More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
Similar to PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
- 1. Kementrian Kelautan dan Perikanan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pusaran KP PERMASALAHAN TATA RUANG, KONSERVASI DAN KERENTANAN WILAYAH PESISIR
- 2. The significance of the Indonesian coast Indonesia negara kepulauan terbesar kelima dunia, 17.508 pulau, panjang garis pantai 81.000 km, luas laut sekitar 3.1 juta km2 Mempunyai potensi megabiodiversity (± 30% hutan mangrove & 15% terumbu karang dunia ada di Indonesia, ± 85% SD ikan berasal dari perairan pesisir Sumber daya kelautan sebagai alternatif dan tumpuan dengan semakin menipisnya sumberdaya daratan 2
- 3. Expectations from Coastal Area Management • Dalam era industrialisasi, wil. pesisir dan laut sbg prioritas utama utk pengembangan keg. Industri, agribisnis, agroindustri, pemukiman, transportasi dan pelabuhan, dan pariwisata • Wilayah pesisir dan laut mempunyai peran strategis dan potensi besar, tetapi juga mempunyai permasalahan pada kapasitas berkelanjutannya • Aktivitas manusia di wilayah pesisir dan laut memberikan ‘tekanan’ pada ekosistem pesisir dan laut. Kecenderungan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. 3
- 4. Defining the coastal zone Daerah peralihan (interface area) antara ekosistem darat dan laut • Kearah darat meliputi bagian daratan, yg kering maupun terendam air, yg masih dipengaruhi oleh sifat2 laut seperti pasut, angin laut dan intrusi • Kearah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses2 alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar/run off, dan yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pencemaran dan penggundulan hutan 4
- 5. Basic concepts PESISIR? Wilayah Pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota 5
- 6. Coastal boundaries Undang-Undang no. 1 tahun 2014, wilayah pesisir didefinisikan kedalam 3 pendekatan • Pendekatan Ekologis • Pendekatan Administratif • Pendekatan Perencanaan 6
- 8. The strategic meaning of COASTAL and SEA Indonesia • ADMINISTRATIF, kurang lebih 42 daerah kota dan 181 daerah kabupaten berada di pesisir • FISIK, terpusatnya kegiatan sosial dan ekonomi, didalamnya terdapat aset sosial (Social Overhead Capital) dan ekonomi yang memiliki nilai finansial sangat besar • SOSIAL, Dihuni sekitar 60% dari total penduduk Indonesia dalam radius 50 km dari garis pantai. • EKONOMI, hasil sumberdaya pesisir memberikan kontribusi pembentukan PDB nasional yang cukup signifikan. Selain itu terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) dg memperhatikan potensinya yg saat ini belum dikembangkan scr optimal • POLITIK & HANKAM, di Indonesia pesisir merupakan wilayah perbatasan antara Negara maupun antar daerah yang sensitif dan memiliki implikasi thd pertahanan dan keamanan NKRI 8
- 9. Sustainable Coastal Management Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. a) Secara Ekonomis : bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. b) Secara Ekologis : bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi SDA termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. c) Secara Sosial Politik : bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan. 9 9
- 10. Potential Problems and Threats to the Indonesian Territory Pemanfaatan pengelolaan daerah blm diatur dg peraturan perundangan yg jelas, shg daerah mengalami kesulitan dlm menetapkan kebijakan Pemanfaatan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, shg kadangkala melahirkan kebijakan tumpang tindih satu sama lain Konsep daerah pesisir sbg satu kesatuan ekosistem dibatasi oleh wilayah administratif, shg sering timbul konflik kepentingan daerah Kewenangan daerah dlm rangka otonomi daerah blm dipahami secara komprehensif oleh stakeholders, shg penafsiran setiap daerah bisa berbeda 10
- 11. Why does Qoastal need to be planned or managed? Sumberdaya hayati Sumberdaya nirhayati Jasa-jasa lingkungan Fungsi ekonomi Fungsi ekologi Fungsi pertahanan dan keamanan 11
- 12. The Context for Coastal Disasters • Populasi pesisir meningkat secara dramatis (mengarah ke lebih banyak kerentanan demografis) • Perubahan iklim diantisipasi untuk meningkatkan tren ancaman bahaya pesisir (kenaikan permukaan laut, banjir, badai) • Masalah baru “bencana besar" • Bencana merusak upaya pembangunan selama bertahun-tahun • Peningkatan kerentanan antropogenik dan ulah manusia 12
- 14. Elements of Coastal Community Resilience 14
- 15. Governance Kepemimpinan, sistem, dan institusi yang sesuai dengan komunitas yang mendukung aksi untuk mensosialisasikan tentang ketahanan Socio-economy and Livelihoods Ekonomi dan mata pencaharian yang makmur, berkelanjutan, beragam yang memungkinkan masyarakat untuk membantu diri mereka sendiri sebelum, selama, dan setelah bencana Coastal Resources Management Pengelolaan aktif sumber daya terbarukan dan perlindungan habitat dan fitur yang menopang sumber daya tersebut dan penyangga masyarakat dari bencana alam Land Use Management and Structures Pengelolaan aktif penggunaan lahan di masyarakat yang memungkinkan pembangunan diarahkan jauh dari daerah sensitif dan rentan lingkungan 15
- 16. Land Use Management and Structures Pengelolaan aktif penggunaan lahan di masyarakat yang memungkinkan pembangunan diarahkan jauh dari daerah sensitif dan rentan lingkungan Zonasi, kode bangunan, dan pedoman pembangunan infrastruktur yang mengurangi paparan risiko bencana alam pesisir Risks Knowledge Pemahaman tentang risiko bencana alam pesisir yang dihadapi masyarakat dan kerentanannya terhadap bencana Warning and Evacuation Kemampuan untuk menerima peringatan dan pemberitahuan tentang bahaya pesisir dan untuk memperingatkan dan mengevakuasi populasi yang berisiko Emergency Response and Disaster Recovery a) Kemampuan masyarakat untuk memobilisasi untuk mengelola bencana pesisir dengan ketergantungan minimal pada bantuan dari luar b) Kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan pascabencana 16
- 17. 17 UU CK dan PP No. 21/2021 memandatkan penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang. Penghapusan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Substansi KS tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS) Pasal 15 PP No. 21/2021: (1)Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi Pasal 18 PP No. 21/2021: (1)Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten Pasal 21 PP No. 21/2021: (1)Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota PP No. 21/2021: Pasal 5 ayat (2) dan (3) Penyederhanaan Produk RTR
- 18. Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri. PP No. 21/2021: Pasal 5 dan Pasal 7 Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang. Ruang Udara Ruang Darat Ruang Dalam Bumi Ruang Laut ‘One Spatial Planning Policy’ Satu Produk Rencana Tata Ruang 18
- 19. Integrasi RTR Wilayah Darat dan Laut/Perairan di Masa Transisi PP No. 21/2021: Pasal 245 – 246 ayat (4), (5), (6) RTRW Provinsi 1:250.000 RTRWN 1:1.000.000 RTRL RZWP3K RZ KSN RZ KSNT yang berupa PPKT Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah Peraturan Presiden Ditetapkan melalui satu… Diintegrasikan Maks. 2 tahun sejak PP berlaku Diintegrasikan Maks. 18 bulan sejak PP berlaku Diintegrasikan Maks. 2 tahun sejak PP berlaku RTR KSN 1:25.000 – 1:50.000 Ditetapkan melalui satu… Ditetapkan melalui satu… dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara. 19
- 21. Kementrian Kelautan dan Perikanan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pusaran KP Terima Kasih 13 Juli 2022