Kebijakan pembiayaan pendidikan diatur dalam konstitusi dan undang-undang Indonesia untuk menjamin akses pendidikan gratis dan wajib untuk semua warga negara, dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama untuk menyediakan dana melalui anggaran pendidikan."

1. Kebijakan
Pembiayaan
Pendidikan
Oleh Kelompok 13

2. Nama Kelompok :
1. Aminatus Sholihah (1102420014)
2. Novita Sari (1102420049)
3. Moh. Fiqi Ardhiansyah (1102420071)

3. Pengertian
Kebijakan Pembiayaan Pendidikan adalah salah
satu keputusan otoritas publik dalam rangka
melaksanakan undang – undang.

4. Pembiayaan Pendidikan diatur
dalam UUD Negara Republik
Indonesia 1945 (Amandemen
IV)
bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,
dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional;

5. Dalam tataran aplikasi, pembiayaan
pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu :
(Sekolah – sekolah Negeri) (Sekolah – sekolah Swasta)
Lembaga milik Negara Lembaga milik Masyarakat
Pembiayaan pendidikan antara kedua jenis lembaga itu memiliki karakteristik yang berbeda.

6. Sekolah Negeri
Sekolah milik Negara yang
pembiayaannya menjadi tanggung
jawab Negara sepenuhnya. Oleh
sebab itu akuntabilitas dari kedua
jenis lembaga pendidikan tersebut
berbeda nuansanya.

7. Sekolah Swasta
Sekolah yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat (bukan negara).
Penyelenggaraan Sekolah swasta di Indonesia dilakukan oleh beranekaragam
pihak, yaitu: yang memiliki latar belakang keagamaan, kebudayaan/kedaerahan,
sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi wanita dan sekolah yang
merupakan bagian dari suatu organisasi besar dengan beraneka ragam latar
belakang pula.

8. Biaya pendidikan pada
tingkat makro berasal dari :
(1)Pendapatan Negara dari sector pajak
(2)Pendapatan Negara dari sector non pajak,
(3)Keuntungan dari sector barang dan jasa
(4) Usaha-usaha Negara lainnya.

9. Sementara di tingkat daerah,
baik tingkat satu maupun
tingkat dua berasal dari
kucuran dana dari pusat
beserta yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

10. Sementara dalam tataran
sekolah, baik sekolah swasta
maupun negeri pada dasarnya
berasal dari subsidi pemerintah
pusat, pemerintah daerah, iuran
siswa dan sumbangan
masyarakat.

11. Menurut Renstra Kementerian Pendidikan tahun 2010 –
2014, khususnya berkaitan dengan Strategi Pendanaan
Pendidikan diatur hal-hal pokok seperti berikut :
02
01 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
pemerintah daerah dan masyarakat (UU Sisdiknas).
03 Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ada komponen
pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan
ada pula yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah.
04 Pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik dan
orangtua peserta didik, untuk biaya-biaya khusus seperti biaya pribadi.

12. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang wajib belajar
Menyatakan setiap warga negara mengikuti
program wajib belajar; Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya. Ketentuan
tersebut kemudian diikuti oleh kebijakan-
kebijakan lain seperti BOS (Biaya Operasional
Sekolah).

13. BOS (Biaya Operasional
Sekolah) memiliki tujuan
khusus, yaitu :
1. menggratiskan seluruh siswa
miskin di tingkat pendidikan dasar dari
beban biaya operasional sekolah, baik
disekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. menggratiskan seluruh siswa SD negeri
dan SMP negeri terhadap biaya
operasional sekolah, kecuali pada rintisan
sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan
sekolah bertaraf internasional (SBI).

14. Terima Kasih