Dokumen tersebut membahas pentingnya adanya Undang-Undang Air di Indonesia untuk mengatur hak rakyat atas air dan sumber daya air. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan hak publik yang dimiliki secara bersama oleh rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak rakyat atas air.

1. Oleh : Gunawan

2. Kenapa Harus Ada UU Air
mengisi kekosongan hukum hak rakyat atas air.
Artinya akan ada pengaturan hak apa saja terkait air,
sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalam air yang diakui dan dilindungi oleh negara.
Selain itu akan diatur juga realisasi perlindungan dan
pemenuhan hak atas warga negara yang merupakan
tanggungjawab dan kewajiban negara serta
pengaturan pembatasan pengusahaan air agar tidak
menghalangi akses rakyat terhadap air.

3. Hak rakyat sebagai Pemilik Tanah-
Air
 Air adalah hak publik (res commune). hak yang dimiliki oleh masyarakat
secara bersama-sama.
 Rakyat sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi
dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat
dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup
pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif.
 hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya
dengan bumi, air dan ruang angkasa
 Penggunaan sumber-sumber agraria tidak bertentangan dengan kepentingan
rakyat, yaitu bisa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 Bagi rakyat, air adalah kehidupan, penghidupan, kemakmuran, keadilan dan
kedaulatan.

4. Air adalah HAM
Hak atas air atau hak rakyat atas air terkait hak-hak
tradisional, hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
kehidupan serta hidup sejahtera, hak anak, hak
pemenuhan kebutuhan dasar, dan hak atas pelayanan
kesehatan.
 hak-hak Ekosob sangat terkait dengan air, demikian juga
dalam hak atas tingkat hidup yang memadai.
hak atas air meliputi hak atas standar kehidupan yang
layak, hak untuk bebas dari kelaparan, hak atas
peningkatan produksi pangan, hak atas konservasi
pangan, pembaruan agraria, hak atas kesehatan, hak atas
air minum yang sehat, hak atas sanitasi yang sehat, hak
atas kondisi kerja yang sehat dan hak atas lingkungan
hidup yang sehat.

5. Tanggung Jawab dan Kewajiban
Negara
Memajukan kesejateraan umum
Realisasi progresif pemenuhan hak atas air
Tanpa diskriminasi
peraturan perundangan bukannlah tindakan paling akhir yang
dibutuhkan, namun peraturan perundangan adalah sarana
untuk melihat landasan dari tindakan-tindakan negara.
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan, tidak hanya
menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin
kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung
menyangkut eksistensi manusia. Oleh karenanya negara juga
perlu terlibat secara aktif dalam perencanaan yang tujuannya
untuk menjamin ketersediaan air bagi masyarakat.

6. Kewenangan Pemerintah
 pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya tidak boleh diartikan sebagai tanggung jawab
eksklusif bahwa hanya Pemerintah kabupaten/kota saja yang mempunyai kewajiban untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air. Pemerintah dan Pemerintah provinsi
melalui program-programnya juga berkewajiban untuk menjamin agar hak asasi atas air dapat
terpenuhi;
 volume kebutuhan pokok sehari-hari perlu untuk ditetapkan standard atau ukurannya yang
berdasarkan pada ukuran yang berlaku secara universal tentang seberapa besar kebutuhan minimal
akan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-
hari, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat yang menggantungkan kepada saluran
distribusi
 Kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam keadaan memaksa, untuk
mengatur dan menetapkan penggunaan air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan
konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan air. Dalam menggunakan kewenangan tersebut
Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air dibandingkan dengan
kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah hak yang utama;

7. hak atas air yang pemenuhannya
memerlukan saluran distribusi
 menempatkan air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “res
commune”. Dengan prinsip ini seharusnya pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai
dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar di samping harga
air juga ongkos produksi serta keuntungan dari pengusahaan air;
 PDAM harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara bukan sebagai
perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis. Besarnya biaya pengelolaan sumber daya air untuk
PDAM harus transparan dan melibatkan unsur masyarakat dalam penghitungannya. Karena air adalah sangat vital
serta terkait langsung dengan hak asasi, kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD-nya
sumber pembiayaan pengelolaan sumber daya air;
 Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan
sarana sanitasi, serta harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, karena dengan
pengembangan sistem penyediaan air minum yang memadai, pemenuhan hak atas air akan meningkat kualitasnya,
karena seseorang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dalam jarak yang tidak terlalu jauh dapat memperoleh air;
 tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung
jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah
bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih tetap
memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan
sumber daya air secara keseluruhan;

8. Penguasaan Negara
 HMN bukanlah kepemilikan dalam konsepsi hukum
perdata, melainkan kepemilikan publik oleh rakyat
secara kolektif (prinsip kedaulatan rakyat: dari, oleh
dan untuk rakyat)
 HMN adalah mandat rakyat secara kolektif kepada
negara (kebijakan, pengurusan, pengaturan ,
pengelolaan dan pengawasan
 HMN untuk melindungi kemakmuran rakyat
 HMN tidak dapat dikurangi atau ditiadakan oleh
pemberian hak atas tanah

9. Pewujudan HMN atas Air
 Pengguna air untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pertanian rakyat langsung dari sumber air tidak dikenai biaya
jasa pengelolaan. masyarakat yang tergantung terhadap saluran distribusinya, Pemerintah dan Pemda
bertanggungjawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas progam;
 Konsep Hak Guna Air harus sejalan dengan konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara
ekonomi.
 Konsep hak atas air merupakan turunan (derivative) dari hak untuk hidup. Sedangkan pengusahaan air lahir dari
permohonan izin kepada Pemerintah dan Pemda. Pemberian izin tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat,
izin bukan untuk penguasaan, sistem perizinan adalah sistem pembatasan dan pengendalian, pengusahaan air
berdasarkan alokasi dari Pemerintah dan Pemda;
 Prinsip penerima manfaat jasa pengelolaan wajib menanggung biaya pengelolaan harus dimaknai bukan menjadi air
sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, sehingga tidak ada harga air sebagai komponen perhitungan. Di
samping itu prinsip harus fleksibel dengan tidak mengambil perhitungan secara sama tanpa mempertimbangkan
pemanfaatan air. Pemanfaatan air untuk menunjang perekonomian rakyat skala kecil seharusnya ditetapkan secara
berbeda dengan industri besar;
 Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber air diakui,. Adanya ketentuan tentang
pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup melalui Peraturan Daerah harus dimaknai tidak
bersifat konstitutif, melainkan deklaratif.
 Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Menjadi diizinkan apabila kebutuhan sendiri
sudah terpenuhi.

10. Sebesar besar kemakmuran rakyat
 “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” di bidang sumberdaya alam diperlukan
empat tolok ukur yaitu : (i). Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii).Tingkat
pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii).Tingkat partisipasi rakyat
dalam menentukan manfaat sumber daya alam, (iv).Penghormatan terhadap hak rakyat
secara turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya alam.
 Merujuk pendapat Mahkamah Konstitusi seperti tersebut di atas, maka tolok ukur
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam bidang air adalah :
 Kemanfaatan air, sumber air dan kekayaan alam yang terkandung dalam air bagi rakyat;
 Tingkat pemerataan manfaat air, sumber air dan kekayaan alam yang terkandung dalam
air bagi rakyat;
 Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat air, sumber air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalam air;
 Penghormatan secara turun temurun dalam pemanfaatan air, sumber air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalam air.

11. Semesta air
Adanya siklus dan kebutuhan air mengakibatkan
harus adanya peran negara dalam rangka
terwujudnya rencana semesta air.

12. Kajian Norma
 Bahwa norma-norma di dalam Undang-Undang Air haruslah berasaskan pada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan
Sosial, sebagai asas Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 Prinsipnya adalah: pertama, air adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus
dimiliki secara bersama dan dipergunakan untuk kemakmuran bersama (Ketuhanan);
Kedua. Air adalah hak asasi setiap manusia yang berlaku secara universal, di mana
setiap negara memliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan hak rakyat (warga negara) atas air (Kemanusiaan);
Ketiga. Penguasaan negara atas air, sumber-sumber air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalam air diperlukan guna melindungi hak asasi manusia atas air dan
melindungi kesatuan tanah-air-rakyat sebagai bangsa; (sosio nasional atau kebangsaan);
Keempat. Penguasaan negara atas air haruslan dijalankan secara demokratis yang
berkedaulatan rakyat (sosio demokrasi atau kerakyatan); Kelima. Tujuan dari
penguasaan negara atas air secara demokratis dan berkedaulatan rakyat adalah untuk
perlindungan dan pemenuhan hak atas air dan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. (keadilan sosial).

13. Kritik Penyelenggaraan
Penggabungan fungsi negara dan pasar
Pembebanan biaya irigasi kepada petani
Ketidakmampuan negara mengelola sumber air
Munculnya konflik : antar warga, antara kota dengan
desa, antara rakyat dengan industri dan negara

14. Hukum Agraria : UUPA 1960 perlu aturan turunan pelaksanaan
Terkait air : UU Perairan Indonesia hanya mengatur persoalan
hak teritori, UU Pengairan tidak mengenal hak rakyat atas air
dan pembatasan pengusahaan air, UU P WP2Ktelah mengakui
hak nelayan, hak nelayan tradisional, dan hak masyarakat lokal
dan masyarakat adat, namun tidak ada pengaturan hak-hak
tersebut terkait air dan sumber air.
UU Perikanan : tidak mengatur ulayat terkait air dan sumber
air, serta belum ada pengaturan pengalokasian air untuk
kepentingan budidaya ikan, terutama sekali perlindungan
untuk hak atas air bagi kepentingan pembudidya ikan kecil atau
petani ikan kecil


15. Peraturan perundangan terkait peruntukan dan
penggunaan Sumber-sumber Agraria
Bahwa melihat peraturan perundangan seperti tersebut di
atas, dapat disimpulkan, bahwasannya rencana
pembangunan, rencana tata ruang/wilayah, rencana
kawasan (pertanian, pemukiman, pertambangan,
perkebunan, dan lain-lain) tidak memperhatikan siklus
hidrologi dan tanpa rencana semesta air, sehingga
potensial menimbulkan konflik dalam penggunaan air dan
tidak singkronnya antara konservasi dengan
pengalokasian air, sehingga keduanya berpotensi
melanggar hak rakyat atas air.


16. Terkait HAM
Akan tetapi, sejumlah undang-undang seperti tersebut
di atas tidak spesifik memberikan pengaturan tentang
penghormatan dan perlindungan hak atas air rakyat
Indonesia pada umumnya, maupun kepada
kelompok-kelompok khusus yang memiliki
kerentanan.