Berdasarkan dokumen tersebut, pendapat umum masyarakat mengenai kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi mulai berubah setelah dugaan adanya praktik makelar kasus di KPK terungkap melalui investigasi media massa. Isu ini menjadi perdebatan karena melibatkan berbagai kelompok pendapat yang mengemukakan pendapatnya, seperti Amien Rais, ICW, dan Bibit Samad Rianto.
Tantangan untuk profesionalisme dan idealisme jurnalisWahyu Dhyatmika
Dokumen tersebut membahas kondisi kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia, termasuk masalah penegakan etika, profesionalisme jurnalis, dan peluang perbaikan. Disebutkan meski sudah lebih baik dari era Orde Baru, masih ada tantangan seperti konglomerasi media, impunitas kejahatan terhadap jurnalis, serta regulasi yang membatasi ekspresi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika dalam komunikasi massa. Ada beberapa poin penting etika komunikasi massa menurut Shoemaker dan Reese yaitu tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, ketepatan dan objektivitas, serta tindakan adil untuk semua orang. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab bagi media massa.
BeritatersebutmembahaspenggugatanolehSetyaNovantoatasprodukjurnalistikMetroTVyangmelaporkan
kasus korupsinya. Namun, tindakan ini dinilai bertentangan denganUU Persdanhukumyangmengatur
kemerdekaanpers.Wartawandilindungiuntukmencariinfomasidanmelaporkannya,sedangkantindakan
SNdianggapmencoba membungkamkebebasanpers.Kasusini menimbulkanperdebatanmengenaihak
dankewaj
Kasus pelecehan seksual di Jakarta International School menggemparkan masyarakat Indonesia. Kasus ini dimulai dengan dugaan pelecehan terhadap murid TK hingga akhirnya menjerat dua guru yaitu Neil Bantleman dan Ferdi Tjiong. Keduanya menyangkal tuduhan dan merasa dijebak oleh polisi. Walaupun polisi menyatakan memiliki bukti kuat, namun bukti tersebut tidak pernah diungkapkan kepada terdakwa. K
Tantangan untuk profesionalisme dan idealisme jurnalisWahyu Dhyatmika
Dokumen tersebut membahas kondisi kebebasan pers dan ekspresi di Indonesia, termasuk masalah penegakan etika, profesionalisme jurnalis, dan peluang perbaikan. Disebutkan meski sudah lebih baik dari era Orde Baru, masih ada tantangan seperti konglomerasi media, impunitas kejahatan terhadap jurnalis, serta regulasi yang membatasi ekspresi.
Dokumen tersebut membahas pentingnya etika dalam komunikasi massa. Ada beberapa poin penting etika komunikasi massa menurut Shoemaker dan Reese yaitu tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, ketepatan dan objektivitas, serta tindakan adil untuk semua orang. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab bagi media massa.
BeritatersebutmembahaspenggugatanolehSetyaNovantoatasprodukjurnalistikMetroTVyangmelaporkan
kasus korupsinya. Namun, tindakan ini dinilai bertentangan denganUU Persdanhukumyangmengatur
kemerdekaanpers.Wartawandilindungiuntukmencariinfomasidanmelaporkannya,sedangkantindakan
SNdianggapmencoba membungkamkebebasanpers.Kasusini menimbulkanperdebatanmengenaihak
dankewaj
Kasus pelecehan seksual di Jakarta International School menggemparkan masyarakat Indonesia. Kasus ini dimulai dengan dugaan pelecehan terhadap murid TK hingga akhirnya menjerat dua guru yaitu Neil Bantleman dan Ferdi Tjiong. Keduanya menyangkal tuduhan dan merasa dijebak oleh polisi. Walaupun polisi menyatakan memiliki bukti kuat, namun bukti tersebut tidak pernah diungkapkan kepada terdakwa. K
Surat Penyidik KPK untuk Presiden RI Joko WidodoRina Nurjanah
Surat ini berisi laporan dari penyidik KPK kepada Presiden mengenai kekhawatiran mereka atas adanya kelompok internal KPK yang berusaha mempengaruhi kebijakan KPK untuk kepentingan politik tertentu. Kelompok ini diduga telah berusaha mempengaruhi proses rekrutmen penyidik baru dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dalam pemilu dengan memanfaatkan isu korupsi. Penyidik KPK meminta Presiden untuk men
Dokumen tersebut membahas beberapa kasus yang terkait dengan keadilan di Indonesia, dimana para pelaku kejahatan berat seperti korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan ringan. Dokumen ini juga membandingkan kasus Rasyid Rajasa yang hanya divonis 5 bulan penjara atas kecelakaan yang menewaskan 2 orang dengan kasus Afriani Susanti yang divonis 15 tahun penjara atas kecelakaan yang
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeAndreas Harsono
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kekerasan pasca-Soeharto di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan ribuan korban, peran media dalam konflik agama dan etnis, serta prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti verifikasi, independensi, dan proporsionalitas yang perlu dijunjung tinggi oleh wartawan.
Investigative reporting adalah satu satu genre dalam jurnalisme dimana praktisi jurnalisme memantau kekuasaan. Ia adalah kegiatan jurnalistik dimana si wartawan mencoba membuktikan kesalahan seseorang atau sekelompok orang dalam kejahatan publik.
Berita dari ketiga media memuat pesan Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung Prasetyo yang baru dilantik. Tempo memberikan informasi latar belakang Prasetyo sebelum menjadi Jaksa Agung. Detik lebih fokus pada pesan soal eksekusi mati narapidana narkoba. Tribunnews hanya menyoroti pesan untuk meningkatkan penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum yang adil di Indonesia, termasuk masalah-masalah penegakan hukum, tokoh penegak hukum yang konsisten seperti Bambang Widjojanto, alasan pembentukan KPK meskipun sudah ada lembaga lain, serta pandangan tentang beberapa kasus hukum melibatkan Setya Novanto.
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraRamadhan Setiady
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui analisis kasus salah tangkap dan penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap seorang pria bernama Kuswanto. Kasus ini melanggar hak dasar yang dijamin oleh konstitusi seperti hak atas hidup dan kebebasan serta kewajiban aparat negara untuk melindungi warga negara.
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALIsmail Fahmi
Dokumen tersebut membahas analisis politik identitas dalam pemilu nasional dan pilkada di Indonesia sejak 2014 hingga menjelang 2024. Ismail Fahmi menjelaskan bagaimana politik identitas digunakan dalam pilpres 2014, pilkada DKI 2017, dan pilpres 2019 serta peran Muslim Cyber Army dalam berbagai pilkada."
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun dan memperlebar kesenjangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK dinilai belum maksimal karena berbagai kendala kelembagaan dan politik. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto sangat rumit karena melibatkan penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang dipimpinnya. Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap bahwa uang negara sebesar Rp400 miliar dialirkan ke yayasan-yayasan tersebut antara 1996-1998. Namun, kasus ini akhirnya ditutup dengan alasan kondisi fisik dan mental Soeharto tidak memungkinkan untuk diadili."
Korupsi Ketua MK Akil Mochtar merupakan kasus korupsi paling fatal pada tahun 2013 karena menyebabkan krisis institusi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi. Krisis ini disebabkan oleh proses pengangkatan hakim MK yang diduga didasari oleh utang budi politik dan korupsi.
Kasus Florence Sihombing: Etika Pancasila Dalam Media SosialAnindya Zulatsari
Dokumen tersebut membahas tentang etika Pancasila dalam penggunaan media sosial. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran etika di media sosial seperti kasus Florence Sihombing dan @kemalsept, dampak buruk kecanduan media sosial, serta pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di media sosial.
Surat Penyidik KPK untuk Presiden RI Joko WidodoRina Nurjanah
Surat ini berisi laporan dari penyidik KPK kepada Presiden mengenai kekhawatiran mereka atas adanya kelompok internal KPK yang berusaha mempengaruhi kebijakan KPK untuk kepentingan politik tertentu. Kelompok ini diduga telah berusaha mempengaruhi proses rekrutmen penyidik baru dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dalam pemilu dengan memanfaatkan isu korupsi. Penyidik KPK meminta Presiden untuk men
Dokumen tersebut membahas beberapa kasus yang terkait dengan keadilan di Indonesia, dimana para pelaku kejahatan berat seperti korupsi mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku kejahatan ringan. Dokumen ini juga membandingkan kasus Rasyid Rajasa yang hanya divonis 5 bulan penjara atas kecelakaan yang menewaskan 2 orang dengan kasus Afriani Susanti yang divonis 15 tahun penjara atas kecelakaan yang
Bagaimana meliput kekerasan agama, etnik dan nasionalismeAndreas Harsono
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang kekerasan pasca-Soeharto di berbagai daerah di Indonesia yang mengakibatkan ribuan korban, peran media dalam konflik agama dan etnis, serta prinsip-prinsip dasar jurnalisme seperti verifikasi, independensi, dan proporsionalitas yang perlu dijunjung tinggi oleh wartawan.
Investigative reporting adalah satu satu genre dalam jurnalisme dimana praktisi jurnalisme memantau kekuasaan. Ia adalah kegiatan jurnalistik dimana si wartawan mencoba membuktikan kesalahan seseorang atau sekelompok orang dalam kejahatan publik.
Berita dari ketiga media memuat pesan Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung Prasetyo yang baru dilantik. Tempo memberikan informasi latar belakang Prasetyo sebelum menjadi Jaksa Agung. Detik lebih fokus pada pesan soal eksekusi mati narapidana narkoba. Tribunnews hanya menyoroti pesan untuk meningkatkan penegakan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum yang adil di Indonesia, termasuk masalah-masalah penegakan hukum, tokoh penegak hukum yang konsisten seperti Bambang Widjojanto, alasan pembentukan KPK meskipun sudah ada lembaga lain, serta pandangan tentang beberapa kasus hukum melibatkan Setya Novanto.
Analisa kasus pelanggaran Hak dan pengingkaran kewajiban warga negaraRamadhan Setiady
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui analisis kasus salah tangkap dan penyiksaan oleh aparat kepolisian terhadap seorang pria bernama Kuswanto. Kasus ini melanggar hak dasar yang dijamin oleh konstitusi seperti hak atas hidup dan kebebasan serta kewajiban aparat negara untuk melindungi warga negara.
POLA DISEMINASI POLITIK IDENTITAS DI MEDIA SOSIALIsmail Fahmi
Dokumen tersebut membahas analisis politik identitas dalam pemilu nasional dan pilkada di Indonesia sejak 2014 hingga menjelang 2024. Ismail Fahmi menjelaskan bagaimana politik identitas digunakan dalam pilpres 2014, pilkada DKI 2017, dan pilpres 2019 serta peran Muslim Cyber Army dalam berbagai pilkada."
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
JURNAL PANCASILA KELOMPOK 2 MANAJEMEN FEB UNS 2017 DI PUBLIKASIKAN DI https://pancasilamanajemena.com JIKA ANDA MENGINKAN SALINAN DARI FILE INI SILAHKAN KUNJUNGI WEBSITE KAMI DI https://pancasilamanajemena.com
KELOMPOK 1: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-1
KELOMPOK 2: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-2
KELOMPOK 3: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-3
KELOMPOK 4: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-4
KELOMPOK 5: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-5
KELOMPOK 6: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-6
KELOMPOK 7: https://pancasilamanajemena.com/Kelompok-7
Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun dan memperlebar kesenjangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK dinilai belum maksimal karena berbagai kendala kelembagaan dan politik. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto sangat rumit karena melibatkan penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang dipimpinnya. Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap bahwa uang negara sebesar Rp400 miliar dialirkan ke yayasan-yayasan tersebut antara 1996-1998. Namun, kasus ini akhirnya ditutup dengan alasan kondisi fisik dan mental Soeharto tidak memungkinkan untuk diadili."
Korupsi Ketua MK Akil Mochtar merupakan kasus korupsi paling fatal pada tahun 2013 karena menyebabkan krisis institusi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi. Krisis ini disebabkan oleh proses pengangkatan hakim MK yang diduga didasari oleh utang budi politik dan korupsi.
Kasus Florence Sihombing: Etika Pancasila Dalam Media SosialAnindya Zulatsari
Dokumen tersebut membahas tentang etika Pancasila dalam penggunaan media sosial. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran etika di media sosial seperti kasus Florence Sihombing dan @kemalsept, dampak buruk kecanduan media sosial, serta pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di media sosial.
Kasus korupsi e-KTP melibatkan penyimpangan dalam pengadaan KTP elektronik pada 2011-2012 yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Berbagai pihak melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa petinggi sebagai tersangka, termasuk Setya Novanto yang masih menghadapi proses hukum. Korupsi ini terjadi karena faktor internal seperti tamak dan gaya hidup serta faktor eksternal seperti politik dan huk
1. Rena Marsista Yandi 2007110022
Yolanda Sendy Trisnawati 2007120031
Wulan Novita Sari 2007130006
Rangga Bayu 2007130021
Agastya Yogaswara 2007130031
Dewi Natalia 2007130050
Aditya Panji Rahmanto 2008111002
Asminarti 2008130011
Karina Agustina 2008130050
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta
2010
2. Menyikapi konflik Cicak vs Buaya, sebagian besar masyarakat
mendukung sepak terjang KPK, dan menganggap Polri telah
melakukan kriminalisasi terhadap kedua Wakil Ketua KPK, Bibit
Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.
Pada saat inilah, teori Spiral Kebisuan berlaku. Dimana pendapat
dominan diadopsi oleh masyarakat sehingga terbentuk pendapat
umum.
Hal ini sangat dipengaruhi oleh berita-berita di media massa
yang cenderung berpihak pada KPK.
Di awal tahun 2010, melalui beragam penyidikan yang dilakukan
lembaga-lembaga penegak hukum, keberadaan praktik makelar
kasus di KPK, sedikit-demi sedikit mulai terbongkar.
Dimulai pada 13 Januari 2010. ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahfud MD, menyerahkan data dugaan makelar kasus di tubuh
KPK, kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.
Media massa pun tak kalah gencar memberitakan dugaan praktik
makelar kasus ini.
3. Menurut Bernard Hennesy, “Opini publik atau Pendapat Umum
adalah kompleks referensi yang dinyatakan sejumlah orang
tertentu mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum.”
Menurut Henessy, pendapat umum harus memiliki unsur-unsur
sebagai berikut:
1. Harus ada isu
2. Adanya kelompok individu yang berkepentingan dengan isu
tersebut (publik)
3. Adanya kelompok-kelompok pendapat (complex of
preferencess) yang merujuk pada totalitas pendapat.
4. Adanya pengungkapan pendapat (expression of opinion)
5. Adanya sejumlah orang penting yang terlibat (significant
number of person invloved)
4. 1. Harus ada isu
Belakangan ini, pendapat umum mengenai kredibilitas KPK dalam
memberantas korupsi, telah berubah. Dugaan adanya penerimaan suap
dalam tubuh KPK, sedikit demi sedikit mulai terungkap. Tapi tidak
ditujukan kepada Bibit maupun Chandra. Ada nama lain yang diduga
melakukan praktik makelar kasus dan menerima suap dari para
tersangka KPK.
Media massa mulai memberitakan kasus ini. Majalah Berita Mingguan
Tempo, edisi 8-14 Maret 2010, mengungkap keberadaan makelar kasus
ini melalui laporan investigasi.
2. Adanya kelompok individu yang berkepentingan dengan isu tersebut
Kredibilitas KPK dalam mengungkap kasus korupsi, masih patut
dipertimbangkan dibanding Polri dan Kejaksaan. Lalu, apa jadinya jika
praktik makelar kasus dalam KPK terbukti kebenarannya? Kepada siapa
masyarakat bisa menaruh harapan Indonesia bersih dari korupsi?
Karena itu, isu ini menyangkut kepentingan masyarakat. Sifatnya
yang kontoversial, memaksa masyarakat untuk mengemukakan
pendapat, sehingga patut diperdebatkan.
5. 3. Adanya kelompok-kelompok pendapat yang merujuk pada
totalitas pendapat
Kelompok-kelompok di atas, ikut mengemukakan pendapat,
sehingga menimbulkan kontroversi. Ada pihak yang pro
terhadap KPK, dan adapula yang kontra.
6. 4. Adanya pengungkapan pendapat
Pendapat dari tokoh yang kredibel, bisa dijadikan tolak ukur
subjektif dalam pembentukan opini publik.
Amien Rais, mantan Ketua MPR dan mantan Ketua Umum PAN,
menyatakan pendapat sebagai berikut:
“Saya tidak setuju ada usaha dari manapun asalnya, yang
melakukan defikasi, pendewaan terhadap KPK, seolah KPK dihuni
para malaikat suci yang tidak mampu melakukan skandal dan
kejahatan hukum." (Amien Rais: Makelar Kasus Juga Ada di KPK,
Kompas.com, 6 November 2009).
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang
Widoyokonya, juga mengaku tidak kaget dengan dugaan adanya
makelar kasus di sekitar KPK. Alasannya, staf di lembaga antikorupsi
tersebut sebagian besar berasal dari kepolisian dan kejaksaan, dua
lembaga yang selama ini juga sering dikaitkan dengan keberadaan
makelar kasus. (ICW Tidak Kaget Ada Makelar Kasus di KPK,
Tempointeraktif.com, 9 Maret 2010).
7. 4. Adanya pengungkapan pendapat
Denny Indrayana, staf ahli Kepresidenan Bidang Hukum,
sekaligus sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,
menyatakan: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan mengusut
dugaan praktik makelar kasus di KPK.
Bibit Samad Rianto juga mengemukakan pendapatnya,
sebagai berikut:
"Masalah itu sudah lama ditangani Pengawasan Internal
KPK, sudah di release oleh Plt (Pelaksana Tugas) Ketua KPK
(Tumpak Hatorangan Panggabean) tidak ada unsur pidana di
dalamnya," tutur Bibit.
Ia menambahkan, dirinya tidak ikut menangani proses
pengusutan dalam masalah tersebut. "Saya tidak ikut menangani
masalahnya, saya serahkan pada hukum," tegasnya. (Usut
Dugaan Anak Pemimpin KPK Jadi Makelar Kasus, Media
Indonesia, 10 Maret 2010).
8. 5. Adanya sejumlah orang penting yang terlibat
Pertama, Yulianto, makelar kasus yang diduga
mempunyai jaringan kuat di KPK. Nama ini seperti angin,
hembusannya kuat, tapi wujudnya tak tampak. Yulianto
kerap diidentikan dengan Yudi Prianto. Yudi adalah putra
sulung Bibit. Yudi juga seorang aktivis Lumbung Informasi
Rakyat (Lira), LSM yang berafiliasi dengan lingkaran istana
negara.
Nama kedua, Ary Muladi, pengusaha asal Surabaya
yang dikenal bisa membantu “menangani” kasus di KPK.
Ary Muladi lah yang memperkenalkan nama rekaan
Yulianto. Ary mengaku menyerahkan uang dari para
tersangka KPK kepada Yulianto, yang kemudian akan
diserahkan ke orang dalam KPK.
Nama terakhir, Ade Raharja, Direktur Penyidikan
KPK. Menurut isu yang berkembang, Ade tergolong
pemain kakap. Ade adalah orang yang menerima suap dari
makelar kasus, lalu membagikannya kepada para pejabat
KPK.
9. Korupsi di Indonesia, bisa dikatakan sudah membudaya. Karena
dilakukan secara massal dan periodik, sehingga cakupan
moralitas korupsi berubah menjadi sesuatu yang dapat
dibenarkan. Aristoteles menyebutnya Mob Rule. Yaitu, apa yang
dilakukan banyak orang, itulah yang menjadi standar sekaligus
aturan.
Sebelumnya, banyak masyarakat simpatik dan mendukung sepak
terjang KPK. Namun kini, simpati itu berubah menjadi keyakinan
apatis. Karena berkembang pendapat umum, KPK bukanlah
lembaga yang bersih dari korupsi dan makelar kasus.
Hal ini dibuktikan melalui analisis unsur-unsur pendapat umum
menurut Bernard Hennesy.