1. KELOMPOK III
OLEH :
GINA SRI WAHYUNI
DINA NOFIRNA
DESI FITRI
YENI PERMATA SARI
2. Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan adalah suatu perekonomian di mana pelaksanaan
kegiatan, pengawasan kegiatan, dan hasil – hasil dari kegiatan ekonomi
dinikmati oleh seluruh rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan atau sistem
ekonomi Pancasila ini secara umum dapat diartikan sebagai sistem
ekonomi yang memadukan ideologi konstitusional (Pancasila dan UUD
1945) bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi campuran (Sistem
Ekonomi Pasar Terkelola) yang diwujudkan melalui kerangka
demokrasi ekonomi sertadijabarkan dalam langkah – langkah ekonomi
yang berpihak pada masyarakat.
3. Ciri-ciri Ekonomi Kerakyatan
Menurut Emil Salim, ciri – ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut :
Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak
dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta
adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya free fight. Dalam
sistem ekonomi kerakyatan usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan per
imbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain.
Dalam sistem ekonomi kerakyatan, hubungan kerja antar lembaga – lembaga
ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, seperti halnya dalam sistem ekonomi
kapitalis. Juga tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam sistem
ekonomi komunis. Tetapi asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan
antar manusia.
4. Masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam system ekonomi
kerakyatan. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau
kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah unsur non Negara yakni
ekonomi swasta. Dalam ekonomi swasta ini yang menonjol bukan perorangan,
tetapi masyarakat sebagai satu kesatuan. Tekanan kepada masyarakat, tidak berarti
mengabaikan individu, tetapi langkah individu harus serasi dengan kepentingan
masyarakat.
Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung
dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran masyarakat.
Sistem ekonomi kerakyatan tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai
(valuesystem) inilah yang mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Sistem yang
dikembangkan bertolak dari ideologi yang dianut, dalam hal ini adalah ideology
Pancasila.
5. Koperasi
Secara umum Koperasi dipahami sebagai
perkumpulan orang yang secara suka rela
mempersatukan diri untuk memperjuangkan
peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka,
melalui pembentukan sebuah perusahaan yang
dikelola secara demokratis.
6. Prinsip dalam Koperasi
Prinsip koperasi dinyatakan sebagai berikut :
a. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil
sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing
anggota.
7. Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan
Peranan Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan bisa dilihat dari penjabaran yang lebih terperinci
mengenai Pengertian Koperasi di Indonesia ( lihat Anonim,1989). Pengertianya adalah sebagai
berikut :
1. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan diantara paraanggotanya,
Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhnya melalui pembentukan perusahaan.
Dengan adanya perusahaan yang dimilki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu
dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik disbanding dengan dilakukan oleh masing-masing
anggota secara perorangan.
2. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasankemampuan. Oleh karena itu
dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu
dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan
harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan.
3. Koperasi didirikan atas dasra kesukarelaan dan keterbukaan. Tidak boleh ada paksaan.
