Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban dan hak wajib pajak serta wewenang dan kewajiban fiskus. Kewajiban utama wajib pajak adalah mendaftar untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan membayar pajak yang terutang, serta menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan hak-hak wajib pajak meliputi mengajukan keberatan dan banding. Wewenang fiskus mencakup melakukan pemer
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
Mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara keberatan dan banding.
disusun oleh: Ulfa Maulida, Sofiyanti nurul H, dan alfiatul rohmaniah
Semoga bermanfaat \^o^/
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
Mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara keberatan dan banding.
disusun oleh: Ulfa Maulida, Sofiyanti nurul H, dan alfiatul rohmaniah
Semoga bermanfaat \^o^/
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
1. A. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (WP):
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar,
3. Mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat,
4. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan,
5. Jika diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan / meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan
yang menjadi dasar dan/atau berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh dan biaya yang terjadi,
b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dipandang perlu,
6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau
dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
1
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK
2. B. HAK-HAK WAJIB PAJAK (WP) :
1. Mengajukan surat keberatan dan banding,
2. Menerima tanda bukti memasukkan SPT,
3. Melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan,
4. Mengajukan permohonan penundaan SPT,
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran
pembayaran pajak,
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan
dalam STP,
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi
serta pembetulan SKP yang salah,
9. Memberikan kuasa hukum kepada orang untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya,
10. Apabila WP dipotong oleh pemberi kerja, WP berhak minta bukti
pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan
mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak,
2
3. WEWENANG DAN KEWAJIBAN FISKUS
A. Wewenang Fiskus
1. Melakukan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan
2. Menerbitkan Surat Ketetapan
• STP
• SKPKB
• SKPKBT
• SKPLB
• SKPN
3. Melakukan Penagihan Pajak
B. Kewajiban Fiskus :
1. Menerbitkan NPWP,
2. Menerbikan SKPLB 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan,
3. Menerbikan Surat Perintah Membayar Pajak Lebih Bayar, 1 bulan
setelah terbitnya SKPLB,
3
4. 4. Menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dalam
waktu 3 bulan setelah surat permohonan diterima,
5. Menerbitkan Surat Keputusan atas keberatan yang dilakukan o/ WP, 3
bulan setelah diterimanya surat pemohonan,
6. Memberikan keputusan atas pengurangan / penghapusan bunga, denda
dan kenaikan, 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan,
7. Merahasiakan data/informasi mengenai diri/perusahaan WP yang telah
disampaikan kepada fiskus.
4
5. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (WP):
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar,
3. Mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat,
4. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan,
5. Jika diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan / meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan
yang menjadi dasar dan/atau berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh dan biaya yang terjadi,
b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang perlu,
6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau
dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
5