebagai penerima
dana BOS, berhak menolak dana BOS. Akan tetapi penolakan
tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui
Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan
siswa miskin di sekolah tersebut.
B. Besar Bantuan
Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah
siswa yang ada di sekolah. Data jumlah siswa yang digunakan dalam
perhitungan besar dana BOS bagi sekolah adalah data dari
Dapodikdasmen dengan kriteria tertentu yang akan dijelaskan pada bab
selanjutnya.
Adapun satuan biaya untuk perhitungan besar dana BOS yang diberikan
ke sekolah adalah:
1. Jenjang SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun
2. Jenjang SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun
3. Jenjang SMA dan SMK : Rp 1.400.000,-/siswa/tahun

- 5 -
C. Waktu Penyaluran
Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode
Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.
Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit sehingga proses
pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau
memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah
daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
penyaluran dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu
Januari- Juni dan Juli-Desember.
D. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima BOS
1. Semua sekolah yang menerima dana BOS harus mengikuti petunjuk
teknis BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
2. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMP Satap harus memenuhi
ketentuan pungutan sebagai berikut:
a. Semua sekolah negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang
tua/wali siswa;
b. Sekolah swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada
Sekolah Dasar;
c. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang
tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya
yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang
dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa,
tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka
waktu pemberiannya;
3. Semua sekolah SMA/SMALB/SMK harus memenuhi ketentuan
pungutan sebagai berikut:
a. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas
pengalokasian dana BOS, sekolah diwajibkan untuk membebaskan
(fee waive) dan atau meringankan (discount fee) siswa miskin dari
kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk
kegiatan ekstrakurikuler siswa. Dengan demikian pemerintah

- 6 -
tidak meninggalkan anak dari kelompok masyarakat yang kurang
beruntung di sisi ekonomi, namun sebaliknya membawa mereka
masuk ke dalam sistem pendidikan dalam rangka menyukseskan
program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
b. Khusus bagi sekolah yang berada di provinsi yang telah
menerapkan kebijakan lokal terkait pendidikan gratis/tidak boleh
menghimpun partisipasi pembiayaan dari masyarakat, sekolah
tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan atau
meringankan (discount fee) biaya pendidikan bagi siswa miskin;
c. Agar kebijakan pembebasan atau pemberian keringanan biaya
sekolah bagi siswa miskin di jenjang menengah ini tepat dalam
implementasinya, maka mekanismenya mengikuti langkah sebagai
berikut:
i. Kepala Sekolah mengadakan rapat di tingkat sekolah bersama
dengan Komite Sekolah dan atau perwakilan orang tua, guru
pembimbing/bimbingan konseling, wali kelas dan bagian Tata
Usaha sekolah untuk menentukan sasaran siswa yang
diberikan manfaat pembebasan dan atau pemberian
keringanan biaya sekolah. Penentuan sasaran siswa penerima
manfaat sepenuhnya menjadi kebijakan sekolah sesuai konsep
MBS;
ii. Pertimbangan penetapan sasaran siswa miskin penerima
manfaat didasarkan pada kondisi antara lain:
1) Siswa yang termasuk penerima Program Indonesia Pintar
(PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
2) Siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu
membayar tagihan biaya sekolah dan atau;
3) Siswa yang tingkat kemampuan ekonomi orangtuanya
paling rendah di sekolah.
iii. Selanjutnya Kepala Sekolah menetapkan daftar siswa penerima
manfaat pembebasan dan atau pemberian keringanan biaya
sekolah.
iv. Dalam penentuan besaran pemberian pembebasan dan atau
pemberian keringanan biaya bagi siswa miskin, sekolah
memperhatikan beberapa faktor di sekolah masing-masing,
antara lain biaya pendidikan tiap siswa selama satu tahun,
jumlah siswa miskin yang ada di sekolah, kebutuhan program

- 7 -
dan anggaran sekolah per tahun, besar dana BOS yang
diterima sekolah dan dana dari sumber lainnya.
d. Untuk mencapai tujuan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun pada
jenjang pendidikan menengah, khususnya untuk mengurangi
siswa putus sekolah pada saat transisi dari jenjang pendidikan
dasar, sekolah negeri berupaya menerapkan program ramah sosial
dengan cara melakukan identifikasi dan merekrut siswa miskin
lulusan SMP yang memiliki minat bersekolah dan berpotensi baik
dalam bidang akademik/non akademik dan membebaskan biaya
pendidikannya di sekolah;
e. Sekolah penerima BOS menerapkan mekanisme subsidi silang
dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah,
masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela
bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya
yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS;
f. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang
tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya
yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang
dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa,
tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka
waktu pemberiannya;
4. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi
pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima
dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip
nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel;
5. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang
dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan
perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
E. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS SD dan SMP yang terkait pendidikan dasar 9 tahun,
setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal
berikut:
1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses
pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

- 8 -
2. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat
melanjutkan ke tingkat SMP;
3. Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus
dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB;
4. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di
lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan
akuntabel;
6. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya
memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada
sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat
ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta
tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan
sumbangan.
F. Program BOS dan Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun
Program BOS merupakan salah satu program utama pemerintah yang
bertujuan mendukung Rintisan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh
karena itu seluruh pemangku kepentingan pendidikan wajib
memperhatikan pentingnya program BOS yaitu:
1. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa
miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah yang
terjangkau dan bermutu;
2. Merupakan sarana penting untuk meningkatkan akses layanan
pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu;
3. Mempersempit kesenjangan angka partisipasi sekolah antar kelompok
penghasilan (kaya-miskin), dan antar wilayah (kota-desa);
4. Menyediakan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin
putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran sekolah dan
biaya ekstrakurikuler sekolah;

- 9 -
5. Mendorong dan memberikan motivasi kepada pemerintah daerah serta
masyarakat yang mampu, untuk memberikan subsidi pembiayaan
kepada siswa miskin (subsidi silang);
6. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di
lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
7. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan
akuntabel;
8. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya
memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada
sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat
ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta
tidak menimbulkan adanya diskriminasi bagi mereka yang tidak
memberikan sumbangan.
G. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Program BOS memberikan dukungan kepada sekolah dalam menerapkan
konsep MBS, yaitu kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan
pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan hanya
untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada
intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk
kepentingan apapun.
Pengelolaan program BOS menjadi kewenangan sekolah secara mandiri
dengan mengikutsertakan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan
menerapkan MBS sebagai berikut:
1. Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan
prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;
3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang
disusun 4 (empat) tahunan;
4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM),
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan

- 10 -
Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut;
5. RKJM, RKT dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
6. RKJM, RKT dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik
setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan
kewenangan daerah) untuk sekolah negeri atau yayasan untuk
sekolah swasta.
H. Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan sekolah menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemerintah mengalokasikan dana BOS untuk membantu sekolah
memenuhi biaya operasionalnya. Sampai dengan saat ini kemampuan
pemerintah untuk menyediakan pembiayaan pendidikan secara
keseluruhan belum dapat direalisasikan, sehingga masih diperlukan
peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi
kekurangan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah.
Jenis biaya operasional aktual yang dibelanjakan oleh sekolah sangat
bervariasi sesuai dengan kebutuhan biaya operasional tiap sekolah.
Sementara itu, jenis peruntukan yang diakomodasi dalam BOS saat ini
belum seluruhnya dapat dipenuhi.
Menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya sinergi pendanaan melalui
BOS pusat dan BOS daerah provinsi/kabupaten/kota, baik melalui
peningkatan besaran dana yang diberikan maupun jenis peruntukannya.
Adapun jenis pemanfaatan dana yang dialokasikan oleh pemerintah
daerah/masyarakat diharapkan dapat melengkapi peruntukan BOS
pusat.

- 11 -
BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
A. Tim BOS Pusat
1. Tim Pengarah
a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;
b. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas;
c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Menteri Keuangan;
e. Menteri Dalam Negeri.
2. Penanggung Jawab Umum
a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
(Ketua);
b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Anggota);
c. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan
Kebudayaan, Bappenas (Anggota);
d. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Bidang
PMK (Anggota);
e. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);
f. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).
3. Penanggung Jawab Program BOS
a. Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);
b. Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Anggota);
c. Direktur Pembinaan SMA, Kemdikbud (Anggota);
d. Direktur Pembinaan SMK, Kemdikbud (Anggota);
e. Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);
f. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
g. Direktur Pendidikan, Bappenas (Anggota);
h. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kemdikbud
(Anggota);
i. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kemdikbud (Anggota);

- 12 -
j. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,
Kemdikbud (Anggota).
4. Tim Pelaksana Program BOS
a. Ketua Tim Pelaksana;
i. Ketua tim pelaksana SD;
ii. Ketua tim pelaksana SMP;
iii. Ketua tim pelaksana SMA;
iv. Ketua tim pelaksana SMK.
b. Sekretaris Tim Pelaksana
i. Sekretaris tim pelaksana SD;
ii. Sekretaris tim pelaksana SMP;
iii. Sekretaris tim pelaksana SMA;
iv. Sekretaris tim pelaksana SMK.
c. Penanggung Jawab Sekretariat
i. Penanggung jawab sekretariat SD;
ii. Penanggung jawab sekretariat SMP;
iii. Penanggung jawab sekretariat SMA;
iv. Penanggung jawab sekretariat SMK;
d. Bendahara
i. Bendahara SD;
ii. Bendahara SMP;
iii. Bendahara SMA;
iv. Bendahara SMK;
e. Penanggung Jawab Data
i. Penanggung jawab data SD;
ii. Penanggung jawab data SMP;
iii. Penanggung jawab data SMA;
iv. Penanggung jawab data SMK;
f. Tim Dapodikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah
g. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SD;
ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMP;

- 13 -
iii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMA;
iv. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMK;
v. Unit Layanan Terpadu Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
h. Unit Publikasi/Humas
B. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Pusat
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Pusat adalah
sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan program;
2. Melakukan kompilasi data jumlah siswa tiap sekolah dari data yang
diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;
3. Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan
pelaksanaan program BOS;
4. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program;
5. Melatih dan memberikan sosialisasi kepada Tim BOS Provinsi/
Kabupaten/Kota;
6. Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah
sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Menyediakan media informasi BOS melalui situs resmi Kemdikbud;
8. Merencanakan dan melaksanakan monitoring sesuai dengan
ketentutan yang diatur pada bab selanjutnya;
9. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
10. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang
dilakukan oleh Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota;
11. Memantau laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke
sekolah;
12. Menyusun laporan pelaksanaan BOS.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Pusat
harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:
1. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun
kepada Tim BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;
2. Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan dan
akuntabel;

- 14 -
3. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses
pembelian/pengadaan buku/barang.
Tim BOS Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan.
C. Tim BOS Provinsi
1. Tim Pengarah
Gubernur.
2. Penanggung Jawab
a. Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);
b. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);
c. Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah (anggota).
3. Tim Pelaksana Program BOS
b. Sekretaris Tim Pelaksana;
c. Bendahara;
d. Penanggung Jawab Data;
i. Penanggung Jawab data BOS Dikdas;
ii. Penanggung Jawab data BOS Dikmen;
e. Tim Dapodikdasmen dari unsur SKPD pendidikan;
f. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat;
i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat untuk jenjang Dikdas;
ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat untuk jenjang Dikmen;
g. Unit Publikasi/Humas (dari unsur Dinas Pendidikan).
D. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Provinsi adalah
sebagai berikut:
1. Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS untuk
semua jenjang yang ditetapkan dari pusat, dengan mengacu kepada
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- 15 -
2. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga
penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak
dan kewajiban masing-masing pihak;
3. Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS
Kabupaten/Kota;
4. Melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari data yang
diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;
5. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi
dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap sekolah
berdasarkan Dapodikdasmen;
6. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS
Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur;
7. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat
waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah;
8. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS
Pusat yang terdiri atas soft copy SP2D, soft copy rincian dana per
jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap
sekolah;
9. Memerintah lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil
penyaluran dana ke laman BOS Kemdikbud secara online;
10. Memonitor laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke
sekolah yang dikirim ke laman BOS Kemdikbud;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di
sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
12. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
13. Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang
dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;
14. Mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional
sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi;
15. Membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan
penggunaan dana ke Tim BOS Pusat sesuai ketentuan yang diatur
pada bab selanjutnya.
Karena kewenangan sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK)
dan sekolah luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB/SLB) telah beralih ke
Pemerintah Daerah Provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas lain yang

- 16 -
terkait dengan pelaksanaan BOS di sekolah-sekolah yang menjadi
kewenangannya ini, yaitu:
1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan
data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan
oleh Kemdikbud;
2. Memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan
oleh sekolah secara online;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di
sekolah yang diragukan tingkat akurasinya. Selanjutnya meminta
sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem
Dapodikdasmen;
4. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan
masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan
pengawas sekolah;
5. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan
pelaporan dana BOS;
6. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari
sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
7. Menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
8. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan
dana BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
9. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan
memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi;
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Provinsi
1. Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS yang telah ditransfer
dari RKUN ke RKUD untuk kepentingan selain BOS;
2. Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan dana BOS
ke sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah
yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS;
terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah;
4. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang
dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;

- 17 -
5. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
Struktur Tim BOS Provinsi di atas dapat disesuaikan di daerah masing-
masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan
program BOS dan struktur kedinasan di provinsi. Tim BOS Provinsi
ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Sekretariat Tim BOS
Provinsi berada di kantor SKPD Pendidikan Provinsi.
E. Tim BOS Kabupaten/Kota
1. Tim Pengarah
Bupati/Walikota.
2. Penanggung Jawab
Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Tim Pelaksana (dari SKPD Pendidikan)
b. Penanggung jawab data SD;
c. Penanggung jawab data SMP;
d. Tim Dapodikdas;
e. Unit monitoring dan evaluasi dan pelayanan dan penanganan
pengaduan masyarakat.
F. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Kabupaten/Kota
adalah sebagai berikut:
1. Melatih, membimbing dan mendorong sekolah jenjang pendidikan
dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem
pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
2. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data yang
dilakukan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara online;
3. Memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di
sekolah jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasinya.

- 18 -
Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data
melalui sistem Dapodikdasmen;
4. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah
ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh
alokasi dana BOS minimal;
5. Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab
Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
(NPH) mewakili sekolah jenjang pendidikan dasar;
6. Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang pendidikan
dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS
termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
7. Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/Kota untuk
operasional sekolah jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional
Tim BOS Kabupaten/Kota;
8. Melakukan pembinaan terhadap sekolah jenjang pendidikan dasar
dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
9. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS
yang disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar secara offline
maupun secara online;
10. Menegur dan memerintahkan sekolah jenjang pendidikan dasar yang
belum membuat laporan;
11. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan
dana BOS dari sekolah jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan
kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sesuai ketentuan yang
diatur pada bab selanjutnya;
12. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya, termasuk dengan
memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring
kabupaten/kota;
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Kabupaten/
Kota harus mengikuti tata tertib sebagai berikut:
terhadap sekolah;
2. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang
dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;

- 19 -
3. Tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS;
Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di daerah
masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam
pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di kabupaten/kota. Tim
BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/
Walikota. Sekretariat Tim BOS Kabupaten/Kota berada di kantor SKPD
pendidikan kabupaten/kota.
G. Tim BOS Sekolah
1. Penanggung Jawab
Kepala Sekolah
2. Anggota
a. Pemegang Kas Sekolah;
b. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang
dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan;
c. Penanggung jawab pendataan.
H. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah
Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Tim BOS Sekolah adalah
sebagai berikut:
1. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara
lengkap ke dalam sistem Dapodikdasmen sesuai dengan ketentuan
yang telah ditetapkan;
2. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan
kondisi riil di sekolah;
3. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data
siswa yang ada;
4. Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap sesuai ketentuan yang
diatur pada bab selanjutnya;

- 20 -
5. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan dana
BOS sebagaimana diatur pada bab selanjutnya;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap sesuai
ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
7. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana
BOS yang diterima;
8. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
10. Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, memasang spanduk di
sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan, menjelang dan
selama masa penerimaan siswa baru;
11. Perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol,
pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung
jawab Tim BOS Sekolah.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Sekolah
1. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan
audit sesuai peraturan perundangan yang belaku terhadap seluruh
dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun
dari sumber lain;
2. Dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer pembelian buku
kepada siswa di sekolah yang bersangkutan.
Tim BOS Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah.

- 21 -
BAB IV
PENETAPAN ALOKASI
A. Pendataan
Tahapan pendataan melalui sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses
pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Tahapan pendataan
Dapodikdasmen adalah sebagai berikut:
1. Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan
sesuai dengan kebutuhan;
2. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh siswa, pendidik dan tenaga
kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;
3. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk
diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
4. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran data
profil sekolah, rombongan belajar, individu siswa, pendidik dan tenaga
kependidikan, serta sarana dan prasarana;
5. Sekolah memasukkan/meng-update data ke dalam aplikasi
Dapodikdasmen secara offline yang telah disiapkan oleh Kemdikbud,
kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;
6. Sekolah harus mem-backup seluruh data yang telah di-entry;
7. Formulir yang telah diisi secara manual oleh siswa/pendidik/tenaga
kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing
untuk keperluan monitoring dan audit;
8. Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data,
minimal satu kali dalam satu semester;
9. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat
mengenai penggunaan aplikasi pendataan dan memastikan data yang
di-input sudah masuk ke dalam server Kemdikbud;
10. Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah
sesuai dengan kondisi riil di sekolah;

- 22 -
11. Tim BOS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap proses
pendataan bagi sekolah jenjang pendidikan dasar yang memiliki
keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri. Sementara
di jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa tanggung
jawab ini ada pada Tim BOS Provinsi.
B. Penetapan Alokasi BOS Tiap Provinsi/Kabupaten/Kota
1. Sebagai langkah awal, pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim
BOS Kabupaten/Kota bersama Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Pusat
melakukan rekonsiliasi perkembangan update data jumlah siswa di
tiap sekolah yang ada pada Dapodikdasmen sebagai persiapan
pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun anggaran
mendatang;
2. Sebagai tindak lanjutnya Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/
Kota melakukan kontrol terhadap data jumlah siswa di tiap sekolah
sesuai jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing;
3. Apabila terdapat perbedaan dengan data riil di sekolah, maka Tim BOS
Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang
pendidikan yang menjadi kewenangan masing-masing meminta
kepada sekolah untuk memperbaiki data yang ada pada sistem
Dapodikdasmen;
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan
data jumlah siswa pada Dapodikdasmen untuk membuat usulan
alokasi dana BOS tiap provinsi/kabupaten/kota yang akan dikirim ke
Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar penetapan alokasi dana
BOS tiap provinsi/kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya;
5. Alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota tersebut dihitung sebagai
hasil rekapitulasi dari data jumlah siswa di tiap sekolah yang ada di
Dapodikdasmen pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah
dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa tahun pelajaran baru;
6. Pemerintah menetapkan alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota
melalui peraturan yang berlaku.

- 23 -
C. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah
1. Provinsi mengunduh data jumlah siswa di tiap sekolah dari
Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan
alokasi dana BOS tiap sekolah. Data yang diunduh provinsi ini adalah
data dari Dapodikdasmen yang telah diambil (cut-off) oleh Tim
Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Alokasi BOS untuk sekolah ditetapkan dengan ketentuan berikut:
a. Data yang dijadikan sebagai acuan adalah:
i. Data hasil cut off sebelum triwulan/semester berjalan, yang
digunakan sebagai dasar penyaluran awal. Penggunaan data
ini dengan mempertimbangkan agar proses pencairan dana
BOS sudah dapat dilakukan sebelum masuk triwulan/semester
sehingga sekolah dapat menerima dana BOS di awal
triwulan/semester;
ii. Data hasil cut off pada triwulan/semester berjalan, yang
digunakan untuk informasi pelengkap dalam perhitungan
kelebihan atau kekurangan penyaluran dana BOS di triwulan/
semester berjalan yang sudah dilakukan menggunakan data
sebelum triwulan/semester berjalan.
b. Cut off data dilaksanakan dalam rangka pengembilan data untuk
penetapan alokasi di sekolah adalah sebagai berikut:
i. Cut-off tanggal 15 Desember. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2016/2017;
ii. Cut-off tanggal 30 Januari. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Namun
apabila sekolah belum melakukan update data jumlah siswa
semester II Tahun Pelajaran 2016/2017, maka data jumlah
siswa yang diambil adalah data jumlah siswa semester I Tahun
Pelajaran 2016/2017;
iii. Cut-off tanggal 30 April. Data yang diambil adalah data jumlah
siswa semester II Tahun Pelajaran 2016/2017;
iv. Cut-off tanggal 21 September. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2017/2018. Namun
apabila sekolah belum melakukan update data jumlah siswa
semester I Tahun Pelajaran 2017/2018, maka data jumlah

- 24 -
siswa yang diambil adalah data jumlah siswa semester II Tahun
Pelajaran 2016/2017;
v. Cut-off tanggal 30 Oktober. Data yang diambil adalah data
jumlah siswa semester I Tahun Pelajaran 2017/2018.
c. Untuk penyaluran dana BOS triwulanan, perhitungan alokasi tiap
sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Triwulan I
1) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk
penyaluran dana BOS triwulan I menggunakan data jumlah
siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 15 Desember,
dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan
alokasi sekolah yang berlaku;
2) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah
dilakukan dengan membandingkan data jumlah siswa
masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 15
Desember dan hasil cut off tanggal 30 Januari.
Apabila ada perbedaan yang signifikan antara hasil cut off
tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30
Januari, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan
verifikasi ke sekolah (untuk sekolah jenjang pendidikan
dasar melalui Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi
tersebut akan menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk
menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off di
atas yang akan digunakan dalam penetapan alokasi final
sekolah di triwulan I.
Data yang dipilih selanjutnya digunakan untuk menghitung
alokasi sekolah di triwulan I sesuai dengan ketentuan/
kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
ii. Triwulan II
penyaluran dana BOS triwulan II menggunakan data
jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30
Januari, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan
perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;

- 25 -
2) Perhitungan alokasi final triwulan II untuk tiap sekolah
Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.
tanggal 30 Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April,
maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke
sekolah (untuk sekolah jenjang pendidikan dasar melalui
Tim BOS Kabupaten/Kota). Hasil verifikasi tersebut akan
menjadi dasar bagi Tim BOS Provinsi untuk menetapkan
salah satu diantara 2 data hasil data cut off di atas yang
digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di
triwulan II.
alokasi sekolah di triwulan II sesuai dengan ketentuan/
iii. Triwulan III
penyaluran dana BOS triwulan III menggunakan data
jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30 April,
2) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah
masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April
dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober,
maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke
salah satu diantara 2 data hasil data cut off di atas yang
digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah di
triwulan III.

- 26 -
alokasi sekolah di triwulan III sesuai dengan ketentuan/
iv. Triwulan IV
penyaluran dana BOS triwulan IV menggunakan data
September, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan
2) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah
September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
tanggal 21 September dengan hasil cut off tanggal 30
Oktober, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan
menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off di
atas yang digunakan dalam penetapan alokasi final sekolah
di triwulan IV.
alokasi sekolah di triwulan IV sesuai dengan ketentuan/
kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku.
d. Untuk penyaluran dana BOS semesteran, perhitungan alokasi tiap
sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Semester I
penyaluran dana BOS semester I menggunakan data
Desember, dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan

- 27 -
2) Perhitungan alokasi final semester I untuk tiap sekolah
tetap didasarkan pada alokasi final tiap triwulan, yaitu
dengan menggabungkan alokasi final triwulan I dan alokasi
final triwulan II. Alokasi final triwulan I dilakukan dengan
membandingkan data jumlah siswa masing-masing sekolah
pada hasil cut off tanggal 15 Desember dan hasil cut off
tanggal 30 Januari. Sedangkan alokasi final triwulan II
Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.
tanggal 15 Desember dengan hasil cut off tanggal 30
Januari untuk triwulan I, dan antara hasil cut off tanggal 30
Januari dengan hasil cut off tanggal 30 April untuk triwulan
II, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan verifikasi ke
salah satu diantara 2 data hasil data cut off pada masing-
masing triwulan di atas yang digunakan dalam penetapan
alokasi final sekolah di triwulan I dan triwulan II.
alokasi sekolah di triwulan I dan triwulan II sesuai dengan
ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang
berlaku. Adapun alokasi dana final semester I adalah
dengan menjumlahkan alokasi dana final triwulan I dan
triwulan II.
ii. Semester II
penyaluran dana BOS semester II menggunakan data
jumlah siswa hasil cut off Dapodikdasmen tanggal 30 April,
2) Perhitungan alokasi final semester II untuk tiap sekolah
tetap didasarkan pada alokasi final tiap triwulan, yaitu

- 28 -
dengan menggabungkan alokasi final triwulan III dan
alokasi final triwulan IV. Alokasi final triwulan III
masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April
dan hasil cut off tanggal 30 Oktober. Sedangkan alokasi
final triwulan IV dilakukan dengan membandingkan data
jumlah siswa masing-masing sekolah pada hasil cut off
tanggal 21 September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
tanggal 30 April dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober
untuk triwulan III, dan antara hasil cut off tanggal 21
September dengan hasil cut off tanggal 30 Oktober untuk
triwulan IV, maka Tim BOS Provinsi dapat melakukan
menetapkan salah satu diantara 2 data hasil data cut off
pada masing-masing triwulan di atas yang digunakan
dalam penetapan alokasi final sekolah di triwulan III dan
triwulan IV.
alokasi sekolah di triwulan III dan triwulan IV sesuai
dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah
yang berlaku. Adapun alokasi dana final semester II adalah
dengan menjumlahkan alokasi dana final triwulan III dan
triwulan IV.
e. Pada kasus-kasus tertentu dimana terjadi perbedaan yang
signifikan antara data yang sudah diinput/disinkron sekolah
dengan data hasil cut off dari Dapodikdasmen, sekolah dapat
melakukan klarifikasi kepada pengelola Dapodikdasmen.
Apabila berdasarkan hasil klarifikasi tersebut ternyata perbedaan
data terjadi akibat kesalahan dalam proses pada sistem
Dapodikdasmen, maka sekolah dapat meminta kepada pengelola
Dapodikdasmen untuk mengeluarkan surat keterangan resmi yang
menyatakan data jumlah siswa sebenarnya dari sekolah tersebut
yang seharusnya tertera dalam data hasil cut off.

- 29 -
Surat keterangan ini untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada
Tim BOS Provinsi untuk melakukan revisi terhadap data hasil cut
off Dapodikdasmen yang sudah diunduh oleh Tim BOS Provinsi.
Secara ringkas tahap pengambilan data Dapodikdasmen yang akan
dilakukan pada pelaksanaan BOS tahun 2016 dapat dilihat dalam
Gambar 1 di bawah.
Gambar 1
Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS
Keterangan:
D-1 : cut off Dapodikdasmen untuk penetapan alokasi sementara
penyaluran triwulan I (tanggal 15 Desember);
D-2 : cut off Dapodikdasmen untuk perhitungan lebih/kurang
penyaluran triwulan I dan untuk penetapan alokasi sementara
penyaluran triwulan II (tanggal 30 Januari);
penyaluran triwulan II dan untuk penetapan alokasi
sementara penyaluran triwulan III (tanggal 30 April);
D-4 : cut off Dapodikdasmen untuk penetapan alokasi sementara
penyaluran triwulan IV (tanggal 21 September);
penyaluran triwulan III dan triwulan IV (tanggal 30 Oktober);
ST-1 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan I;
ST-2 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan II;
ST-3 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan III;
ST-4 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan IV;
BT-1 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan I;
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop DesDes
D-1
ST-1
15
Des
D-2
30
Jan
ST-2
+
BT-1
D-3
30
Apr
ST-3
+
BT-2
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
D-4
ST-4
21
Sep
BT-3
+
BT-4
D-5
30
Okt

- 30 -
BT-2 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan II;
BT-3 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan III;
BT-4 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan IV.
Data Dapodikdasmen yang digunakan sebagai acuan dalam
perhitungan alokasi BOS tiap sekolah adalah data individu siswa yang
telah diinputkan ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara valid, yaitu
yang telah terisi lengkap variabel inputnya dan difinalkan oleh Tim
Dapodikdasmen Pusat dalam bentuk data hasil cut-off. Khusus untuk
SMA, data jumlah siswa yang diperhitungkan dalam alokasi BOS
bersumber dari isian data individu siswa yang telah dilengkapi dengan
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan lolos proses verifikasi dan
validasi di basis data Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Untuk sekolah jenjang pendidikan dasar dan sekolah luar biasa,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kebijakan
khusus terkait perhitungan alokasi BOS bagi sekolah-sekolah dengan
jumlah siswa kurang dari 60 siswa, yaitu kebijakan dana BOS untuk
sekolah kecil dengan memberikan alokasi dana BOS minimal
sebanyak 60 siswa. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan
bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi
sekolah tidak tergantung pada jumlah siswa saja.
Sekolah yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 siswa adalah:
a. SMP Satap, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB;
b. SD/SMP reguler yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
i. Pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah, dan berada di daerah sangat
tertinggal dengan skala satuan daerah adalah desa. Klasifikasi
ketertinggalan setiap desa mengacu pada hasil klasifikasi yang
dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;
ii. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang siswanya
tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya;
iii. Khusus untuk sekolah swasta, harus sudah memiliki izin
operasional minimal 3 (tiga) tahun, dan bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa.

- 31 -
Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil
yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah dengan kriteria
sebagai berikut:
a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mahal;
b. Sekolah swasta yang izin operasionalnya belum mencapai 3 tahun;
c. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak
berkembang, sehingga jumlah siswanya sedikit dan masih terdapat
alternatif sekolah lain di sekitarnya yang masih dapat menampung
siswa;
d. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah siswa
dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan
khusus tersebut;
e. Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi
minimal.
Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme
pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:
a. SMP Satap, SLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB secara otomatis
mendapatkan alokasi minimal tanpa harus direkomendasikan oleh
Dinas Pendidikan daerah setempat;
b. Tim BOS Kabupaten/Kota memverifikasi SD/SMP yang akan
mendapatkan kebijakan khusus tersebut sesuai dengan kriteria
yang sudah disebutkan di atas;
c. Tim BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan SD/SMP kecil
penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim BOS
Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah dan jumlah siswa
berdasarkan Dapodikdasmen;
d. Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi SD/SMP kecil
berdasarkan surat rekomendasi dari Tim BOS Kabupaten/Kota.
Tim BOS Provinsi berhak menolak rekomendasi dari Tim BOS
Kabupaten/Kota apabila ditemukan fakta/informasi bahwa
rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang sudah
ditetapkan.
Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini
harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 32 -
a. Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima
sekolah secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan
pengumuman;
b. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.
4. Perhitungan jumlah dana BOS untuk sekolah dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Sekolah dengan jumlah siswa 60 atau lebih, dana BOS yang
diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut:
i. SD/SDLB
Dana BOS = jumlah siswa x Rp 800.000,-
ii. SMP/SMPLB/SMP Satap
Dana BOS = jumlah siswa x Rp 1.000.000,-
iii. SMA/SMALB
iv. SMK
v. SLB
Dana BOS = (jumlah siswa tingkat SD x Rp 800.000,-) +
(jumlah siswa tingkat SMP x Rp 1.000.000,-) +
(jumlah siswa tingkat SMA x Rp 1.400.000,-)
Bila hasil perhitungan jumlah dana kurang dari Rp
84.000.000,-, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB
tersebut adalah sebesar Rp 84.000.000,-
b. Sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 60 (sekolah kecil), dana
BOS yang diterima oleh sekolah dihitung sebagai berikut:
i. SD
Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-
ii. SMP/SMP Satap
Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
iii. SMA/SMA Satap
iv. SMK
v. SDLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/
SMALB)

- 33 -
Dana BOS = 60 x Rp 800.000,-
vi. SMPLB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/
SMALB)
Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-
vii. SMALB yang berdiri sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/
SMPLB)
Dana BOS = 60 x Rp 1.400.000,-
viii.SLB yang memiliki siswa lintas jenjang, atau sekolah luar biasa
dengan satu manajemen antara SDLB, dan/atau SMPLB,
dan/atau SMALB
Dana BOS = 60 x Rp 1.400.000,-
c. Jumlah dana BOS untuk Kelas Jauh, SMP Terbuka dan SMA
Terbuka tetap didasarkan pada jumlah siswa riil yang valid karena
pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan
sekolah induk.

- 34 -
BAB V
PENYALURAN DANA
A. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah
Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat
sekolah dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut:
1. Tahap 1 : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Mekanisme
penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam
peraturan dari Kementerian Keuangan.
2. Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening sekolah.
Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur
dalam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.
Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/langkah
persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru, harus
segera membuka rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama
pribadi) dan segera mengirim ke Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah
jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang
pendidikan menengah dan sekolah luar biasa);
2. Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota memeriksa akurasi
nomor rekening sekolah sesuai dengan jenjang sekolah yang menjadi
kewenangannya. Daftar rekening sekolah jenjang pendidikan dasar
yang sudah diverifikasi oleh Tim BOS Kabupaten/Kota dikirim ke Tim
BOS Provinsi;
3. SKPD pendidikan provinsi dan SKPD pendidikan kabupaten/kota
menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam
peraturan dari Kementerian Dalam Negeri;
4. SKPD pendidikan provinsi menyerahkan data daftar sekolah penerima
dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan
pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah.

- 35 -
B. Penyaluran Dana BOS
Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu
yang ditentukan melalui peraturan dari Kementerian Keuangan. Adapun
dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah
terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD 6 bulanan (semesteran) pada
waktu yang juga ditentukan melalui peraturan dari Kementerian
Keuangan.
Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD
diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut, atau sesuai dengan
ketentuan yang diatur oleh peraturan dari Kementerian Keuangan:
1. Penyaluran triwulanan
a. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;
b. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;
c. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;
d. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.
2. Penyaluran semesteran
a. Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;
b. Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.
Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS secara langsung ke
rekening sekolah menggunakan mekanisme hibah sesuai dengan
ketetentuan yang ditetapkan dalam peraturan dari Kementerian Keuangan
dan Kementerian Dalam Negeri.
Proporsi penyaluran dana di tiap triwulan/semester dari RKUD ke
rekening sekolah disesuaikan dengan persentase penyaluran dana BOS
dari RKUN ke RKUD sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu:
1. Penyaluran triwulanan
a. Triwulan I, III, dan IV (proporsi 20% dari alokasi satu tahun)
i. SD
Dana BOS = alokasi jumlah siswa x Rp 160.000,-
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap

- 36 -
iv. SMK
SMALB)
SMALB)
SMPLB)
dan/atau SMALB
b. Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
i. SD
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap
iv. SMK
SMALB)
SMALB)
SMPLB)

- 37 -
dan/atau SMALB
Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan
separuh dari dana BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di
rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli
sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab
selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan
apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang
diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku
sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat
menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila
dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%
dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan
untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya
sebagaimana diatur pada bab selanjutnya.
2. Penyaluran semesteran
a. Semester I (proporsi 60% dari alokasi satu tahun)
i. SD
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap
iv. SMK
SMALB)

- 38 -
SMALB)
SMPLB)
dan/atau SMALB
Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan
sepertiga dari dana BOS semester I (20% dari alokasi satu tahun)
di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli
sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab
selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan
apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang
diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku
sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat
menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila
dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20%
dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan
untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya
sebagaimana diatur pada bab selanjutnya.
b. Semester II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
i. SD
ii. SMP/SMP Satap
iii. SMA/SMA Satap

- 39 -
iv. SMK
SMALB)
SMALB)
SMPLB)
dan/atau SMALB
Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana
BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut:
1. Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke sekolah
lain setelah pencairan dana di triwulan/semester berjalan, maka dana
BOS siswa tersebut pada triwulan/semester berjalan tetap menjadi
hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang
ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan
untuk pencairan triwulan/semester berikutnya dengan terlebih
dahulu melakukan revisi/update data Dapodikdasmen sebelum batas
waktu cut off data penyaluran awal;
2. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah
akibat perubahan data antara data yang digunakan untuk
perhitungan alokasi sementara dengan data yang digunakan untuk
perhitungan alokasi final pada triwulan I s/d triwulan III atau di
semester I, maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada
Dapodikdasmen agar sesuai dengan jumlah siswa riil di sekolah
sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.
Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodikdasmen, Tim BOS
Provinsi melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada

- 40 -
periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak
tercatat dalam Dapodikdasmen harus dikembalikan oleh sekolah ke
rekening KUD;
3. Jika terjadi kelebihan salur pada triwulan IV atau semester II maka
sekolah harus mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening
KUD Provinsi;
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah,
maka sekolah harus melakukan revisi/update data pada
Dapodikdasmen agar sesuai dengan jumlah siswa riil di sekolah
sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur.
Apabila dana BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di
sekolah dapat langsung diselesaikan. Namun apabila dana di BUD
tidak mencukupi, maka Tim BOS Provinsi mengajukan laporan
kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk
disampaikan ke Kemenkeu sebagai dasar pencairan dana cadangan;
5. Bilamana terdapat sisa dana BOS di sekolah pada akhir tahun
anggaran, maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus
digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan RKAS dan
mengacu kepada juknis BOS tahun berjalan yang berlaku;
C. Ketentuan Pemberian Dana
1. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening
atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau
pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak
manapun;
2. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Pemegang Kas Sekolah atas
persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai
peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk
pemotongan;
3. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada
periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

- 41 -
BAB VI
PENGGUNAAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana di Sekolah
1. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan
dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan
Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara
tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh
peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan
skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau
Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan
operasional sekolah;
3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan
menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya
jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang
diperbolehkan, maka sekolah dapat mempertimbangkan
penambahannya dari sumber pendapatan lain yang diterima oleh
sekolah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
4. Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar
kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah;
5. Bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi
milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (SE Ditjen
Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010
perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di
rekening sekolah).
B. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SD dan SMP
Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib
menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran
bagi siswa dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang
digunakan oleh sekolah.

- 42 -
Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum
Tahun Pelajaran Baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat
menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah yang menerima
penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima
penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku teks.
Sekolah harus mencadangkan separuh dana BOS yang diterima di
triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran triwulanan) atau
sepertiga dari dana BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang
menerima penyaluran semesteran), atau 20% dari alokasi sekolah dalam
satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus
dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan di bawah. Dana
BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan
membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi
kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah.
Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari
20% dana BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan
dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang
dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan
buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat
digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan
lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan di bawah.
Ketentuan pembelian buku teks dijabarkan lebih rinci pada penjelasan
mengenai komponen pembiayaan di bawah.
1. Pengembangan Perpustakaan
a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk
siswa dan buku pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang
digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli
mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku
yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio
satu siswa satu buku untuk tiap mata pelajaran atau tema.
Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari dana BOS adalah
sebagai berikut:
i. Jenjang Sekolah Dasar
1) Penyelenggara Kurikulum K-13

- 43 -
a) Sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013,
buku yang harus dibeli sekolah adalah buku untuk
setiap tema pada Kelas I dan Kelas IV semester II dan
Kelas II dan Kelas V semester I;
b) Sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013,
buku yang harus dibeli oleh sekolah adalah buku untuk
setiap tema pada Kelas I dan Kelas IV semester I;
c) Sekolah pelaksana sebagaimana tersebut pada butir a)
dan b) di atas, khusus Kelas IV harus membeli buku
untuk Mata Pelajaran Matematika dan Pendidikan
Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang telah
ditetapkan oleh Kemdikbud;
d) Buku teks yang harus dibeli sekolah adalah buku teks
pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga
Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud.
e) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh
siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.
Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran
sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks
dari Kemdikbud.
2) Penyelenggara Kurikulum 2006
a) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat
kelas. Jumlah buku yang dibeli adalah untuk
mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan
jumlah siswa dan akibat adanya buku lama yang rusak.
b) Buku teks pelajaran yang dibeli adalah buku teks
c) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh
siswa dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah.
Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran
sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks
dari Kemdikbud.
ii. Jenjang Sekolah Menengah Pertama
1) Penyelenggara Kurikulum K-13

- 44 -
a) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks
pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan
kelas 9 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk
setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah
guru mata pelajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yang
dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat
adanya penambahan jumlah siswa dan akibat adanya
buku lama yang rusak.
b) Bagi sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013
di tahun ini, buku yang harus dibeli adalah buku teks
pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 7
sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap
mata pelajaran pada kelas 7 sejumlah guru mata
pelajaran;
c) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks
d) Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan
pegangan oleh siswa dan guru dalam proses
pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai
buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan
ketentuan buku teks dari Kemdikbud.
2) Penyelenggara Kurikulum 2006
a) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat
kelas. Jumlah buku yang dibeli adalah untuk
mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan
jumlah siswa dan akibat adanya buku lama yang rusak.
b) Buku teks pelajaran yang dibeli adalah buku teks
c) Buku teks pelajaran yang dibeli ini harus dijadikan
pegangan oleh siswa dan guru dalam proses
pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai
buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan
ketentuan buku teks dari Kemdikbud.

- 45 -
b. Membeli buku bacaan, buku pengayaan dan buku referensi untuk
memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
c. Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan
pendidikan, baik offline maupun online;
d. Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, atau membeli yang
baru apabila buku/koleksi yang lama sudah tidak dapat
digunakan atau kurang jumlahnya;
e. Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
f. Pengembangan database perpustakaan;
g. Pemeliharaan perabot perpustakaan, atau membeli yang baru
apabila perabot yang lama sudah tidak dapat digunakan atau
jumlahnya kurang;
h. Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan;
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan, maka penggunaan dana operasional untuk
pengembangan perpustakaan paling sedikit 5% dari anggaran belanja
operasi sekolah sampai terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal.
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
a. Semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan siswa baru
(termasuk pendaftaran ulang untuk siswa lama);
b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan
Dapodikdasmen, yaitu:
i. Penggandaan/fotocopy formulir Dapodikdasmen;
ii. Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang
dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
1) Bahan habis pakai (ATK);
2) Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak
dapat dilakukan di sekolah;
3) Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak
dapat dilakukan di sekolah;
4) Honor petugas pendataan Dapodikdasmen. Kebijakan
pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah
adalah sebagai berikut:

- 46 -
a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk
dikerjakan oleh tenaga administrasi berkompeten yang
sudah tersedia di sekolah (termasuk tenaga administrasi
BOS yang ada di SD), baik yang merupakan pegawai
tetap maupun tenaga honorer, sehingga sekolah tidak
perlu menganggarkan biaya tambahan untuk
pembayaran honor bulanan;
b) Apabila tidak tersedia tenaga administrasi yang
berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas
pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai
dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan dalam
bentuk honor rutin bulanan);
c) Standar honor untuk petugas pendataan
Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau
ketentuan, atau kewajaran yang berlaku di daerah
sesuai dengan beban kerja.
c. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a. Membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk
memenuhi SPM di tingkat SD;
b. Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif
dan Menyenangkan (PAKEM) pada SD;
c. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP;
d. Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti
dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah;
e. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;
f. Pemantapan persiapan ujian;
g. Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang
merah remaja, dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan
sekolah lainnya;
h. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan obat-
obatan;

- 47 -
i. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak
dan menyenangkan;
j. Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/
pemda, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi siswa/
guru dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran
mengikuti lomba;
k. Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar
kewajiban jam mengajar, serta biaya transportasinya.
Keterangan:
Untuk pelaksanaan yang sifatnya kegiatan, maka biaya yang dapat
dibayarkan dari dana BOS adalah ATK atau penggadaan materi, biaya
penyiapan tempat kegiatan, honor nara sumber lokal sesuai standar
biaya umum setempat, transportasi/konsumsi panitia dan nara
sumber apabila diperlukan sesuai ketentuan.
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas,
dan ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan
yang dapat dibayarkan adalah:
a. Fotocopy/penggandaan soal;
b. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh
guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke dinas
pendidikan dan ke orang tua;
c. Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah
tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah
daerah.
5. Langganan Daya dan Jasa
a. Biaya langganan listrik, air, dan telepon. Termasuk pemasangan
instalasi baru dan tambah daya apabila sudah ada jaringan di
sekitar sekolah;
b. Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar maupun
prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile
modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah

- 48 -
ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus penggunaan internet
dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher
adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan
internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan
sekolah.
c. Membeli/sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah
tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan
listrik, termasuk perlengkapan pendukungnya.
6. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian mebeler di kelas untuk
siswa/guru jika mebeler yang ada di kelas sudah tidak berfungsi
atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan jamban/WC) untuk
menjamin kamar mandi dan jamban/WC siswa berfungsi dengan
baik;
d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
e. Perbaikan lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
7. Pembayaran Honorarium Bulanan
a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi
sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan
Dapodikdasmen), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD;
c. Pegawai perpustakaan;
d. Penjaga sekolah;
e. Petugas satpam;
f. Petugas kebersihan;
Keterangan:
a. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor
bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer
di sekolah negeri adalah 15% (lima belas persen) dari total dana

- 49 -
BOS yang diterima, sementara di sekolah swasta maksimal 50%
(lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima.
b. Setiap pengangkatan baru untuk guru/tenaga kependidikan
honorer yang dilakukan oleh sekolah harus dilaporkan ke dinas
pendidikan kabupaten/kota untuk mendapatkan pertimbangan
dan persetujuan terkait prinsip beban mengajar di sekolah, serta
pemerataan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di
kabupaten/kota.
8. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
a. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang
memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau
sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan
menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila
tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
b. Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan
mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh
sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran,
transportasi dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar
sekolah;
c. Mengadakan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu,
seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/silabus,
pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan penerapan
program penilaian kepada siswa. Biaya yang dapat dibayarkan
adalah fotocopy, serta konsumsi guru peserta workshop/lokakarya
yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah
dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang
sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.
9. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah
a. Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan
praktikum, buku induk siswa, buku inventaris;
b. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash
disk);

- 50 -
c. Pembelian minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan
sehari-hari di sekolah;
d. Pengadaan suku cadang alat kantor;
e. Pembelian alat-alat kebersihan dan alat listrik.
f. Penggandaan laporan dan surat-menyurat untuk keperluan
sekolah;
g. Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
h. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/
kantor pos;
i. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota. Khusus untuk SDLB/SMPLB/SLB
dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan
Provinsi;
j. Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS,
kecuali untuk pembayaran honor;
k. Biaya untuk mengembangkan dan pemeliharaan laman sekolah
dengan domain “sch.id”;
l. Pembelian peralatan/perlengkapan yang menunjang operasional
rutin di sekolah, seperti bel, sound system dan speaker untuk
upacara, teralis jendela, dan perlengkapan sejenis lainnya
10. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One
Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dimana
jumlah maksimum bagi SD 5 unit/tahun dan bagi SMP 5
unit/tahun. Selain untuk membeli, dana BOS boleh digunakan
untuk perbaikan atau upgrade komputer desktop/work station
milik sekolah;
b. Membeli printer atau printer plus scanner, dimana jumlah
maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun. Selain untuk
membeli, dana BOS boleh digunakan untuk perbaikan printer milik
sekolah;
c. Membeli laptop, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli
adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp 10.000.000,-

- 51 -
(sepuluh juta rupiah). Selain untuk membeli, dana BOS boleh
digunakan untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah;
d. Membeli proyektor, dimana jumlah maksimum yang dapat dibeli
adalah 5 unit/tahun dengan harga tiap unit maksimum Rp
7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain untuk membeli, dana BOS
boleh digunakan untuk perbaikan proyektor milik sekolah;
Keterangan:
a. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan
proyektor harus dibeli di penyedia barang yang memberikan
garansi resmi;
b. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan
yang berlaku;
c. Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
11. Biaya Lainnya
Apabila seluruh komponen 1-10 telah terpenuhi pembiayaannya,
maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana
penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan
guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:
a. Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang
diberlakukan oleh Pemerintah;
b. Membangun jamban/WC beserta sanitasinya, dan kantin sehat,
bagi SD/SDLB yang belum memiliki prasarana tersebut;
c. Mesin ketik untuk kebutuhan kantor;
d. Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa
tanggap darurat, misalnya pembelian masker.
Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk
kegiatan berikut:
1. Supervisi oleh Kepala Sekolah, maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;
2. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, maksimal sebesar Rp
150.000,-/bulan;

- 52 -
3. Kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh Guru Bina, rata-rata
maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara proporsional
disesuaikan dengan beban mengajarnya;
4. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing
maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;
5. Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1
orang), maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan;
6. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri
maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk SMPT/
TKB Mandiri adalah Kepala SMP induk.
C. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SMA/SMALB
Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama
penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran
digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh
(tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan
demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah
yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang
menerima penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku
teks.
kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan di bawah.

- 53 -
lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan di bawah.
1. Pembelian Buku
a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran yang
terdiri dari buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan
guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.
Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran
baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku
agar tercukupi rasio satu siswa satu buku untuk tiap mata
pelajaran.
Ketentuan pembelian/penyediaan buku teks pelajaran dari dana
BOS adalah sebagai berikut:
i. Penyelenggara Kurikulum 2013
1) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran
siswa untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas
12 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap
mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah guru
mata pelajaran tersebut. Untuk kelas 10, jumlah buku
yang dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat
adanya penambahan jumlah siswa dan akibat adanya buku
lama yang rusak.
2) Bagi sekolah yang baru melaksanakan pembelajaran
Kurikulum 2013 di tahun ini, buku yang harus dibeli
adalah buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran
pada kelas 10 sejumlah siswa dan buku pegangan guru
untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah guru
mata pelajaran;
3) Buku yang dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran yang
telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran
Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.
4) Khusus untuk buku teks pelajaran peminatan SMA, buku
yang dapat dibeli sekolah terdiri dari buku siswa dan buku

- 54 -
panduan guru yang telah dinilai dan atau ditetapkan oleh
Kemdikbud.
5) Buku yang dibeli ini harus dijadikan pegangan oleh siswa
dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini
digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada
perubahan ketentuan buku teks pelajaran dari Kemdikbud.
ii. Penyelenggara Kurikulum 2006
1) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah buku
untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas.
Jumlah buku yang dibeli adalah untuk mencukupi
kekurangan akibat adanya penambahan jumlah siswa dan
akibat adanya buku lama yang rusak.
2) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku-buku yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga
Eceran Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.
perubahan ketentuan buku teks dari Kemdikbud.
b. Sekolah dapat membeli/menyediakan buku non teks pelajaran
untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Buku non
teks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang
ditetapkan oleh Kemdikbud.
Selanjutnya setelah kebutuhan buku teks pelajaran terpenuhi, sekolah
dapat menggunakan dana BOS yang diterima untuk membiayai
komponen kegiatan operasional non personalia lainnya dengan urutan
prioritas sebagaimana berikut:
2. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMA/SMALB
a. Pembelian alat-alat habis pakai praktikum dalam materi
pembelajaran SMA/SMALB, antara lain praktikum IPA, IPS,
bahasa, komputer, olahraga, kesenian, dan keterampilan;
b. Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok,
baterai, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPA;

- 55 -
c. Pembelian peralatan praktikum IPS, antara lain batuan, bola
dunia, peta, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPS;
d. Pembelian peralatan praktikum Bahasa, antara lain CD, kaset,
headset, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum bahasa;
e. Pembelian suku cadang alat praktikum komputer, antara lain CD,
mouse, keyboard, dan suku cadang lainnya yang diperlukan untuk
pelaksanaan praktikum komputer;
f. Pembelian peralatan praktek olahraga, antara lain raket, bat, net,
dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
olahraga;
g. Pembelian peralatan praktek kesenian, antara lain gitar, seruling,
dan alat musik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktek kesenian;
h. Pembelian peralatan praktek keterampilan, antara lain pahat, palu,
transistor, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktek keterampilan;
i. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian alat habis pakai
praktikum pembelajaran SMA/SMALB.
3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMA/SMALB
a. Pembelian bahan-bahan habis pakai praktikum dalam materi
pembelajaran antara lain: praktikum IPA, IPS, bahasa, komputer,
olahraga, kesenian, dan keterampilan;
b. Pembelian bahan praktikum IPA, antara lain HCl, formalin,
aquadest, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPA;
c. Pembelian bahan praktikum IPS, antara lain format chart, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum IPS;
d. Pembelian bahan praktikum Bahasa, antara lain headcleaner, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum
bahasa;

- 56 -
e. Pembelian bahan praktikum komputer, antara lain tinta/toner, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum
komputer;
f. Pembelian bahan praktikum olahraga, antara lain bola, shuttlecock,
dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
olahraga;
g. Pembelian bahan praktikum kesenian, antara lain cat air, kuas,
dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktikum
kesenian;
h. Pembelian bahan praktikum keterampilan dan kewirausahaan,
antara lain bahan makanan khas daerah, benih-benih pertanian,
bahan tenun dan lainnya, dan bahan lainnya yang diperlukan
untuk pelaksanaan praktikum keterampilan dan kewirausahaan;
i. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian bahan habis
pakai praktikum pembelajaran SMA/SMALB.
a. Pembelian alat dan atau bahan habis pakai yang dibutuhkan
dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi kantor,
antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, CD,
flashdisk, tinta printer, buku induk siswa, buku inventaris, buku
rapor, buku induk guru, dan alat bahan sejenisnya;
b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah;
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain obat-
obatan, tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam
kebakaran, dan alat sejenisnya. Jika peralatan yang dibeli
menimbulkan aset, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai
inventaris sekolah;
d. Pembiayaan pengelolaan Program BOS SMA/SMALB, yang terdiri
dari:
i. Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan
RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan program BOS serta kegiatan
rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS.
Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan atau bahan
habis pakai, konsumsi dan transportasi;

- 57 -
ii. Transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di
Bank/Kantor Pos;
iii. Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan program
BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi;
iv. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada Dinas
Pendidikan Provinsi;
e. Pembiayaan surat-menyurat untuk keperluan sekolah;
f. Pembiayaan untuk membangun dan atau mengembangkan serta
pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”.
Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi,
dan jasa profesi pengembang website.
g. Pendataan SMA/SMALB melalui aplikasi Dapodikdasmen, dengan
i. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka keseluruhan rangkaian
tahapan kegiatan pendataan Dapodikdasmen, meliputi
pemasukan data; validasi; updating; dan sinkronisasi data
individual SMA ke dalam aplikasi Dapodikdasmen. Data
individual SMA yang dimaksud meliputi data profil sekolah;
data siswa; data sarana dan prasarana, serta data pendidik dan
tenaga kependidikan.
ii. Pembiayaan kegiatan pada butir i) di atas meliputi:
1) Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
2) Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan;
3) Konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data,
validasi, updating, dan sinkronisasi;
4) Sewa internet (warnet) dan biaya transportasi menuju
warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat
dilakukan di sekolah karena permasalahan jaringan
internet;
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diupayakan untuk
sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan

- 58 -
pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga
sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan
untuk pembayaran honor bulanan;
berkompeten, sekolah dapat menugaskan petugas
pendataan lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai
dengan waktu pekerjaan atau per kegiatan (tidak
dibayarkan dalam bentuk honor rutin bulanan).
h. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah terpencil dan
belum ada jaringan listrik dapat menyewa atau membeli genset
atau panel surya termasuk peralatan pendukungnya, tergantung
mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. Jika
peralatan dimaksud dibeli oleh sekolah, maka selanjutnya harus
dicatatkan sebagai inventaris sekolah.
i. Khusus untuk SMA/SMALB yang berada di daerah yang terjadi
bencana alam, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai
penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama
masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker.
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung
kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air,
langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan
pendidikan, baik offline maupun online, dan iuran kebersihan/
sampah;
b. Biaya pemasangan instalasi listrik baru apabila sudah ada
jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun
ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan
internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian
paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya
langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah.

- 59 -
6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
a. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai adalah
kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian nasional (paper based
dan atau berbasis komputer) serta ujian sekolah berstandar
nasional;
b. Komponen pembiayaan dari kegiatan pada butir a di atas meliputi:
i. Fotokopi/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
ii. Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan
oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke
Dinas Pendidikan Provinsi dan atau ke orang tua;
iii. Biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi
pembelajaran dan pemeriksaan hasil ujian di sekolah;
iv. Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke
Dinas Pendidikan Provinsi;
v. Biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar
sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/
pemerintah daerah;
7. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
Biaya dalam rangka penerimaan siswa baru (termasuk pendaftaran
ulang untuk siswa lama), antara lain:
a. Penggandaan formulir pendaftaran;
b. Administrasi pendaftaran;
c. Penentuan peminatan/psikotest;
d. Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
e. Layanan online Penerimaan Siswa Baru;
f. Biaya masa orientasi siswa baru;
g. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi
8. Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler
a. Pembiayaan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler seperti:
i. Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;

- 60 -
ii. Pemantapan persiapan ujian;
iii. Pelaksanaan try out dan lainnya;
b. Pembiayaan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler
seperti:
i. Ekstra kurikuler kesiswaan, antara lain OSIS, Pramuka, PMR,
UKS, KIR, Kegiatan Kepemimpinan dan Bela Negara dan
lainnya;
ii. Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian, antara lain voli,
pencak silat, karate, seni tari, marching band dan lainnya.
c. Pembiayaan kegiatan pengembangan pendidikan karakter/
penumbuhan budi pekerti;
d. Pembiayaan kegiatan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah
anak dan menyenangkan;
e. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pada butir a sampai d
meliputi pembelian alat dan atau bahan habis pakai, sewa fasilitas
bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan,
konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing dan jasa profesi
bagi nara sumber dari luar sekolah. (jika diperlukan).
f. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, yang
meliputi alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan
serta konsumsi/transportasi panitia dan jasa profesi bagi nara
sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);
9. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana
SMA/SMALB agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. Perbaikan pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan mebeler ruang belajar, perbaikan perabot
laboratorium, perabot perpustakaan, perbaikan lantai ubin/
keramik, perbaikan plafond, penggantian lampu/bohlam dan
perbaikan lainnya yang sifatnya agar sarana dan prasarana
sekolah agar tetap berfungsi dan layak digunakan untuk kegiatan
pembelajaran;
b. Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi, WC dan
saluran air kotor) agar tetap dapat berfungsi dengan baik;

- 61 -
c. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik sekolah;
d. Perawatan dan perbaikan saluran pembuangan dan saluran air
hujan;
e. Perawatan dan perbaikan komputer, printer, laptop sekolah, LCD,
dan AC;
f. Perawatan dan perbaikan peralatan praktikum agar tetap berfungsi
dan layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
g. Pemeliharaan dan perbaikan taman sekolah dan fasilitas sekolah
lainnya;
Untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran
upah tukang dan bahan, transportasi dan konsumsi.
10. Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan
Manajemen Sekolah
a. Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan MGMP dan MKKS di
sekolah. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/blockgrant
pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang
sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya
transportasi kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/
blockgrant tersebut;
b. Pembiayaan untuk mengadakan kegiatan di sekolah semacam In
House Training (IHT)/workshop/lokakarya untuk peningkatan
mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/
silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pengembangan dan
penerapan program penilaian kepada siswa;
c. Pembiayaan pada butir a dan b di atas, meliputi fotokopi bahan/
materi, pembelian alat dan atau bahan habis pakai, konsumsi,
transportasi dan jasa profesi bagi nara sumber dari luar sekolah
(jika diperlukan).
11. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One
Computer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan
jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 (lima) unit/tahun;

- 62 -
b. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal
yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun;
c. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran,
dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/
tahun dan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
d. Membeli proyektor/LCD untuk digunakan dalam proses
pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5
(lima) unit/tahun dengan harga maksimum Rp 7.000.000,- (tujuh
juta rupiah);
e. Keterangan:
i. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop
dan proyektor harus dibeli di penyedia barang yang
memberikan garansi resmi;
ii. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti
peraturan yang berlaku;
iii. Peralatan di atas harus dicatat sebagai aset/inventaris sekolah.
Ketentuan tambahan mengenai pembiayaan BOS SMA/SMALB:
1. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang
sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah/
partisipasi masyarakat;
2. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan honor
mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan;
3. Ketentuan terkait jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber
yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI
daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, unsur keagamaan,
dan lainnya berdasar atas surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi
yang diwakilinya;
4. Standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan upah
tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan;
5. Standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodikdasmen dan
guru pembimbing sesuai dengan standar biaya, atau ketentuan, atau
kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang
ditetapkan.

- 63 -
D. Komponen Pembiayaan BOS Jenjang SMK
Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, kewajiban utama
penggunaan dana BOS adalah membeli/menyediakan buku teks pelajaran
digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh
(tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran baru dimulai. Dengan
demikian, sekolah dapat menggunakan dana BOS triwulan II (bagi sekolah
yang menerima penyaluran triwulanan) atau semester I (bagi sekolah yang
menerima penyaluran semesteran) untuk membiayai pembelian buku
teks.
kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan penggunaan BOS yang
ditetapkan di bawah.
lainnya sebagaimana ditentukan pada ketentuan penggunaan BOS di
bawah.
Ketentuan penggunaan BOS Jenjang SMK adalah sebagai berikut:
1. Pembelian Buku
a. Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran yang
terdiri dari buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan
guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah.
Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran

- 64 -
baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku
agar tercukupi rasio satu siswa satu buku untuk tiap mata
pelajaran. Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari dana BOS
SMK adalah sebagai berikut:
i. Penyelenggara Kurikulum K-13
1) Buku yang harus dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran
siswa untuk setiap mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas
12 sejumlah siswa dan buku pegangan guru untuk setiap
mata pelajaran pada kelas 11 dan kelas 12 sejumlah guru
mata pelajaran tersebu Untuk kelas 10, jumlah buku yang
dibeli adalah untuk mencukupi kekurangan akibat adanya
penambahan jumlah siswa dan akibat adanya buku lama
yang rusak.
2) Bagi sekolah yang baru melaksanakan pembelajaran
Kurikulum 2013 di tahun ini, buku yang harus dibeli
adalah buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran
pada kelas 10 sejumlah siswa dan buku pegangan guru
untuk setiap mata pelajaran pada kelas 10 sejumlah guru
mata pelajaran;
3) Buku yang dibeli sekolah adalah buku teks pelajaran yang
telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran
Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.
4) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang dapat dibeli
sekolah terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru.
perubahan ketentuan buku teks pelajaran dari Kemdikbud.
ii. Penyelenggara Kurikulum 2006
1) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah buku
untuk setiap mata pelajaran pada semua tingkat kelas.
Jumlah buku yang dibeli adalah untuk mencukupi
kekurangan akibat adanya penambahan jumlah siswa dan
akibat adanya buku lama yang rusak.

- 65 -
2) Buku teks pelajaran yang harus dibeli sekolah adalah
buku-buku yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga
Eceran Tertingginya (HET) oleh Kemdikbud.
perubahan ketentuan buku teks dari Kemdikbud.
4) Khusus untuk buku kejuruan, buku yang dapat dibeli
sekolah terdiri dari buku siswa dan buku panduan guru
b. Sekolah dapat membeli/menyediakan buku non teks pelajaran
untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Buku non
teks pelajaran yang dibeli harus mengacu kepada aturan yang
ditetapkan oleh Kemdikbud.
2. Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMK
a. Pembelian alat habis pakai yang ditujukan untuk mendukung
proses pembelajaran teori dan praktikum kejuruan;
b. Pembelian alat habis pakai praktikum kejuruan/teaching factory;
c. Pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang,
dan alat ringan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum;
d. Pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain preparat, sendok,
baterai, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPA;
e. Pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain CD, kaset,
headset, dan alat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum bahasa;
f. Pembelian suku cadang alat praktikum komputer, antara lain CD,
mouse, keyboard, dan suku cadang lainnya yang diperlukan untuk
pelaksanaan praktikum komputer;
g. Pembelian alat praktek olahraga, antara lain raket, bat, net, dan
alat olahraga lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
olahraga;

- 66 -
h. Pembelian alat praktek kesenian, antara lain gitar, seruling, dan
alat musik lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
kesenian;
i. Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat habis pakai
praktikum pembelajaran SMK.
3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran SMK
a. Pembelian bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-
bahan praktikum dalam materi kejuruan, yaitu bahan praktikum
kejuruan;
b. Pembelian bahan praktikum teaching factory/kewirausahaan,
antara lain bahan las, bahan perakitan, dan bahan lainnya yang
diperlukan untuk pelaksanaan praktikum kewirausahaan;
c. Pembelian bahan praktikum IPA, antara lain HCl, formalin,
aquadest, dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan
praktikum IPA;
d. Pembelian bahan praktikum bahasa, antara lain headcleaner, CD,
bahasa;
e. Pembelian bahan praktikum komputer, antara lain tinta/toner, CD,
komputer;
f. Pembelian bahan praktik olah raga, antara lain bola, shuttlecock,
dan bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
olahraga;
g. Pembelian bahan praktik kesenian, antara lain cat air, kuas, dan
bahan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan praktek
kesenian;
h. Biaya konsumsi dan transportasi dalam pembelian bahan dengan
ketentuan standar biayanya mengikuti ketentuan daerah setempat
yang ditetapkan habis pakai praktikum pembelajaran SMK.
a. Pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam mendukung (i)
kegiatan pembelajaran, (ii) administrasi kantor (iii) administrasi

- 67 -
bursa kerja khusus, (iv) penyiapan lembaga sertifikasi profesi
pihak pertama (LSP-P1) antara lain buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, CD, flashdisk, toner, buku induk siswa, buku
inventaris, buku raport, buku induk guru, dan alat bahan
sejenisnya;
b. Pembelian peralatan kebersihan sekolah, antara lain sapu, alat pel,
tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya;
c. Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain:
tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran,
dan alat sejesnisnya. Jika peralatan yang dibeli menimbulkan aset,
maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai inventaris sekolah;
d. Pengembangan Perpustakaan, antara lain pemeliharaan buku/
koleksi perpustakaan; peningkatan kompetensi tenaga
perpustakaan; pengembangan database perpustakaan;
pemeliharaan dan pembelian perabot perpustakaan; pemeliharaan
dan pembelian AC perpustakaan;
e. Pembiayaan Pengelolaan BOS SMK, terdiri dari:
i. Pembiayaan rapat di sekolah dalam rangka penyusunan
RKT/RKAS, evaluasi pelaksanaan program BOS serta kegiatan
rapat lain yang relevan dengan pelaksanaan program BOS.
Pembiayaan rapat meliputi pembelian alat dan atau bahan
habis pakai, konsumsi dan transportasi;
ii. Biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana BOS di
Bank/Kantor Pos;
iii. Biaya transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan
program BOS ke Dinas Pendidikan Provinsi;
iv. Biaya penyusunan dan pengiriman laporan BOS kepada Dinas
Pendidikan Provinsi, yang meliputi biaya fotokopi dan
penjilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan;
v. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi dan transportasi serta
standar biayanya mengikuti ketentuan daerah setempat yang
ditetapkan.
f. Pembiayaan surat-menyurat untuk keperluan sekolah;

- 68 -
g. Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta
pemeliharaan website sekolah dengan domain “sch.id”.
Pembiayaan meliputi pembelian domain, konsumsi, transportasi,
dan jasa profesi pengembang website;
h. Biaya untuk pembelian server lokal/server Ujian Berbasis
Komputer (UBK) untuk mendukung pengembangan ICT Based
School Management dan ICT Based Learning serta Ujian Berbasis
Komputer. Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
i. Pendataan SMK melalui aplikasi Dapodikdasmen, dengan
i. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka keseluruhan rangkaian
tahapan kegiatan pendataan Dapodikdasmen, meliputi:
pemasukan data; validasi; updating; dan sinkronisasi data
individual SMK ke dalam aplikasi Dapodikdasmen. Data
individual SMK yang dimaksud meliputi data profil sekolah;
data siswa; data sarana dan prasarana, serta data pendidik dan
tenaga kependidikan;
ii. Pembiayaan kegiatan pada butir 1) di atas meliputi:
1) Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
2) Alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan;
3) Konsumsi dan transportasi kegiatan pemasukan data,
validasi, updating, dan sinkronisasi;
4) Sewa internet (warnet) dan biaya transportasi menuju
warnet, apabila tahapan kegiatan pendataan tidak dapat
dilakukan di sekolah karena masalah jaringan internet;
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diupayakan untuk
sudah tersedia di sekolah, baik yang merupakan
pegawai tetap maupun tenaga honorer, sehingga
sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan
untuk pembayaran honor bulanan;
berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga lepas

- 69 -
(outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu
pekerjaan atau per kegiatan (tidak dibayarkan dalam
bentuk honor rutin bulanan).
j. Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum
ada jaringan listrik dapat menyewa/membeli genset atau panel
surya termasuk peraltan pendukungnya, tergantung mana yang
dirasakan lebih cocok di daerah tersebut. Jika peralatan dimaksud
dibeli oleh sekolah, maka selanjutnya harus dicatatkan sebagai
inventaris sekolah;
k. Khusus untuk sekolah yang berada di daerah yang terjadi
bencana alam, dana BOS dapat digunakan untuk membiayai
penanggulangan dampak darurat bencana khususnya selama
masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker, dan
sebagainya.
a. Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung
kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain listrik, telepon, air,
langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait dengan
pendidikan, baik offline maupun online, dan iuran
kebersihan/sampah;
b. Biaya pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di
sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
c. Biaya langganan internet dengan cara berlangganan maupun
ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus untuk penggunaan
internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian
paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya
langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah;
6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian,
ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan

- 70 -
kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, ujian sekolah dan Ujian
Nasional;
b. Komponen pembiayaan dari kegiatan di atas meliputi:
i. Fotocopy/penggandaan naskah soal dan lembar jawaban;
ii. Fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan
oleh guru kepada Kepala Sekolah, serta dari Kepala Sekolah ke
Dinas Pendidikan dan ke orang tua;
iii. Biaya konsumsi penyelenggaran kegiatan evaluasi
pembelajaran dan pemeriksaan serta pengolahan hasil ujian di
sekolah;
iv. Biaya transportasi dalam rangka penyampaian hasil ujian ke
Dinas Pendidikan Provinsi;
v. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan
pendidikan tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh
Pemerintah/Pemerintah Daerah;
vi. Biaya simulasi persiapan pelaksanaan UBK;
vii. Biaya pembelian alat/bahan jaringan komputer UBK seperti
kabel, konektor, crimping tool, kabel tester, dan lainnya;
viii.Biaya jasa instalasi jaringan, server dan client untuk
pelaksanaan UBK;
ix. Biaya penulisan dan pencetakan halaman belakang blanko
ijazah SMK.
7. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
Biaya dalam rangka penerimaan siswa baru (termasuk pendaftaran
ulang untuk siswa lama), antara lain:
a. Penggandaan formulir pendaftaran;
b. Administrasi pendaftaran;
c. Penentuan peminatan/psikotest;
d. Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya);
e. Layanan online Penerimaan Siswa Baru;
f. Biaya masa orientasi siswa baru;
g. Konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

- 71 -
8. Kegiatan Pembelajaran/Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler
a. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra
kurikuler seperti:
i. Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi;
ii. Pemantapan persiapan ujian;
iii. Pelaksanaan try out dan lainnya;
b. Pembiayaan untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa
melalui ekstra kurikuler seperti:
i. Ekstra kurikuler kesiswaan, seperti OSIS, Pramuka, PMR, UKS,
Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, Lomba
Kompetensi Siswa (LKS), Kegiatan Kepemimpinan dan Bela
Negara, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan lainnya;
ii. Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian, antara lain renang,
voli, pencak silat, karate, seni tari, marching band dan lainnya.
c. Pembiayaan untuk pengembangan pendidikan karakter,
penumbuhan budi pekerti;
d. Pembiayaan untuk pengembangan sekolah sehat, aman, ramah
anak dan menyenangkan;
e. Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pada butir a sampai d
meliputi pembelian alat dan atau bahan habis pakai, sewa fasilitas
bilamana sekolah tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan,
konsumsi, transportasi, honor guru pembimbing dan jasa profesi
bagi nara sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);
f. Pembiayaan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, yang
meliputi alat dan atau bahan habis pakai pendukung kegiatan
serta konsumsi/transportasi panitia dan jasa profesi bagi nara
sumber dari luar sekolah (jika diperlukan);
9. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah
Biaya untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana sekolah
agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
a. Pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan
jendela, mebeler, lantai, plafond, lampu/bohlam dan lainnya;

- 72 -
b. Perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja dan kursi siswa/
guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau
jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
c. Perawatan dan perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC);
d. Perawatan dan perbaikan instalasi listrik sekolah;
e. Perawatan dan perbaikan saluran pembuangan air hujan;
f. Perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop
sekolah, LCD, AC, dan lainnya;
g. Perawatan dan perbaikan peralatan praktek utama kejuruan
sehingga dapat berfungsi;
h. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
Seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah
tukang, transportasi dan konsumsi.
10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan
sertifikasi siswa SMK. Pembiayaan tersebut meliputi biaya pendaftaran
uji kompetensi; pembelian bahan ujian kompetensi; fotocopy,
konsumsi, pengadaan sertifikat, transportasi, akomodasi dan jasa
profesi bagi nara sumber/assesor dari luar sekolah dengan mengikuti
standar biaya wajar di daerah.
11. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktek Kerja
Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan
Pemagangan
a. Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK,
diantaranya penggandaan bahan, konsumsi, belanja bahan habis
pakai (ATK), dan perjalanan dinas pengelola BKK SMK untuk
pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri
atapun evaluasi;
b. Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/lapangan bagi
siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam
mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan siswa praktek;

- 73 -
c. Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study),
diantaranya perjalanan dinas. Hasil pemantauan kebekerjaan
siswa SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan
SMK, Kemdikbud;
d. Biaya untuk pemagangan guru di industri sebanyak 5 (lima) kali
dalam setahun, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan
uang saku.
12. Pengembangan Sekolah Rujukan
a. Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu
minimal 2 (dua) kali dalam setahun ke Jakarta yang diadakan oleh
Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan
di wilayahnya dan/atau konsumsi rapat pembahasan program
sekolah aliansinya.
b. Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai LSP Pihak
Pertama (LSP-P1) diantaranya belanja bahan habis pakai (ATK),
perjalanan dinas;
c. Biaya praktek bagi guru dan siswa SMK di industri/institusi luar
negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
i. SMK yang memiliki jumlah siswa di atas 1.500 atau SMK
Rujukan yang memiliki program keahlian dengan jumlah siswa
di atas 600;
ii. Ada akta kerjasama dengan industri/institusi luar negeri; dan
iii. Ada izin persetujuan dari Direktorat Pembinaan SMK,
Kemdikbud;
d. Biaya pelaksanaan Job Macthing lulusan SMK rujukan dan
aliansinya, diantaranya perjalanan dinas;
13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Kejuruan
a. Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktek
perakitan dan atau pengembangan e-book;
b. Biaya untuk pengembangan pembelajaran kejuruan berbasis TIK;
c. Biaya untuk mendatangkan guru/pengajar tamu produktif yang
profesional;

- 74 -
d. Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktek kejuruan
berulang kali (lebih dari satu kali praktek);
e. Biaya untuk mengikuti diklat menjadi assesor kompetensi
kejuruan bagi guru.
14. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
a. Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam
proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli
adalah 5 (lima) unit/tahun;
b. Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal
yang dapat dibeli adalah 1 (satu) unit/tahun;
c. Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran,
dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 (satu)
unit/tahun dan harga maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);
d. Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran,
dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 (lima)
unit/tahun dengan harga maksimum Rp 7.000.000,- (tujuh juta
rupiah);
e. keterangan:
i. Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop
dan proyektor harus dibeli di penyedia barang yang
memberikan garansi resmi;
ii. Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti
peraturan yang berlaku;
iii. Peralatan di atas harus dicatat sebagai aset/inventaris sekolah.
Ketentuan tambahan mengenai pembiayaan BOS SMK:
1. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang
sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah/
partisipasi masyarakat;
2. Ketentuan terkait penggunaan konsumsi, transportasi, dan honor
mengikuti ketentuan daerah setempat yang ditetapkan;
3. Ketentuan terkait jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber
yang mewakili instansi resmi di luar sekolah, misalnya Kwarda, KONI

- 75 -
daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, unsur keagamaan,
dan lainnya berdasar atas surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi
yang diwakilinya;
4. Ketentuan terkait pembiayaan perjalanan dinas yaitu biaya
transportasi, akomodasi dan uang harian sesuai dengan standar biaya
setempat yang ditetapkan;
5. Standar biaya untuk konsumsi, transportasi, jasa profesi dan upah
tukang sesuai dengan standar biaya setempat yang ditetapkan;
Standar biaya untuk honor petugas pendataan Dapodikdasmen dan guru
pembimbing sesuai dengan standar biaya, atau ketentuan, atau
kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja yang
ditetapkan.
E. Larangan Penggunaan Dana BOS
Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-
hal berikut:
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS
atau software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya
wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya,
kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi siswa/pendidik/
tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang,
dan lainnya;
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan
pribadi (bukan inventaris sekolah);
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

- 76 -
10. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SDLB yang
belum memiliki prasarana jamban/WC dan kantin sehat;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak
mendukung proses pembelajaran;
12. Menanamkan saham;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah
pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara
peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan;
15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang
diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/
kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas
tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang
telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
17. Khusus untuk sekolah jenjang pendidikan menengah, tidak boleh
digunakan untuk membayar honor rutin bulanan guru dan tenaga
kependidikan/non kependidikan honorer.

- 77 -
BAB VII
MEKANISME BELANJA
A. Mekanisme Pembelian/Pengadaan Barang/Jasa
1. Pengelola sekolah harus memastikan bahwa barang/jasa yang akan
dibeli adalah kebutuhan sekolah yang sudah sesuai dengan skala
prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah;
2. Pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengedepankan prinsip
keterbukaan dan efisiensi anggaran dalam menentukan barang/jasa
dan tempat pembeliannya;
3. Mekanisme pembelian/pengadaan barang/jasa harus mengikuti
ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang dapat
dilakukan tanpa mekanisme lelang/pengadaan:
a. Apabila barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang
diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus
melakukan pembelian/pengadaan secara online;
b. Apabila barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang
Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah
tidak dapat mengaksesnya, maka sekolah dapat melakukan
pembelian/pengadaan dengan cara belanja biasa, yaitu melakukan
perbandingan harga penawaran dari penyedia barang/jasa
terhadap harga pasar dan melakukan negosiasi;
5. Ketentuan untuk pembelian/pengadaan barang/jasa yang harus
dilakukan dengan mekanisme lelang/pengadaan:
a. Apabila barang/jasa sudah tersedia dalam e-catalogue yang
Pemerintah dan sekolah dapat mengaksesnya, maka sekolah harus
melakukan pembelian/pengadaan secara online;
b. Apabila barang/jasa belum tersedia dalam e-catalogue yang

- 78 -
Pemerintah atau sudah tersedia dalam e-catalogue namun sekolah
tidak dapat mengaksesnya, maka Dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota (sesuai dengan kewenangan pengelolaan sekolah)
harus membantu sekolah untuk melakukan pembelian/
pengadaan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pembelian/
pengadaan barang/jasa, provinsi/kabupaten/kota/sekolah harus
mengedepankan mekanisme pembelian/pengadaan secara e-
procurement sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan SDM
setempat;
6. Dalam setiap pembelian/pengadaan barang/jasa, sekolah harus
memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran
harga;
7. Setiap pembelian/pengadaan barang/jasa harus ketahui oleh Komite
Sekolah;
8. Sekolah harus membuat laporan tertulis singkat tentang proses
pembelian/pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
9. Khusus untuk pekerjaan rehabilitasi ringan/pemeliharaan bangunan
sekolah, Tim BOS Sekolah harus:
a. Membuat rencana kerja;
b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan standar upah yang berlaku di daerah setempat.
B. Mekanisme Pembayaran
Nawacita ketujuh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tahun
2014, menyebutkan tekad untuk mewujudkan kedaulatan keuangan
melalui kebijakan inklusi keuangan mencapai 50% penduduk. Kebijakan
ini kemudian diperkuat dengan arahan presiden agar pemerintah pusat,
pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan
berkomitmen untuk pengembangan transaksi pembayaran non tunai.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah merintis implementasi pembayaran non tunai, salah satunya dalam
pelaksanaan belanja program BOS yang mendorong pembayaran non
tunai dan belanja melalui mekanisme belanja/pengadaan e-purchasing.

- 79 -
Sebagai perwujudan atas komitmen yang lebih besar, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan mekanisme pembayaran
secara non tunai lebih jauh, khususnya di belanja BOS. Kebijakan
pembayaran non tunai BOS ini sejalan dengan arah kebijakan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam penguatan tata kelola
keuangan pendidikan, yaitu meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas belanja pendidikan, sehingga mendorong perbaikan kualitas
belanja pendidikan.
Tujuan jangka panjang dari kebijakan belanja BOS secara non tunai ini
adalah:
1. Mendorong transparansi belanja pendidikan, dengan penyediaan dan
keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang
bisa diakses pihak-pihak pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan pertangungjawaban belanja pendidikan, dengan
pencatatan data transaksi pembayaran dalam sistem perbankan.
3. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaksana dan
penangung jawab atas transaksi pembayaran.
4. Memperbaiki kualitas belanja pendidikan, dengan peyediaan data yang
valid untuk keperluan perencanaan, pengangaran, dan pengendalian
realisasi aggaran.
5. Mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan
penyalahgunaan kewenagan atas belanja pendidikan.
6. Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh
satuan pendidikan, sehingga beban administrasi satuan pendidikan
bisa dikurangi.
Syarat mutlak dari keberhasilan penerapan kebijakan ini adalah adanya
kesiapan dari setiap unsur pendukung, yaitu:
1. Kesiapan infrastruktur/sistem perbankan untuk mendukung sekolah
dalam pelaksanaan mekanisme pembayaran non tunai yang akan
diterapkan;
2. Kesiapan infrastruktur pada penyedia barang/jasa untuk melayani
transaksi non tunai yang akan dilakukan oleh sekolah;
3. Kesiapan SDM di sekolah dalam menjalankan mekanisme belanja
dengan pembayaran non tunai.

- 80 -
Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran implementasi kebijakan
pembayaran BOS secara non tunai, implementasi dilakukan secara
bertahap. Oleh karena itu kebijakan pembayaran belanja BOS secara non
tunai dilaksanakan sebagai berikut:
1. Tidak diberlakukan di seluruh sekolah;
2. Tidak diberlakukan pada seluruh belanja BOS di sekolah.
Dalam pelaksanaan belanja BOS secara terdapat dua prinsip umum, yaitu
prinsip kebijakan dan prinsip implementasi transaksi.
Prinsip kebijakan adalah asas atau kaidah umum yang menjadi dasar
dalam pemgembangan kebijakan transaksi pembayaran non tunai BOS,
yaitu:
1. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai merupakan kebijakan
terkait dengan model atau cara pembayaran, bukan kebijakan terkait
ketentuan pengadaan barang dan jasa pendidikan ataupun ketentuan
terkait bentuk pertangungjawaban;
2. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai masih tetap membuka
adanya sebagian transaksi pembayaran tunai sehingga tidak
mempersulit satuan pendidikan;
3. Kebijakan transaksi pembayaran non tunai ditujukan untuk
mendorong akses dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan, melalui
kebijakan inklusi keuangan keuangan.
Prinsip implementasi adalah asas atau kaidah umum dalam implementasi
kebijakan pembayaran non tunai BOS, sehingga dapat memastikan
keberhasilan dan kelancaran implementasi pembayaran non tunai, yaitu:
1. Implementasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan
kesiapan infrastruktur, baik infrastruktur perbankan maupun
infrastruktur sosial. Sasaran tahapan implementasi akan diatur secara
terpisah.
2. Pengembangan sistem pembayran dibuka untuk semua model
pembayaran non tunai sehingga membuka kesempatan yang sama
bagi lembaga keuangan perbankan, dimulai dengan pengembangan
sistem pembayaran untuk lembaga keuangan yang saat ini sudah
ditunjuk sebagai lembaga penyalur dana BOS.

- 81 -
3. Pencatatan dan pelaporan atas transaksi pembayaran non tunai BOS
dilakukan secara otomatis, melaui sistem perbankan, dan dapat
diakses secara penuh oleh pihak-pihak pemangku kepentingan.
4. Implementasi transaksi pembayaran non tunai melibatkan pihak-
pihak utama pemangku kepentingan, termasuk dan tidak terbatas,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri,
Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pemerintah provinsi,
pemerintah kota/kabupaten, lembaga keuangan penyalur dana BOS,
Asosiasi Perbankan Daerah, dan satuan pendidikan.
C. Pencatatan Inventaris dan Aset
Terhadap setiap hasil pembelian barang yang menjadi inventaris, sekolah
wajib melakukan pencatatan, yang kemudian dilaporkan untuk
dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah.
Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan dan pelaporan belanja
barang yang akan dicatatkan sebagai aset Pemerintah Daerah diatur
dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri

- 82 -
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
A. Pembukuan, Laporan, dan Transparansi di Sekolah
1. Pembukuan
Sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan peraturan
perundangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban
lembaga pengelola keuangan, dalam pengelolaan program dan dana
BOS sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Adapun
pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh
sekolah adalah sebagaimana penjelasan berikut.
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan
khusus untuk sekolah swasta ditambah ketua yayasan, dan dibuat
setahun sekali pada awal Tahun Pelajaran, namun demikian perlu
dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu sekolah
dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.
RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara
rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber
dana yang diterima sekolah.
b. Buku Kas Umum
Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening bank
yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas Umum
meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang berhubungan
dengan pihak ketiga:
i. Kolom penerimaan dari penyalur dana (BOS atau sumber dana
lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan penerimaan jasa
giro dari bank;
ii. Kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa, biaya
administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran
pajak.
Buku kas umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah
transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu

- 83 -
minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat di dalam buku kas
umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu buku
pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak.
Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Pemegang Kas
Sekolah dan Kepala Sekolah.
c. Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani
oleh Pemegang Kas Sekolah dan Kepala Sekolah.
d. Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek,
giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Pemegang Kas
Sekolah dan Kepala Sekolah.
e. Buku Pembantu Pajak
Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang
harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran
pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.
f. Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas
Setiap akhir bulan Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan
ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pemegang Kas Sekolah.
Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas
dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas
tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah).
Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir
BKU pada bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka
harus dijelaskan penyebab perbedaannya.
Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan
Pemegang Kas Sekolah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
Kas.
g. Bukti pengeluaran
i. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti
kuitansi yang sah;

- 84 -
ii. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai dengan peraturan dan perundangan
yang berlaku mengenai bea materai;
iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci
sesuai dengan peruntukannya;
iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah
dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan
lunas dibayar oleh Pemegang Kas Sekolah;
vi. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh Pemegang
Kas Sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk
program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal berikut:
a. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat
dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer.
Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer, Pemegang Kas
Sekolah wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan
menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan
Pemegang Kas Sekolah.
b. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku
Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan
urutan tanggal kejadiannya.
c. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak lebih dari ketentuan
peraturan/perundangan yang berlaku.
d. Apabila Pemegang Kas Sekolah meninggalkan tempat
kedudukannya atau berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum
dan buku pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus
diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara
Serah Terima.
e. Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank,
Buku Pembantu Pajak, serta bukti pengeluaran dan dokumen
pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/

- 85 -
bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah
sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data tersebut dapat
diakses oleh publik.
f. Seluruh arsip data keuangan, disimpan dan ditata dengan rapi
dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di
suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.
Seluruh dokumen pembukuan ini harus disimpan di sekolah dan
diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota
(sekolah jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah
jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa), dan
pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
2. Pelaporan
a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum dari semua
sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama.
Laporan ini dibuat setiap triwulan dan ditandatangani oleh
Pemegang Kas Sekolah, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung
jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah
digunakan sesuai NPH BOS. Bukti pengeluaran yang sah
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.
Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada
pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah jenjang
pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang
pendidikan menengah dan sekolah luar biasa), dan pemeriksa
lainnya apabila diperlukan.
b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
Laporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan dana BOS
berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen
pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan
adalah seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari
dana BOS yang diterima sekolah pada tahun berjalan. Sisa dana
BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun

- 86 -
ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari
sumber lain-lain dan tetap tercatat penggunaannya pada
pembukuan anggaran sekolah.
Format dari laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS adalah
sebagaimana dicantumkan pada bagian akhir dari bab ini.
Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh
Pemegang Kas Sekolah, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, serta
disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah,
Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah jenjang pendidikan dasar) atau
Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang pendidikan menengah dan
sekolah luar biasa), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
c. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada
pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (sekolah jenjang
pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (sekolah jenjang
pendidikan menengah dan sekolah luar biasa), dan pemeriksa
lainnya apabila diperlukan.
Dokumen laporan ini terdiri atas:
i. Lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
ii. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
d. Laporan Aset
Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setiap
sekolah negeri yang menerima dana BOS wajib melaporkan
seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian
barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Hasil pembelian
barang yang dilaporkan adalah pembelian barang yang dilakukan
oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana BOS yang
diterima pada tahun berjalan.
Mekanisme pelaporan belanja dari dana BOS dan penerimaan
barang aset kepada pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
dari Kementerian Dalam Negeri.

- 87 -
e. Laporan ke Dinas Pendidikan
Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan
pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga harus
menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Kabupaten/
Kota (sekolah jenjang pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi
(sekolah jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa).
Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut adalah
kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan dana
BOS tiap triwulan.
Kompilasi laporan ini diserahkan paling lambat tanggal 5 Januari
tahun berikutnya.
Selain laporan di atas, sekolah negeri juga harus menyampaikan
laporan hasil belanja dari dana BOS dan penerimaan barang aset
pemerintah daerah dengan tata cara sesuai ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.
f. Laporan Online ke Laman BOS
Selain laporan berupa dokumen cetak yang disampaikan ke Dinas
Pendidikan, Tim BOS Sekolah harus menyampaikan pula laporan
penggunaan dana secara online ke laman BOS. Informasi
penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan online adalah
informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan dana
BOS tiap triwulan.
Laporan ini harus diunggah ke laman BOS setiap triwulan pada
awal triwulan berikutnya.
3. Transparansi
Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan
program dan penggunaan dana BOS, sekolah harus menyusun dan
mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara
lengkap. Dokumen pendukung yang harus dipublikasikan oleh
sekolah sebagai upaya transparansi adalah:
a. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
Dokumen yang digunakan adalah laporan realisasi penggunaan
dana tiap sumber dana seperti dijelaskan pada butir 2.a di atas.

- 88 -
Laporan ini harus dipublikasikan setiap triwulan mengikuti
periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi laporan
dilaksanakan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah
atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana
Dokumen yang digunakan adalah laporan rekapitulasi penggunaan
dana berdasarkan komponen pembiayaan BOS seperti dijelaskan
pada butir 2.b di atas. Laporan ini harus dipublikasikan setiap
triwulan mengikuti periode pembuatan laporan tersebut. Publikasi
laporan dilaksanakan melalui pemasangan pada papan informasi
sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.
B. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan adalah
seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS
yang diterima sekolah pada tahun berjalan.
Laporan ini merupakan rekapitulasi atas kompilasi tahunan dari
laporan rekapitulasi penggunaan dana BOS tiap triwulan yang telah
disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar. Laporan ini
dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua Tim BOS
Kabupaten/Kota, serta disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya
apabila diperlukan.
2. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Dokumen ini harus disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dan diperlihatkan kepada Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya
apabila diperlukan.

- 89 -
a. Lembar pencatatan pengaduan masyarakat;
b. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran;
c. Informasi tentang jenis kasus, kemajuan penanganan, dan status
penyelesaian.
3. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah Negeri
SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Tim BOS Kabupaten/Kota
harus membuat rekapitulasi atas laporan belanja dari dana BOS yang
disampaikan oleh sekolah jenjang pendidikan dasar negeri, termasuk
data barang yang menjadi aset pemerintah daerah. Laporan yang
direkapitulasi adalah laporan atas seluruh belanja yang dilakukan
oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana BOS yang
diterima oleh sekolah pada tahun berjalan.
Laporan ini disusun mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan dari Kementerian Dalam Negeri.
4. Laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi
Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga
harus menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Provinsi.
rekapitulasi tahunan atas kompilasi dari rekapitulasi tahunan
penggunaan dana BOS yang telah disampaikan oleh sekolah jenjang
pendidikan dasar.
Kompilasi laporan ini diserahkan paling lambat tanggal 10 Januari
tahun berikutnya.
5. Laporan ke Pemda Kabupaten/Kota
Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Kabupaten/Kota juga
harus menyampaikan dokumen laporan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Dokumen laporan yang harus disampaikan tersebut
adalah rekapitulasi belanja dana BOS di sekolah jenjang pendidikan
dasar negeri.

- 90 -
C. Laporan Tingkat Provinsi
1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima oleh
Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) dengan
kebutuhan riil. Laporan ini dibuat tiap triwulan untuk daerah non
terpencil dan tiap semester untuk daerah terpencil, dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, serta disimpan
di Dinas Pendidikan Provinsi untuk diperlihatkan kepada Tim BOS
Pusat dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Laporan ini merupakan gabungan dari 2 jenis laporan, yaitu:
a. Rekapitulasi yang dilakukan oleh Tim BOS Provinsi terhadap
kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan dana
BOS tiap triwulan yang disampaikan oleh Tim BOS Sekolah jenjang
pendidikan menengah dan sekolah luar biasa;
b. Rekapitulasi yang dilakukan oleh Tim BOS Provinsi terhadap
laporan tahunan rekapitulasi penggunaan dana BOS di tiap
kabupaten/kota yang disampaikan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;
pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan adalah
seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS
yang diterima sekolah pada tahun berjalan.
Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani oleh Ketua
Tim BOS Provinsi, serta disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi untuk
diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila
diperlukan.

- 91 -
Dokumen ini harus disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi dan
diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya apabila
diperlukan.
penyelesaian.
4. Laporan Kegiatan
Laporan ini adalah laporan kegiatan pendukung Program BOS yang
telah dilaksanakan di provinsi yang meliputi kegiatan sosialisasi,
pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan lainnya.
Kegiatan pendukung Program BOS yang dilaksanakan di provinsi
tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan dari pusat atau dari
APBD Provinsi, dan atau sumber dana lain yang tersedia.
Laporan ini dibuat di tiap akhir pelaksanaan dan ditandatangani oleh
Ketua Tim BOS Provinsi, serta disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi
untuk diperlihatkan kepada Tim BOS Pusat dan pemeriksa lainnya
apabila diperlukan.
5. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah Negeri
SKPD Pendidikan Provinsi melalui Tim BOS Provinsi harus membuat
rekapitulasi atas laporan belanja dari dana BOS yang disampaikan
oleh sekolah jenjang pendidikan menengah dan sekolah luar biasa
negeri, termasuk data barang yang menjadi aset pemerintah daerah.
Laporan yang direkapitulasi adalah laporan atas seluruh belanja yang
dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari dana
BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun berjalan.

- 92 -
6. Laporan ke Tim BOS Pusat
Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi sebagai
bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Provinsi juga harus
menyampaikan dokumen laporan kepada Tim BOS Pusat. Dokumen
laporan yang harus disampaikan tersebut adalah:
a. Menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS
Pusat yang terdiri atas:
i. Dokumen SP2D pencairan dalam bentuk soft copy;
ii. Rincian pencairan dana masing-masing jenjang di tiap
kabupaten dalam bentuk soft copy;
iii. Data pencairan/penyaluran dana di tiap sekolah dari lembaga
penyalur dalam bentuk soft copy.
b. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap triwulan untuk
daerah non terpencil. Laporan ini diserahkan paling lambat pada
minggu kedua bulan kedua tiap triwulan berjalan;
c. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap semester untuk
daerah terpencil. Laporan ini diserahkan paling lambat pada
minggu kedua bulan kelima tiap semester berjalan;
d. Rekapitulasi tahunan penggunaan dana BOS. Laporan ini
diserahkan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
7. Laporan ke Pemda Provinsi
Selain laporan yang disimpan di Dinas Pendidikan Provinsi sebagai
bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Provinsi juga harus
menyampaikan dokumen laporan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
rekapitulasi belanja dana BOS di sekolah jenjang pendidikan
menengah dan sekolah luar biasa negeri.
D. Laporan Tingkat Pusat
1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari laporan penyerapan dana
yang dikirim oleh setiap Tim BOS Provinsi yang dilakukan oleh Tim

- 93 -
BOS Pusat menjadi rekapitulasi nasional. Laporan ini dibuat untuk
menghitung kelebihan dan kekurangan dana BOS yang telah diterima
di Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN) setiap
triwulan dan setiap semester.
Rekapitulasi penyerapan dana BOS secara nasional ini dibuat tiap
triwulan untuk daerah non terpencil dan tiap semester untuk daerah
terpencil, dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta
disimpan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
Laporan ini dibuat paling lambat pada minggu keempat bulan kedua
dari setiap triwulan untuk daerah non terpencil, dan minggu keempat
bulan kelima setiap semester untuk daerah terpencil sebagai bahan
untuk penyaluran dana cadangan dan dana triwulan/semester
berikutnya dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah Provinsi.
Laporan ini merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi
penggunaan dana BOS tiap triwulan yang telah disampaikan oleh Tim
BOS Provinsi. Laporan ini dibuat tiap akhir tahun dan ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atas nama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta disimpan di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada pemeriksa
apabila diperlukan.
Dokumen ini harus disimpan di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan diperlihatkan kepada pemeriksa apabila diperlukan.
penyelesaian.

- 94 -
4. Laporan Kegiatan
Laporan ini adalah laporan kegiatan pendukung Program BOS yang
telah dilaksanakan di tingkat pusat yang meliputi kegiatan sosialisasi,
pelatihan, pengadaan, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan lainnya.
Kegiatan pendukung Program BOS yang dilaksanakan di pusat
tergantung kepada ketersediaan dana kegiatan pada DIPA
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBN,
dan atau sumber dana lain yang tersedia.
Laporan ini dibuat di tiap akhir pelaksanaan, serta disimpan di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diperlihatkan kepada
pemeriksa apabila diperlukan.
5. Laporan Tim BOS Pusat
Selain laporan yang disimpan di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Pusat
juga harus menyampaikan dokumen laporan kepada beberapa
pemangku kepentingan. Dokumen laporan yang harus disampaikan
tersebut adalah:
a. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap triwulan untuk
daerah non terpencil. Laporan ini diserahkan ke Kementerian
Keuangan paling lambat pada minggu keempat bulan kedua tiap
triwulan berjalan;
b. Laporan realisasi penyerapan dana BOS tiap semester untuk
daerah terpencil. Laporan ini diserahkan ke Kementerian
Keuangan paling lambat pada minggu keempat bulan kelima tiap
semester berjalan;
c. Rekapitulasi tahunan penggunaan dana BOS. Laporan ini
diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling
lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
E. Ketentuan Pajak
Ketentuan pajak terkait penggunaan dana BOS di sekolah harus
mengikuti peraturan dan ketentuan pajak nasional dan peraturan dan
ketentuan pajak daerah.

- 95 -
F. Format Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana
REKAPITULASIREALISASIPENGGUNAANDANABOSSD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPSatap
PERIODE:………………….……………………..
1)
Tahun............
Lembaga:..............................................................................................2)
Alamat:..............................................................................................
Kab/Kota:..............................................................................................3)
Provinsi:..............................................................................................4)
Pengembangan
Perpustakaan
Kegiatan
Penerimaan
SiswaBaru
Kegiatan
Pembelajaran
dan
Ekstrakurikuler
Kegiatan
Ulangandan
Ujian
Langganan
Daya
danJasa
Perawatan
Sekolah
Pembayaran
Honorarium
Bulanan
Pengembangan
ProfesiGTK
Pembiayaan
Pengelolaan
Sekolah
Pembeliandan
Perawatan
Perangkat
Komputer
Biaya
Lainnya
Jumlah
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Menyetujui,
KepalasekolahPemegangKasSekolah
................................................................................................................................................................................................................................
NIP.......................................................................................................NIP.......................................................................................................
Keterangan:
1)Diisiperiodetriwulan/semesterke...........;
2)Diisinamasekolah,atauTimBOSKab/Kota...........,atauTimBOSProvinsi...........,atauTimBOSPusat;
3)UntuklaporanyangdibuatTimBOSProvinsiatauTimBOSPusat,informasiinitidakdicantumkan;
4)UntuklaporanyangdibuatTimBOSPusat,informasiinitidakdicantumkan;
5)SaldoyangdiisihanyapadalaporantriwulanII-IVdansemesterII,sementarasaldotriwulanIdansemesterIdiisikosong/nol.
Pengembangandanimplementasisistempenilaian
Total
Pengembanganstandarisi
Pengembanganstandarproses
Pengembanganpendidikdantenagakependidikan
Pengembangansaranadanprasaranasekolah
Pengembanganstandarpengelolaan
Pengembanganstandarpembiayaan
Program/Kegiatan
Saldoawal(saldoperiodesebelumnya)5)
PengembanganKompetensiLulusan
No
PenggunaanDanaBOS

- 96 -
REKAPITULASIREALISASIPENGGUNAANDANABOSSMA/SMALB
PERIODE:………………….……………………..
1)
Tahun............
Lembaga:..............................................................................................2)
Alamat:..............................................................................................
Kab/Kota:..............................................................................................3)
Provinsi:..............................................................................................
4)
Pembelian
Buku
PengadaanAlat
HabisPakai
Praktikum
Pembelajaran
Pengadaan
BahanHabis
Pakai
Praktikum
Pembelajaran
Pembiayaan
Pengelolaan
Sekolah
LanggananDaya
danJasa
Penyelenggaraan
Evaluasi
Pembelajaran
Kegiatan
Penerimaan
SiswaBaru
Kegiatan
Pembelajaran
dan
Ekstrakurikuler
Pemeliharaan
danPerawatan
Saranadan
Prasarana
Sekolah
Peningkatan
Kualitas
Pembelajaran
danManajemen
Sekolah
Pembeliandan
Perawatan
Perangkat
Komputer
Jumlah
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Menyetujui,
................................................................................................................................................................................................................................
NIP.......................................................................................................NIP.......................................................................................................
Keterangan:
Total
NoProgram/Kegiatan
PenggunaanDanaBOS

- 97 -
REKAPITULASIREALISASIPENGGUNAANDANABOSSMK
PERIODE:………………….……………………..
1)
Tahun............
Lembaga:..............................................................................................
2)
Alamat:..............................................................................................
Kab/Kota:..............................................................................................3)
Provinsi:..............................................................................................
4)
Pembelian
Buku
PengadaanAlat
HabisPakai
Praktikum
Pembelajaran
Pengadaan
BahanHabis
Pakai
Praktikum
Pembelajaran
Pembiayaan
Pengelolaan
Sekolah
Langganan
Daya
danJasa
Penyelenggaraan
Evaluasi
Pembelajaran
Kegiatan
Penerimaan
SiswaBaru
Kegiatan
Pembelajaran
dan
Ekstrakurikuler
Pemeliharaan
danPerawatan
Saranadan
Prasarana
Sekolah
KegiatanUji
Kempetensidan
Sertifikasi
Kejuruan
Penyelenggaraan
BursaKerja
Khusus,Prakerin,
danMagang
Pengembangan
Sekolah
Rujukan
Peningkatan
MutuProses
Pembelajaran
Kejuruan
Pembeliandan
Perawatan
Perangkat
Komputer
Jumlah
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
Menyetujui,
................................................................................................................................................................................................................................
NIP.......................................................................................................NIP.......................................................................................................
Keterangan:
Total
NoProgram/Kegiatan
PenggunaanDanaBOS

- 98 -
BAB IX
MONITORING
A. Monitoring oleh Tim BOS Pusat
1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Pusat dapat ditujukan untuk
memantau pencairan dan penyaluran dana, atau kinerja Tim BOS
Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota, atau pengelolaan dan
penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan
pelayanan pengaduan masyarakat;
2. Dalam setiap pelaksanaan monitoring, sasaran responden yang
dilibatkan adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan
monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari Tim BOS Provinsi,
atau pengelola keuangan daerah, atau lembaga penyalur, atau Tim
BOS Kabupaten/Kota, atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;
3. Disesuaikan dengan tujuan, pelaksanaan monitoring dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan
lapangan, atau koordinasi melalui media komunikasi (telepon,
faksimil, email, dll), atau melalui mekanisme monitoring terhadap
laporan online;
4. Disesuaikan dengan tujuan dan mekanisme, monitoring dapat
dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, atau pada saat
penyaluran dana, atau pasca penyaluran dana, atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan;
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Pusat
menggunakan anggaran pada DIPA Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang bersumber dari APBN, dan atau sumber dana lain
yang tersedia;
6. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan,
responden dan jumlah responden yang dilibatkan, mekanisme dan
waktu pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan,
kebutuhan, serta ketersediaan anggaran dan SDM. Monitoring BOS
juga dapat disinergikan pelaksanaannya dengan monitoring program
lainnya;

- 99 -
B. Monitoring oleh Tim BOS Provinsi
1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Provinsi dapat ditujukan
untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau kinerja Tim
BOS Kabupaten/Kota, atau pengelolaan dan penggunaan dana di
sekolah, atau tindak lanjut penanganan dan pelayanan pengaduan
masyarakat;
monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari pengelola keuangan
daerah, atau lembaga penyalur, atau Tim BOS Kabupaten/Kota, atau
pengelola sekolah, atau warga sekolah;
laporan online;
sesuai kebutuhan;
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Provinsi
menggunakan anggaran pada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi yang
bersumber dari APBN atau APBD, dan atau sumber dana lain yang
tersedia;
lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan
pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara
terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh
pengawas sekolah;

- 100 -
C. Monitoring oleh Tim BOS Kabupaten/Kota
1. Monitoring yang dilaksanakan Tim BOS Kabupaten/Kota dapat
ditujukan untuk memantau pencairan dan penyaluran dana, atau
pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah, atau tindak lanjut
penanganan dan pelayanan pengaduan masyarakat;
monitoring. Responden tersebut dapat terdiri dari lembaga penyalur,
atau pengelola sekolah, atau warga sekolah;
laporan online;
sesuai kebutuhan;
5. Kegiatan monitoring yang dilaksanakan di oleh Tim BOS Kabupaten/
Kota menggunakan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota yang bersumber dari APBD, dan atau sumber dana lain yang
tersedia;
lainnya. Untuk itu pelaksanaan monitoring juga dapat melibatkan
pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab secara
terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh
pengawas sekolah;

- 101 -
BAB X
PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Pengawasan
Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan
fungsional, dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing
instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program
BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan
kabupaten/kota kepada sekolah.
2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud
serta inpektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan
melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau
permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan wilayah
kewenangan masing-masing.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan
diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan
kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan
program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan
pusat mengacu pada kaedah keterbukaan informasi publik, yaitu
semua dokumen BOS dapat diakses oleh publik kecuali yang
dirahasiakan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam
pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas
fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh

- 102 -
aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan
pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti
berikut:
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-
undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi
kerja);
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS
yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada sekolah;
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan
dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan
penyimpangan dana BOS;
4. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit sekolah terbukti
melakukan penyimpangan, atau tidak menyusun laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana BOS (termasuk laporan online
ke laman BOS di www.bos.kemdikbud.go.id), Tim BOS Kabupaten/
Kota dapat meminta secara tertulis kapada bank (dengan tembusan ke
sekolah) untuk menunda pengambilan dana BOS dari rekening
sekolah;
5. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada
provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut
dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh
keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan;
6. Bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

- 103 -
BAB XI
PELAYANAN DAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT
A. Tujuan
Program yang baik akan memastikan bahwa setiap pertanyaan, usulan
dan keluhan mendapatkan respon. Pengelolaan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat (P3M) dalam program BOS ditujukan
untuk:
1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat
diterima oleh pihak yang tepat;
2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap
pengaduan yang masuk;
3. Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan
secara jelas;
4. Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan
dan dapat diakses publik.
B. Media
Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara
langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah
media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi terhadap
program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun
keluhan.
1. Online Dikdasmen : bos.kemdikbud.go.id
SD : http://ditpsd.kemdikbud.go.id
SMP : http://ditpsmp.kemdikbud.go.id
SMA : http://psma.kemdikbud.go.id
SMK : http://psmk.kemdikbud.go.id
2. Telepon PIH : 177
SD : 0-800-140-1276 (bebas pulsa) ; 021-5725632
SMP : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) ; 021-5725980 ;
021-5725651
SMA : 081210805805 ; 081574805805
SMK : 021-5725467
3. Faksimil SD : 021-5725637

- 104 -
SMP : 021-5731070 ; 021-5725645 ; 021-5725635 ;
021-5725651
SMA : 021-75912221
SMK : 021-5725049
4. Email Dikdasmen : bos@kemdikbud.go.id
SMP : pengaduan.ditpsmp@kemdikbud.go.id
SMA : bos.sma@kemdikbud.go.id
SMK : helpdesk.psmk@kemdikbud.go.id
5. SMS PIH : 1771
SMP : 081222449964
SMA : 081210805805 ; 081574805805
C. Tugas dan Fungsi Layanan
Tim BOS melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan tindak lanjut
terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Pembagian tugas dan
fungsi layanan pada program BOS adalah sebagai berikut.
1. Tim BOS Pusat
a. Menetapkan petugas unit P3M;
b. Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan
audit BPK/BPKP/Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS di laman
www.bos.kemdikbud.go.id/pengaduan;
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan;
d. Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi
maupun kabupaten/kota;
e. Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan
manajemen BOS;
f. Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal
diperlukan tindak lanjut;
g. Membuat laporan perkembangan penanganan pengaduan secara
regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan
tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang
merupakan rekapitulasi status provinsi;

- 105 -
h. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda
menyampaikan status pengaduan untuk mendorong penyelesaian
yang melibatkan pihak-pihak terkait;
i. Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS secara
berkala kepada provinsi/kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;
j. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum, Tata Laksana dan
Kerjasama pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah terkait dengan publikasi informasi.
2. Tim BOS Provinsi
b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan
pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui
telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan audit ke dalam
sistem pengaduan BOS di laman www.bos.kemdikbud.go.id/
pengaduan;
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan
dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem
pengaduan online dan sms di laman BOS;
d. Monitoring kabupaten/kota untuk memastikan tugas dan fungsi
layanan masyarakat dan pengaduan BOS dilaksanakan sesuai
petunjuk teknis yang ada;
e. Berkoordinasi dengan kabupaten/kota jika diperlukan untuk
melakukan penanganan secara langsung dalam kasus-kasus yang
dianggap mendesak dan penting;
f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular
sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut
bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan
rekapitulasi status kabupaten/kota;
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda
menyampaikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindak
lanjut pengaduan yang dilakukan kabupaten/kota guna
mendorong penyelesaian yang diperlukan;

- 106 -
h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi.
3. Tim BOS Kabupaten/Kota
b. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan
pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui
telepon, email, surat, faks, termasuk hasil temuan audit ke dalam
sistem pengaduan BOS di laman bos.kemdikbud.go.id/pengaduan;
c. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan
dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem
pengaduan online dan sms di laman BOS;
d. Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan
dan hasil penanganan pengaduan;
e. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindak lanjut pengaduan
BOS secara online di laman BOS;
f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler
sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut
bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS;
g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda
menyampaikan status kemajuan dan hasil tindak lanjut
pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya;
h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi
informasi.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MUHADJIR EFFENDY

Draf juknis bos 2017

More Related Content

What's hot

Similar to Draf juknis bos 2017

Recently uploaded

Draf juknis bos 2017