Nota keberatan menyatakan bahwa dakwaan tidak berdasar pada fakta dan logika. Dakwaan didasarkan pada kalimat-kalimat imajiner dan asumsi yang tidak benar. Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan korupsi seperti yang didakwa.

1. 1
NOTA KEBERATAN
ANAS URBANINGRUM
Disampaikan di Pengadilan Tipikor
Jum'at, 6 Juni 2014
Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim
Yang Terhormat para Jaksa Penuntut Umum
Yang Terhormat para Penasehat Hukum
Para hadirin yang saya hormati,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.
Atas perkenan Majelis Hakim Yang Mulia, saya berkesempatan untuk menyampaikan Eksepsi atau
Nota Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2014
yang lalu. Atas itu semuasaya mengucapkan banyak terima kasih.
Mengawali Nota Keberatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penyidik
KPK yang telah menjalankan tugasnya sejak tanggal 22 Februari 2013 untuk sangkaan TPK dan 28
Februari 2014 untuk sangkaan TPPU. Setelah bekerja cukup panjang, 25 orang penyidik untuk
sangkaan TPK dan 24 penyidik untuk sangkaan TPPU telah berhasil menyelesaikan dan menyerahkan
berkas perkara pada tanggal 8 Mei 2014. Saya menghargai kerja keras dari tim besar dan dalam
jangka waktu kerja yang cukup lama saya juga menghargai karena dalam proses pemeriksaan
dilakukan langsung oleh Plt Direktur Penyidikan dan oleh ketua tim penyidik sangkaan TPK. Sungguh
itu adalah kehormatan tersendiri bagi saya.
Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada tim JPU yang dipimpin oleh Dr. Yudi Kristiana dan
para anggota berjumlah seluruhnya 12 orang yang telah bekerja keras menyusun surat dakwaan.
Saya tahu tidak mudah menyusun surat dakwaan berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang ada,
serta penugasan yang diberikan. Tetapi tim JPU telah berhasil menyusun surat dakwaan dan
melimpahkan berkas perkara ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 22 Mei 2014, serta selanjutnya membacakan pada persidangan tanggal 30 Mei 2014.
Kerja keras tim JPU haruslah mendapatkan apresiasi.
Terlepas dari ucapan terima kasih dan apresiasi tersebut, izinkanlah saya untuk menyampaikan
pandangan, penilaian dan sikap yang berupa Nota Keberatan terhadap surat dakwaan. Apa yang
saya sampaikan di dalam Nota Keberatan ini tidak untuk membatalkan ucapan terima kasih dan
mengurangi apresiasi, melainkan dengan sungguh justru saya ajukan sebagai bentuk kerja sama
untuk mencari dan menemukan kebenaan dan keadilan. Dengan semangat dan motivasi yang sama
saya yakin tim JPU akan sependapat untuk menemukan kebenaran dan keadilan di dalam
persidangan ini.

2. 2
Karena itulah surat dakwaan perlu diuji dengan jernih, obyektif dan adil berdasarkan kebenaran
logika, fakta, bukti, aturan hukum, ilmu dan bahkan kebenaran hati nurani. Surat dakwaan tidak
sepatutnya disusun dan dipertahankan dari logika kewenangan yang diselenggarakan secara absolut.
Sekali lagi, semata-mata karena yang harus ditemukan di dalam persidangan ini adalah kebenaran
dan keadilan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya.
Saya membaca dengan seksama seluruh rangkaian surat dakwaan. Saya juga mendengarkan dengan
seksama ketika surat dakwaan dibacakan secara bergantian. Tidak ada kata dan kalimat yang
terlewatkan. Saya bisa mengerti kata demi kata, kalimat demi kalimat yang disusun dan dibacakan.
Tetapi saya tidak berhasil untuk mengerti dan memahami substansinya. Dalam keawaman dan
keterbatasan saya, mohon maaf, saya dengan kesadaran penuh menyatakan tidak berhasil
memahami substansi dakwaan dan dalil-dalil yang menjadi penyangganya.
Sebelum saya menguraikan mengapa substansi dakwaan dan dalil-dalil yang menjadi penyangga
argumentasinya tidak bisa dimengerti, perkenankan saya untuk sedikit mengingatkan sebagian
peristiwa yang menyertai proses hukum ini dan karena itu tidak bisa dipisahkan darinya.
Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Presiden
Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi
untuk segera mengambil langkah yang konklusif dan tuntas terhadap masalah hukum yang
diberitakan terkait dengan saya. "Kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau
tidak salah kita ingin tahu kalau itu tidak salah." Desakan Pak SBY dilakukan menyusul sebuah rilis
survei "khusus" yang dengan sigap disusul oleh statemen-statemen yang memojokkan saya,
termasuk mendesak saya mundur sebagai Ketua Umum PD.
Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Dewan Pembina PD, Syarief Hasan, menyatakan sudah
mengetahui saya ditetapkan sebagai tersangka dan minta ditunggu saja pengumuman resminya.
Pernyataan ini disampaikan Syarief Hasan setelah selesai rapat dengan Ketua Dewan Pembina Partai
Demokrat di Cikeas.
Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Ketua Majelis Tinggi PD Pak SBY melakukan pengambilalihan
wewenang dan kepemimpinan PD serta meminta saya untuk fokus menghadapi masalah hukum di
KPK dan PD siap memberikan bantuan hukum. Pada saat itu saya seolah diposisikan sebagai
tersangka, baik dalam posisi penyelamatan partai maupun pembicaraan empat mata dengan Ketua
Dewan Pembina/Ketua Majelis Tinggi PD.
Bahwa pada tanggal 9 Februari 2013 Sprindik saya sebagai tersangka bocor atau dikeluarkan dan
menjadi pemberitaan yang luas di media massa. Bocornya Sprindik tersebut kemudian melahirkan
Komite Etik yang kemudian memberikan sanksi kepada beberapa pimpinan KPK.
Bahwa Sprindik yang berlaku dan digunakan sampai sekarang adalah yang terbit pada tanggal 22
Februari 2013, setelah proses penuh drama dan hiruk-pikuk yang secara luas diketahui oleh
masyarakat. Yang khusus dalam Sprindik tersebut adalah bahwa sangkaan kepada saya adalah
terkait dengan proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya yang hingga disusun dan
dibacakan surat dakwaan tidak dijelaskan dengan gamblang apa yang disebut dalam frasa "dan atau
proyek-proyek lainnya."
Beberapa peristiwa di dalam internal PD dan dinamika di KPK dalam proses penetapan saya sebagai
tersangka ini saya angkat kembali agar persidangan ini tidak melupakan konteks proses yang
menyertai dimulainya proses hukum yang kemudian membawa saya sampai pada persidangan ini.
Bahwa ada proses yang khas, yang tidak seperti biasanya, yang mengiringi proses hukum tersebut.
Tentu hal tersebut tidak bisa dinilai sebagai sebuah kebetulan semata.
Karena itu pula, sesungguhnya saya tidak terlalu terkejut ketika pada bagian awal surat dakwaan
dimulai dengan kalimat yang tidak menggambarkan kenyataan. "Bahwa pada sekitar tahun 2005,

3. 3
Terdakwa keluar dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan selanjutnya berkeinginan untuk
tampil menjadi pemimpin nasional yaitu sebagai Presiden RI, sehingga memerlukan kendaraan
politik dan biaya yang sangat besar." Sebuah permulaan surat dakwaan yang diantarkan oleh kalimat
imajiner.
Saya tahu bahwa kalimat tersebut berasal dari keterangan saksi, tetapi materi kesaksiannya adalah
imajiner kalau tidak disebut sebagai fitnah semata. Jika sedikit saja mau mengkonfirmasi kesaksian
itu dengan logika, ilmu tentang Pilpres dan fakta-fakta, sungguh kalimat pembuka surat dakwaan itu
tidak perlu ada.
Oleh sebab permulaan yang imajiner, maka berikutnya adalah sambung menyambung kalimat
imajiner yang lain dan bersumber dari produsen keterangan yang sama. "Dengan kedudukannya
sebagai Ketua DPP Bidang Politik, Terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur
proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Pengaruh Terdakwa menjadi semakin besar
setelah Terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan terpilih
menjadi anggota DPR RI Periode 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua F-PD di DPR RI." Sungguh
ini sambungan kalimat imajiner yang sangat dahsyat pengaruhnya untuk melandasi konstruksi
dakwaan lebih lanjut.
Imajinasi selanjutnya adalah kalimat yang menyebut "Untuk menghimpun dana guna menyiapkan
logistik, Terdakwa dan M. Nazaruddin bergabung dalam ANUGERAH GROUP yang kemudian berubah
menjadi PERMAI GROUP, antara lain PT. Anak Negeri, PT. Anugerah Nusantara, dan PT. Panahatan,
dimana Terdakwa menjadi Komisaris PT. Panahatan."Hal demikian jelas tidak benar. Yang benar
adalah bahwa saya pernah menjadi Komisaris PT. Panahatan sebelum mundur pada awal tahun
2009. Selama menjadi Komisaris PT. Panahatan saya tidak pernah mendapatkan laporan tentang
keadaan perusahaan dan tidak pernah memperoleh manfaat apapun dari perusahaan.
Apalagi ketika disebut bahwa saya membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek
pemerintah dan BUMN yang dikelola oleh Yulianis dan Mindo Rosalina Manullang (proyek
Kemendiknas dan Kemenpora), Munadi Herlambang (proyek pemerintah bidang konstruksi dan
BUMN) dan Machfud Suroso (proyek Universitas, gedung pajak, dan Hambalang), hal tersebut tidak
berbasiskan data yang benar. Belum lagi disebutkan pula bahwa dalam pengurusan proyek yang
dilakukan terdakwa melalui Permai Group, terdakwa mendapatkan fee antara 7-22 persen yang
disimpan di dalam brankas Permai Group. Mengaitkan saya dengan fee Permai Group dan
brankasnya adalah spekulasi yang jauh dari kenyataan.
Disebutkan pula bahwa setelah saya menjadi Ketua Fraksi PD, saya keluar dari Permai Group dan
bahwa selanjutnya dalam pengurusan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBN/APBNP 2010
dari Kemenpora dan Kemendiknas saya berkoordinasi dengan M. Nazaruddin dan anggota Komisi X
dari F-PD. Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak pernah berkoordinasi dengan M. Nazaruddin dan
anggota Komisi X dari F-PD untuk mengurus proyek-proyek mitra kerja. Misalnya tuduhan bahwa
saya pernah bertemu dengan M. Nazaruddin, Machfud Suroso, dan Wafid Muharram di Chatter Box
Plaza Senayan untuk membahas proyek Hambalang adalah cerita fiktif belaka.
Demikian pula tentang tuduhan saya memerintah Ignatius Mulyono untuk menanyakan pengurusan
sertifikat tanah Hambalang ke BPN adalah keterangan pelintiran. Yang terjadi adalah permintaan M.
Nazaruddin kepada Ignatius Mulyono, sebagai mana perintah M. Nazaruddin kepada Mindo Risalona
Manullang untuk mengurus sertifikat tanah Hambalang ke BPN yang sudah disampaikan pada
persidangan-persidangan terdakwa yang lain. Amat jelas hal ini terkait dengan keinginan M.
Nazaruddin untuk mendapatkan proyek Hambalang dan bahkan sudah mengeluarkan dana untuk
itu.

4. 4
Adalah fiktif belaka tuduhan bahwa saya meminta M. Nazaruddin untuk mundur dari proyek
Hambalang. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk maju atau mundur di proyek Hambalang
dan proyek-proyek manapun juga, karena itu bukan menjadi perhatian dan pekerjaan saya.
Jika benar saya meminta M. Nazaruddin mundur dari proyek Hambalang dan kemudian M.
Nazaruddin setuju, tentu M. Nazaruddin tidak marah-marah kepada Mindo Rosalina Manullang
karena gagal mendapatkan proyek Hambalang dan kemudian meminta uang yang telah dikeluarkan
Permai Group dikembalikan. Kesaksian Mindo Rosalina Manullang pada beberapa persidangan
terdakwa yang lain jelas menyebutkan bahwa M. Nazaruddin marah-marah dan meminta uangnya
dikembalikan karena mendapatkasn informasi tidak mendapatkan peoyek tersebut.
Tentang penerimaan-penerimaan
1. Kepada saya didakwakan menerima Rp. 2.010.000.000,- dari PT. Adhi Karya untuk pencalonan
Ketua Umum PD. Uang tersebut diserahkan Teuku Bagus M. Noor kepada Munadi Herlambang,
Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan atas permintaan Muchayat.
Saya tidak pernah menerima uang dari PT. Adhi Karya, tidak pernah menyuruh seseorang untuk
meminta atau menerima uang dari Adhi Karya dalam rangka pencalonan Ketua Umum PD atau
untuk kepentingan yang lain. Apalagi disebutkan bahwa itu adalah atas perintaan Muchayat.
Kalau benar ada seseorang yang diminta, menjadi aneh kalau hal itu dikaitkan dengan saya.
Apalagi jika tidak benar. Jelas saya tidak dalam posisi meminta atau menyuruh Muchayat untuk
meminta dana dari pihak manapun juga.
2. Kepada saya didakwakan menerima dari M. Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp.
84.515.650.000,- dan USD 36.070 untuk keperluan persiapan pencalonan Ketua Umum PD. Jika
Permai Group adalah kantong dana saya, maka tidak ada yang salah dengan seseorang yang
mengambil dana dari kantongnya sendiri. Ada kontradiksi yang serius di dalam dakwaan ini
sendiri.
Perlu saya jelaskan bahwa:
a. Tidak ada posko khusus untuk relawan kongres. Pertemuan atau rapat dilakukan
berpindah-pindah, tergantung kondisi dan kesempatan. Salah satunya adalah tempat yang
dipunyai oleh M. Nazaruddin yang kadang kala dipergunakan untuk pertemuan.
Nazaruddin menggunakan tempatnya tersebut (Apartemen Senayan City) untuk urusan
dan kegiatannya sendiri.
b. Pertemuan dengan 513 DPC pada bulan Januari 2010 di Apartemen Senayan City.
Pertemuan dengan 430 DPC pada akhir bulan Februari 2010. Pada dua pertemuan tersebut
didakwakan menghabiskan dana 7 miliar dan 7 miliar rupiah untuk uang saku, uang
operasional dan entertainment. Adalah tidak masuk akal ada apartemen dengan kapasitas
sekitar 15 orang bisa mengumpulkan sebanyak ratusan orang. Untuk bertemu dengan 150
orang DPC saja harus ada 15 kali pertemuan. Jika bulan Januari ada pertemuan dengan 513
DPC dan Februari dengan 430 DPC, berapa jumlah DPC di seluruh Indonesia? Apakah
jumlah DPC 513 ditambah 430 = 943 DPC?
c. Disebutkan pula bahwa pada 28 Maret 2010 diadakan tandingan deklarasi Andi Alfian
Mallarangeng dengan mengumpulkan 446 DPC ditambah dengan 138 DPC yang
sebelumnya hadir diacara deklarasi AAM. Berarti jumlah DPC yang hadir adalah 446 + 136 =
582 DPC. Belum lagi DPC yang tidak hadir. Lalu berapa jumlah DPC seluruhnya? Disebutkan
biaya yang dikeluarkan kurang lebih 11 miliar rupiah.

5. 5
d. Disebutkan pula bahwa biaya untuk road show ke daerah-daerah (tidak disebutkan dengan
jelas di daerah mana saja) dan bertemu dengan berapa DPC. Hanya disebutkan secara
imajiner bahwa setiap road show diberikan uang saku kepada masing-masing DPC 20 juta
rupiah, korwil masing-masing 50 juta rupiah dan entertainment masing-masing 20 juta
rupiah. Dengan tidak jelas disebut diperlukan biaya kurang lebih 15 miliar rupiah.
e. Disebutkan deklarasi pencalonan saya di Hotel Sultan dihadiri 460 DPC diberikan uang saku
masing-masing 20 juta rupiah, 37 koordinator masing-masing 50 juta dan entertainment
masing-masing 25 juta rupiah. Ditambah biaya siaran live Metro TV 2 miliar rupiah dan
siaran di TV One dan RCTI sebesar 4,5 miliar rupiah. Total menghabiskan dana kurang lebih
20 miliar rupiah. Tidak jelas DPC mana, koordinatornya siapa dan sebagainya. Disebutkan
saja secara gelondongan bahwa biayanya kurang lebih 20 miliar rupiah.
f. Begitu pula dengan biaya-biaya lain seperti event organizer, pembelian HP, pembuatan
iklan, komunikasi media dan lain-lain disebutkan dengan angka-angka gelondongan yang
tidak jelas.
3. Kepada saya didakwakan menerima dari M. Nazaruddin (Permai Group) sebesar 30 miliar rupiah
dan USD 5.225.000 untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PD. Dalam kaitan itu
disebutkan bahwa saya memerintahkan M. Nazaruddin/M.Rahmad untuk menyewa 100 kamar
transit, memerintahkan untuk memberikan uang saku sebesar USD 2.000 kepada 490 DPC
sebelum berangkat ke Bandung, sehingga totalnya mencapai USD 980 ribu.
Demikian juga ketika kongres sudah dimulai didakwakan bahwa masing-masing DPC
mendapatkan 30 juta rupiah dan 37 koordinator masing-masing mendaptkan 100 juta rupiah.
Pada hari berikutnya ada 315 DPC mendapatkan USD 5.000 dan kembali lagi USD 5.000 (22 dan
23 Mei 2010). Demikian pula pada putaran kedua untuk memperebutkan 73 suara DPC dengan
koordinator diberikan USD 10 ribu - USD 30 ribu. Dengan demikian jumlahnya adalah 18 miliar
rupiah, ditambah USD 1.575.000, ditambah USD 1.575.000 dan ditambah USD 2.300.000.
Semua hal tersebut tidak jelas, kabur dan tidak berdasarkan data yang benar. Jumlah DPC-nya
juga berubah-ubah dan tidak disebutkan identitasnya. Hal yang sama adalah tentang
koordinator jumlahnya dengan uang disebutkan dibagikan kepada koordinator.
Dakwaan tersebut dibantah sendiri pada contoh-contoh DPC yang disebut menerima dana
untuk mendukung. Dari 13 nama yang disebutkan tidak ada satu pun nama yang menerima
uang sebagaimana dijelaskan pada penjelas tentang penerima dan pembagian uang pada
pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PD. Semuanya mempunyai keterangan yang berbeda-
beda. Lalu, kalau yang disebut menerima dana sebanyak 490 orang dan kemudian berubah
menjadi 315 orang, siapa lagi nama-nama penerima dana dan berapa jumlahnya. Apakah 13
nama dengan keterangan yang berbeda-beda bisa dianggap mewakili 490 orang atau 315
orang? Apalagi selalu disebutkan bahwa semuanya atas perintah saya, suatu dakwaan yang
tidak berdasar.
4. Didakwakan juga kepada saya penerimaan 1 mobil Harrier sebagai tanda jadi proyek Hambalang
dari PT. Adhi Karya. Bagaimana ada tanda jadi proyek Hambalang pada September 2009 dan
mengapa tanda jadi diberikan melalui M Nazarudin (Anugerah Group) yang tidak mendapatkan
proyek tersebut? Mengapa pula mobil yang saya beli sebelum menjadi anggota DPR dipaksakan
untuk menjadi gratifikasi? Apalagi gratifikasi dari proyek Hambalang yang tidak ada urusannya
dengan saya. Amat jelas bahwa pengantar dakwaan gratifikasi mobil Harrier ini adalah
pertemuan di Restoran China Pacific Place September 2009 yang saya tidak pernah tahu dan

6. 6
apalagi disebutkan hadir. Ada tidaknya pertemuan itu sendiri saya tidak tahu. Bagaimana pula
saya bisa disebutkan hadir dan berbicara di dalam pertemuan tersebut?
5. Ada pula dakwaan yang menyebutkan saya menerima penerimaan-penerimaan lain, seperti
fasilitas survei dari LSI dan fasilitas mobil Toyota Vellfire dari PT. Atrindo Internasional. Perlu
saya sampaikan bahwa saya tidak pernah memesan survei dan berjanji untuk memberikan
pekerjaan survei Pilkada kepada PT. LSI. Karena itu adalah sesuatu yang dipaksakan jika saudara
Denny JA yang membantu saya dengan caranya sendiri dimasukkan ke dalam gratifikasi.
Demikian pula dengan mobil Toyota Vellfire yang dipinjamkan oleh seorang sahabat dan saya
gunakan setelah mundur dari Anggota DPR didakwakan sebagai gratifikasi. Tentu hal ini adalah
upaya hukum yang berlebih-lebihan.
Sementara itu pada dakwaan kedua disebutkan bahwa saya melakukan perbuatan berupa
“membelanjakan atau membayarkan uang sebesar Rp. 20.880.100.000.- untuk pembelian sebidang
tanah dan bangunan seluas 693 m2 di Durensawit, Jalan Selat Makassar Durensawit, di bidang tanah
seluas 200 m2 dan 7.870 m2 di Jalan DI Panjaitan Yogyakarta, sebidang tanah seluas 280 m2 di
Panggungharjo Sewon Bantul dan 389 m2 di Desa Panggungharjo, yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu
terdakwa (saya) mengetahui atau patut menduga uang yang dipergunakan adalah sebagai hasil
tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan
yaitu dengan cara melakukan pembayaran atas pembelian tanah dan rumah milik terdakwa (saya)
tersebut melalui orang lain, serta diatasnamakan dan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain”.
Bahwa didakwakan pembelian aset-aset yang disebutkan tadi di beli dari dana yang dihimpun
bersama M Nazarudin dalam rangka mempersiapkan diri menjadi Presiden RI tahun 2014, melalui
Permai Group dan kantong-kantong dana yang diperoleh selama saya menjadi anggota DPR,
termasuk dana sisa pemenangan Kongres Partai Demokrat di Bandung yang disimpan di brankas
Permai Group.
Dakwaan ini memakai metode “otak-atik gathuk” yang sangat spekulatif. Bagaimana muncul
dakwaan TPPU atas aset yang saya beli dan aset yang bapak mertua beli hanya berdasarkan metode
mengait-kaitkan dan mengira-ngira? Mengait-kaitkan dan mengira-ngira adalah cara yang sangat
dipaksakan dan berbasis pada prasangka buruk (su’udzan). Sesuatu yang sangat dilarang oleh agama
dan tidak bisa dibenarkan secara hukum.
Perlu saya sampaikan bahwa melakukan penyitaan aset dan kemudian mendakwa melakukan tindak
pidana pencucian uang dengan cara yang spekulatif sangat berbahaya. Aset-aset tidak hanya bernilai
ekonomi, melainkan juga mengandung nilai ruhaniah dan martabat seseorang atau lembaga.
Menyita dan kemudian mendakwa secara spekulatif adalah termasuk perbuatan batil, siapapun yang
melakukan dan atas nama kewenangan apapun juga. Perbuatan batil tidak sejalan dengan keadilan,
malah bersahabat dekat dengan kedzaliman.
Aset-aset saya yang disita dan kemudian didakwa sebagai TPPU adalah aset-aset yang saya beli dari
penghasilan yang halal setelah saya berhenti dari anggota DPR, tidak terkait dengan posisi dan
kewenangan saya di DPR dan tidak ada hubungannya dengan M Nazarudin atau Permai Group.
Apalagi aset-aset milik bapak mertua saya, tidak ada hubungannya dengan hal itu semua, termasuk
dengan saya. Jelas berbeda aset-aset saya dengan aset-aset milik mertua saya.
Apalagi aset-aset yang dibeli oleh mertua saya adalah dimaksudkan untuk pengembangan pondok
pesantren dan bahkan sebagian yang disita dan didakwakan itu sudah didirikan fasilitas pondok
pesantren. Bagaimana bisa aset-aset milik mertua saya untuk pengembangan pesantren yang dibeli
karena kemampuannya sendiri didakwakan sebagai milik saya yang disamarkan? Kalau biasanya

7. 7
pondok pesanten mendapatkan bantuan, dalam kasus ini malah aset-aset yang dibeli dengan
kemampuan sendiri dicurigai, disita dan kemudian didakwa sebagai bagian dari TPPU.
Masalahnya bukan pada aset punya siapa dan ada kaitan dengan pengembangan pesantren atau
tidak, tetapi secara hukum adalah pada penyitaan dan dakwaan yang spekulatif, berdasarkan
prasangka buruk dan prakiraan-prakiraan yang tidak jelas. Hal ini sungguh melukai rasa keadilan dan
martabat kemanusiaan.
Dalam kaitan dengan tanah, saya teringat dengan teriminologi Jawa “sadumuk bathuk sanyari
bumi”. Makna bebasnya adalah bahwa meski sejengkal, karena menyangkut kehormatan, tanah
harus dipertahankan dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, Bahkan dalam tradisi Jawa
disebut “ditohi pati”, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya.
Dakwaan terakhir, ketiga, adalah membayarkan uang sejumlah 3 miliar rupiah atau setidak-tidaknya
sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Permai Group untuk pengurusan IUP atas nama PT. Arina
Kota Jaya seluas kurang lebih 5000-10000 ha di Kutai Timur yang akan digunakan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi.
Disebutkan bahwa IUP PT. Arina Kota Jaya adalah kekayaan milik saya dan biaya yang dikeluarkan
untuk pengurusannya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Karena itulah dikategorikan
sebagai TPPU.
Adalah hal yang mengherankan sesuatu yang tidak saya lakukan didakwakan sebagai TPPU kepada
saya. Aset yang dimaksud bukan milik saya, saya tidak pernah mengurusnya, tidak pernah pula tahu
dan memerintahkan seseorang untuk mengurusnya, mengapa ada dakwaan TPPU kepada saya?
Mengapa bukan ke M Nazarudin yang disebut memerintahkan Yulianis untuk mengeluarkan dana?
Perlu saya sampaikan bahwa sekitar sebulan sebelum KPK mengumumkan saya sebagai tersangka
TPPU, M. Nazaruddin sudah mengumumkan terlebih dulu kepada beberapa tahanan KPK di lantai 9
Gedung KPK. Tentu saja bisa dianalisis apa pesan M. Nazaruddin untuk menjadikan saya sebagai
tersangka TPPU dengan konstruksi yang dipaksakan, baik pada dakwaan kedua maupun dakwaan
ketiga.
Secara umum bisa dikatakan bahwa Surat Dakwaan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya oleh Tim
JPU yang handal. Namun demikian, dengan segala hormat saya merasakan bukan sebagai dakwaan
JPU, melainkan lebih sebagai dakwaan dari M. Nazaruddin. Baik dakwaan TPK maupun TPPU, saya
lebih merasakan sebagai dakwaan dari M. Nazaruddin.
Ibarat penjahit, Tim JPU adalah penjahit yang handal dan berpengalaman. Karena itulah berhasil
memproduksi hasil jahitan yang sepintas menarik. Akan tetapi, karena jenis dan warna kainnya tidak
sama, ukuran kanan dan kiri tidak sama, bahan kainnya ada yang asli ada pula yang palsu, ada bahan
yang dibeli di toko resmi dan ada juga yang selundupan, maka baju yang dihasilkan adalah baju
khusus yang hanya menarik untuk dilihat dari jauh. Tidak menarik kalau dilihat dari dekat, apalagi
kalau hendak dipakai. Karena ukurannya khusus, maka tidak cocok dipakai oleh siapapun dan kalau
dipaksakan akan mudah robek.
Sekali lagi bukan salah penjahitnya, tetapi salah yang beli bahan karena membelinya di toko
penampungan bahan-bahan palsu dan selundupan. Beruntung penjahitnya handal dan
berpengalaman, sehingga tetap bisa menghasilkan baju baru yang dari jauh terlihat menarik, meski
bahan-bahan yang asli hanya sebagian kecil saja.

8. 8
Tentang Kongres Partai Demokrat
Perlu kiranya disampaikan gambaran singkat tentang Kongres PD tahun 2010 di Bandung agar sidang
bisa menempatkan Kongres pada posisi yang benar dan proporsional.
Kongres II Partai Demokrat di Bandung adalah peristiwa kompetisi politik internal dan sekaligus
konsolidasi partai. Karena itu, Kongres adalah forum untuk memilih Ketua Dewan Pembina, Ketua
Umum, Formateur, serta untuk menetapkan AD, ART, dan Program Kerja untuk 5 tahun berikutnya.
Berdasarkan AD dan ART hasil Kongres II PD di Bandung, kekuasaan dan kewenangan utama PD
berada di tangan Ketua Dewan Pembina yang secara otomatis merangkap sebagai Ketua Majelis
Tinggi dan Ketua Dewan Kehormatan. Ketua Umum adalah menjalankan fungsi eksekutif partai dan
otomatis merangkap sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan.
Dalam proses pemilihan Ketua Dewan Pembina dilakukan secara aklamasi karena Pak SBY meminta
dipilih secara bulat alias aklamasi. Tidak mau ada calon lain yang berkompetisi sebagai calon Ketua
Dewan Pembina. Karena itulah seluruh peserta Kongres diminta untuk mendukung, termasuk Tim
Relawan beserta DPC-DPC yang mendukung saya. Kepada saya, Pak SBY secara khusus juga
menyampaikan permintaan untuk didukung dan dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan
Pembina dan itulah yang kemudian dilakukan oleh DPC-DPC yang mendukung saya.
Dalam proses pemilihan Ketua Umum PD, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan, saya
tidak pernah menerima sejumlah dana sebagaimana disebutkan di dalam Surat Dakwaan. Bahkan
saya tidak tahu dan terlibat di dalam urusan-urusan teknis. Yang saya tahu dan sejak awal menjadi
komitmen Tim Relawan adalah iuran dan bergotong-royong dalam urusan pembiayaan. Sebagai
calon Ketua Umum saya menegaskan prinsip-prinsip di dalam proses kompetisi, terutama adalah
agar tidak menyerang kandidat yang lain, tidak membeli suara, mendukung Pak SBY sebagai Ketua
Dewan Pembina dan iuran untuk biaya operasional berasal dari sumber-sumber yang baik dan halal.
Prinsip-prinsip itulah yang sejak awal saya tegaskan dan sering saya tekankan kembali pada saat
pertemuan-pertemuan, baik dengan Tim Relawan maupun dengan DPC-DPC peserta Kongres.
Karena itulah adalah hal yang tidak masuk akal jika disebutkan bahwa saya memerintahkan untuk
memberikan sejumlah uang kepada para peserta kongres untuk tujuan agar memilih saya. Apalagi
data-data tentang jumlah DPC yang bertemu dengan saya, baik di Jakarta maupun ketika
silaturrahim ke daerah-daerah, termasuk pemberian sejumlah uang saku kepada DPC dan Tim
Relawan adalah data fiktif yang tidak jelas dan berubah-ubah. Demikian juga dengan data-data
jumlah DPC dan pemberian sejumlah uang pada saat pelaksanaan kongres juga tidak terkonfirmasi
dengan data yang benar. Kalau data-data DPC yang disebutkan jumlahnya tersebut benar, maka
tidak ada kompetisi di kongres, apalagi terjadi kongres 2 putaran.
Perlu juga disampaikan bahwa jabatan ketua umum bukanlah posisi yang bersifat pribadi. Bukan
pula mengandung makna sebagai kepentingan pribadi. Ketua umum adalah posisi, tugas, dan
wewenang yang terkait dengan kepentingan partai yang sejak awal ditandai dengan proses
penyusunan kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil Kongres sebagai cermin kepentingan kolektif.
Bersama-sama dengan Ketua Dewan Pembina dan Tim Formateur yang dipilih oleh Kongres, saya
menyusun kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2010-2015. Semuanya adalah hasil Kongres II
PD di Bandung yang didukung oleh para peserta Kongres yang mendukung dan memilih saya. Adalah
kesalahpahaman yang serius jika melihat Ketua Umum PD sebagai posisi dan kekuasaan pribadi serta
kepentingan pribadi.

9. 9
Tentang Aset-aset Yang Didakwakan
Tindak Pidana Pencucian Uang
Adalah tidak benar kalau disebutkan bahwa membeli tanah dan bangunan seluas 693m2 di Jln Teluk
Semangka Blok C9 No.1 Duren Sawit Jakarta Timur melalui Nurachmad Rusdam. Aset tersebut saya
beli dan langsung atas nama saya. Sdr. Nurachmad Rusdam hanya membantu teknis proses
pembelian. Yang bersangkutan adalah orang yang saya percaya untuk membantu proses pembelian
dari penjual Sdri. Reny Sari Kurniasih. Amat jelas perbedaan antara membeli melalui Nurachmad
Rusdam dengan membeli yang secara teknis diurus oleh Nurachmad Rusdam.
Adalah juga tidak benar kalau disebutkan bahwa dana untuk membeli aset tersebut adalah berasal
dari sisa dana kongres, atau dari Permai Group, atau dari apa yang disebut sebagai kantong-kantong
dana yang diperoleh selama saya menjadi anggota DPR. Apalagi tidak dijelaskan apa yang disebut
sebagai kantong dana, bagaimana kantong itu diisi, isinya berapa, isinya dari mana, kapan diisi, siapa
yang mengisi, apa isinya, siapa yang memegang kantong dana dan bagaimana kantong-kantong dana
tersebut bisa menjadi aset berupa tanah dan bangunan yang saya sungguh-sungguh beli dengan cara
yang sah serta sumber dana yang halal dan tidak melanggar ketentuan hukum.
Sebagai Ketua Umum PD saya memang tidak mendaptkan gaji dari partai, tetapi bukan berarti tidak
mempunyai pengasilan. Adalah naïf menilai seorang Ketua Umum PD tidak mempunyai penghasilan
dan mengaitkan pembelian aset pada tanggal 16 November 2010, setelah saya berhenti dari DPR
akhir Juli 2010, dengan gaji dan tunjungan saya selama menjadi anggota DPR. Perlu digarisbawahi
bawa aset tersebut saya beli pada saat saya sudah berhenti dari DPR dan sudah menjadi Ketua
Umum PD dari penghasilan yang tidak ada kaitanya dengan posisi saya sebagai anggota DPR.
Sementara itu aset-aset yang lain, yang didakwakan sebagai aset-aset saya, yang disebut
diatasnamakan pihak lain, baik mertua saya Atabik Ali, maupun kakak ipar saya Dina Zad, adalah
tuduhan yang tidak berdasar. Tidak pernah saya membeli aset sebagaimana yang disebut di dalam
dakwaan. Aset-aset tersebut tidak ada kaitan dengan saya dan tidak dibeli dari uang yang berasal
dari saya.
Tanah yang dibeli mertua saya Atabik Ali, di Jalan Selat Makassar Duren Sawit Jakarta Timur, adalah
asetnya sendiri dan dimaksudkan untuk posko kegiatan alumni Pesantren Krapyak di Jakarta.
Lokasinya bersebelahan persis dengan aset tanah dan bangunan yang saya miliki. Apakah karena
bersebelahan lalu layak dituduh penyamaran asset.
Perlu diketahui bahwa jauh pada tahun-tahun sebelumnya, mertua saya juga membeli tanah di
wilayah Depok untuk rencana pengembangan pesantren di Jabotabek. Adalah bukan hal baru kalau
mertua saya mempunyai kemampuan membeli aset-aset yang diorientasikan bagi kepentingan
orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi.
Terhadap tanah yang berada di Yogyakarta, baik tanah mertua saya Atabik Ali dan kakak ipar saya
Dina Zad, yang disebut sebagai bagian dari TPPU adalah sangat mengejutkan dan sekaligus
menyakitkan. Terhadap dakwaan aset saya di Duren Sawit yang disebut bagian dari TPPU saja sangat
mengagetkan. Apalagi aset-aset yang bukan milik saya dan berada di Yogyakarta, yang saya tidak
tahu proses pembeliannya. Yang saya tahu adalah informasi umum bahwa tanah tersebut dibeli
dalam rangka pengembangan pesantren dan bahkan ada yang sudah didirikan fasilitas pesantren.
Adalah terlalu memaksa mengaitkan aset mertua saya dan kakak ipar saya, yang disebutkan dibeli 20
Juli 2011, 29 Februari 2012, dan 30 Maret 2013, dengan apa yang disebut sisa dana Kongres PD Mei
2010 dan kantong-kantong dana.
Bahwa di dalam dakwaan sendiri terlihat keragu-raguan ketika disebutkan bahwa uang sebesar Rp
20.880.100.000,- atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk

10. 10
membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut patut diduga
hasil Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana status patut diduga digunakan dasar untuk menyita aset dan
mendakwa sebagai TPPU?
Sementara terhadap dakwaan pencucian uang yang terkait dengan Izin Usaha Pertambangan atas
nama PT. Arina Kota Jaya di Kutai Timur yang diperoleh pada tangal 26 maret 2010, yang disebutkan
atas perintah M. Nazaruddin agar Permai Grup mengeluarkan dana sebesar Rp 3.000.000.000,-
adalah tidak terkait dengan saya. Aset tersebut juga bukan milik saya. Saya juga tidak tahu aset
tersebut diurus dengan dana dari mana dan apakah terkait dengan dana hasil korupsi atau tidak.
Saya tidak tahu dasar apa yang digunakan untuk menyebut aset itu sebagai TPPU yang saya lakukan?
mengapa bukan TPPU oleh M. Nazaruddin yang jelas-jelas disebutkan peran dan perbuatanya di
dalam dakwaan? Jika hal tersebut dipaksakan dikaitkan dengan saya, dan saya dikaitkan dengan
Permai Group, akan menjadi adil dan benar jika seluruh aset Permai Group disita dan didakwakan
sebagai TPPU, kepada M. Nazaruddin dan siapa-siapa yang bertanggung jawab terhadap aset-
asetnya.
Sejumlah Pertanyaan
Terkait dengan proses hukum terhadap saya sampai pada tahap pembacaan Surat Dakwaan oleh
JPU, sesungguhnya ada banyak pertanyaan relevan yang layak untuk diajukan. Tetapi karena
keterbatasan waktu dan dengan pertimbangan mempunyai relevansi langsung dengan dakwaan,
perkenankan saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang patut untuk dijadikan pertimbangan.
Pertama, oleh karena otentisitas adalah hal yang penting bagi hukum dan penegakan hukum, apakah
cukup Surat Dakwaan disusun dari keterangan dan kesaksian dari seorang saksi yang tidak kredibel,
padahal kesaksianya dijadikan bahan utama dan bahkan kerangka dasar dakwaan? jika bahan
dasarnya mengandung cacat bawaan dari sisi otentisitas, maka Surat Dakwaan menjadi tidak otentik.
Dalam konteks inilah ada masalah serius terhadap kebenaran dan keadilan yang ingin ditegakkan
oleh persidangan ini. Saksi yang saya maksud adalah M. Nazaruddin, yang bekerja untuk sebuah atau
beberapa kepentingan yang suatu saat insyaAllah akan dibuka oleh sejarah. M Nazaruddin hanyalah
tangan atau perkakas yang digunakan oleh kekuatan yang cepat atau lambat akan terbuka. Kekuatan
itu memakai metode “nabok nyilih tangan” dan pandai berpura-pura untuk menyembunyikan
maksudnya.
Kedua, oleh karena persidangan ini adalah forum yang terhormat dan seluruh fakta persidangan
harus dijadikan dasar untuk menemukan kebenaran dan keadilan, apakah persidangan ini masih bisa
dijaga kehormatan dan manfaatnya jika pada saat masih proses penyidikan sudah ada pernyataan
bahwa saya akan dituntut lebih berat? Pada beberapa berita pada tanggal 11-12 April 2014, ketika
saya masih belum selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Juru Bicara KPK menyatakan
bahwa saya akan dituntut lebih berat. Saat itu saya sempat menanyakan kepada penyidik, apakah
masih ada manfaatnya dilakukan pemeriksaan pada saya, sementara sudah ada pernyataan dari Juru
Bicara KPK tentang tuntutan. Penyidikan belum selesai, berkas belum dilimpahkan, dakwaan belum
selesai disusun dan apalagi dibacakan, tetapi sudah disampaikan bahwa saya akan dituntut lebih
berat.
Jika benar bahwa tuntutan kepada saya sudah disiapkan dan bahkan sudah diputuskan lebih berat,
apakah maknanya rangkaian persidangan dengan segala fakta-fakta yang terungkap tidak dihargai
dan tidak dipertimbangkan? Apakah itu artinya kerja keras Majelis Hakim, JPU, Penasehat Hukum,
dan terdakwa tidak dinilai penting? Apakah itu berarti persidangan ini hanya upacara untuk
melegitimasi sebuah tuntutan berat yang sudah disiapkan? Dan apakah itu sebuah petunjuk bagi kita
untuk tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung?

11. 11
Ketiga, oleh karena persidangan yang adil adalah berdasarkan kemandirian dan obyektifitas, apakah
bunyi salah satu poin SMS Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi PD kepada beberapa kader utama
PD pada tanggal 19 Oktober 2013, point 6, yang menyebut akan menghadapi saya secara serius
setelah lewat pemilu legislatif tidak akan berimbas pada persidangan ini? Tanpa bermaksud
berburuk sangka, kita yang merindukan proses hukum yang adil, obyektif dan bermartabat, tentu
perlu mempertimbangkan hal tersebut. Sebelumnya ada preseden tidak baik, pernyataan desakan
kepada KPK dari seorang presiden yang sedang berkuasa sebelum penetapan kepada saya sebagai
tersangka.
Karena itulah lalu muncul pertanyaan apakah salah satu poin dari SMS itu akan terkait dengan
proses persidangan ini? Apakah persidangan saya yang dimulai setelah selesainya Pemilu Legislatif
2014 Ada hubungannya dengan hal itu? Apakah yang dimaksud sebagai “akan menghadapi saya
secara serius setelah lewat Pemilu Legislatif“ berarti ancaman terhadap proses dan hasil persidangan
yang adil? Apakah itu artinya seluruh kerja keras Majelis Hakim, JPU, Penasehat Hukum, dan
terdakwa di dalam persidangan ini akan menabrak tembok yang tebal dan kuat?
Yang saya muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim,
Yang saya hormati para Jaksa Penuntut Umum,
Yang saya hormati para Penasehat Hukum,
serta hadirin yang saya hormati,
Atas beberapa pertanyaan tersebut, sungguh saya sangat berharap dan yakin jawabanya adalah
TIDAK. Saya berharap dakwaan yang berbasis pada otentisitas, fakta-fakta, dan kredibilitas, serta
kualitas kesaksian. Saya berharap bahwa jika persidangan ini akan terus berlangsung, maka proses
dan substansinya berjalan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menghormati dan
memuliakan fakta-fakta persidangan sebagai bagian penting dari ikhtiar mencari kebenaran dan
keadilan. Saya juga sangat berharap bahwa seluruh rangkaian proses dan hasil persidangan berjalan
objektif, adil, dan mandiri, tanpa tekanan dari tangan-tangan kekuasaan dan opini yang diorkestrasi.
Oleh karena itulah, berdasarkan berbagai hal yang telah saya uraikan, mulai awal sampai dengan
pertanyaan, harapan dan keyakinan saya yang tertuang dalam nota keberatan ini, kiranya yang mulia
Majelis Hakim, dapat mempertimbangkan untuk menolak, karena dakwaannya tidak jelas dan ada
masalah dengan otentisitas data. Dengan demikian dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima dan batal demi hukum dan keadilan.
Saya tahu bahwa selama ini belum pernah ada Surat Dakwaan dari JPU KPK yang ditolak dan
dibatalkan oleh Majelis Hakim, bisa dikatakan bahwa tradisinya eksepsi terdakwa selalu ditolak oleh
Majelis Hakim. Tatapi saya juga mengerti, bahwa bagi Mejelis Hakim tidak terikat oleh kebiasaan dan
tradisi. Dalam rangka menegakkan keadilan, kebiasaan dan tradisi bisa dilampaui.
Akan tetapi, jika yang mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Keberatan yang saya
ajukan, kiranya hal ini bisa menjadi pembanding awal, dari Surat Dakwaan. Jika Majelis Hakim
berkenan secara sungguh-sungguh membaca yang tersurat dan yang tersirat dari Nota Keberatan ini,
saya menyampaikan banyak terimakasih. Nota Keberatan ini adalah mukadimah dari ikhtiar saya,
untuk mencari dan menemukan keadilan dalam persidangan ini.
Sungguh saya sangat berharap perlindungan hukum dan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim di
dalam seluruh rangkaian persidangan, karena palu keadilan berada dalam kebijaksanaan Yang Mulia.
Pada para Jaksa Penuntut Umum, kembali saya mengucapkan apresiasi dan terimakasih. Nota
Keberatan ini bukan untuk melawan dan mematahkan Surat Dakwaan, melainkan sebagai tawaran

12. 12
dan ajakan bekerja sama untuk mencari sebenar-benarnya keadilan dan kebenaran yang akan dinilai
oleh Majelis Hakim dan masyarakat.
Terus terang, ada beberapa ahli hukum yang menyarankan kepada saya untuk tidak mengajukan
Nota Keberatan karena bisa menyebabkan JPU tersinggung dan marah serta berakibat pada tuntutan
yang berat. Tetapi saya berusaha menyakinkan diri bahwa para JPU adalah agen keadilan yang cakap
dan obyektif, serta tidak mudah tersinggung. Karena sejatinya tugas JPU, penasihat hukum dan
terdakwa adalah berusaha menemukan keadilan dan kebenaran yang akhirnya dinilai oleh Majelis
Hakim. Apalagi di dalam hukum dan penegakan hukum tidak ada klaim kebenarn yang mutlak dan
absolut.
Sekali lagi saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, para Jaksa
Penuntut Umum, para Penasihat Hukum, dan hadirin yang telah sudi untuk bersabar mengikuti
pembacaan Nota Keberatan ini.
Semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Adil.
Selamat siang,
Billahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Jakarta, 6 Juni 2014
Anas Urbaningrum