UU Perkebunan baru memiliki kelemahan yang sama dengan versi sebelumnya karena gagal memperbaiki masalah sejarah perkebunan besar di Indonesia yang menimbulkan konflik agraria dan melanggar Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta gagal melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani.
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang. Dokumen juga membahas kelompok yang perlu mendapat perlindungan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus membahas pengaturan hukum pertanahan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut membahas dua jenis hak atas tanah utama menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak Milik dan Hak Guna Usaha. Hak Milik adalah hak turun temurun dan terkuat atas tanah, sedangkan Hak Guna Usaha memberikan hak untuk mengusahakan tanah milik negara dalam jangka waktu tertentu. Kedua hak tersebut dapat diwariskan, dialihkan, dan dijadikan jaminan hutang, nam
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang analisis karakteristik hukum UU No. 5 Tahun 1960. UU ini merupakan produk hukum pasca kemerdekaan yang belum direvisi dan bersifat responsif karena tujuannya melindungi rakyat dengan menghapus aturan penjajahan dan mencabut asas Domein Verklaring yang menciderai hak rakyat. UU ini juga dibuat secara demokratis tanpa intervensi pihak lain.
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertanahan, perikanan, dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang. Dokumen juga membahas kelompok yang perlu mendapat perlindungan seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus membahas pengaturan hukum pertanahan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut membahas dua jenis hak atas tanah utama menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak Milik dan Hak Guna Usaha. Hak Milik adalah hak turun temurun dan terkuat atas tanah, sedangkan Hak Guna Usaha memberikan hak untuk mengusahakan tanah milik negara dalam jangka waktu tertentu. Kedua hak tersebut dapat diwariskan, dialihkan, dan dijadikan jaminan hutang, nam
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang analisis karakteristik hukum UU No. 5 Tahun 1960. UU ini merupakan produk hukum pasca kemerdekaan yang belum direvisi dan bersifat responsif karena tujuannya melindungi rakyat dengan menghapus aturan penjajahan dan mencabut asas Domein Verklaring yang menciderai hak rakyat. UU ini juga dibuat secara demokratis tanpa intervensi pihak lain.
Tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepenti...Silvia Kumalasari
Dokumen tersebut membahas mengenai persandingan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meliputi Keppres No. 55 Tahun 1953, Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006, dan UU No. 2 Tahun 2012. Dokumen ini juga menjelaskan tentang proses, tujuan, subjek, objek dan bentuk-bentuk pembangunan yang termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Bahan Presentasi "Menggugat Pemerintah Menuntut Hak Hidup Masyarakat Hukum Ad...erikasiluq
Perjuangan Forum Dayak Menggugat (FDM) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak di Kalimantan Timur melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat MHA Dayak Kalimantan Timur, yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur. Raperda ini diharapkan dapat melindung
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan masalah hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Dibahas pula tipologi pelanggaran HAM dan mekanisme penegakkannya serta permasalahan konflik pertanahan dan upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk penyelesaiannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak atas perumahan yang layak sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan berbagai konvensi PBB lainnya. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa hak atas perumahan yang layak mer
Matrix usulan perubahan terhadap ruu pphma versi balegMedan Comonity
Dokumen tersebut berisi usulan perubahan terhadap rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Usulan perubahan tersebut mencakup penyesuaian istilah, penambahan definisi, pengaturan proses identifikasi, verifikasi, dan pengesahan masyarakat adat, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat yang meliputi hak atas tanah, pembangunan, spiritualitas
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...septianm
Keputusan MK mengakui bahwa hutan adat adalah bagian dari wilayah masyarakat hukum adat dan bukan bagian dari hutan negara, namun masalahnya sebagian wilayah adat dan hutan adat sudah diakui sebagai kawasan hutan negara dan diberikan kepada perusahaan. Inkuiri Nasional Komnas HAM akan menyelidiki pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di kawasan hutan.
Rancangan undang-undang ini membahas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat, mengakui hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, serta memfasilitasi partisipasi mereka dalam pembangunan. Rancangan undang-undang ini mengatur tentang kedudukan hukum masyarakat adat, hak-hak mereka atas tan
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
Tiga permasalahan utama dalam dokumen ini adalah (1) konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat akibat kelalaian pegawai Badan Pertanahan Nasional, (2) perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pertanahan untuk menciptakan kepastian hukum, (3) Badan Pertanahan Nasional harus mengawasi seluruh proses HGU dengan lebih teliti untuk mencegah korupsi.
-Pengertian HAM
-Sejarah Perkembangan HAM
-Perjuangan HAM di Indonesia
-Macam-macam HAM
-Dasar hukum HAM
-Contoh pelanggaran HAM di Indonesia
P.s.
Sumber juga berasal dari beberapa slideshare yg sudah ada;)
Draft Perda Adat Revisi Pasca Rapat Tanggal 7 Juli 2014erikasiluq
Peraturan Daerah ini membahas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam secara turun temurun. Dokumen ini juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah atas hak penguasaan tanah.
2) Hak penguasaan tanah yang dapat dikuasai Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
3) Kewenangan Pemerintah Daerah atas tanah Hak Pakai adalah menggunakan tanah untuk kepentingan tugas, sedangkan atas tanah Hak Pengelolaan
Tugas persandingan peraturan perundang undangan pengadaan tanah untuk kepenti...Silvia Kumalasari
Dokumen tersebut membahas mengenai persandingan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meliputi Keppres No. 55 Tahun 1953, Perpres No. 36 Tahun 2005, Perpres No. 65 Tahun 2006, dan UU No. 2 Tahun 2012. Dokumen ini juga menjelaskan tentang proses, tujuan, subjek, objek dan bentuk-bentuk pembangunan yang termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Bahan Presentasi "Menggugat Pemerintah Menuntut Hak Hidup Masyarakat Hukum Ad...erikasiluq
Perjuangan Forum Dayak Menggugat (FDM) untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak di Kalimantan Timur melalui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Adat MHA Dayak Kalimantan Timur, yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur. Raperda ini diharapkan dapat melindung
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan masalah hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Dibahas pula tipologi pelanggaran HAM dan mekanisme penegakkannya serta permasalahan konflik pertanahan dan upaya yang dilakukan Komnas HAM untuk penyelesaiannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak atas perumahan yang layak sebagai salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan berbagai konvensi PBB lainnya. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa hak atas perumahan yang layak mer
Matrix usulan perubahan terhadap ruu pphma versi balegMedan Comonity
Dokumen tersebut berisi usulan perubahan terhadap rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Usulan perubahan tersebut mencakup penyesuaian istilah, penambahan definisi, pengaturan proses identifikasi, verifikasi, dan pengesahan masyarakat adat, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat yang meliputi hak atas tanah, pembangunan, spiritualitas
Inkuiri nasional komnas ham tentang hak hak masyarakat hukum adat atas wilaya...septianm
Keputusan MK mengakui bahwa hutan adat adalah bagian dari wilayah masyarakat hukum adat dan bukan bagian dari hutan negara, namun masalahnya sebagian wilayah adat dan hutan adat sudah diakui sebagai kawasan hutan negara dan diberikan kepada perusahaan. Inkuiri Nasional Komnas HAM akan menyelidiki pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di kawasan hutan.
Rancangan undang-undang ini membahas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat, mengakui hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, serta memfasilitasi partisipasi mereka dalam pembangunan. Rancangan undang-undang ini mengatur tentang kedudukan hukum masyarakat adat, hak-hak mereka atas tan
TUGAS Tutorial Online 1 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
Tiga permasalahan utama dalam dokumen ini adalah (1) konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat akibat kelalaian pegawai Badan Pertanahan Nasional, (2) perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi pertanahan untuk menciptakan kepastian hukum, (3) Badan Pertanahan Nasional harus mengawasi seluruh proses HGU dengan lebih teliti untuk mencegah korupsi.
-Pengertian HAM
-Sejarah Perkembangan HAM
-Perjuangan HAM di Indonesia
-Macam-macam HAM
-Dasar hukum HAM
-Contoh pelanggaran HAM di Indonesia
P.s.
Sumber juga berasal dari beberapa slideshare yg sudah ada;)
Draft Perda Adat Revisi Pasca Rapat Tanggal 7 Juli 2014erikasiluq
Peraturan Daerah ini membahas pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen ini mengatur tentang kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam secara turun temurun. Dokumen ini juga mengatur tentang hak masyarakat hukum adat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah atas hak penguasaan tanah.
2) Hak penguasaan tanah yang dapat dikuasai Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
3) Kewenangan Pemerintah Daerah atas tanah Hak Pakai adalah menggunakan tanah untuk kepentingan tugas, sedangkan atas tanah Hak Pengelolaan
Biotani Bahari Indonesia turut menandatangani petisi ini, dan hadir sejenak dalam diskusi Pakar dengan tema Membangun Indonesia dengan Keadilan Agraria di Hotel Bidakara pada Kamis, 7 Februari 2013
Keadilan Agraria, Forum
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kepemilikan tanah di Indonesia, termasuk definisi land tenure, kategori hak atas tanah menurut UUPA 1960, dan perkembangan kebijakan kepemilikan tanah di Indonesia."
Similar to Permasalahan Konstitusional UU Perkebunan (20)
Uraian Penjelasan tentang Naskah Akademik RUU Airbung gunawan
Dokumen tersebut membahas pentingnya adanya Undang-Undang Air di Indonesia untuk mengatur hak rakyat atas air dan sumber daya air. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa air merupakan hak asasi manusia dan hak publik yang dimiliki secara bersama oleh rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak rakyat atas air.
Revolusi Hijau dan Dampaknya di Indonesiabung gunawan
Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan terhadap petani kecil dalam pemuliaan tanaman. Putusan ini memberikan pengakuan hak petani kecil untuk melakukan pemuliaan tanaman dan mengedarkan hasilnya secara lokal. Dokumen ini juga menyerukan reforma agraria, kedaulatan pangan, dan subsidi yang mendukung petani pemulia tanaman.
Hak Nelayan dan Masyarakat Pedesaan Pesisirbung gunawan
Dokumen tersebut membahas kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pedesaan pesisir yang perlu mendapat perlindungan khusus meliputi nelayan penggarap, penggarap tambak, petani ikan kecil, nelayan kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Dokumen ini juga membahas hak-hak yang perlu dilindungi oleh undang-undang baru s
Teks tersebut membahas tentang Rancangan Undang-Undang Pertanahan dan apakah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 atau tidak. RUU Pertanahan ini dianggap perlu untuk melengkapi UUPA 1960 mengingat perkembangan zaman, meski ada kekhawatiran bahwa RUU Pertanahan dapat menyimpang dari tujuan UUPA 1960.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan adalah undang-undang pengganti
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan.
Pada tahun 2011 lewat Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan, sejumlah pasal dalam undang-
undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945.
3. Apakah UU Perkebunan “yang baru” memiliki
permasalahan konstitusional seperti UU Perkebunan
“yang lama” ?
apakah pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan
dengan UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi kembali
hadir di undang-undang yang baru
Indonesia mewarisi perkebunan skala besar dari era
kolonialisme yang hingga sekarang diwarnai konflik
dengan kekerasan, korupsi, dan kemiskinan penduduk
desa di sekitar perkebunan, akankan UU Perkebunan
yang baru bisa menjadi solusi ?
4. mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan
bernegara sebagaimana yang digariskan dalam
Pembukaan UUD 1945 Alinea 4
Tujuan Kemerdekaan : membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
Bentuk Negara : berkedaulatan rakyat
Dasar Negara : Pancasila
5. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat
Hak Menguasai Negara
Konsep Agraria
Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat
Perlindungan Hak Rakyat
6. HMN bukanlah kepemilikan dalam konsepsi
hukum perdata, melainkan kepemilikan publik oleh
rakyat secara kolektif (prinsip kedaulatan rakyat:
dari, oleh dan untuk rakyat)
HMN adalah mandat rakyat secara kolektif
kepada negara (kebijakan, pengurusan,
pengaturan , pengelolaan dan pengawasan
HMN untuk melindungi kemakmuran rakyat
HMN tidak dapat dikurangi atau ditiadakan oleh
pemberian hak atas tanah
7. empat tolok ukur :
(i). Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
(ii).Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam
bagi rakyat;
(iii).Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan
manfaat sumber daya alam;
(iv).Penghormatan terhadap hak rakyat secara
turun temurun dalam pemanfaatan sumber daya
alam.
8. Pendistribusian kembali dan pembatasan
pemilikan luas tanah pertanian
Pemerataan memperoleh hak atas tanah
Larangan penyewaan tanah negara oleh
pemerintah kepada petani penggarap
9. Pengakuan terhadap hak perorangan dan hak kolektif
yang dilindungi konstitusi
Hak-hak tradisional tidak bisa diberikan ke swasta yang
mengakibatkan hilangnya HMN
Hak-hak tradisional tidak bisa diganti dengan kompensasi
Masyarakat adat adalah subyek hak
Affirmative action (pengistimewaan)
Perlindungan Masyarakat adat via undang-Undang
Kebebasan mencari, mengembangkan dan mengedarkan
benih
Petani tak bertanah berhak mendapat redistribusi tanah
negara
10. masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik
sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya
seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan
keadaan yang berbeda;
menekankan jalan musyawarah;
mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada
swasta nasional atas bagian tanah bekas areal
perkebunan besar yang sudah merupakan
perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara
tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah;
tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat
tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya,
akan diberikan suatu hak baru.
11. Pelenggaran hak masyarakat adat (musyawarah dan
penetapan masyarakat adat berdasar undang-
undang)
Pelanggaran hak petani pemulia tanaman (Izin
mencari sumberdaya genetik dan pelepasan benih
oleh pemerintah atau pelaku usaha)
Pelanggaran jaminan kepastian hukum (“setiap orang
secara tidak sah”: harus dilihat kondisi yang berbeda-
beda; tidak sangsi jika perusahaan tidak punya HGU;
kemudahan penyesuaian oleh PMA; pemidanaan
yang berlebihan
12. UU Perkebunan memiliki kelemahan mendasar atas sejarah perkebunan di
Indonesia yang telah menimbulkan dualisme pertanian di Indonesia, yaitu
padat modal di perkebunan skala besar dan pertanian keluarga skala kecil
subsisten, dan menimbulkan konflik agraria yang mengakibatkan
perampasan tanah petani serta pelanggaran HAM dengan kekerasan.
Lemahnya pemahaman sejarah, juga berdampak tidak dipergunakan
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian sejumlah
undang-undang terkait agraria dan pertanian, sehingga mengulangi
kesalahan yang sama, yaitu bertentangan dengan konsep Hak Menguasai
Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bertentangan dengan upaya
perlindungan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat
adat, hak-hak tradisional dan hak-hak yang bersifat turun temurun.
Menghalangi Masyarakat Adat, petani dan masyarakat yang bekerja di
pedesaan dalam mengembangkan penghidupan dan kehidupannya secara
individu maupun kolektif.