Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu EKonomi Universitas Terbuka. Sub Pokok Bahasan, Konsep Permintaan penawaran, Elastisitas Permintaan Penawaran, Elastisitas Silang, Konsep Harga atap dan harga bawah
Bahan Ajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu EKonomi Universitas Terbuka. Sub Pokok Bahasan, Konsep Permintaan penawaran, Elastisitas Permintaan Penawaran, Elastisitas Silang, Konsep Harga atap dan harga bawah
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
3. A. DEFINISI EKONOMI
Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana individu-
individu atau masyarakat menggunakan berbagai sumber
daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa
serta mendistribusikannya kepada berbagai individu dan
masyarakat. Sementara kata ekonomi sendiri berasal
dari bahasa Yunani yang berarti “seseorang yang
mengatur rumah tangga”.
4. B. KELANGKAAN DAN PILIHAN EKONOMI
• Kelangkaan sumber daya tersebut disebabkan oleh
ketidakseimbangan antara kebutuhan individu atau
masyarakat yang tidak terbatas, dengan faktor-faktor
produksi yang tersedia di masyarakat.
• Akibat adanya kelangkaan barang dan jasa yang ada
di masyarakat maka akan menimbulkan suatu
persaingan antarindividu dalam mendapatkan barang
atau jasa tersebut
5. C. EKONOMI POSITIF DAN EKONOMI
NORMATIF
• Ekonomi positif adalah pendekatan ekonomi yang
mempelajari berbagai perilaku dan proses bekerjanya
aktivitas ekonomi, tanpa menggunakan suatu
pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu
itu baik atau jelek dari sudut pandang ekonomi.
• Ekonomi normatif adalah pendekatan ekonomi dalam
mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi, dengan
mencoba memberikan penilaian baik atau buruk
berdasarkan pertimbangan kira-kira atau subjektif.
Pendekatan ini merupakan analisis terhadap suatu
kejadian ekonomi yang bersifat perkiraan untuk
melihat sebab serta akibat dari suatu kejadian
ekonomi.
6. D. TIGA MASALAH POKOK ORGANISASI
EKONOMI
1. What, jenis barang dan jasa apa yang akan
diproduksi?
2. How, bagaimana barang dan jasa yang diperlukan
tersebut akan dihasilkan?
3. For Whom, untuk siapa barang dan jasa tersebut
dihasilkan?
7. E. SISTEM EKONOMI
Setiap negara mempunyai cara sendiri dalam mengaturtiap
individu dalam mengelola sumber daya yang terbatas, untuk
memenuhi tingkat kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Cara
tersebut bisa kita kategorikan dalam tiga besar tentang siapa
yang dapat mengambil keputusan ekonomi.
Pertama, sistem ekonomi terpusat, yaitu pemusatan keputusan
ekonomi di tangan pemerintah.
Kedua, sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang
memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk menentukan
berbagai kegiatan ekonominya, di mana pemerintah hanya
bertanggung jawab terhadap kegiatan yang tidak bisa dilakukan
oleh individu, misalnya pertahanan dan peradilan.
Ketiga, sistem ekonomi campuran, yaitu gabungan sistem
ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar.
8. F. SISTEM EKONOMI PASAR
• Sistem ekonomi pasar yang sering juga disebut dengan
Laissez-Faire Economy, yang mempunyai arti biarkan
masing-masing individu menentukan, merupakan sistem
ekonomi yang berbasiskan pada kebebasan individu dan
perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi,
seperti konsumsi dan produksi.
Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar murni adalah
sebagai berikut.
1. Kebebasan individu dan perusahaan untuk menentukan
kegiatan ekonomi, seperti konsumsi dan produksi.
2. Mekanisme pasar merupakan sarana dalam menentukan
tingkat harga dan jumlah barang dan jasa dalam
perekonomian.
3. Pemerintah tidak campur tangan dalam kegiatan ekonomi.
9. G. SISTEM EKONOMI TERPUSAT
Sistem ekonomi ini disebut juga sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah
membuat semua kebijakan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana
memproduksi dan kepada siapa saja barang dan jasa didistribusikan. Dengan
kata lain, dalam sistem ekonomi sosial yang murni, pemerintah mengatur
semua aspek kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut
dengan istilah Command Economy.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis murni adalahsebagai berikut.
1. Seluruh sumber daya atau faktor produksi yang ada, seperti tanah, modal,
teknologi, tenaga kerja, dan kekayaan alam, dimiliki oleh rakyat yang
diwakili oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkuasa atas
semua faktor produksi yang ada di perekonomian.
2. Pemerintah mengatur tentang apa yang harus dibuat, bagaimana dan oleh
siapa barang atau jasa tersebut harus dibuat, sertasiapa saja yang akan
menerima atau mengonsumsi barang dan jasa tersebut.
3. Sistem transaksi tidak tergantung kepada pasar, tetapi ditentukan oleh
pemerintah, dalam hal ini harga tiap barang dan jasa ditentukan oleh
pemerintah.
10. H. SISTEM EKONOMI CAMPURAN
Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan
sistem ekonomi terpusat. Kebebasan individu dan
perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonomi masih
diakui sehingga peranan pasar dalam menentukan
tingkat keseimbangan harga dan jumlah barang dan
jasa dalamperekonomian masih terjadi. Tetapi pemerintah
ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator
ekonomi dengan memberlakukan berbagai kebijakan
fiskal,
12. A. MEKANISME PASAR
• interaksi antara pihak
pembelidan penjual
atas barang dan jasa
akan selalu
menimbulkan suatu
permintaan dan
penawaran
13. B. PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI
• Terjadi Pasar Persaingan Tidak Sempurna sehingga
mengakibatkan inefisiensi.
• Inefisiensi pasar ini memerlukan intervensi dari pihak
yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur semua
pihak untuk mengembalikan pasar pada rel yang
seharusnya. Pihak yang mempunyai kekuasaan tersebut
adalah pemerintah. Sehingga pemerintah perlu campur
tangandalam ekonomi demi tujuan efisiensi.
14. Menurut P.A. Samuelson, pemerintah mempunyai tiga fungsi
perekonomian, yaitu berikut ini.
1. Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi. Contohnya,
melarang monopoli dan mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan akibat dari aktivitas ekonomi.
2. Membuat program untuk melakukan pemerataan
pendapatan dengan menggunakan instrumen pajak dan
pengeluaran pemerintah. Selain itu, memberikan subsidi
kepada kelompok masyarakat tertentu, misalnya petani
dengan subsidi harga.
3. Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang tangguh.
15. • Peran Pemerintah juga terkait mengatasi dampak
Eksternalitas.
• eksternalitas adalah dampak dari aktivitas ekonomi
terhadap masyarakat yang tidak terlibat secara
langsung atau tidak langsung. Dampak tersebut bisa
menguntungkan sehingga disebut dengan eksternalitas
positif atau merugikan yang disebut dengan
eksternalitas negatif.