Dokumen tersebut membahas tentang diseminasi template kebijakan dan pedoman manajemen risiko BUMD di Gorontalo. Terdapat penjelasan mengenai fungsi manajemen risiko, penyusunan infrastruktur kebijakan manajemen risiko BUMD, dan contoh template kebijakan serta pedoman manajemen risiko."
3. Definisi
Kebijakan Manajemen Risiko BUMD
merupakan kebijakan direksi yang
bertujuan memberikan kesamaan
pemahaman guna meningkatkan kualitas
Penerapan Manajemen Risiko BUMD
Manajemen Risiko adalah proses proaktif
dan kontinu meliputi identifikasi, analisis,
evaluasi, pengendalian, informasi
komunikasi, pemantauan dan pelaporan
risiko, termasuk berbagai strategi yang
dijalankan untuk mengelola risiko dan
potensinya.
4. PENYUSUNAN INFRASTRUKTUR DAN INTERNALISASI
KEBIJAKAN MR BUMD
Tim
penyusun
draft Keb
MR
Templete
Keb MR
Draft
Kebijakan
MR
DIREKSI
Sosialisasi
dan
Pelaksanaan
FINAL
Kebijakan
MR
DEWAS/KO
M
Evaluasi
Efektivitas oleh
Direksi
5. PENYUSUNAN
INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN
MR
BUMD
Pembahasan dan finalisasi pada Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris
Penyampaian draf Kebijakan
a. Draft Kebijakan MR kepada Direksi untuk menjadi bahan usulan Direksi
kepada Dewan Pengawas. Dasar rujukan utama adalah ISO 31000:2018
tentang Pedoman Manajemen Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 Tentang BUMD dan referensi dari best practices yang tersedia pada
perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkannya lebih dahulu
b. Direksi melakukan pembahasan kecukupan dan kelengkapan draf Kebijakan
Manajemen Risiko berdasarkan Anggaran Dasar, Keputusan Kepala
Daerah, Peraturan Teknis terkait, dan referensi lainnya yang relevan, untuk
selanjutnya dilakukan penyesuaian seperlunya dan menandatanganinya.
Internalisasi Kebijakan Manajemen Risiko
a. Unit kerja melakukan sosialisasi Kebijakan
Manajemen Risiko di lingkungan internal
melalui dalam bentuk tatap muka atau media
informasi lainnya.
b. Direksi melakukan evaluasi secara periodik
terkait efektivitas Kebijakan Manajemen
Risiko dan melakukan improvement bilamana
diperlukan seandainya ada perubahan
lingkungan yang terjadi.
Penyiapan Draf Kebijakan
Manajemen Risiko (MR)
Dilakukan penyesuaian template
oleh tim teknis BLU/D, dan
menyampaikan hasil
penyesuaian kepada Direksi
1
2
3
6. BATANG TUBUH TEMPLATE KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (MR)
BAB I KETENTUAN
UMUM
Berisi definisi
istilah-istilah yang
sering digunakan di
templete ini
BAB II
PENGORGANISASIAN
1.Organisasi
Manajemen
Risiko
2.Ruang Lingkup
BAB Ill TAHAPAN
MANAJEMEN RISIKO
1.Komunikasi dan
Konsultasi
2.Penetapan Konteks
3.Penilaian Risiko
4.Penanganan Risiko
5.Monitoring dan
Evaluasi
BAB IV REGISTER
RISIKO (RISK REGISTER)
REGISTER RISIKO
(RISK REGISTER)
BAB V PENUTUP
7. ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO
Organisasi Manajemen Risiko dibentuk untuk
mengelola risiko secara sehat dan
berkesinambungan, terdiri dari
• Komite Pengelolaan Risiko (KPR)
• Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKPMR)
• Satuan Kerja Operasional/unit pemilik risiko (Risk-
Taking Unit)
8. • Merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait
keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
• Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko BUMD yang meliputi
sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di
lingkungan BUMD
• Membuat Laporan Semesteran dan Tahunan Kegiatan pembinaan
pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
Komite Pengelolaan Risiko
(KPR) memiliki wewenang
dan tanggung jawab
sebagai berikut :
• Memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi
manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi
• Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan
per aktivitas fungsional
• Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam
pengukuran risiko
• Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan mananemen resiko
kepada Komite Pengelolaan Risiko
Satuan Kerja Manajemen
Risiko (SKPMR) memiliki
wewenang dan tanggung
jawab:
Satuan Kerja Operasional/unit pemilik risiko (Risk-Taking Unit)
memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan SOP dan
mengendalikan risiko di unit kerjanya
9.
10. Penetapan Kontek
Dilakukan dengan menjabarkan
kondisi lingkungan internal dan
eksternal BUMD, visi dan misi
BUMD, serta tugas pokok dan
fungsi BUMD.
14. Definisi Pedoman MR
Pedoman Manajemen Risiko merupakan
acuan penerapan Manajemen Risiko
Perseroan yang memuat landasan
kebijakan bagi operasionalisasi fungsi
dan proses manajemen risiko,
mendefinisikan peran dan tanggung
jawab masing-masing organ BUMD
yang terlibat dalam manajemen risiko,
dan mengatur penerapan manajemen
risiko yang berbasis ISO 31000:2018 di
lingkungan perusahaan.
15. FINALISASI DAN INTERNALISASI
PEDOMAN PENERAPAN MR
TERINTEGRASI
Tahap 1
Pembahasan dan
Finalisasi pada
Direksi dan Dewas
Tahap 2 Tahap 3
Penyiapan draft
Pedoman
Penerapan MR
Terintegrasi
Pembahasan dan
Finalisasi pada
Direksi dan Dewas
16. PEMBAHASAN DAN FINALISASI OLEH DIREKSI DAN DEWAS/KOM
• PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
• Permendagri Nomor 118 2018 tentang
Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD
• ISO 31000:2018 Tentang Pedoman MR
• dan referensi dari best practices yang
tersedia pada unit kerja-unit kerja yang sudah
menerapkannya lebih dahulu.
Penyampaian draf Pedoman Penerapan MR Terintegrasi kepada
Direksi untuk menjadi bahan usulan Direksi kepada Dewan
Pengawas/Komisaris
Direksi melakukan pembahasan kecukupan dan kelengkapan draf
Pedoman Penerapan MR Terintegrasi berdasarkan Anggaran Dasar,
Perda Pendirian Perusahaan, Peraturan Teknis terkait, dan referensi
lainnya yang relevan, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian
seperlunya.
Direksi menyampaikan usulan Pedoman Penerapan MR Terintegrasi
kepada Dewan Pengawas/Komisaris untuk menjadi Pedoman
Penerapan MR Terintegrasi BUMD
Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi melakukan pembahasan dan
selanjutnya dilakukan penyesuaian seperlunya atas arahan dan
masukan Dewan Pengawas/Komisaris.
Direksi dan Dewan Pengawas menyampaikan dokumen Pedoman
Penerapan MR Terintegrasi untuk mendapat persetujuan KPM/RUPS
sebelum Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris menandatanganinya
17. BUMD melakukan sosialisasi
Pedoman Penerapan MR
Terintegrasi di lingkungan
internal dalam bentuk tatap
muka atau media informasi
lainnya.
Direksi menyusun atau
melengkapi petunjuk teknis
pelaksanaan Pedoman
Penerapan MR Terintegrasi,
baik dalam bentuk SOP
maupun standar, untuk
menjadi acuan dalam
pelaksanaan proses bisnis.
Direksi melakukan evaluasi
secara periodik terkait
efektivitas pelaksanaan
Pedoman Penerapan MR
Terintegrasi dan melakukan
improvement seperlunya
dikaitkan dengan perubahan
lingkungan yang terjadi
Internalisasi Pedoman Penerapan MR Terintegrasi
18. BATANG TUBUH TEMPLATE PEDOMAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
BAB 1 Pendahuluan
BAB 2 Prinsip dan Kerangka Kerja MR
BAB 3 Proses Manajemen Risiko
19. BAB I PENDAHULUAN
• Gambaran ringkat risiko dan MR
LATAR BELAKANG
• Peraturan yang menjadi dasar BUMD dalam melaksanakan
manajemen risiko
PERATURAN DAN STANDAR
YANG DIGUNAKAN
• Penjelasan ringkas mengenai perusahaan spt Visi, Misi,
Bidang Kerja dsb
PROFIL PERUSAHAAN
• Ruang lingkup, maksud dan tujuan pengelolaan serta
manfaat MR
RUANG LINGKUP, MAKSUD,
TUJUAN SERTA MANFAAT MR
• Tujuan penyusunan pedoman MR
TUJUAN PENYUSUNAN
PEDOMAN MR
• Komponen MR menurut SNI ISO 31000:2018
KOMPONEN MR
ISTILAH DAN DEFINISI
20. RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT MR
Ruang Lingkup
•Manajemen risiko diterapkan pada seluruh aktivitas operasional dan non operasional
yang dilaksanakan BUMD ..... agar dapat mengurangi secara optimal berbagai gangguan
dan/atau berbagai kejadian yang dapat menimbulkan kerugian/gagalnya pencapaian
tujuan Perusahaan.
Maksud dan Tujuan
•Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran BUMD dan peningkatan kinerja.
•Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif.
•Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan.
•Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunan sumber daya organisasi.
•Meningkatkan kepatuhan kepada regulasi.
•Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
•Meningkatkan ketahanan BUMD dari gangguan internal dan ekstemal.
Manfaat
•Meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang.
•Meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja.
•Meningkatnya hubungan baik dengan pemangku kepentingan.
•Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan.
•Meningkatnya reputasi Perusahaan.
•Meningkatnya rasa aman bagi Direksi, Kepala Bagian dan seluruh karyawan.
•Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola Perusahaan
21. KOMPONEN MR menurut
SNI ISO 31000:2018
Prinsip-prinsip manajemen risiko.
Kerangka kerja manajemen risiko.
Proses manajemen risiko.
Menciptak
an dan
melindungi
nilai
Bagian
terpadu
dari semua
proses
dalam
organisasi
Bagian dari
pengambila
n
keputusan
Eksplisit
ditujukan
pada
ketidakpast
ian
Sistematis
terstruktu
dan tepat
waktu
Berdasarka
n informasi
terbaik
yang
tersedia
Desesuaika
n dengan
pengguna
Memperti
mbangkan
faktor
manusia
dan budaya
Transparan
dan inklusif
Dinamis
berulang
dan
responsif
terhadap
perubahan
Memfasilit
asi
perbaikan
terus
menerus
dari
organisasi
Mandat dan
Komitmen
Rancangan
kerangka kerja
untuk
mengelola risiko
Pengemplementasian
MR
Perbaikan
berkelanjutan thd
kerangka kerja
Pemantauan dan
tinjauan suatu
kerangka kerja
29. BAB IV PELAKSANAAN MR
B. Proses Manajemen Risiko Terintegrasi
Evaluasi risiko adalah proses membandingkan
antara hasil analisa risiko dengan kriteria risiko
untuk menentukan apakah risiko dapat diterima
atau ditoleransi
Analisis risiko memberikan masukan mengambil
risiko untuk dilakukan evaluasi dan keputusan
apakah risiko perlu ditangani, dan metode
penanganan yang paling tepat
Tujuan dari langkah ini adalah untuk
menghasilkan daftar lengkap risiko
berdasarkan peristiwa yang mungkin
mendukung, meningkatkan, mencegah,
menurunkan, mempercepat atau menunda
pencapaian tujuan
32. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk
mengomunikasikan aktivitas manajemen risiko dan
hasil keluaran dari manajemen risiko ke seluruh
organisasi, memberikan informasi untuk pengambilan
keputusan, meningkatkan aktivitas manajemen risiko,
dan membantu interaksi dengan pemangku
kepentingan, termasuk pihak yang memiliki tanggung
jawab dan akuntabilitas untuk aktivitas manajemen
risiko.
Pencatatan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi
atas kemajuan dari kegiatan, tindakan atau sistem dilakukan
untuk mengidentifkasi perubahan-perubahan yang terjadi
BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN
33. Laporan profil risiko merupakan
kumpulan risiko kunci yang
disusun masing-masing satuan
kerja. Pelaporan profil risiko
dilaksanakan setiap tahun
anggaran pada saat
penyusunan Program Kerja
tahunan
Laporan proses manajemen
risiko pada masing-masing
satuan kerja yang memuat
informasi mengenai risiko kunci
yang dikelola, rencana
mitigasi/pengelolaan, dan
realisasi mitigasi/pengelolaan
Risiko yang telah dijalankan.
Laporan pemantauan dan
evaluasi proses manajemen
risiko pada masing-masing
satuan kerja minimal 6 bulan
sekali, merupakan hasil
pemantauan