Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Rambut larangan berhenti sering dilanggar di Palembang karena kurangnya kesadaran akan peraturan lalu lintas dan ketidaktegasan penegakan hukum, sehingga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

1. DEBY CHINTIA HESTIRINIAH
07122501004
PROSES & PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
DRS. MARDIANTO, M.SI
LARANGAN BERHENTI YANG TIDAK DITAATI
Gambar di atas adalah potret di Jalan Merdeka Kota Palembang, dimana kendaraan
bermotor berhenti dan parkir, sekalipun rambu larangan berhenti jelas2 dipasang disitu. Foto
diambil pada hari Jum’at, 9 November 2012.
Pelanggaran lalu lintas di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa dan wajar yang sudah
membudaya di lingkungan kita, sehingga masyarakat sudah pasrah bahkan cenderung masa
bodoh dengan sistem dan peraturan yang ada. Bahkan ada yang beranggapan bahwa peraturan
dan hukum itu ada untuk dilanggar. Suatu hal yang sangat memprihatinkan bangsa ini. Padahal
displin diri adalah cermin dari sikap dan perilaku bangsa.
Rambu-rambu lalu lintas yang ada dianggap sebagai pajangan saja. Rambu-rambu ini
dianggap tidak berguna dan mengganggu kenyamanan dan kelancaran dalam berkendara.
Padahal rambu-rambu itu dibuat untuk keselamatan kita. Misalnya rambu dilarang berhenti,
namun masih banyak pengendara yang memberhentikan kendaraan mereka di sana.
Pengendara merasa kalau dia tidak bersalah. Namun dengan adanya aturan lalu lintas dan
tindakan dari petugas, Hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Oleh
karena itu, kesadaran diri para pengguna kendaraan serta ketegasan hukum bagi pelaku
pelanggar lalu lintas oleh aparat hukum sangat dibutuhkan untuk mengurangi potensi
meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Kita semua tahu, kecelakaan lalu lintas kerap kali diawali
oleh pelanggaran aturan lalu lintas jalan, jika peraturan ditegakkan, peluang terjadinya
kecelakaan tentunya akan berkurang.
Pengendalian parkir penggunaan kendaraan pribadi terasebut dapat dilakukan dengan:

2. DEBY CHINTIA HESTIRINIAH
07122501004
PROSES & PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
DRS. MARDIANTO, M.SI
1. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan tentang persyaratan penyediaan fasilitas parkir
minimal sebagai mana diatur dalam ketentuan sebelumnya (Undang – Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung)
2. Pembatasan penyediaan fasilitas parkir di gedung-gedung itu disertai langkah
pemerintah daerah mendorong atau mengembangkan kebijakan fasilitas parkir bersama untuk
semua bangunan gedung umum pada kawasan perkantoran dan perdagangan.
3. Mengurangi fasilitas penyediaan parkir di badan jalan dengan menaikkan tarif parkir
lebih mahal dari tarif parkir off street, menambah waktu larangan parkir bagi fasilitas parkir paruh
waktu dan menambah jalan-jalan yang dilarang parkir purna waktu.
4. Membangun dan menyediakan fasilitas Parkir dan menumpang (Park and Ride)
5. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran peraturan tentang
persyaratan penyediaan fasilitas parkir pada bangunan umum dan pelanggaran parkir dipinggir
jalan dengan melakukan tilang terhadap pelanggar parkir, penggembokan roda kendaraan,
penderekan kendaraan dan penegakan hukum dengan menggunakan perangkat elektronik (UU
no 22 Tahun 2009).
Sebaiknya pemda harus mengambil langkah cepat :
1. Segera menerbitkan Pergub untuk menaikkan tarif on-street parking lebih mahal
daripada tarif parkir di dalam gedung (off-street parking).
2. Mempererat koordinasi dengan jajaran Kepolisian dalam hal penegakan hukum di
bidang perparkiran di badan jalan.
3. Membangun sistem Manajemen perparkiran on-street dan Off Street yang lebih sehat
dan kondusif. Dinas Perhubungan dan UP Perparkiran sebagai bagian Satuan Kerja Perangakat
Daerah (SKPD) fokus kepada pembinaan dan pengawasan, sedangkan aspek operasional
dilimpahkan kepada operator profesional. Semua operator parkir swasta (pihak ketiga) baik on
street maupun off street harus menggunakan online sistem dan mengasuransikan kendaraan.