Dokumen ini membahas program Perhutanan Sosial pemerintah Jokowi sebagai bagian dari reforma agraria. Namun, program ini masih memiliki beberapa masalah seperti jumlah izin yang diberikan kepada perusahaan lebih besar daripada rakyat, anggaran yang menurun, dan belum menyelesaikan konflik lahan. Kritik lain adalah program ini sebenarnya bertujuan untuk menarik suara pemilih pada pilpres daripada mereformasi kepem
Dokumen tersebut membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang mengakui hak masyarakat adat atas hutan adat mereka. Namun, dokumen juga menyebutkan bahwa terdapat pembangkangan dari birokrasi terkait implementasi putusan tersebut dan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan terkait pengakuan hak masyarakat adat lainnya. Dokumen juga membahas pentingnya reforma ag
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perhutanan SosialRamlanNugraha3
Perhutanan sosial bertujuan agar masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat mengelola hutan dengan legal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan. Partisipasi masyarakat menjadi dibutuhkan agar tujuan perhutanan sosial dapat tercapai.
Dokumen tersebut membahas konsep jasa lingkungan dan berbagai pengalaman negara dalam menerapkan skema pembayaran atas jasa lingkungan. Dibahas pula pendekatan yang berbeda antar negara dalam melibatkan masyarakat setempat dan mengkompensasi mereka atas pelestarian lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak adat dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, termasuk upaya perlindungan hak perwalian korban, hak ulayat masyarakat atas lahan dan perairan, serta tantangan dalam melakukan pemetaan sosial dan kawasan untuk mendukung proses rekonstruksi.
Dokumen tersebut membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/2012 yang mengakui hak masyarakat adat atas hutan adat mereka. Namun, dokumen juga menyebutkan bahwa terdapat pembangkangan dari birokrasi terkait implementasi putusan tersebut dan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan terkait pengakuan hak masyarakat adat lainnya. Dokumen juga membahas pentingnya reforma ag
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perhutanan SosialRamlanNugraha3
Perhutanan sosial bertujuan agar masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat mengelola hutan dengan legal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan. Partisipasi masyarakat menjadi dibutuhkan agar tujuan perhutanan sosial dapat tercapai.
Dokumen tersebut membahas konsep jasa lingkungan dan berbagai pengalaman negara dalam menerapkan skema pembayaran atas jasa lingkungan. Dibahas pula pendekatan yang berbeda antar negara dalam melibatkan masyarakat setempat dan mengkompensasi mereka atas pelestarian lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hak adat dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, termasuk upaya perlindungan hak perwalian korban, hak ulayat masyarakat atas lahan dan perairan, serta tantangan dalam melakukan pemetaan sosial dan kawasan untuk mendukung proses rekonstruksi.
Biotani Bahari Indonesia turut menandatangani petisi ini, dan hadir sejenak dalam diskusi Pakar dengan tema Membangun Indonesia dengan Keadilan Agraria di Hotel Bidakara pada Kamis, 7 Februari 2013
Keadilan Agraria, Forum
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting mengenai peran Desa dalam implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di Indonesia, yaitu: (1) Desa memiliki peran strategis sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat untuk melaksanakan RAPS; (2) Diperlukan konsolidasi kebijakan RAPS melalui koordinasi di tingkat Desa guna mencegah konflik dan kesalahan penentuan subyek;
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus membahas pengaturan hukum pertanahan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kehutanan masyarakat di Indonesia, termasuk capaian target, tantangan, dan langkah ke depan. Capaian target kehutanan masyarakat pada RPJMN 2010-2014 baru tercapai sekitar 17,5% dari target semula karena berbagai kendala seperti proses perizinan yang rumit dan kapasitas lembaga masyarakat. Pemerintah menargetkan luasan hutan yang dikelola masyarakat meningkat menjadi 12,7
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Dokumen tersebut memberikan panduan singkat tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola hutan negara seluas 12,7 juta hektar dengan 5 skema pengelolaan hutan yang berbeda. Pemerintah daerah diminta untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini.
Dokumen ini membahas program pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Dayak Paser di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh organisasi PADI Indonesia sejak tahun 1990-an. Program ini telah mengelola hutan adat seluas 61.800 hektar di 8 desa untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan masyarakat serta menghasilkan listrik mikrohidro dan produk hutan lainnya. Pelajaran penting dari program ini adalah penting
Data Sosial: Pembelajaran dari Proses Penyusunan Profil DesaSiti Chaakimah
Presentasi ini menjelaskan apa itu data sosial dengan menyajikan contohnya dari profil desa peduli gambut milik Badan Restorasi Gambut (BRG). Secara singkat teknik mengumpulkan data sosial juga dibahas dalam presentasi ini.
Pengelolaan Sumberdaya Alam yang BertanggungjawabSiti Chaakimah
Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab membutuhkan pendekatan kolaboratif dimana semua pihak berada dalam posisi setara untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini memerlukan analisis gender dan hak-hak masyarakat serta persetujuan mereka sebelum proyek dimulai beserta penyelesaian secara damai apabila terjadi sengketa.
Biotani Bahari Indonesia turut menandatangani petisi ini, dan hadir sejenak dalam diskusi Pakar dengan tema Membangun Indonesia dengan Keadilan Agraria di Hotel Bidakara pada Kamis, 7 Februari 2013
Keadilan Agraria, Forum
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting mengenai peran Desa dalam implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di Indonesia, yaitu: (1) Desa memiliki peran strategis sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat untuk melaksanakan RAPS; (2) Diperlukan konsolidasi kebijakan RAPS melalui koordinasi di tingkat Desa guna mencegah konflik dan kesalahan penentuan subyek;
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat hukum adat dalam pembangunan perkebunan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus membahas pengaturan hukum pertanahan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat hukum adat di Sumatera Selatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kehutanan masyarakat di Indonesia, termasuk capaian target, tantangan, dan langkah ke depan. Capaian target kehutanan masyarakat pada RPJMN 2010-2014 baru tercapai sekitar 17,5% dari target semula karena berbagai kendala seperti proses perizinan yang rumit dan kapasitas lembaga masyarakat. Pemerintah menargetkan luasan hutan yang dikelola masyarakat meningkat menjadi 12,7
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Dokumen tersebut memberikan panduan singkat tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola hutan negara seluas 12,7 juta hektar dengan 5 skema pengelolaan hutan yang berbeda. Pemerintah daerah diminta untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini.
Dokumen ini membahas program pengelolaan hutan adat oleh masyarakat suku Dayak Paser di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh organisasi PADI Indonesia sejak tahun 1990-an. Program ini telah mengelola hutan adat seluas 61.800 hektar di 8 desa untuk memenuhi kebutuhan pangan, air, obat-obatan masyarakat serta menghasilkan listrik mikrohidro dan produk hutan lainnya. Pelajaran penting dari program ini adalah penting
Similar to Menyoal reforma agraria ala jokowi (20)
Data Sosial: Pembelajaran dari Proses Penyusunan Profil DesaSiti Chaakimah
Presentasi ini menjelaskan apa itu data sosial dengan menyajikan contohnya dari profil desa peduli gambut milik Badan Restorasi Gambut (BRG). Secara singkat teknik mengumpulkan data sosial juga dibahas dalam presentasi ini.
Pengelolaan Sumberdaya Alam yang BertanggungjawabSiti Chaakimah
Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab membutuhkan pendekatan kolaboratif dimana semua pihak berada dalam posisi setara untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini memerlukan analisis gender dan hak-hak masyarakat serta persetujuan mereka sebelum proyek dimulai beserta penyelesaian secara damai apabila terjadi sengketa.
Lahan gambut dapat dimanfaatkan secara bijak. Salah satunya adalah menanam tanaman yang ada di slide ini. Kesemua tanaman ini (kecuali buah naga) dapat langsung ditanam di lahan gambut yang masam dan berair tanpa merusak profil tanah dari gambut itu sendiri.
Pengembangan Perikanan Darat di Pedawang dan Tanjung Kulon, Pekalongan (IPB G...Siti Chaakimah
Dokumen tersebut berisi daftar nama mahasiswa dari berbagai jurusan dan profil dua desa beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya. Informasi kunci yang disampaikan adalah daftar nama mahasiswa dari berbagai jurusan di IPB, profil Desa Permasalahan yang terletak di Karanganyar dan bermasalah dengan harga bibit ikan dan pakan, serta profil Desa Tanjungkulon yang bermasalah dengan keteraturan pemeliharaan ikan
Presentasi ini bercerita tentang pengertian dan segala hal tentang pemetaan sosial. Bagaimana dia bisa dilakukan, manfaat melakukannya, dan kebutuhan untuk melakukan pemetaan sosial.
Faktor yang Mempengaruhi Strategi Perlawanan PetaniSiti Chaakimah
Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi perlawanan petani lahan pantai di Kulon Progo. Terjadi konflik agraria antara petani dengan perusahaan tambang besi. Petani melakukan berbagai strategi perlawanan seperti demonstrasi, okupasi lahan, dan pengaduan. Strategi dan faktor yang mempengaruhinya berubah seiring perkembangan masalah. Faktor internal seperti kesadaran kolektif dan faktor ekst
Kolokium Faktor yang Mempengaruhi Strategi Perlawanan Petani Lahan Pantai Kul...Siti Chaakimah
Ini adalah presentasi proposal skripsi mengenai faktor yang mempengaruhi strategi perlawanan petani lahan pantai Kulon Progo. Topik ini merupakan bagian dari Kajian Agraria yang menitikberakan pada konflik agraria akibat ketimpangan struktur agraria. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak user ini yaa
Warteg Doa Ibu merupakan usaha kuliner kecil yang berdiri sejak tahun 2001 di depan terminal Bubulak, Bogor. Warteg ini menjalankan sistem aplusan tanpa aturan yang jelas dan hanya mempekerjakan dua orang. Modal dan peralatan yang dimiliki sangat minimal sehingga keuntungan hanya berkisar Rp100.000-200.000 per hari. Warteg ini masuk kategori sektor ekonomi informal menurut konsep Sutjipto Wirosard
Dokumen tersebut berisi tentang pengalaman 10 siswa yang melakukan perjalanan ke Pajaten. Mereka diajak berkeliling ke tempat-tempat wisata di Pajaten seperti ke balong untuk mengambil air. Salah seorang siswa bernama Ita terjatuh ke dalam balong tetapi berhasil diselamatkan.
A short document discusses a hero. It refers to someone as "84M P F HERO", which may be a code or reference to an individual being hailed or praised as a hero. The document provides little other context or details about the situation or circumstances involving this hero.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
2. PENGANTAR
Reforma Agraria
tindakan merestrukturisasi
hak kepemilikan atas tanah
yang selama ini dimiliki dan
dikuasai oleh segelintir
pihak, terutama tuan tanah,
negara dan korporasi.
Rasio gini Indonesia tahun
2015:
72% lahan hanya dikuasai
1% penduduk.
Areal hutan Indonesia:
40 juta ha HTI, 1 juta ha
hutan rakyat.
NAWACITA
Reforma Agraria
1. Legalisasi asset
2. Tanah objek reforma agraria
3. Perhutanan sosial
4. Pengelolaan dan pengadaan lahan
asset desa.
Dibagi berdasarkan kewenangan:
BPN/KementerianATR (legalisasi asset,
TORA)
vs.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (perhutanan sosial, TORA)
3. PERHUTANAN SOSIAL
Target 12,7 Juta Hektar Kawasan Hutan Dikelola Masyarakat
Hutan Desa
Hutan
Tanaman Rakyat
Hutan
Kemasyarakatan
Kemitraan
Kehutanan
Hutan Adat
Untuk pertama kalinya,
perhutanan sosial dilakukan
secara massif, sejak tahun
2002.
Menyentuh area yang
terkenal ‘sulit disentuh’:
Perhutani
Sampai tahun 2017,
pencapaiannya mencapai
1,3 juta hektar.
Apakah se-
progresif itu?
4. PERSOALAN 1:
JUMLAH PENGELUARAN IZIN UNTUK
PERUSAHAAN MASIH LEBIH BESAR
DIBANDING UNTUK RAKYAT
151.882
hektar/tahun
Belum termasuk HA, Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan, dll
2014-
2016
Angka rata-rata kenaikan jumlah Izin
Perhutanan Sosial (5 skema)
45.060
hektar/tahun
2014-
2016
Angka rata-rata kenaikan jumlah Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Industri
(IUPHHK-HTI)
5. PERSOALAN 1:
JUMLAH PENGELUARAN IZIN UNTUK
PERUSAHAAN MASIH LEBIH BESAR
DIBANDING UNTUK RAKYAT
142132
389535
23704
258453
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2016 2018
Angka Kenaikan Luasan Perizinan*
HTI Perhutanan Sosial
6. PERSOALAN 2:
ANGGARAN UNTUK PERHUTANAN
SOSIAL MENURUN DARI TAHUN KE
TAHUN Target jumlah Perhutanan Sosial baru akan
tercapai jika anggaran setidaknya tersedia
sebesar Rp 830 miliar per tahun.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi
menyatakan bahwa pihaknya menyurati
Kemenkeu hampir tiap tahun untuk menambah
anggaran, tapi tidak pernah didengar.
Rp 308 M
Rp 165 M
2015 2017
7. PERSOALAN 3:
TERDAPAT CELAH PENYALAHGUNAAN
PERHUTANAN SOSIAL
HTR: Subjek Dapat Meleset
Perseorangan yang memiliki kompetensi dalam
kehutanan atau bidang lain yang pernah menjadi
pendamping atau penyuluh dapat berperan
sebagai pemohon melalui koperasi atau
kelompok bersama masyarakat setempat.
Pada Maret 2017, Walhi Lampung melaporkan salah satu
izin yang berada di Lampung bukan berasal dari warga
yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Masyarakat di
sana justru tidak tahu akan koperasi yang memegang izin
HTR yang berada di desa mereka.
8. PERSOALAN 3:
TERDAPAT CELAH PENYALAHGUNAAN
PERHUTANAN SOSIAL
Kemitraan Kehutanan: Tidak
Menegaskan Kewajiban
Pengelola
Tidak ada mekanisme untuk
masyarakat dalam menagih
KK terhadap pemilik
izin/pengelola hutan.
Jumlah luasan tanah yang
harus di-mitra-kan dengan
masyarakat tidak ditentukan
dengan jelas.
Tidak mengatur berapa
banyak masyarakat yang
harus dijadikan mitra.
Dari 10.842.974
hektar izin HTI,
baru 24.469
hektar saja yang
terdapat
Kemitraan
Kehutanannya.2016
9. PERSOALAN 4:
PERHUTANAN SOSIAL TIDAK
MENYELESAIKAN KONFLIK YANG
SEDANG TERJADI
Kawasan-kawasan hutan yang diberikan
pengelolaannya kepada masyarakat bukan yang
sedang berkonflik.
Sekalipun ada yang diklaim sebagai resolusi
konflik, seperti izin Perhutanan Sosial yang
diberikan di Teluk Jambe, Karawang, pada
kenyataannya Perhutanan Sosial di sana sempat
menimbulkan konflik baru.
Lahan penerima izin Perhutanan Sosial
bertumpang tindih dengan lahan yang telah
dimiliki sebelumnya oleh masyarakat yang ada
di sana.
10. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL:
KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI
Perhutanan Sosial
Hanya memberikan akses kepada
masyarakat untuk mengelola
kawasan hutan.
Penggunaan dan pemanfaatan tanah
yang diberikan oleh KLHK kepada
masyarakat terbatas pada apa yang
diatur oleh KLHK.
Tanaman yang bisa ditanam oleh
masyarakat terbatas hanya pada
tanaman-tanaman yang termasuk
dalam daftar KLHK.
11. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL:
KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI
Perhutanan Sosial
Restrukturisasi kepemilikan lahan juga tidak
sedang diselesaikan oleh Perhutanan Sosial.
Wilayah-wilayah yang menjadi objek
Perhutanan Sosial adalah wilayah kosong,
terpisah dari wilayah izin pemanfaatan
kawasan hutan yang diberikan kepada
korporasi.
Juga, tidak (semua) menyasar pada
masyarakat yang dianggap sebagai perambah
di kawasan hutan.
12. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL:
KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI
Lalu mengapa Perhutanan Sosial ini
begitu gencar dilakukan? Mari kita
berandai-andai:
12,7
juta
hektar
6,35 juta KK
yang akan mendapatkan
lahan
19 juta orang
Pemilih Potensial Jokowi
10%Suara pemilih
Indonesia
2 Hektar
Per Kepala Keluarga
13. DIBALIK PERHUTANAN SOSIAL:
KEPENTINGAN PILPRES JOKOWI
Jumlah luasan Perhutanan Sosial tahun
2019 naik sebanyak 60%.
Dalam waktu 1 tahun, 940ribu hektar izin
perhutanan sosial dikeluarkan. Sebelumnya
hanya 40 hektar per tahun.
Kebijakan represif infrastruktur di awal,
kebijakan populis di akhir.
20192018
2,5 juta hektar
1,5 juta hektar
14. PENUTUP
Pemerintah mengartikan reforma
agraria hanya sebatas pemberian
akses, baik itu melalui Perhutanan
Sosial maupun legalisasi asset.
Perombakan struktur kepemilikan
lahan belum ada dalam agenda
mereka.
Reforma agraria versi Jokowi,
membuat perjuangan reforma
agraria sejati masih jauh panggang
dari api.