01 01 02 Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PPPK.pdfnofriangga07
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup proses perencanaan kebutuhan, persyaratan dan mekanisme pengadaan, serta penetapan dan pengangkatan PPPK."
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon PPPK, penetapan nomor induk PPPK, dan pengangkatan menjadi PPPK.
Dokumen tersebut membahas tentang ASN di lingkungan pemerintahan yang terdiri dari PNS dan PPPK. PNS menduduki seluruh jabatan ASN secara tetap, sedangkan PPPK diangkat untuk memenuhi kebutuhan sementara instansi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan kebutuhan ASN yang meliputi analisis tugas dan jabatan serta beban kerja untuk menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuh
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Pengumuman ini membuka lowongan 29 posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2022. Calon pelamar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, serta mengikuti tahapan seleksi administrasi, kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, serta wawancara. Seleksi akan dilaksanakan secara online melalui portal SSCASN BKN dengan mengung
01 01 02 Penetapan Kebutuhan dan Pengadaan PPPK.pdfnofriangga07
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), mencakup proses perencanaan kebutuhan, persyaratan dan mekanisme pengadaan, serta penetapan dan pengangkatan PPPK."
Dokumen tersebut merangkum prosedur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022, meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon PPPK, penetapan nomor induk PPPK, dan pengangkatan menjadi PPPK.
Dokumen tersebut membahas tentang ASN di lingkungan pemerintahan yang terdiri dari PNS dan PPPK. PNS menduduki seluruh jabatan ASN secara tetap, sedangkan PPPK diangkat untuk memenuhi kebutuhan sementara instansi. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan kebutuhan ASN yang meliputi analisis tugas dan jabatan serta beban kerja untuk menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuh
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK)Pratiwi Gitomartoyo
1. PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 6.
2. Penetapan kebutuhan PPPK dilakukan berdasarkan Anjab dan ABK untuk 5 tahun dan ditetapkan Menteri setiap tahunnya.
3. Pengadaan PPPK melalui pengadaan jabatan tertentu dan seleksi yang terdiri dari administrasi, kompetensi dasar, dan bidang.
Pengumuman ini membuka lowongan 29 posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2022. Calon pelamar harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, serta mengikuti tahapan seleksi administrasi, kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural, serta wawancara. Seleksi akan dilaksanakan secara online melalui portal SSCASN BKN dengan mengung
PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk gaji dan tunjangan serta perlindungan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan kebut
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...ArunnaUsminatunAziza
Pengumuman ini memberikan informasi tentang seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Kabupaten Tanggamus tahun 2022 untuk mengisi 461 formasi lowongan kerja, terdiri dari 414 tenaga guru dan 47 tenaga kesehatan. Persyaratan umum meliputi kewarganegaraan, usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan jabatan.
Dasar Hukum :
UU NO 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
PP 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PPPK
Perpres 38 Tahun 2020 JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK
PermenPAN RB no 70 tahun 2020 ttg MHPK PPPK
Per Ka BKN 1 tahun 2019 ttg petunjuk teknis pengadaan pppk
Kepmenpan RB No. 158 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Kepmenpan RB no 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK
PROFIL ASN KAB. DEMAK
JUMLAH ASN PER 1/8/23 :
7.978
PEGAWAI ASN
PNS
PPPK
PermenPAN RB no 70 tahun 2020 ttg MHPK PPPK
Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.
Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Masa Hubungan Perjanjian Kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
01. PENETAPAN KEBUTUHAN
Setiap Instansi Pemerintah wajib men5rusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN
PENGADAAN
Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.
Pengadaan PPPK secara nasional dilakukan oleh PANSELNAS, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.
Pengadaan PPPK tingkat instansi dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.
03. PENILAIAN KINERJA
dijadikan pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja
Mengacu pada Permenpan 6 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang mencabut Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
04. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
05. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Per LAN 15 Tahun 2020 BANGKOM PPPK
Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan/atau hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
PENGHARGAAN
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi keda dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
dapat berupa pemberian:
tanda kehormatan;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/ acara kenegaraan
07. DISIPLIN
08. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
09. PERLINDUNGAN
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meliputi definisi, jenis jabatan, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Komisi ASN berperan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi a
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 546 Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1.780 formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
FORMASI YANG DIBUTUHKAN
1. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.673 formasi.
2. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebanyak 100 formasi;
3. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis sebanyak 7 formasi;
PERSYARATAN UMUM
Persyaratan Pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Lampiran V) adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK/PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai PNS/CPNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Masa hubungan perjanjian kerja formasi PPPK untuk jabatan fungsional guru antara 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dan apabila usianya kurang dari 5 (lima) tahun Batas Usia tertentu, masa hubungan perjanjian kerjanya menyesuaikan dengan Batas Usia Tertentu.
TATA CARA PENDAFTARAN
Tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
2. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
4. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudu
Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah...Cszoel Aschool
Dokumen tersebut membahas tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Tata cara tersebut meliputi persiapan seperti pembentukan panitia seleksi, penyusunan standar kompetensi, pelaksanaan seperti pengumuman lowongan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran calon, hingga pengumuman hasil seleksi. Tujuannya
Dokumen tersebut berisi pengumuman tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Disebutkan persyaratan calon dan jabatan yang akan diisi, tata cara pendaftaran dan seleksi, serta jadwal kegiatannya. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, tes kompetensi, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, serta penelusuran rekam je
PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk gaji dan tunjangan serta perlindungan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan kebut
1 PENGUMUMAN SELEKSI PENGADAAN CASN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGG...ArunnaUsminatunAziza
Pengumuman ini memberikan informasi tentang seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di Kabupaten Tanggamus tahun 2022 untuk mengisi 461 formasi lowongan kerja, terdiri dari 414 tenaga guru dan 47 tenaga kesehatan. Persyaratan umum meliputi kewarganegaraan, usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja sesuai dengan jabatan.
Dasar Hukum :
UU NO 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
PP 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PPPK
Perpres 38 Tahun 2020 JABATAN YANG DAPAT DIISI PPPK
PermenPAN RB no 70 tahun 2020 ttg MHPK PPPK
Per Ka BKN 1 tahun 2019 ttg petunjuk teknis pengadaan pppk
Kepmenpan RB No. 158 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Kepmenpan RB no 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK
PROFIL ASN KAB. DEMAK
JUMLAH ASN PER 1/8/23 :
7.978
PEGAWAI ASN
PNS
PPPK
PermenPAN RB no 70 tahun 2020 ttg MHPK PPPK
Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan penyusunan kebutuhan ASN.
Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk jabatan pimpinan tinggi utama tertentu dan jabatan pimpinan tinggi madya tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Masa Hubungan Perjanjian Kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
01. PENETAPAN KEBUTUHAN
Setiap Instansi Pemerintah wajib men5rusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN
PENGADAAN
Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi.
Pengadaan PPPK secara nasional dilakukan oleh PANSELNAS, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.
Pengadaan PPPK tingkat instansi dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.
03. PENILAIAN KINERJA
dijadikan pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja
Mengacu pada Permenpan 6 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang mencabut Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
04. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
05. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Per LAN 15 Tahun 2020 BANGKOM PPPK
Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah dan/atau hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
PENGHARGAAN
PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi keda dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
dapat berupa pemberian:
tanda kehormatan;
kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
kesempatan menghadiri acara resmi dan/ acara kenegaraan
07. DISIPLIN
08. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
09. PERLINDUNGAN
Hukum Kepegawaian - Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), meliputi definisi, jenis jabatan, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, masa perjanjian kerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Komisi ASN berperan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku bagi a
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 546 Tahun 2023, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Indramayu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1.780 formasi, dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.
FORMASI YANG DIBUTUHKAN
1. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.673 formasi.
2. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan sebanyak 100 formasi;
3. Formasi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Teknis sebanyak 7 formasi;
PERSYARATAN UMUM
Persyaratan Pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 (Lampiran V) adalah sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK/PNS/TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai PNS/CPNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
5. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Masa hubungan perjanjian kerja formasi PPPK untuk jabatan fungsional guru antara 1 (satu) s.d 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dan apabila usianya kurang dari 5 (lima) tahun Batas Usia tertentu, masa hubungan perjanjian kerjanya menyesuaikan dengan Batas Usia Tertentu.
TATA CARA PENDAFTARAN
Tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
2. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
3. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
4. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudu
Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah...Cszoel Aschool
Dokumen tersebut membahas tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Tata cara tersebut meliputi persiapan seperti pembentukan panitia seleksi, penyusunan standar kompetensi, pelaksanaan seperti pengumuman lowongan, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara akhir, penelusuran calon, hingga pengumuman hasil seleksi. Tujuannya
Dokumen tersebut berisi pengumuman tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019. Disebutkan persyaratan calon dan jabatan yang akan diisi, tata cara pendaftaran dan seleksi, serta jadwal kegiatannya. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, tes kompetensi, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, serta penelusuran rekam je
2. Menduduki jabatan pemerintahan
Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu
Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi
Memiliki NIP secara Nasional
Melaksanakan tugas pemerintahan
Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia
jabatan
Masa kerja paling singkat 1 tahun
Gaji berdasarkan perundang-undangan
Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK
PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
ASN
Menduduki jabatan pemerintahan
Mengisi seluruh jabatan ASN
Berstatus pegawai tetap
Memiliki NIP secara Nasional
Melaksanakan tugas pemerintahan
Usia paling rendah 18 thn dan paling tinggi 35 thn
Gaji berdasarkan perundang-undangan
Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK
PNS PPPK
3. DAFTAR JENIS JABATAN
YANG DAPAT DIISIPPPK
PERPRES NO. 38/2020
(147jabatan)
KEPMENPANRB 76/2022
(187jabatan)
5
4. LANGKAHMENYUSUNPERENCANAANSDM
Menghitung Analisis
Kebutuhan SDM
Melakukan Analisis
Jabatan dan Analisis
Beban Kerja untuk
menghasilkan:
Peta Jabatan,
Uraian Jabatan (Job
Descreption),
kebutuhan SDM setiap
jabatan
Proyeksi Kebutuhan
SDM 5 Tahun
Menganalisis rencana
strategis atau rencana
bisnis 5 tahun yang
akan datang dan di
proyeksikan
kebutuhan SDM yang
akan datang (jabatan
dan jumlah
kebutuhan SDMnya)
Analisis
Persediaan SDM
Melakukan analisis
ketersediaan SDM
yang ada,dicocokkan
dengan kebutuhan
SDM hasil analisis
jabatan dan beban
kerja
Langkah 1
Proyeksi
Persediaan SDM
Menganalisis usia SDM
yang ada (proyeksi
pensiun) dan analisis
labour/personel turn
over
Menyusun
Perencanaan SDM
Menyandingkan
antara kebutuhan
SDM saat ini
dengan persediaan
saat ini
Menyandingkan
proyeksi kebutuhan
5 tahun dengan
Proyeksi persediaan
5 tahun
Membuat
perencanaan
pemenuhan PNS,
PPPK atau
Outsourcing
Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5
5. KEBIJAKAN
PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8
Rincian kebutuhan PNS setiap tahun disusun berdasarkan:
Analisis jabatan
Analisis beban kerja
Peta jabatan
Memperhatikan:
- kondisi geografis daerah
- jumlah penduduk
- anggaran belanja pegawai
PP Manajemen PNS | No. 11 Th. 2017 Ps. 8
PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4
Kebutuhan ASN (PNS/PPPK) secara
nasional ditetapkan oleh Menteri PANRB
setiap tahun, memperhatikan:
Pendapat Menteri Keuangan
Pertimbangan teknis Kepala BKN
PENETAPAN
KEBUTUHAN
ASN
CPNS
PPPK PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 4
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK
Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
Untuk 5 tahun yang diperinci per 1 tahun
Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS
Ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB
PP Manajemen PPPK | No. 49 Th. 2018 Ps. 5
PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri
PANRB kebutuhan JPTutama/madya tertentu untuk PPPK.
6. PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN ASN
KOMPETITIF
Penentuan hasil seleksi didasarkan pada
passing grade yang telah ditetapkan dan
atau nilai tertinggi dari peserta
ADIL
Pelaksanaan seleksi tidak
memihak atau samarata.
OBJEKTIF
penentuan kelulusan didasarkan
pada persyaratan dan hasil
tes/tes sesuai keadaanyang
sesungguhnya;
GRATIS
Tidak ada dibebankan biaya apapunkepada
pelamar.
BERSIH
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN).
TRANSPARAN
Semua tahapandilaksanakan
secara terbuka
7. 11
MEKANISME
PENGADAAN ASN
PENGUMUMAN SELEKSI
ADMINISTRASI
PENETAPAN
NOMOR INDUK
SELEKSI:
SKD, SKB (CPNS)
KOMPETENSI (P3K)
PENETAPAN
KEBUTUHAN
USULAN
KEBUTUHAN
MENTERI
PANRB
KEPALA BKN
INSTANSI PEMERINTAH
PANSELNAS
MENTERI
KEUANGAN
PENGANGKATAN
PENETAPAN
HASIL AKHIR
SELEKSI
BKN
INSTANSI
PEMERINTAH
BKN
INSTANSI
PEMERINTAH
Analisis Jabatan
Analisis Beban Kerja
Dasar Hukum :
- PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
- Permenpan 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK
- Peraturan BKN 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK jo. Peraturan
BKN 18 Tahun 20120
8. |PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK|
PPPK yang sudah
mendapatkan NIP
melaksanakan
tugas jabatan
berdasarkan
penetapan oleh
Pejabat Pembina
Kepegawaian
.
|Pasal 31|
Pansel Nasional
& instansi
mengumumkan
lowongan
jabatan PPPK
secara terbuka
kepada
masyarakat
|Pasal 15|
Pansel Nasional
+instansi
membuat
perencanaan
pengadaan
(jadwal +
sarana-
prasarana)
|Pasal 14|
Pelamaran
/pendaftaran
dilakukan
secara online
Diaturdalam
PERATURAN
MENTER
Idan
Peraturan
Kepala BKN
Peserta yang
lolos seleksi
dinyatakan
sebagai
CPPPK
|Pasal 29|
Seleksi
pengadaan
PPPK melalui 2
tahap :
1. Administrasi
2. Kompetensi
|Pasal 19|
PPPK tidak melewati masa
percobaan 1 tahun
PERENCANAAN
PENGUMUMAN
LOWONGAN
PELAMARAN SELEKSI
PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI
PENGANGKATAN
PPPK
9. PERSYARATAN UMUM PPPK
Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada
jabatan yang akan dilamar;
b) Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih;
c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat
sebagai ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau pegawai swasta;
d) tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
e) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
f) memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu
yang masih berlaku;
b) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
c) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK;
d) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.
10. ALUR SELEKSI PPPK
SELEKSI
ADMINISTRASI
melalui SSCASN
SELEKSI KOMPETENSI
Dengan CAT BKN (Non Guru) dan CAT
UNBK (Guru)
KOMPETENSI
TEKNIS
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KOMPETENSI
SOSIO
KULTURAL
WAWANCARA
mencocokkan persyaratan
administrasi dan
kualifikasi dengan
dokumen pelamaran
dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi
Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan
standar kompetensi jabatan
11. PENETAPAN NI PPPK
- Pemberkasan online melalui
SSCASN
- Mengisi DRH
- Mengunggah DRH dan
dokumen persyaratan
pemberkasan NI PPPK seperti
ijazah, SKCK, surat keterangan
sehat jasmani dan rohani, surat
keteranfan bebas NAPZA, surat
pernyataan
Verifikasi oleh
Panitia Instansi
Peserta lulus seleksi mengikuti
tahap pemberkasan
penetapan NI PPPK
- Pengangkatan
Calon PPPK
oleh Bupati
Semarang
- Pengusulan ke
BKN
Verifikasi dan
Penetapan NI PPPK
oleh BKN
TMT PPPK adalah
tanggal 1 bulan
berikutnya usul
masuk BKN
Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau
dianggap mengundurkan diri, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai
hasil seleksi kompetensi dan hasil wawancara pada formasi jabatan yang sama dilaporkan secara tertulis kepada ketua
panitia seleksinasional pengadaan PPPK serta diumumkan kepada masyarakat melalui website instansi
12. FORMAT NOMOR INDUK PPPK
X X X X 9 9 9
Y Y Y Y M
YYYY : 4 digit Tahun Kelahiran
MM : 2 digit Bulan Kelahiran
DD : 2 digit Tanggal Kelahiran
XXXX : 4 digit Tahun Pertama kali diangkat sebagai PPPK
21 : 2 digit angka pengenal sebagai petunjuk berapa kali diangkat
sebagai PPPK, diawali dengan angka 21 dan bertambah sesuai
dengan periode pengangkatan sbg PPPK
M : 1 digit Jenis Kelamin
1: Pria
2: wanita
999 : 3 digit nomor urut
19860323 202021 1 001
Contoh:
• PPPK dengan Tahun lahir 1986 Bulan Maret
Tanggal 23
• Pengangkatan pertama sebagai PPPK tahun
2020, dan baru pertama kali diangkat menjadi
PPPK (ditandai dengan angka 21)
• Jenis Kelamin Pria
• No urut 001
M M D D 2 1
13. PENGANGKATAN PPPK
- Masa Hubungan Perjanjian Kerja
ditetapkan dalam jangka waktu
paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 (lima) tahun
sesuai dengan penyusunan
kebutuhan ASN
- Perpanjangan hubungan perjanjian
kerja antara PPPK
dengan PPK didasarkan pada
pencapaian/penilaian
kinerja, kesesuaian kompetensi,
dan kebutuhan instansi
setelah mendapat persetujuan PPK
PENETAPAN
NI PPPK
Penandatanganan
Perjanjian Kerja
SK Pengangkatan
PPPK
Dalam hal terdapat perpanjangan
perjanjian kerja, Keputusan
Pengangkatan PPPK masih
berlaku sampai dengan
berakhirnya jangka waktu
perpanjangan Perjanjian Kerja.
- PPPK yang mengajukan berhenti
sebelum mencapai 90% masa
hubungan perjanjian kerja dan belum
memenuhi 90% target kinerja
dikenakan Pemutusan Hubungan
Perjanjian Kerja dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri.
Konsekuensinya tidak bisa melamar
PPPK di kemudian hari. Untuk itu
usahakan masa hubungan perjanjian
kerja diselesaikan dahulu sebelum
mengajikan permohonan berhenti ,
agar di kemudian hari masih bisa
mendaftar dan mengikuti seleksi
PPPK kembali.