Ekslusi, penyingkiran, dan pergeseran ruang hidup.

1. Merumahkan Orang Rimba
Oleh:
Jogi Sirait
www.pindai.org | t: @pindaimedia | f: facebook.com/pindai.org | e: redaksi@pindai.org

2. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 2 | 8
Merumahkan Orang Rimba
oleh Jogi Sirait
Ekslusi, penyingkiran, dan pergeseran ruang hidup.
SETELAH lima kali dijadwalkan, akhirnya Joko Widodo datang ke Jambi, akhir Oktober lalu,
sesudah asap telah lenyap dan puluhan ruang evakuasi kosong, ketika pada momen
pertemuannya dengan komunitas orang Rimba, kunjungan itu meninggalkan foto-foto yang
beredar di media sosial dan menjadi perdebatan para netizen. Foto yang satu tampak tiga orang
Rimba tak berbaju, satunya lagi sebaliknya. Sementara wajah orang Rimba yang terlihat di
kedua foto tampak mirip.
Sebagian debat itu cuma pergunjingan apakah dua foto itu hasil setting-an atau rekayasa.
Mereka yang bergosip macam ini jelas tidak paham sebelumnya bahwa rata-rata orang Rimba
menikah sedarah sehingga ada kemiripan wajah di antara mereka. Sebagian lain mengangkat
diskusi yang substansial: respons terhadap tawaran pemerintahan Jokowi merumahkan
komunitas orang Rimba yang tergusur ruang hidupnya karena terpapar proyek-proyek
pembangunan termasuk oleh industri perkebunan monokultur.
Gosip viral yang pertama makin ngawur ketika Ferry Mursyidan Baldan, menteri agraria dan
tata ruang serta kepala badan pertanahan nasional, menonjolkan aturan kementeriannya,
diteken 15 Mei 2015, tentang tata cara menetapkan hak komunal atas tanah masyarakat hukum
adat termasuk Suku Anak Dalam. Kata Baldan, Suku Anak Dalam sudah diberikan lahan seluas
2 ribu hektare.
Suku Anak Dalam yang dimaksud Baldan adalah orang Batin 9—telah berkonflik dengan PT
Asiatic Persada selama puluhan tahun (Baca liputan Pindai: Dalam Selimut Konflik).
Mengasosiasikan kelompok suku ini dengan orang Rimba jelas keliru—atau sesungguhnya
menunjukkan pemahaman antropologis yang fatal. Budaya maupun bahasa orang Batin 9 dan
orang Rimba jauh berbeda. Urusan pembagian lahan 2 ribu ha jelas bukan buat orang Rimba,
yang mayoritas tinggal di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas di kabupaten Sarolangun.
Jokowi, bersama rombongan menteri, ditemani bupati Sarolangun Cek Indra dan pejabat
sementara gubernur Irman, mendatangi komunitas orang Rimba di sebuah lokasi transmigran
perkebunan sawit PT Sari Aditya Lestari, anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, yang berdiri
tahun 1988. Di dekatnya ada empat orang Rimba tak berbaju, hanya mengenakan cawat.
Mereka adalah Meriau, Nyerak, Genap, dan Ngelawang—anggota Rombong Ninjo di bawah
Ketemenggungan Grip.
Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan pantalon hitam, Jokowi berjongkok di atas
tanah, bicara dengan orang Rimba dalam jarak dekat, dan ia presiden pertama di Indonesia
yang menemui mereka secara langsung. Tak satupun orang Rimba di sekitarnya yang merokok,
di luar kebiasaan mereka mengisap tembakau, baik pria maupun perempuan. Mereka bicara di
bawah tenda sederhana. Ada yang beratap kain lusuh warna biru, plastik terpal, ada yang
beratap daun anai dan rumbia.
Jokowi menawarkan rumah bagi mereka, dan mereka menjawab “mau”, asalkan letaknya agak
jauh dari permukiman transmigran. Itu segera direspons presiden, dengan menginstruksikan
jajaran rombongannya termasuk kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa “yang akan
mengurus rumah.”

3. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 3 | 8
Sesudahnya, rombongan itu menempuh dengan mobil sekira 500 menuju lokasi 22 perumahan
orang Rimba yang dibangun kementerian sosial tahun 2013. Ia bertemu dengan Tumenggung
Tarib, Tumenggung Grip, Prabung, dan Bejalo. Mereka mengenakan baju dan celana panjang.
Wakil Tarib adalah Tumenggung Betaring. Namun Betaring absen. Bejalo dan Prabung masih
keluarga dekat Grip. Di sini orang Rimba mengeluh soal listrik dan air bersih.
Bupati Cek Endra menimpali, “Pak Presiden, mereka sebenarnya ingin nonton televisi. Mereka
juga butuh sumber air bersih seperti sumur.”
“Orang Rimba berharap sarana kebersihan dan sumber air bersih. Karena selama ini yang
mereka gunakan tidak layak minum karena sudah banyak tercemar limbah kebun sawit,” ujar
Kristiawan, koordinator unit kajian suku-suku dari Komunitas Konservasi Indonesia (KKI)
Warsi.
“Pak Babinsa, di sini kalau pasang listrik berapa satu unit?” tanya Jokowi.
“Kira-kira Rp 2 juta per satu unit Kwh.”
“Ya sudah, saya bantu 10 unit.”
Ditambah dengan biaya sumur gali, Jokowi beri uang tunai Rp 30 juta kepada Tumenggung
Grip.
Gaya khasnya pun tak luput. Di dua tempat itu, Jokowi membagikan paket bantuan sembako
dan Kartu Indonesia Sehat. Tercatat penduduk di wilayah itu sebanyak 1.738 jiwa dengan 257
kepala keluarga.
Sontak, sesudah kedatangan Jokowi, selain keributan di media sosial, komunitas orang Rimba
di taman nasional juga ikut gaduh. Mereka bertanya, siapa yang mengatur pertemuan itu?
Mijak Tampung, usia 28 tahun, dari Kelompok Makekal Bersatu protes. “Saya dengar yang
mengatur kedatangan Jokowi itu adalah KKI Warsi. Mereka tidak menghormati adat kami.
Bagaimana mungkin kelompok Grip keci itu bisa mewakili keseluruhan orang Rimba?” Mijak
adalah anak didik Saur Marlina “Butet” Manurung yang mendirikan Sokola Rimba setelah
keluar dari KKI Warsi pada 2003.
Lagipula, menurut Mijak, kebutuhan mendasar orang Rimba bukan rumah. Setiap tahun
pemerintah selalu bangun rumah tapi selalu kosong. Kebutuhan orang Rimba adalah
perlindungan kawasan taman nasional sebagai ruang hidup, pelatihan, infrastruktur jalan untuk
meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.
LIMA belas tahun lalu, Presiden Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, menetapkan
kawasan adat Orang Rimba menjadi Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 60.500 hektare.
Sebelumnya, kawasan itu adalah Cagar Biosfer seluas 28.707 ha yang ditetapkan 25 April 1984.
WARSI (berubah nama jadi KKI Warsi) melakukan riset pada 1997-1999 dan menemukan di sisi
timur, barat, dan utara Cagar Biosfer adalah kampung-kampung tua kawasan hidup Orang
Rimba. Di bagian itu pula terjadi pertempuran izin HTI Inhutani V dan eks-HPH PT Intan Petra
Darma.
Warsi hendak memperluas kawasan cagar biosfer menjadi kawasan hidup dan jelajah Orang
Rimba. Ia berhasil. Pada 2000, pemerintah menyetujui pertambahan areal cagar biosfer seluas
33.000 hektar. Tetapi wilayah utara milik Perhutani enggan dilepaskan buat Orang Rimba.
Sebelum 1980-an, seluruh kawasan yang kini menjadi taman nasional masih berupa hutan.
Binatang buruan melimpah. Situasi ruang hidup berubah ketika lahan hutan dibuka untuk
penebangan kayu, serta orang Melayu dan orang luar mulai merambah hutan. Perusahaan

4. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 4 | 8
pembalak kayu sudah masuk ke kawasan itu dan mengkapling. Program pemerintah mulai
masuk lewat konsep “masyarakat terasing” kendati gagal. Pada 1990-an, pembukaan lahan
terjadi meluas seiring program transmigrasi dan konsesi perkebunan besar untuk sawit dan
industri kayu. Batas hutan dan desa sudah sedemikian terbuka.
Gagasan utama Warsi saat itu adalah bagaimana mengamankan lahan dan wilayah Orang
Rimba agar terlindungi dari ancaman orang luar dan korporasi. Bagaimanapun, kawasan cagar
biosfer tak punya cantelan hukum yang kuat. Tiada aturan larangan kecuali menjadikan taman
nasional. Meski opsi terakhir cukup rawan mengingat taman nasional lebih ditujukan untuk
kepentingan puspa ragam hayati (biodiversity). Tetapi ia bukannya minim contoh. Rujukannya
adalah Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah, yang tahun 1999 mengakui hak adat
orang Katu menempati lahan 1.1178 ha dan jadi bagian integral dari pengelolaan kawasan
konservasi seluas 229.000 ha (D’Andrea, 2013).
Bahkan ketika Gus Dur mengubah kawasan cagar biosfer menjadi taman nasional, ia juga belum
bikin aturan mainnya. Ia lantas minta Kementerian Kehutanan membuat aturan pembagian
zona, termasuk di dalamnya ada zona inti, rimba, pemanfaatan dan sebagainya. Tetapi justru
sistem zonasi ini berbuah pelik. Aturan main macam ini bukan pertama-tama mengakomodasi
kepentingan orang Rimba.
Sesudah dibuatkan taman nasional, tujuh wilayah besar orang Rimba tergamit di dalamnya.
Ada cukup benteng untuk menangkal ekspansi perusahaan. Dan idealnya, setelah 15 tahun,
orang Rimba bisa terjamin hidupnya secara berdaulat.
Tetapi kini, yang tinggal di kawasan taman nasional, hanya tersisa kelompok Celitai dan Grip;
keduanya di Makekal Ulu. Grip persisnya berada di SP I (perbatasan Makekal Ulu dan
Kecamatan Air Hitam).
Orang-orang Rimba ini bertahan di pinggiran taman nasional karena terkendala akses ke luar.
Mereka memiliki kebun karet yang harus disadap. Tetapi bagi yang tak sanggup tinggal pun
masih terus bergerak untuk menyadap kebun karetnya di dalam taman nasional. Ruang hidup
mereka yang mestinya terjamin atas kehadiran taman nasional justru mengalami proses
sebaliknya: keterasingan dan penyingkiran.
Daya jelajah mereka dengan mengangkut beban hasil rotan, misalnya, semula terbantu
perusahaan pembalakan liar lewat akses jalan kayu. Mobil para cukong kayu biasa masuk
hingga ke lokasi kebun mereka. Kondisinya kini berbeda dan makin ditekan oleh konflik dengan
masyarakat desa maupun pihak-pihak perusahaan yang mengantongi konsensi. Orang Rimba
kerap jadi lapisan terbawah dari piramida relasi mencari kebutuhan hidup. Salah satu pilihan
mereka: eksodus ke selatan menuju Taman Nasional Bukit Tigapuluh.
Sementara, dalam kondisi yang makin menggerus penyangga sumber hidup orang Rimba,
sedikitnya 100 ribu hektare hutan di sekitarnya, semula tempat hidup mereka, sudah habis
dibagi-bagi oleh 16 perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri. Ada enam
perusahaan yang berbatasan langsung dengan taman nasional.
Tidak hanya jernang dan binatang buruan yang terkikis. Tapi pohon yang biasanya dijadikan
obat-obatan, tempat lebah madu, dan sumber buah-buahan juga musnah. Akibatnya, orang
Rimba tak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara layak.
Kondisi ruang hidup yang menyempit telah menyeret orang Rimba ke luar. Mereka kerap
diimingi oleh pemerintah lewat tawaran pemukiman dari Dinas Sosial. Misalnya Tumenggung
Jelitai, Melimun, Ngamal, dan Girang yang dimukimkan di Sungai Geger, Batanghari.
Mereka juga dijanjikan sarana macam sekolah, Puskesmas, dan lahan usaha untuk perkebunan.
Namun sampai dinantikan lima tahun, hanya pemukiman yang dibangun. Belakangan

5. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 5 | 8
kondisinya terlantar. Banyak rumah mengalami rusak berat dan longsor sehingga orang Rimba
takut tinggal di sana. Praktis, dari 55 rumah yang diberikan pemerintah, hanya 3 rumah yang
dihuni.
Sejak 1968 pemerintah telah menempatkan 1.600 Orang Rimba untuk hidup menetap bersama
sekitar 600.000 pendatang (mayoritas dari Jawa). Lebih dari 40 tahun, pemerintah telah
membangun 202 unit pemukiman transmigrasi bagi 82.297 kepala keluarga atau 350.048 jiwa.
Permukiman ini tersebar di delapan kabupaten termasuk di Batanghari, Muaro Jambi, dan
Sarolangun.
Kondisi ini ditambah alihfungsi hutan alam menjadi hutan tanaman industri yang dikelola 18
perusahaan. WARSI mencatat, telah terjadi alihfungsi 633.809 ha hutan alam. Selain itu, ada
52.000 ha kawasan hutan yang dicadangkan untuk HTI atas nama PT Rimba Hutani Mas.
Sebagian kawasan yang beralihfungsi ini merupakan hunian dan sumber mata pencaharian
orang rimba.
Kebijakan itu menimbulkan apa yang disebut “gegar budaya” di kalangan orang Rimba. Mereka
yang semula terbiasa hidup secara tradisional dalam hutan, secara pelan-pelan, dipaksa
menjalani kehidupan para pendatang, termasuk bagi yang dianggap berhasil hidup menetap.
“Ini telah menghancurkan akar budaya orang Rimba. Jika dibiarkan, lima atau delapan tahun
ke depan, orang Rimba akan habis,” ujar Robert Aritonang, antroplog yang bekerja untuk Warsi.
Ia lebih suka menyebut “gegar budaya” itu adalah “etnosida”.
Tetapi, hubungan orang Rimba dan KKI Warsi juga tak selamanya membaik, dan bukan kali ini
saja dalam situasi curiga sesudah kedatangan Jokowi. Robert Aritonang pernah menulis di
Majalah Alam Sumatra edisi 2005 bahwa Orang Rimba “hanya penumpang sementara” di
Taman Nasional Bukit Duabelas. Seketika hubungan keduanya memburuk.
BERDASARKAN pendataan bersama oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi dan KKI Warsi
pada 2010, populasi orang Rimba sekira 2.916 jiwa. Jumlah ini meningkat dibanding 12 tahun
lalu (2.669 jiwa). Mereka tersebar di Bukit Duabelas (Sarolangun, Merangin, dan Batanghari),
Bukit Tigapuluh (perbatasan Jambi dan Riau), dan sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera.
Sementara jumlah warga Suku Anak Dalam sekira 3.198 jiwa. Mereka tersebar di enam
kabupaten: Sarolangun (1.095 jiwa), Merangin (858), Tebo (823), Bungo (286), Batanghari (79),
dan Tanjung Jabung Barat (57). Komposisi gender: 1.610 laki-laki dan 1.588 perempuan.
Menurut Kepala BPS Jambi Dyan Pramono Effendi, meski jumlah warga Suku Anak Dalam
cukup banyak, tapi tidak semuanya dikategorikan orang Rimba. Ada sebagian kecil yang telah
menetap, dikategorikan warga desa terdekat. “Hanya yang masih semi-nomaden dan tinggal di
dalam hutan yang kami kategorikan orang Rimba.”
Menurut Rudi Syaf, manajer komunikasi KKI Warsi, kelompok besar orang Rimba di kedua
taman nasional menggantungkan kebutuhan pada sumberdaya hutan, hidup nomaden, dan
nyaris tak bersentuhan dengan kehidupan luar hutan. Kelompok lain yang tinggal di kawasan
perkebunan sawit dan hutan tanaman industri, yang bertahan di sana karena ia tempat leluhur,
kakek, dan orangtua mereka. Kelompok ketiga yang menetap di desa, tinggal di rumah-rumah
yang dibangun pemerintah.
Kelompok terakhir itu yang rentan konflik. Pada 2000-an, kompetisi dan konflik antara orang
Rimba dan orang luar makin meningkat.

6. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 6 | 8
Kasus kekerasan terjadi pada Gilan dan Joni pada pertengahan Januari 2011. Kedua anak muda
ini, masing-masing berumur 28 dan 23 tahun, dipukul beramai-ramai. Gilan tewas di lokasi
kekerasan, sementara Joni mengalami gegar otak ringan.
Ceritanya, mereka hendak menuju rumah abang tiri Joni, bernama Murai, di daerah
perkebunan PT Jambi Agro Wijaya, anak perusahaan Sinar Mas Group, di desa Air Hitam. Joni
hendak membayar utang dari motor bekas yang dibelinya, sebuah Honda Suprafit keluaran
2007, kendaraan yang jadi tunggangan mereka ketika kejadian nahas itu menimpa mereka.
Ada dua jalur tempuh. Jalur singkat 1,5 jam dengan kendaraan motor, lebih sepi, hanya semak
belukar di kiri-kanan jalan. Jalur kedua, melintasi sebuah kampung, durasi 3 jam. Mereka
memilih jalur kedua. Berangkat petang, mereka berhenti sejenak di rumah kenalan untuk
mengisi daya baterai ponsel.
Di kampung transmigran—yang akan jadi tempat Jokowi mendatangi orang Rimba akhir
Oktober lalu—ada sebuah desa bernama Bunga Antoi, di sekitar perkebunan sawit PT Sari
Aditya Lestari. Desa itu, ketika kejadian menimpa dua pemuda orang Rimba tersebut, dalam
situasi serba awas mengingat sebulan terakhir sering terjadi pencurian ayam milik warga.
Kepala desa Sumadi, yang tinggal di sana sejak 1982, telah melaporkan keresahan ini kepada
polisi setempat. Polisi hanya menyarankan sistem keamanan lingkungan diperketat.
Sewaktu Gilan dan Joni melintasi desa itu, di dekat sebuah perkuburan desa, motor mereka
dihentikan oleh tujuh warga yang tengah menjalani ronda. Meski mereka sudah menjawab
“sanak”, kata lain untuk orang Rimba, mereka dicurigai sebagai pencuri, dan warga yang
mencegat segera memukul mereka, dengan tangan kosong dan kayu.
Sewaktu Joni mempertahankan diri, Gilan lari dan berteriak minta tolong kepada warga desa
yang malah mengeroyoknya. Mereka diseret ke pos ronda dan terus dipukuli. Aksi ini berhenti
setelah Sumadi datang. Kedua orang Rimba itu sudah terkulai.
“Saya baru datang ke lokasi kejadian kira-kira setengah jam kemudian. Saya terlambat, ” kata
Sumadi.
Kabar ini direspons cepat. Ipar Gilan ditelepon lewat ponsel Gilan, dan empat jam kemudian
disampaikan kepada orangtua angkatnya, Wiyono Saputra (56 tahun), yang akrab dipanggil
Nano.
Nano bukan orang lain bagi mereka. Berkat Nano, 15 kepala keluarga orang Rimba di desa Pauh
Menang, termasuk keluarga korban, bisa mendapat tanah tiga hektare. Tanah ini adalah sisa
dari lokasi transmigrasi, dibagi setiap kepala keluarga sekira 2.000 meter persegi atau 20
tumbuk, ukuran tanah yang biasa dipakai orang di Jambi. Tanah itu hanya bisa untuk rumah
tinggal.
Sesudahnya, menjelang magrib, jenazah Gilan dimakamkan di belakang kantor kejaksaan negeri
kabupaten Merangin, dipimpin Sardaini, kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi, dan sosial.
Ayah Gilan sengaja belum diberitahu demi mencegah reaksi balas dendam. Bagaimanapun,
ketika kabar pengeroyokan itu telah beredar luas, sorenya rombongan keluarga dengan dua truk
dari kabupaten Batanghari nyaris datang untuk balas menyerang. Rencana itu bisa digagalkan
oleh Nano (meninggal pada lebaran 2015 akibat diabetes).
Meski polisi menetapkan para tersangka dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara,
dalam tempo 16 hari kemudian, kasus kekerasan terhadap Gilan dan Joni berujung damai.
Warga desa membayar ganti rugi kepada kedua korban, masing-masing Rp 25 juta. “Setengah
hasil sumbangan warga desa, setengah lagi saya cari utangan sana-sini,” kata Sumadi.
Mundur ke belakang, pertengahan Maret 2007, kekerasan sampai tewas menimpa seorang
Rimba bernama Lando karena dituduh mencuri petai. Kasus ini berujung damai, nyawa Lando

7. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 7 | 8
diganti rugi Rp 25 juta. Kasus Lando menggambarkan sistem kehidupan orang Rimba yang tak
mengenal kepemilikan pribadi justru membawa pergesekan ketika pola itu dinegosiasikan di
ruang hidup dengan relasi sosial dan ekonomi yang sebaliknya.
Menurut catatan Warsi, sejak 1997 hingga 2015, telah terjadi 21 kasus konflik antara orang
Rimba dan warga serta perusahaan, menyebabkan 14 nyawa orang Rimba melayang. Hanya
satu kasus yang diproses ke pengadilan dan pelaku dijatuhi hukuman mati. Konflik selalu dipicu
masalah-masalah sepele. Misalnya, orang Rimba dituduh maling ayam, maling petai, senggolan
motor, berebut buah semangkuk (tunom), atau dituduh mencuri sawit masyarakat desa.
BAGAIMANA melihat masa depan Orang Rimba? Dr. Adi Prasetijo, antropolog yang mengikuti
proses perpindahan status cagar biosfer menjadi taman nasional sewaktu terlibat di WARSI,
mengatakan “tidak tahu nantinya” generasi orang Rimba bisa bertahan. Ia pernah bertanya
kepada orang Rimba dan mereka sendiri bingung mau jadi seperti apa kelak.
“Pertama kali aku masuk hutan tahun 1997, masih sangat naif. Ketika ada orang Rimba yang
menjual kayu, aku marah. Kenapa bisa mereka menebang pohon dan menjual lahan padahal itu
katanya kearifan lokal mereka? Ya, ternyata mereka mikirnya rasional. Daripada orang lain
yang jual, mendingan sekalian saya yang jual biar dapat duit,” kata Prasetijo, biasa disapa Tijok,
kini bekerja untuk Indonesia Center for Sustainable Development. Tijok telah menulis dua buku
tentang orang Rimba, Serah Jajah dan Perlawanan yang Tersisa (2011) dan Orang Rimba:
True Custodian of The Forest—keduanya dari tesis dan disertasi.
Menurut Tijok, bila mereka bermukim maka mereka yakin tidak akan bertahan apalagi untuk
bersaing dengan anak-anak desa yang lain. “Jadi pilihannya hidup di dalam hutan. Kalaupun
hidup di luar, suka tidak suka, mereka harus berintegrasi.”
Saya banyak menimba informasi dari Tijok soal sejarah orang Rimba. Menurutnya, orang
Rimba—sampai ada pembuktian ilmiah terbaru—adalah bagian dari masyarakat rasa Melayu.
Perbedaaannya hanya tingkat interaksi sosial dan biologis. Data lain lewat folklor dan memori
kolektif tentang hubungan mereka dengan orang Melayu dan orang luar zaman dulu. Dari
tulisan (orang) Belanda, biasanya diceritakan mereka orang Melayu kasta terendah sehingga
disebut “kubu.”
Tulisan orang Belanda menyatakan, mereka diambil oleh orang Melayu untuk dijadikan
“budak” di Jambi, biasanya menimpa anak-anak gadis atau perempuan. Tetapi orang Melayu
menolak tindakan macam itu disebut “budak”.
Proses hubungan itulah yang membentuk struktur sosial dan pola budaya orang Rimba. Apakah
mereka selalu mengalah? Pihak kolonial Belanda dan Melayu selalu berpikir demikian, orang
Rimba adalah lapisan terendah dari kekuasaan dan eksploitasi ekonomi para pemangku
otoritas, yang kelak diteruskan oleh negara modern.
Namun, orang Rimba tak selalu mengalah. Mereka melawan melalui sesuatu yang bersifat
simbolik. Lewat pantun-pantun atau seloka.
Abad ke-19, dalam beberapa tulisan Belanda, kawasan taman nasional sudah diatur oleh satu
kesultanan Melayu, dan dibikin struktur perangkat pengawasnya, yaitu jenang dan waris. Dua
struktur terakhir itu adalah penghubung orang Rimba dengan orang luar. Bedanya, jenang bisa
berasal dari orang biasa, sementara waris harus seseorang yang punya hubungan kerabat
dengan orang Rimba. Penentuan keduanya lewat satu rapat adat. Ini berbeda dengan orang
Rimba di luar taman nasional, yang dianggap “liar” atau tak bisa diatur.

8. PINDAI.ORG – Merumahkan Orang Rimba / 18 November 2015
H a l a m a n 8 | 8
Strukur itu dipakai (atau dieksploitasi?) untuk membantu tugas orang Melayu mengambil
sumberdaya alam di hutan. Untuk ke hutan, orang Melayu harus izin ke jenang dan waris serta
orang Rimba.
Bagaimana dengan Warsi?
Hubungan lembaga nonpemerintah berfokus pada lingkungan ini sering naik-turun dengan
orang Rimba. Sebagai lembaga gerakan lingkungan yang sudah lama bergiat di Jambi, tak sekali
dua perubahan ruang hidup orang Rimba kerap membawa keterlibatan pelik soal
“kepengaturan” dari lembaga tersebut. Menurut Tijok, sebagai lembaga yang bergerak dalam
nalar konservasi, “bisa dipahami” bila pendekatan Warsi lebih pada tata ruang atau ekologi.
Namun, dalam dimensi apapun yang melibatkan orang Rimba, mestinya mereka punya hak
untuk berubah sesuai keinginan. Orang Rimba yang ingin tetap hidup sesuai identitas
budayanya, yakni bergantung pada sumberdaya hutan, difasilitasi oleh Warsi. “Tetapi keliru bila
kita berharap semua orang Rimba diurusi oleh Warsi karena itu seharusnya tugas negara!”
Tijok mengingat satu pertemuan antara orang-orang Rimba dan otoritas Taman Nasional Bukit
Duabelas. Datang orang Melayu dari Dinas Sosial, lalu marah-marah. Seketika orang-orang
Rimba di pertemuan itu ketakutan. Relasi ratusan tahun sebagai komunitas yang ditindas, bikin
mereka inferior, selalu duduk di bawah ketika berhadapan dengan orang Melayu dan tidak
berani menatapnya, telah mendorong komunitas orang Rimba jadi lapisan terendah dalam
relasi apapun.
Yang ingin dibilang Tijok, kerja pendampingan Warsi telah menyentuh martabat orang Rimba
sebagai manusia yang utuh dan membawa determinasi mental sebagai sebuah identitas budaya.
“Jadi,” kata Tijok, “orang Rimba bisa berbicara di forum terbuka, berhadap-hadapan tatap
muka dengan orang Melayu dan orang luar, itu sudah sangat-sangat luar biasa.” Titik krusial ini
proses penting bagi orang Rimba: menentukan kosmologi bahwa mereka bisa mengatur diri
sendiri secara berdaulat.
Bilapun ada konsep ideal dalam proses “kepengaturan” terhadap orang Rimba—dalam situasi
hutan kian sempit dan tuntutan hidup ‘modern’—menurut Tijok, adalah mengembalikan pada
hak asasi manusia mereka sebagai masyarakat hukum adat. “... Juga mereka punya hak untuk
hidup sesuai dengan pilihan. Apapun itu. Itulah hak identitas budaya. Ada yang mau hidup
menetap, silakan. Mau hidup di hutan juga harus dilindungi dan dibantu aksesnya. Itu saja.”
Yang mesti ditekankan, kendati tiap masyarakat terus berubah, tapi perubahan adalah pilihan
dan konsensus. Dan tidak berubah pun bukan berarti pilihan “terbelakang”.
“Sebaliknya, yang harus negara lakukan adalah menjamin hak masyarakat hukum adat, dengan
memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal, termasuk kebutuhan mengekspresikan budaya
sekelompok masyarakat,” ujar Tijok.
Saya melihat kembali foto-foto antara orang Rimba dan Jokowi. Orang Rimba, sesungguhnya,
tak peduli soal foto-foto itu apakah settingan-an atau rekayasa. Mereka cuma minta satu: jaga
hutan sebagai ruang kehidupan mereka.[]