Uraian Penjelasan tentang Naskah Akademik RUU Airbung gunawan
Dokumen tersebut membahas pentingnya adanya Undang-Undang Air di Indonesia untuk mengatur hak rakyat atas air dan sumber daya air. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan hak publik yang dimiliki secara bersama oleh rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak rakyat atas air.
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilLalu Sabardi
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan lembaga adat untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau kecil. Secara khusus membahas tentang:
1. Revitalisasi kearifan lokal dalam pembangunan budaya bahari
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan konservasi perairan
3. Meningkatkan kelestarian sumber daya kawasan konservasi perairan
Dokumen tersebut membahas tentang Desa Belo di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dibahas karakteristik desa, potensi, permasalahan, tujuan pengembangan, strategi pengembangan sektoral dan tata ruang, serta standar kebutuhan fasilitas dan utilitas di desa tersebut.
Tinjauan terhadap rancangan peraturan daerah penataan ruang provinsi Kalimantan Barat menemukan beberapa kontradiksi, diantaranya:
1) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang setempat
2) Banyaknya konflik agraria akibat ketimpangan penguasaan sumber daya alam
3) Tumpang tindih antara wilayah kerja perusahaan dengan ruang kelola masyarakat setempat
Rancangan
Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan daya saing sektor maritim diperlukan strategi membangkitkan etos maritim masyarakat melalui pendidikan, pemanfaatan iptek, dan kebijakan ekonomi makro yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kelautan.
I. LATAR BELAKANG
Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) didirikan pada 13 Agustus 2016 di Godean melalui Rapat Koordinasi I Masyarakat Adat Nusantara sampai batas waktu yang tidak ditentukan
• Masyarakat Adat Nusantara berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Sifat Matra pada dasarnya merujuk pada Tiga hal, yakni; pelestarian budaya, non- partisan, dan inklusifitas (keterbukaan)
Seiring perkembangan waktu dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta Perlunya mempertahankan dan mengembangkan Budaya Nusantara saat ini dan budaya asli Nusantara yang seharusnya kita lestarikan mulai tertinggal, sedikit demi sedikit mulai hilang dan rasa kepedulian terhadap Budaya Nusantara sudah tidak ada lagidi tengah -tengah kuatnya arus budaya asing yang masuk hingga ke pelosok-pelosok desa. Hanya sedikit saja Masyarakat yang tetap menjadikan Budaya sebagai pilar pembangunan dan pengembangan Masyarakat untuk meraih kesuksesan dikemudian hari, tertinggalnya perhatian atas Budaya serta Seni Nusantara, sudah sangat memprihatinkan.
Matra hadir dengan pemikiran, sebagai pilar perekat adat dan budaya nusantara yang berbagai ragam macam suku dan budaya yang ada di Indonesia.Matra memiliki kepedulian yang tinggi dalam membangun dan melestarikan budaya – budaya yang melibatkan para Pemangku adat, Raja- raja Nusantara, Para Sultan dan pemerhati serta Pelaku Budaya Nusantara, untuk saling bahu membahu bersama pemerintah memperjuangkan Budaya Nusantarasupaya tetap menjadi tuan Rumah di Bumi Nusantara, dan tentunya menjadikan Budaya sebagai salah satu cara untuk mengembangkan tingkat ekonomi Masyarakat, dengan mengkedapankan pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya,dan Pariwisata berbasis budaya.
Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya, yang dapat menarik kedatangan wisatawan , unsur ini terkait pada
Bahasa, Mayarakat ( Tradisi ), kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik dan kesenian budaya, sejarah atau tempat, cara kerja dan tehnologi, agama bentuk karakteristik arsitektur dimasing – masing daerah tujuan wisata, tata cara berpakaian penduduk adat setempat dan lain sebagainya yang bisa dikemas menjadi lebih menarik untuk penyajian para turis.
Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya memiliki konsep tentang pembagunan ekonomi kreatif yang merupakan pembangunan berlandaskan pada kreatifitas dan harus ditumbuhkan integritas pada setiap individu didalam masyarakat. Pembangunan Ekonomi kreatif yang berbasis Budaya salah satunya adalah dengan membangun culture-preneurship. Bagaimana budaya dapat berkembang, Indonesia yang terkenal dengan keragaman sosio budaya yang tersebar diseluruh pelosok nusantara tentunya dapat menjadikan sumber inspirasi yang tidak pernah kering dalam melakukan pengembangan industry kretif. Keragaman yang di cirikan pula oleh kearifan lokal masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian budaya telah berlangs
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Uraian Penjelasan tentang Naskah Akademik RUU Airbung gunawan
Dokumen tersebut membahas pentingnya adanya Undang-Undang Air di Indonesia untuk mengatur hak rakyat atas air dan sumber daya air. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan hak publik yang dimiliki secara bersama oleh rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak rakyat atas air.
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilLalu Sabardi
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan lembaga adat untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau kecil. Secara khusus membahas tentang:
1. Revitalisasi kearifan lokal dalam pembangunan budaya bahari
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan konservasi perairan
3. Meningkatkan kelestarian sumber daya kawasan konservasi perairan
Dokumen tersebut membahas tentang Desa Belo di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dibahas karakteristik desa, potensi, permasalahan, tujuan pengembangan, strategi pengembangan sektoral dan tata ruang, serta standar kebutuhan fasilitas dan utilitas di desa tersebut.
Tinjauan terhadap rancangan peraturan daerah penataan ruang provinsi Kalimantan Barat menemukan beberapa kontradiksi, diantaranya:
1) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang setempat
2) Banyaknya konflik agraria akibat ketimpangan penguasaan sumber daya alam
3) Tumpang tindih antara wilayah kerja perusahaan dengan ruang kelola masyarakat setempat
Rancangan
Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang besar namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan daya saing sektor maritim diperlukan strategi membangkitkan etos maritim masyarakat melalui pendidikan, pemanfaatan iptek, dan kebijakan ekonomi makro yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kelautan.
I. LATAR BELAKANG
Masyarakat Adat Nusantara (MATRA) didirikan pada 13 Agustus 2016 di Godean melalui Rapat Koordinasi I Masyarakat Adat Nusantara sampai batas waktu yang tidak ditentukan
• Masyarakat Adat Nusantara berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
• Sifat Matra pada dasarnya merujuk pada Tiga hal, yakni; pelestarian budaya, non- partisan, dan inklusifitas (keterbukaan)
Seiring perkembangan waktu dan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta Perlunya mempertahankan dan mengembangkan Budaya Nusantara saat ini dan budaya asli Nusantara yang seharusnya kita lestarikan mulai tertinggal, sedikit demi sedikit mulai hilang dan rasa kepedulian terhadap Budaya Nusantara sudah tidak ada lagidi tengah -tengah kuatnya arus budaya asing yang masuk hingga ke pelosok-pelosok desa. Hanya sedikit saja Masyarakat yang tetap menjadikan Budaya sebagai pilar pembangunan dan pengembangan Masyarakat untuk meraih kesuksesan dikemudian hari, tertinggalnya perhatian atas Budaya serta Seni Nusantara, sudah sangat memprihatinkan.
Matra hadir dengan pemikiran, sebagai pilar perekat adat dan budaya nusantara yang berbagai ragam macam suku dan budaya yang ada di Indonesia.Matra memiliki kepedulian yang tinggi dalam membangun dan melestarikan budaya – budaya yang melibatkan para Pemangku adat, Raja- raja Nusantara, Para Sultan dan pemerhati serta Pelaku Budaya Nusantara, untuk saling bahu membahu bersama pemerintah memperjuangkan Budaya Nusantarasupaya tetap menjadi tuan Rumah di Bumi Nusantara, dan tentunya menjadikan Budaya sebagai salah satu cara untuk mengembangkan tingkat ekonomi Masyarakat, dengan mengkedapankan pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya,dan Pariwisata berbasis budaya.
Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya, yang dapat menarik kedatangan wisatawan , unsur ini terkait pada
Bahasa, Mayarakat ( Tradisi ), kerajinan tangan, makanan dan kebiasaan makan, musik dan kesenian budaya, sejarah atau tempat, cara kerja dan tehnologi, agama bentuk karakteristik arsitektur dimasing – masing daerah tujuan wisata, tata cara berpakaian penduduk adat setempat dan lain sebagainya yang bisa dikemas menjadi lebih menarik untuk penyajian para turis.
Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya memiliki konsep tentang pembagunan ekonomi kreatif yang merupakan pembangunan berlandaskan pada kreatifitas dan harus ditumbuhkan integritas pada setiap individu didalam masyarakat. Pembangunan Ekonomi kreatif yang berbasis Budaya salah satunya adalah dengan membangun culture-preneurship. Bagaimana budaya dapat berkembang, Indonesia yang terkenal dengan keragaman sosio budaya yang tersebar diseluruh pelosok nusantara tentunya dapat menjadikan sumber inspirasi yang tidak pernah kering dalam melakukan pengembangan industry kretif. Keragaman yang di cirikan pula oleh kearifan lokal masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian budaya telah berlangs
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Dokumen tersebut membahas tentang wisata bahari dan pengembangan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan. Beberapa poin pentingnya adalah mengenai prinsip-prinsip ekowisata dan keterlibatan masyarakat setempat, serta pentingnya perencanaan tata ruang dan manajemen wilayah untuk pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptxAhsanuz Zikri
Nagari Katapiang adalah sebuah nagari di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan luas 45,4 km2 dan jumlah penduduk 15.202 jiwa. Nagari dipimpin oleh wali nagari dan terdiri dari beberapa lembaga seperti KAN, BUMNAG, BAMUS, LPM, dan karang taruna. Potensi utama nagari adalah sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata seperti pantai dan objek wisata
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Seruyan memberikan kerangka normatif dan spasial untuk pembangunan daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja dan reformasi perizinan serta mengakomodasi aspirasi stakeholder lokal. Dokumen ini akan menjadi acuan pemberian izin dan pengendalian ruang guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan.
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
Strategi pengelolaan sumber daya kelautan mendukung wisata bahari di Indonesia mencakup peningkatan pengelolaan kelautan berkelanjutan, pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari, serta pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
Dokumen tersebut membahas tentang faktor geografi sebagai sumber daya pariwisata dan modal kepariwisataan di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam seperti keragaman suku, seni budaya, serta keindahan alam seperti pantai, gunung, dan kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Faktor geografi lainnya seperti iklim, bentuk tanah, hutan, dan flora dan fauna jug
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkuat peran desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa poin kuncinya adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pemberdayaan ekonomi desa untuk mencapai mandiri dan sejahtera.
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfssuser2d53881
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan wilayah pesisir Indonesia secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar di wilayah pesisir dan perairannya, namun aktivitas manusia yang semakin meningkat telah memberikan tekanan pada ekosistem pesisir dan laut. Diperlukan pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat sumber
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan Desa Budaya "Bumi Panggung" di Desa Panggungharjo. Rencananya meliputi pengembangan tiga zona (Selatan sebagai zona agro-religi, Tengah sebagai zona agropolitan, dan Utara sebagai pusat panahan) serta pembentukan lembaga pengelola budaya.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
Dokumen tersebut merupakan rancangan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia untuk periode 2015-2019 yang mencakup visi, misi, agenda pembangunan nasional, fokus pembangunan, tujuan, dan program-program prioritas."
Dokumen tersebut membahas tentang wisata bahari dan pengembangan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan. Beberapa poin pentingnya adalah mengenai prinsip-prinsip ekowisata dan keterlibatan masyarakat setempat, serta pentingnya perencanaan tata ruang dan manajemen wilayah untuk pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.
Administrasi Pemerintahan Desa dan Nagari Katapiang.pptxAhsanuz Zikri
Nagari Katapiang adalah sebuah nagari di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dengan luas 45,4 km2 dan jumlah penduduk 15.202 jiwa. Nagari dipimpin oleh wali nagari dan terdiri dari beberapa lembaga seperti KAN, BUMNAG, BAMUS, LPM, dan karang taruna. Potensi utama nagari adalah sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata seperti pantai dan objek wisata
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdfNonaSugiharti1
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Seruyan memberikan kerangka normatif dan spasial untuk pembangunan daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja dan reformasi perizinan serta mengakomodasi aspirasi stakeholder lokal. Dokumen ini akan menjadi acuan pemberian izin dan pengendalian ruang guna mendukung kemudahan berusaha dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan.
Pengantar pedoman umum RBFM di kawasan konservasi perairanDidi Sadili
Pedoman pengelolaan perikanan di Wilayah Kelola Perikanan Masyarakat (WKPM) dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memberikan kerangka bagi pengelola KKP untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dan adat dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan di zona perikanan. Pedoman ini juga memberi panduan kepada masyarakat dalam mengajukan proposal kerja sama pengelolaan perikanan di KKP.
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
MIFTAHUL HUDA - PENGELOLAAN SDL UNTUK WISATA BAHARI.pdfDewiSyamsul
Strategi pengelolaan sumber daya kelautan mendukung wisata bahari di Indonesia mencakup peningkatan pengelolaan kelautan berkelanjutan, pemanfaatan ekosistem untuk wisata bahari, serta pengembangan desa wisata bahari berbasis masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. 5. & 6. Geografi Pariwisata - Peran Kajian Geografi Dalam Kegiatan Kepari...Irwan Haribudiman
Dokumen tersebut membahas tentang faktor geografi sebagai sumber daya pariwisata dan modal kepariwisataan di Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam seperti keragaman suku, seni budaya, serta keindahan alam seperti pantai, gunung, dan kekayaan hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Faktor geografi lainnya seperti iklim, bentuk tanah, hutan, dan flora dan fauna jug
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam memperkuat peran desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Beberapa poin kuncinya adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pemberdayaan ekonomi desa untuk mencapai mandiri dan sejahtera.
Dokumen tersebut membahas strategi pemanfaatan ruang laut nasional Indonesia secara komprehensif dan terpadu untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Beberapa strategi yang diusulkan antara lain mengintegrasikan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, menetapkan visi dan misi pembangunan wilayah pesisir yang lestari, serta menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara ter
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfssuser2d53881
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan wilayah pesisir Indonesia secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar di wilayah pesisir dan perairannya, namun aktivitas manusia yang semakin meningkat telah memberikan tekanan pada ekosistem pesisir dan laut. Diperlukan pengelolaan tata ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan berkelanjutan untuk memaksimalkan manfaat sumber
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan Desa Budaya "Bumi Panggung" di Desa Panggungharjo. Rencananya meliputi pengembangan tiga zona (Selatan sebagai zona agro-religi, Tengah sebagai zona agropolitan, dan Utara sebagai pusat panahan) serta pembentukan lembaga pengelola budaya.
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
Dokumen tersebut merupakan rancangan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia untuk periode 2015-2019 yang mencakup visi, misi, agenda pembangunan nasional, fokus pembangunan, tujuan, dan program-program prioritas."
Similar to Mewujudkan Among Tani Dagang Layar (20)
Revolusi Hijau dan Dampaknya di Indonesiabung gunawan
Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan terhadap petani kecil dalam pemuliaan tanaman. Putusan ini memberikan pengakuan hak petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dan mengedarkan hasilnya secara lokal. Dokumen ini juga menyerukan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan subsidi yang mendukung petani pemulia tanaman.
UU Perkebunan baru memiliki kelemahan yang sama dengan versi sebelumnya karena gagal memperbaiki masalah sejarah perkebunan besar di Indonesia yang menimbulkan konflik agraria dan melanggar Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta gagal melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani.
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisirbung gunawan
Dokumen tersebut membahas kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang perlu mendapat perlindungan khusus meliputi nelayan penggarap, penggarap tambak, petani ikan kecil, nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Dokumen ini juga membahas hak-hak yang perlu dilindungi oleh undang-undang baru s
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang. Dokumen juga membahas kelompok yang perlu mendapat perlindungan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Teks tersebut membahas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan dan apakah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 atau tidak. RUU Pertanahan ini dianggap perlu untuk melengkapi UUPA 1960 mengingat perkembangan zaman, meski ada kekhawatiran bahwa RUU Pertanahan dapat menyimpang dari tujuan UUPA 1960.
1. Diskusi Panel “Urgensi Pengaturan, Pengelolaan, serta Pemanfaatan
Tata Ruang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten
Pakualaman,” Selasa, 1 September 2015 diselanggarakan oleh Dinas
Kebudayaan Pemerintah DIY
2. Bagaimana menyusun Perdais Pertanahan dan
Tata Ruang yang didasarkan nilai-nilai kearifan
lokal dan keberpihakan kepada Rakyat ?
Bagaimana pendaftaran Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten ?
Apa indikator pengelolaan dan pemanfaatan
Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten untuk
sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan,
kepentingan sosial, dan kesejahteraan
masyarakat ?
3. Memperjelas
Menyusun indikator
Bersumber dari nilai nilai budaya. sejarah dan
konstitusionalisme agraria
4. Melindungi tujuan kemakmuran rakyat
Redistribusi dan pembatasan penguasaan tanah
Perlindungan petani tak bertanah
Visi maritim atau bahari : among tani dagang layar
5. Peraturan internal di Kasultanan dan Kadipaten
Pendaftaraan tanah
Rencana pengelolaan dan pemanfaatan serta tata
ruang di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
6. Peraturan internal di Kasultanan dan Kadipaten
Pendaftaraan tanah
Rencana pengelolaan dan pemanfaatan serta tata
ruang di Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten