Modul ini membahas tentang jabatan fungsional entomolog kesehatan, meliputi pengertian jabatan fungsional entomolog kesehatan, tugas pokok dan fungsi entomolog kesehatan, unsur-unsur kegiatan entomolog kesehatan, jenjang jabatan dan pangkat dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan serta persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar...Muh Saleh
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang
selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan
ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang
berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
PEDOMAN BAGI IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR Di Era Pandemi C...Muh Saleh
Pedoman ini memberikan panduan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas untuk menerapkan prinsip pencegahan COVID-19 seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kontak dengan orang sakit. Pedoman ini juga menjelaskan tindakan pencegahan umum di fasilitas kesehatan seperti isolasi, prosedur pencegahan infeksi, dan pendekatan berbasis tim.
Dokumen ini merupakan pendahuluan penyusunan Standar Pelayanan Minimal UPTD Puskesmas di Kota Depok tahun 2020-2021. Penyusunan SPM ini berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan agar dapat menjamin hak masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjadikan SPM sebagai pedoman kerja UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan layanan kese
Posyandu didefinisikan sebagai aktif jika memenuhi 5 kriteria: (1) melakukan kegiatan rutin minimal 8 kali per tahun, (2) memiliki minimal 5 orang kader, (3) 3 dari 4 layanan mencapai cakupan 50% selama 8 bulan, (4) memiliki alat pemantauan pertumbuhan, dan (5) mengembangkan kegiatan tambahan. Kabupaten/kota dinyatakan memiliki cukup Posyandu aktif jika persentasenya
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
Panduan ini memberikan pedoman bagi petugas kesehatan dalam memfasilitasi proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) sesuai pedoman baru agar dapat dilaksanakan dengan benar dan berkualitas. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan lokakarya, dan monitoring proses AMP agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai."
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Buku verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Oswar Mungkasa
[Ringkasan]
Buku saku ini berisi panduan bagi petugas kesehatan dan kader masyarakat dalam melakukan verifikasi terhadap deklarasi desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) atau desa bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Panduan ini menjelaskan tentang tahapan verifikasi, kriteria verifikasi untuk masing-masing pilar STBM, dan mekanisme pencabutan status deklarasi jika hasil monitoring menunjukkan masih ada masyar
MATERI PENYULUHAN PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT) DI SEKOLAH DASAR Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah, yang meliputi 8 indikator utama PHBS seperti mencuci tangan, buang air kecil di toilet, mengikuti olahraga, tidak merokok, menimbang berat badan, dan memisahkan sampah. Penerapan PHBS di sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat serta meningkatkan proses pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
HFMEA atau FMEA di Puskesmas merupakan salah satu alat manajemen risiko yang cukup lengkap dan mudah digunakan, termasuk untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien di fasiltas layanan kesehatan.
Catatan: diperlukan diklat khusus untuk melatih kemampuan staf melakukan FMEA.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
Dokumen ini membahas kerangka acuan program kesehatan indera di puskesmas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pelayanan kesehatan indera di luar puskesmas seperti penyuluhan dan penjaringan kasus, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran. Evaluasi dan pelaporan dilakukan guna perba
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
Form hasil capaian indikator ukp september 2021Retno Sf
Laporan meninjau capaian target berbagai layanan kesehatan Puskesmas Tanjung Bintang pada bulan September 2021. Sebagian besar target belum tercapai karena dampak pandemi Covid-19 seperti keterbatasan kunjungan pasien dan kendala pelaksanaan program. Dinas Kesehatan merencanakan tindak lanjut melalui advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukyusup firmawan
Dokumen ini memberikan standar operasional prosedur untuk penatalaksanaan balita gizi buruk di Puskesmas Kalimanggis. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita yang gizinya buruk dan menargetkan balita berusia 0-59 bulan yang mengalami gizi buruk. Prosedur yang dijelaskan meliputi persiapan, pelaksanaan yang terdiri dari pemeriksaan medis, anamnesa, penentuan kebutuhan gizi, pemberian p
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen ini membahas stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada anak usia 0-5 tahun di puskesmas. Mencakup pengertian, tujuan, kebijakan, persiapan peralatan dan langkah-langkah prosedur pelaksanaannya seperti pemeriksaan fisik, skrining perkembangan, tes daya dengar, lihat, deteksi gangguan dan merujuk jika ditemukan kelainan.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Panduan Fasilitasi AMP Pemantapan Proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) d...Muh Saleh
Panduan ini memberikan pedoman bagi petugas kesehatan dalam memfasilitasi proses Audit Maternal dan Perinatal (AMP) sesuai pedoman baru agar dapat dilaksanakan dengan benar dan berkualitas. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan lokakarya, dan monitoring proses AMP agar tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat tercapai."
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji untuk memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan. Pedoman penyelenggaraan mencakup penyelenggara, peserta, dan tim penguji uji kompetensi.
Buku verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)Oswar Mungkasa
[Ringkasan]
Buku saku ini berisi panduan bagi petugas kesehatan dan kader masyarakat dalam melakukan verifikasi terhadap deklarasi desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) atau desa bebas BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Panduan ini menjelaskan tentang tahapan verifikasi, kriteria verifikasi untuk masing-masing pilar STBM, dan mekanisme pencabutan status deklarasi jika hasil monitoring menunjukkan masih ada masyar
MATERI PENYULUHAN PHBS (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT) DI SEKOLAH DASAR Dayu Agung Dewi Sawitri
Dokumen tersebut membahas tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Sekolah, yang meliputi 8 indikator utama PHBS seperti mencuci tangan, buang air kecil di toilet, mengikuti olahraga, tidak merokok, menimbang berat badan, dan memisahkan sampah. Penerapan PHBS di sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat serta meningkatkan proses pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
HFMEA atau FMEA di Puskesmas merupakan salah satu alat manajemen risiko yang cukup lengkap dan mudah digunakan, termasuk untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien di fasiltas layanan kesehatan.
Catatan: diperlukan diklat khusus untuk melatih kemampuan staf melakukan FMEA.
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip pencegahan infeksi, penggunaan antimikroba yang bijak, penerapan bundles, serta pengaturan tentang komite pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehat
Dokumen ini membahas kerangka acuan program kesehatan indera di puskesmas guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Program ini meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pelayanan kesehatan indera di luar puskesmas seperti penyuluhan dan penjaringan kasus, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran. Evaluasi dan pelaporan dilakukan guna perba
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
Form hasil capaian indikator ukp september 2021Retno Sf
Laporan meninjau capaian target berbagai layanan kesehatan Puskesmas Tanjung Bintang pada bulan September 2021. Sebagian besar target belum tercapai karena dampak pandemi Covid-19 seperti keterbatasan kunjungan pasien dan kendala pelaksanaan program. Dinas Kesehatan merencanakan tindak lanjut melalui advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Standar operasional prosedur ttlksana balita gizi burukyusup firmawan
Dokumen ini memberikan standar operasional prosedur untuk penatalaksanaan balita gizi buruk di Puskesmas Kalimanggis. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita yang gizinya buruk dan menargetkan balita berusia 0-59 bulan yang mengalami gizi buruk. Prosedur yang dijelaskan meliputi persiapan, pelaksanaan yang terdiri dari pemeriksaan medis, anamnesa, penentuan kebutuhan gizi, pemberian p
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas program dan kebijakan pemerintah dalam penguatan pelayanan kesehatan primer melalui akreditasi puskesmas, termasuk peran berbagai pihak dalam proses akreditasi.
2) Konsep mutu pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas sesuai standar akreditasi.
3) Tujuan akreditasi puskesmas antara lain sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu ole
Dokumen ini membahas stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada anak usia 0-5 tahun di puskesmas. Mencakup pengertian, tujuan, kebijakan, persiapan peralatan dan langkah-langkah prosedur pelaksanaannya seperti pemeriksaan fisik, skrining perkembangan, tes daya dengar, lihat, deteksi gangguan dan merujuk jika ditemukan kelainan.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dilaksanakannya kegiatan magang mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok dari Kantor Kesehatan Pelabuhan tersebut dalam rangka menunjang pelaksanaan program kesehatan di wilayah kerjanya.
Permenkes No -2349-organisasi- BBTKL - PPDitjen P2P
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 2349 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
Modul ini membahas pencegahan dan pemberantasan penyakit melalui empat kegiatan utama yaitu imunisasi, pengobatan massal, pengobatan khusus, dan pemeriksaan kelompok risiko tinggi. Modul ini juga menjelaskan pentingnya memahami patogenesis penyakit, melaksanakan manajemen penyakit terpadu berbasis wilayah, serta metode-metode pencegahan dan pemberantasan penyakit.
Panduan praktik klinik bagi dokter gigi dari pb pdgidentalid
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan gigi sesuai standar profesi dan memfasilitasi pembiayaan tindakan, sekaligus menjadi acuan penyusunan standar prosedur operasional di fasilitas pelayanan kesehatan. Panduan ini mengatur penatalaksanaan 60 penyakit dasar yang termasuk kompetensi dokter gigi.
Indonesian healthcare-quality-network-ihqn-2009ponekjogja
Dokumen tersebut membahas tentang program keselamatan pasien di rumah sakit Indonesia. Program ini mencakup standar mutu pelayanan kesehatan, termasuk penggunaan checklist operasi, pelaporan insiden, dan pendidikan staf tentang keselamatan pasien. Dokumen tersebut juga membahas perkembangan konsep mutu pelayanan kesehatan dan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas klinis dan sistem layanan kesehatan.
Modul ini membahas kebijakan pengendalian vektor dengan empat pokok bahasan utama: prinsip pengendalian vektor, dasar hukum pengendalian vektor, lingkup kegiatan pengendalian vektor, dan strategi pengendalian vektor yang melibatkan berbagai sektor. Modul ini menjelaskan cara pengendalian vektor secara terpadu dengan menggunakan metode fisik, biologi, dan kimia sesuai hasil survei dinamika
Dokumen tersebut merupakan kurikulum pelatihan fundamental epidemiologi kesehatan yang mencakup tujuan, kompetensi, struktur kurikulum, ringkasan mata pelatihan dan evaluasi hasil belajar. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan peserta tentang prinsip-prinsip dasar epidemiologi kesehatan melalui berbagai mata pelatihan seperti surveilans epidemiologi, penyelidikan penyakit menular, manajemen data, penelitian
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium kesehatan. Ia menjelaskan pentingnya penerapan budaya kesehatan dan keselamatan yang baik di laboratorium untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium beserta langkah pencegahannya.
Dokumen tersebut berisi riwayat jabatan dan pengalaman kerja seseorang beserta materi pelatihan tentang etika tim penilai jabatan fungsional kesehatan. Materi pelatihan mencakup pengertian etika, prinsip-prinsip etika, etika tuntutan organisasi, etika sesama penilai, dan etika dengan pihak yang dinilai.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Pembekalan Nusantara Sehat Batch XVI akan dilaksanakan secara blended learning selama 5 minggu mulai 25 Oktober hingga 2 Desember 2020 dengan jumlah peserta antara 75-100 orang yang akan ditempatkan di 13 lokus. Kegiatannya mencakup pembelajaran daring, klasikal selama 5 hari, dan pelantikan. Protokol kesehatan dan rapid test wajib dilaksanakan.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, indikator mutu pelayanan kefarmasian, serta strategi peningkatan penggunaan obat rasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas, yang meliputi pengertian dan tujuan pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian sesuai peraturan, peran apoteker di puskesmas, serta indikator dan target pelayanan kefarmasian.
Dokumen tersebut memberikan tips untuk menjadi fasilitator yang efektif dengan memberdayakan peserta, menyakinkan mereka, bersikap terbuka, fokus, menyadari keterbatasan diri dan orang lain, belajar mengelola waktu, kreatif, membaca situasi, serta menghargai kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain. Dokumen tersebut juga menjelaskan peran fasilitator di setiap jendela model Johari.
Dokumen tersebut membahas tentang bencana dan dampaknya terhadap kesehatan, terutama kelompok rentan. Indonesia memiliki risiko tinggi terjadinya bencana karena kondisi geografis dan geologisnya. Upaya yang ditempuh meliputi pengurangan risiko bencana, penanggulangan darurat, dan pemulihan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penanganan korban bencana, konsep risiko bencana, dan manajemen penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana.
2. Risiko bencana didefinisikan sebagai fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat.
3. Pada tahap pra-bencana, mitig
Dokumen tersebut membahas tentang triase, yaitu proses memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya untuk menentukan prioritas perawatan. Metode triase yang dijelaskan adalah START (Simple Triage And Rapid Treatment) untuk dewasa dan Jump START untuk anak-anak, yang meliputi penilaian nafas, sirkulasi, dan kesadaran untuk menentukan kategori imeres, tertunda, minor, atau harapan. Beberapa contoh kasus juga d
Dokumen ini memberikan panduan tentang pengangkatan dan pemindahan pasien darurat. Terdapat beberapa teknik pemindahan yang dijelaskan, yaitu pemindahan emergensi untuk situasi darurat dan pemindahan non-emergensi untuk situasi yang tidak membahayakan. Dokumen ini juga menjelaskan mekanika tubuh yang tepat untuk mengangkat pasien secara aman serta faktor-faktor penting lainnya dalam proses pengangkatan dan pemindahan pasien.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang penatalaksanaan pasien trauma. Peserta akan mempelajari prinsip penatalaksanaan pasien trauma, pengertian perdarahan dan cara menghentikannya, penatalaksanaan berbagai jenis luka dan cedera seperti luka tembus, amputasi, benda menancap, patah tulang, dislokasi, serta cedera kepala dan tulang belakang. Peserta juga akan belajar cara memasang bidai dan menghentikan perdarahan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai penilaian awal atau initial assessment yang meliputi penilaian terhadap Airway, Breathing, Circulation, Disability dan Exposure.
2. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah melakukan penilaian awal mulai dari survei primer, sekunder, dan tahapan penilaian.
3. Dokumen tersebut berisi contoh kasus yang dapat digunakan untuk latihan
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
1. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
1
MATERI DASAR 2
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN
I. DESKRIPSI SINGKAT
Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang menular melalui hewan
perantara (vektor). Penyakit tular vektor meliputi malaria, arbovirosis seperti
Dengue, Chikungunya, Japanese B Encephalitis (radang otak), filariasis limfatik
(kaki gajah), pes (sampar) dan demam semak (scrub typhus). Penyakit tersebut
hingga kini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan
angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan
kejadian luar biasa (KLB).
Sejak tahun 2000 Pemerintah telah membuka peluang bagi tenaga kesehatan
untuk masuk jabatan fungsional entomolog kesehatan berdasarkan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000
tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya. Tenaga
fungsional ini berperan penting dalam penanganan penyakit tular vektor atau
bersumber binatang yang saat ini masih menjadi masalah kesehatan
masyarakat. Tenaga fungsional dapat bekerja di kementerian kesehatan, dinas
kesehatan provinsi, kabupaten, kota, puskesmas serta di unit pelayanan teknis
(UPT) Kementerian Kesehatan.
II. TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Tujuan Pembelajaran Umum
Setelah mengikuti materi ini, peserta memahami tentang jabatan fungsional
entomolog kesehatan
B. Tujuan Pembelajaran Khusus
Setelah mengikuti materi ini, peserta memahami:
1. Pengertian jabatan fungsional entomolog kesehatan
2. Tugas pokok dan fungsi entomolog kesehatan
3. Unsur kegiatan entomolog kesehatan
4. Jenjang, jabatan dan pangkat dalam jabatan fungsional entomolog
kesehatan
5. Persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional entomolog
kesehatan
2. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
2
III. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Dalam modul ini akan dibahas lima pokok bahasan dan sub pokok bahasan
sebagai berikut:
Pokok Bahasan 1. Pengertian jabatan fungsional entomolog kesehatan
Sub Pokok Bahasan:
a. Pengertian jabatan fungsional
b. Jabatan fungsional terampil
c. Jabatan fungsional ahli
Pokok Bahasan 2. Tugas pokok dan fungsi entomolog kesehatan
Pokok Bahasan 3. Unsur kegiatan entomolog kesehatan
Pokok Bahasan 4. Jenjang, jabatan dan pangkat dalam jabatan fungsional
entomolog kesehatan
Sub Pokok Bahasan:
a. Jenjang jabatan
b. Pangkat
Pokok Bahasan 5. Persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional
entomolog kesehatan
IV. METODE
• CTJ
• Curah pendapat
• Diskusi
V. MEDIA DAN ALAT BANTU
• Bahan tayang (Slide power point)
• Laptop
• LCD
• Flipchart
• White board
• Spidol (ATK)
• Panduan diskusi
3. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
3
VI. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
Langkah 1. Pengkondisian
Langkah pembelajaran:
1) Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila belum
pernah menyampaikan sesi di kelas, mulailah dengan perkenalan.
Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat
bekerja, materi yang akan disampaikan
2) Menayangkan topik materi yaitu Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
serta tujuan dan pokok bahasan yaitu pengertian, tugas pokok dan fungsi,
unsur kegiatan, jenjang jabatan dan pangkat dan persyaratan pengangkatan
dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan
Langkah 2. Penyampaian Materi
Langkah pembelajaran:
1) Menyampaikan paparan seluruh materi sesuai urutan pokok bahasan dan
sub pokok bahasan dengan menggunakan bahan tayang.
2) Materi disampaikan dengan metode ceramah tanya jawab, kemudian curah
pendapat.
3) Diharapkan peserta memperhatikan dan menyimak penjelasan fasilitator
dan mengajukan pertanyaan, bila ada hal-hal yang belum dipahami atau
perlu penjelasan lebih lanjut.
Langkah 3. Beberapa pertanyaan yang didiskusikan
Langkah pembelajaran:
1) Peserta mendiskusikan tentang tugas pokok dan fungsi serta kegiatan utama
entomology kesehatan
2) Fasilitator memberikan pertanyaan dan peserta diharapkan menjawabnya
dengan baik
Langkah 4. Rangkuman dan Kesimpulan
Langkah pembelajaran:
1) Fasilitator melakukan evaluasi untuk mengetahui penyerapan peserta
terhadap materi yang disampaikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
2) Fasilitator menyampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta terutama
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta unsur dan sub unsur
kegiatan dalam jabatan fungsional entomolog kesehatan.
3) Fasilitator merangkum poin-poin penting dari materi yang disampaikan.
4) Fasilitator membuat kesimpulan.
4. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
4
VII. URAIAN MATERI
Pokok Bahasan 1.
PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN
a. Pengertian jabatan fungsional
Pengertian Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional persiapan,
pengamatan, penyelidikan, pengendalian vektor dan serangga pengganggu.
b. Jabatan fungsional terampil
Entomolog Kesehatan Terampil adalah jabatan fungsional Entomolog
Kesehatan Keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan
teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda
operasional di bidang entomologi kesehatan.
c. Jabatan fungsional ahli
Entomolog Kesehatan Ahli adalah jabatan fungsional Entomolog Kesehatan
Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan
dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu
dan seni untuk pemecahan dan pemberian pengajaran dengan cara yang
sistematis di bidang entomologi kesehatan.
Pokok Bahasan 2.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ENTOMOLOG KESEHATAN
Tugas pokok Entomolog Kesehatan adalah melaksanakan persiapan kegiatan
entomologi, pengumpulan, pengolahan data sederhana, melakukan
pengamatan, penyelidikan entomologi untuk tindakan pengamanan
penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan melaksanakan
pemberantasan vektor, mengatur dan mengkoordinir kegiatan
pemberantasan/pengendalian vektor dengan alat sederhana. Selain itu,
menyimpan dan merawat alat serta bahan pengendalian vektor.
5. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
5
Pokok Bahasan 3.
UNSUR KEGIATAN ENTOMOLOG KESEHATAN
Unsur dan sub unsur kegiatan Entomolog Kesehatan yang dinilai angka
kreditnya, terdiri dari:
1) Pendidikan, meliputi :
a) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang entomologi dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
atau sertifikat; dan
c) Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
2) Pelayanan entomologi kesehatan, meliputi:
a) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan entomologi;
b) Melakukan pengamatan vektor;
c) Melakukan penyelidikan vektor;
d) Melakukan pengendalian vektor;
e) Melakukan kajian pengendalian vektor;
f) Memberdayakan masyarakat;
3) Pengembangan profesi, meliputi :
a) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang entomologi
kesehatan/kesehatan;
b) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
entomologi entomologi kesehatan/kesehatan;
c) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis
lainnya di bidang entomologi kesehatan/kesehatan;
d) Penemuan/pengembangan teknologi tepat guna di bidang
entomologi kesehatan/kesehatan;
4) Penunjang tugas Entomolog Kesehatan, meliputi :
a) Mengajar/Melatih/Membimbing yang berkaitan dengan bidang
entomologi kesehatan/kesehatan;
b) Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang entomologi
kesehatan/kesehatan;
c) Keanggotaan dalam organisasi profesi Entomolog Kesehatan;
d) Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Entomolog
Kesehatan;
e) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
f) Perolehan penghargaan/tanda jasa.
6. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
6
Pokok Bahasan 4.
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ENTOMOLOG KESEHATAN
a. Jenjang jabatan
1) Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan terdiri atas Entomolog
Kesehatan Terampil dan Entomolog Kesehatan Ahli.
2) Jenjang jabatan fungsional Entomolog Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, adalah:
a) Entomolog Kesehatan Terampil, terdiri atas:
(1) Entomolog Kesehatan Pelaksana;
(2) Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan
(3) Entomolog Kesehatan penyelia.
b) Entomolog Kesehatan Ahli, terdiri atas:
(1) Entomolog Kesehatan Pertama;
(2) Entomolog Kesehatn Muda;
(3) Entomolog Kesehatan Madya.
b. Pangkat
Jenjang pangkat fungsional Entomolog Kesehatan Terampil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), huruf a, dari yang terendah sampai dengan yang
tertinggi, yaitu:
1) Entomolog Kesehatan Pelaksana, terdiri atas:
a) Pengatur, golongan ruang II/c;
b) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
2) Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
a) Penata Muda, golongan ruang III/a;
b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
3) Entomolog Kesehatan Penyelia, terdiri atas:
a) Penata, golongan ruang III/c;
b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
Jenjang pangkat dan golongan ruang Entomolog Kesehatan Ahli
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai
dengan tertinggi yaitu:
1) Entomolog Kesehatan Pertama, terdiri atas:
a) Penata Muda, golongan ruang III/a;
b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
7. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
7
2) Entomolog Kesehatan Muda, terdiri dari:
a) Penata, golongan ruang III/c;
b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3) Entomolog Kesehatan Madya, terdiri dari:
a) Pembina, golongan ruang IV/a;
b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Entomolog Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah jenjang pangkat dan
jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-
masing jenjang jabatan.
Penetapan jenjang jabatan Entomolog Kesehatan untuk pengangkatan
dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki
setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit,
sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat
dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat( 4).
Pokok Bahasan 5.
PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ENTOMOLOG KESEHATAN
1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
Entomolog Kesehatan Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Berijazah SLTA/ SMK Kesehatan/ Diploma I atau Diploma III bidang
lain yang berhubungan dengan Entomologi Kesehatan yang telah
mendapat materi entomologi sekurang-kurangnya 2 SKS; atau
Berijazah paling rendah Diploma III bidang kesehatan yang belum
mendapat materi entomologi tetapi telah mengikuti pelatihan di bidang
entomologi kesehatan setara dengan 2 SKS dan memperoleh sertifikat;
b) Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
c) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan
Entomolog Kesehatan Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV kesehatan, kedokteran
hewan, biologi yang telah mendapat materi entomologi sekurang-
kurangnya 2 SKS; atau Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV
yang belum mendapat materi entomologi tetapi telah mengikuti
8. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
8
pelatihan di bidang entomologi kesehatan setara dengan 2 SKS dan
memperoleh sertifikat;
b) Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
c) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3) Penetapan jenjang jabatan Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit
yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Entomolog
Kesehatan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
5) Disamping itu, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan
Entomolog Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Entomolog Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Entomolog
Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Entomolog
Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah
mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Entomolog
Kesehatan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Entomolog Kesehatan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah
mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Entomolog Kesehatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a) Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog
Kesehatan dan Angka Kreditnya
b) Memiliki pengalaman dalam kegiatan entomologi kesehatan paling
kurang 1 (satu) tahun;
c) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
d) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
9. MODUL PELATIHAN PENGANGKATAN PERTAMA
JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI-BADAN PPSDM KESEHATAN
PUSDIKLAT APARATUR-2011
9
VIII. REFERENSI
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
dan Angka Kreditnya.
2. Pedoman Pengendalian vektor (2002): Direktorat PPBB, Ditjen PP & PL
Kemenkes RI.
IX. LAMPIRAN
Panduan diskusi:
1. Peserta dibagi dalam 2 kelompok
2. Masing – masing kelompok memilih 1 topik diskusi
3. Topik diskusi:
• Unsur utama kegiatan entomolog kesehatan
• Persyaratan pengangkatan
4. Masing – masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas