Proposal ini mengajukan program kemitraan untuk penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Desa Suka Makmur. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Proposal ini menjelaskan latar belakang, tujuan, cakupan, dan tahapan program serta mengharapkan dukungan dana dan proyek dari pemerintah dan mitra lain.
1. Dokumen ini membahas strategi pemasaran sosial untuk program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Desa Suka Makmur tahun 2015-2020.
2. Tujuan pemasaran sosial ini adalah mempromosikan gagasan perubahan sosial dan hasil perencanaan partisipatif, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan program.
3. Pelaksanaan pemasaran sosial melibatkan tim
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas efektivitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Medan di Lingkungan XII Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat.
2. Berdasarkan hasil analisis enam indikator efektivitas, pelaksanaan program CSR dinilai sudah efektif dengan persentase 55,72%.
3. Mayoritas responden mendapat
Dokumen tersebut berisi profil seorang spesialis tanaman obat bernama Nunuk Subiyanto yang mencakup spesialisasi, alamat, nomor telepon, email, dan kegiatan tambahan. Juga berisi riwayat pendidikannya dimulai dari TK hingga gelar S2. Tujuan pembelajaran mencakup pengembangan organisasi kelompok, TPD, LKD, dinamika kelembagaan desa mandiri pangan, dan kemandirian pangan.
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan ...Tri Widodo W. UTOMO
Diskusi membahas pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam penyusunan kebijakan publik berdasarkan kajian ilmiah. Kebijakan publik yang baik harus cerdas, bijaksana, dan berpihak pada masyarakat. Kajian administrasi negara berperan memberikan masukan ilmiah untuk pengambil keputusan kebijakan.
1. Dokumen ini membahas strategi pemasaran sosial untuk program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Desa Suka Makmur tahun 2015-2020.
2. Tujuan pemasaran sosial ini adalah mempromosikan gagasan perubahan sosial dan hasil perencanaan partisipatif, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan program.
3. Pelaksanaan pemasaran sosial melibatkan tim
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas efektivitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Medan di Lingkungan XII Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat.
2. Berdasarkan hasil analisis enam indikator efektivitas, pelaksanaan program CSR dinilai sudah efektif dengan persentase 55,72%.
3. Mayoritas responden mendapat
Dokumen tersebut berisi profil seorang spesialis tanaman obat bernama Nunuk Subiyanto yang mencakup spesialisasi, alamat, nomor telepon, email, dan kegiatan tambahan. Juga berisi riwayat pendidikannya dimulai dari TK hingga gelar S2. Tujuan pembelajaran mencakup pengembangan organisasi kelompok, TPD, LKD, dinamika kelembagaan desa mandiri pangan, dan kemandirian pangan.
Sinergi Agenda Litbang Dalam Mendukung Kebijakan Strategis Daerah Kalimantan ...Tri Widodo W. UTOMO
Diskusi membahas pentingnya kerjasama lintas lembaga dalam penyusunan kebijakan publik berdasarkan kajian ilmiah. Kebijakan publik yang baik harus cerdas, bijaksana, dan berpihak pada masyarakat. Kajian administrasi negara berperan memberikan masukan ilmiah untuk pengambil keputusan kebijakan.
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur yang bergerak di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Dr. Dadang Solihin beserta pekerjaannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Juga memberikan ringkasan singkat mengenai konsep Positioning Differentiation Brand (PDB), reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta tujuan dan persyaratan pembangunan daerah.
Mekanisme Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan ringkasan singkat tentang Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan seperti penajaman visi-misi lewat pendekatan Positioning Differentiation Brand, reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta konsep dan syarat-syarat perencanaan yang ideal.
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Heru Suprapto
Dokumen tersebut merangkum hasil penelitian tentang persepsi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah terhadap implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menemukan persepsi yang beragam di antara ketiga kelompok responden dengan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan CSR.
Program "GEMBLUNG" merupakan program PT Integral Mulia Cipta yang bertujuan untuk mendengarkan masukan dan saran dari petani mitra binaan perusahaan mengenai pengelolaan gula kelapa organik. Program ini juga digunakan untuk mengedukasi petani tentang produksi gula kelapa organik. Program ini telah dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah peserta sebanyak 376 petani.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan fasilitasi musrenbang integrasi. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan regulasi terkait musrenbang serta pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya yang mendorong dilakukannya integrasi antar program pembangunan.
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Joy Irman
Modul ini membahas langkah-langkah dalam konsolidasi kelembagaan untuk penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), meliputi advokasi kepada pemangku kepentingan, pemeriksaan status Pokja, penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas Pokja melalui pelatihan dan pendampingan, serta perlu adanya komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui legalisasi dokumen MPSS.
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Terdapat lima poin utama sinergi antara pusat dan daerah yaitu perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kelembagaan dan aparatur daerah, serta pengembangan wilayah.
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriJoy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang mencakup 5 pilar utama yaitu integrasi program, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, peranan pemerintah daerah, dan tata kelola yang baik. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah kebijakan dan aksi yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari masing-masing pilar program PNP
Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kota SurakartaBagus ardian
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kota Surakarta berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Ringkasan mengenai pelaksanaan, capaian, dan tantangan program ini di Surakarta adalah alokasi dana yang signifikan untuk membiayai kegiatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana publik,
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang Dr. Dadang Solihin, direktur yang bergerak di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Kinerja Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Dr. Dadang Solihin beserta pekerjaannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Juga memberikan ringkasan singkat mengenai konsep Positioning Differentiation Brand (PDB), reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta tujuan dan persyaratan pembangunan daerah.
Mekanisme Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan ringkasan singkat tentang Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang disampaikan seperti penajaman visi-misi lewat pendekatan Positioning Differentiation Brand, reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta konsep dan syarat-syarat perencanaan yang ideal.
Implementasi program corporate social responsibility (csr)Heru Suprapto
Dokumen tersebut merangkum hasil penelitian tentang persepsi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah terhadap implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menemukan persepsi yang beragam di antara ketiga kelompok responden dengan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan CSR.
Program "GEMBLUNG" merupakan program PT Integral Mulia Cipta yang bertujuan untuk mendengarkan masukan dan saran dari petani mitra binaan perusahaan mengenai pengelolaan gula kelapa organik. Program ini juga digunakan untuk mengedukasi petani tentang produksi gula kelapa organik. Program ini telah dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan jumlah peserta sebanyak 376 petani.
Dokumen tersebut membahas tentang panduan fasilitasi musrenbang integrasi. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan regulasi terkait musrenbang serta pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya yang mendorong dilakukannya integrasi antar program pembangunan.
Modul MP-01 Advokasi dan Kelembagaan Sanitasi dalam rangka Penyusunan Memoran...Joy Irman
Modul ini membahas langkah-langkah dalam konsolidasi kelembagaan untuk penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS), meliputi advokasi kepada pemangku kepentingan, pemeriksaan status Pokja, penyusunan rencana kerja, peningkatan kapasitas Pokja melalui pelatihan dan pendampingan, serta perlu adanya komitmen kelembagaan yang diwujudkan melalui legalisasi dokumen MPSS.
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Terdapat lima poin utama sinergi antara pusat dan daerah yaitu perencanaan kebijakan, kerangka regulasi, kerangka anggaran, kelembagaan dan aparatur daerah, serta pengembangan wilayah.
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriJoy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang mencakup 5 pilar utama yaitu integrasi program, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, peranan pemerintah daerah, dan tata kelola yang baik. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah kebijakan dan aksi yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari masing-masing pilar program PNP
Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kota SurakartaBagus ardian
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kota Surakarta berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Ringkasan mengenai pelaksanaan, capaian, dan tantangan program ini di Surakarta adalah alokasi dana yang signifikan untuk membiayai kegiatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana publik,
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Program KOTAKU adalah program nasional untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh hingga mencapai target 0 Ha kumuh tanpa penggusuran. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. Program ini akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang profil Dr. Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Informasi mencakup nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, nomor telepon, email, serta website blog pribadinya.
Nota Kesepakan PSP 2022 (A Ramdhani) Okt Rev 1.pptxArifBukhari6
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi nota kesepakatan program sekolah penggerak antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen menjelaskan tentang kerangka kerja sama program sekolah penggerak berdasarkan undang-undang dan keputusan menteri terkait. Dokumen juga memberikan contoh best practice pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Bekasi yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Dokumen tersebut membahas mekanisme transparansi tata kelola migas di Kabupaten Bojonegoro, termasuk kewajiban BUMD, pemerintah daerah, perusahaan, dan tim transparansi dalam menyediakan informasi terkait kegiatan migas seperti penerimaan daerah, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan."
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan upaya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan peran masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100. KOTAKU menggunakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat penanganan kumuh dan mencapai tujuan 100-0-100 melalui
Similar to Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra (20)
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
1. PROPOSAL KEMITRAAN
BKM KEMBANG MEKAR
Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Page 1
1. NAMA USULAN KEGIATAN KERJASAMA
“PROGRAM INVESTASI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS
KOMUNITAS (PLPBK)”
2. LATAR BELAKANG
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada
dasarnya adalah kelanjutan dari transformasi sosial PNPM sehingga beberapa
prinsip dasar yang digunakan di PNPM seperti demokrasi, partisipasi,
transparansi, akuntabel dan desentraliasi, menjadi prinsip dasar PLPBK.
Pembangunan fisik lingkungan dalam PLPBK menjadi media belajar untuk
membangun tata kerja bermasyarakat dengan menyepakati peraturan-
peraturan yang dibutuhkan dalam berbagi ruang hidup sehingga mampu menjadi
perekat dalam tata kehidupan masyarakat madani yang saling menghargai dan
produktif yang pada gilirannya akan terwujud kualitas lingkungan permukiman
yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari.
Secara keseluruhan tahapan kegiatan PLPBK meliputi 3 kegiatan utama
yaitu perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemasaran. Pelaksanaan PLPBK di
Kota Subulussalam, telah sampai pada tahap Fasilitasi (promosi dan channeling
kemitraan) oleh tim konsultan, dukungan program atau proyek dari pemerintah
dan pihak lain serta monitoring dan supervisi oleh pemerintah.
Implementasi PLPBK adalah tahap pemasaran terhadap kawasan prioritas
lingkungan permukiman yang layak dan harmoni seperti terdokumentasikan
dalam RPLP/ RTPLP yang telah disusun dan direncanakan oleh BKM, memiliki
capaian sasaran berjalannya RPLP/RTPLP tersebut sesuai schedule yang telah
direncanakan dan selanjutnya mendapatkan dukungan oleh pemerintah kota,
mitra potensial, dana CSR dan pihak lain berupa proyek, program maupun dana
pendamping terhadap dana BLM yang telah didapatkan oleh BKM.
Program ini juga telah diperkuat melalui perjanjian kerja sama antara
Direktur Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum sebagai leading
sector dan Pemerintah Kota Subulussalam Provinsi Aceh No : 660/339.d/2014
tanggal 21 Mei 2015, tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas.
2. PROPOSAL KEMITRAAN
BKM KEMBANG MEKAR
Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Page 2
Tujuan Pemasaran PLPBK bukan semata-mata ”tersedianya dana
investasi pembangunan”, tetapi lebih dari itu adalah ’menjual’ gagasan
”community base management” untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya
pembangunan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang sesuai dengan
hasil perencanaan partisipatif.
3. PENGERTIAN DASAR KEMITRAAN PLPBK KAWASAN PRIORITAS
a. Kemitraan
Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan sukarela dan bersifat
kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta,
yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih
tujuan bersama dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung
resiko, tanggung jawab, sumber daya, kemampuan dan keuntungan
secara bersama-sama.
b. PLPBK
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
pada dasarnya kelanjutan dari transformasi sosial PNPM (Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat) sehingga beberapa prinsip dasar
yang digunakan PNPM seperti demokrasi, partisipasi, transparansi,
akuntabel dan desentralisasi menjadi prinsip dasar PLPBK.
c. Kawasan Prioritas
Kawasan Prioritas merupakan kawasan mikro yang
didokumentasikan dalam RTPLP (Rencana Tindak Lanjut Penataan
Lingkungan Permukiman) sebagai hasil kajian dan analisa atas kerja
partisipasif masyarakat bersama Tenaga Ahli Perencanaan dalam
menyusun RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) sebagai
dokumen makro.
Analisa Penataan Kawasan Prioritas secara umum mengacu pada:
Tingginya KK Miskin, Kepadatan Penduduk dan Rumah Tidak Layak
Huni
Persoalan Saluran Pembuangan Air
Sarana Prasarana yang tidak memenuhi syarat kesehatan (MCK;
Tata Kelola Sampah Rumah Tangga; Air Bersih.
3. PROPOSAL KEMITRAAN
BKM KEMBANG MEKAR
Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Page 3
4. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
a. Maksud
Maksud dari kegiatan kemitraan PLPBK memberikan informasi awal
kepada calon mitra tentang usulan program kegiatan melalui proposal
awal.
b. Tujuan
Proposal ini bukan sebagai proposal lengkap. proposal lengkap
disediakan dan disampaikan secara terperinci bilamana sudah ada
indikasi minat dari calon mitra. Proposal ringkas ini bisa difungsikan
sebagai gambaran umum program PLPBK
c. Sasaran
Sasaran pemasaran secara khusus akan bermitra dengan pemerintah
daerah melalui BAPPEDA sebagai Tim Teknis Program PNPM Mandiri
Perkotaan, dan secara umum akan mencari mitra kerjasama baik dari
program CSR perusahaan dan lembaga-lembaga filantropi terkait
program pengentasan angka kemiskinan.
5. KELUARAN
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan Kemitraan PLPBK Kawasan
Prioritas yakni teridentifikasinya SKPD; CSR; Lembaga terkait yang dapat
bermitra dengan kegiatan PLPBK dan sekaligus program sektor-sektor kegiatan
yang perlu dilaksanakan di Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam setelah melalui tahapan penyesuaian data investasi pembangunan
jangka waktu 2015-2020.
6. RUANG LINGKUP
Penyusunan kegiatan Kemitraan PLPBK Kawasan Prioritas mencakup
serangkaian kegiatan sebagai berikut:
a. Rapat koordinasi antara instansi/stakeholder dengan BKM sebagai
perwakilan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan potensial
kemitraan, disesuaikan dengan prioritas kegiatan ataupun kesesuaian
dengan program yang dimiliki SKPD; CSR; Lembaga;
b. Pengajuan proposal detail kegiatan yang sesuai dengan minat calon
mitra;
4. PROPOSAL KEMITRAAN
BKM KEMBANG MEKAR
Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Page 4
c. Survey lokasi dalam tahapan proses pengumpulan data dan informasi
akurat;
d. Melakukan kajian ulang dan analisis detail terhadap materi Proposal
Kemitraan PLPBK Kawasan Prioritas menyangkut alokasi, kebutuhan dan
fungsi pengembangan yang direncanakan sebagai dasar untuk meletakkan
landasan operasional bagi upaya pelaksanaan kegiatan yang diinginkan;
e. Merumuskan konsep dan strategi oprasional yang akan ditempuh dalam
upaya memberikan landasan bagi langkah rumusan rencana tindak
pembangunan (action plan) yang merupakan materi detail dari kegiatan
Kemitraan PLPBK Kawasan Prioritas;
f. Merumuskan rencana tindak pembangunan (action plan) yang merupakan
manifestasi dari rumusan detail terhadap materi kegiatan Kemitraan
PLPBK Kawasan Prioritas;
g. Rapat koordinasi teknis dalam rangka evaluasi pelaksanaan program.
7. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN
Penyusunan proposal Kemitraan PLPBK Kawasan Prioritas dilakukan oleh
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ditingkat Desa dan Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) yang sudah berpengalaman di bidangnya dan dikoordinasikan
bersama tim pelaksana yang terdiri dari Tenaga Ahli Pendamping Pemasaran
(TAPP) berpengalaman dengan berbagai latar belakang keahlian. Berikut
struktur organisasi BKM:
a. Koordinator BKM
b. Unit Pengelola (UP)
c. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)
d. Unit Pengelola Keuangan (UPK)
e. Unit Pengelola Sosial (UPS)
f. Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM)
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Kemitraan PLPBK Kawasan Prioritas,
secara umum dilakukan dalam kurun waktu 2015-2020 mengacu pada hasil
RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman); berlaku untuk
tahun 2015-2020, dan telah disusun oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif
5. PROPOSAL KEMITRAAN
BKM KEMBANG MEKAR
Desa Suka Makmur Kec. Simpang Kiri
Kota Subulussalam
Page 5
(TAPP) yang berpengalaman dan berkemampuan melaksanakan pekerjaan di
bidang pengembangan kawasan bersama masyarakat atau disebut Tim Inti
Perencanaan dan Pemasaran (TIPP).
Kegiatan kemitraan PLPBK ini merupakan agenda pemasaran yang
dimulai dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Action Plan) dan Strategi
Pemasaran Kawasan Prioritas, disusun oleh Tenaga Ahli Perencanaan dan
Pemasaran (TAPP) bersama masyarakat atau Tim Inti Perencanaan dan
Pemasaran (TIPP) dan disosialisasikan dalam rentang waktu efektif 2-3 bulan.
Dan selanjutnya akan diteruskan oleh TIPP (Tim Inti Pemasaran &
Perencanaan) dari masing-masing BKM sepanjang tahun selama masih sesuai
dengan kebutuhan dari kawasan prioritas.
9. TAHAPAN PROPOSAL
Tahapan proposal kegiatan Kemitraan PLPBK Kawasan Prioritas, terdiri
dari 2 tahapan, yakni:
a. Proposal Awal
Proposal ini dibuat dalam proses penawaran program kerjasama
antara Pihak I yakni BKM sebagai pemohon terhadap Pihak II termohon
atau calon mitra. Proposal mencakup gambaran umum dan rincian
program terhadap point-point penawaran, rencana kerja sekaligus
mekanisme, jangka waktu pelaksanaan dan organisasi / administrasi
pelaksanaan program.
b. Proposal Lanjutan
Proposal tahap lanjutan bersifat sangat spesifik memuat informasi
dan data sesuai dengan program yang diminati oleh calon mitra,
sekaligus kajian dan analisa kebutuhan pengembangan beserta manfaat
program. Proposal ini dilengkapi dengan peta-peta eksisting dan peta-
peta analisa dengan skala yang disesuaikan dan besaran kawasan
perencanaannya.
10. INDIKASI PROGRAM INVESTASI PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS,
PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)
Data terlampir.