SlideShare a Scribd company logo
A. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (WP):
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar,
3. Mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat,
4. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan,
5. Jika diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan / meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan
yang menjadi dasar dan/atau berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh dan biaya yang terjadi,
b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat
atau ruangan yang dipandang perlu,
6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau
dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
1
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK
B. HAK-HAK WAJIB PAJAK (WP) :
1. Mengajukan surat keberatan dan banding,
2. Menerima tanda bukti memasukkan SPT,
3. Melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan,
4. Mengajukan permohonan penundaan SPT,
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran
pembayaran pajak,
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan
dalam STP,
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi
serta pembetulan SKP yang salah,
9. Memberikan kuasa hukum kepada orang untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya,
10. Apabila WP dipotong oleh pemberi kerja, WP berhak minta bukti
pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan
mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak,
2
WEWENANG DAN KEWAJIBAN FISKUS
A. Wewenang Fiskus
1. Melakukan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan
2. Menerbitkan Surat Ketetapan
• STP
• SKPKB
• SKPKBT
• SKPLB
• SKPN
3. Melakukan Penagihan Pajak
B. Kewajiban Fiskus :
1. Menerbitkan NPWP,
2. Menerbikan SKPLB 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan,
3. Menerbikan Surat Perintah Membayar Pajak Lebih Bayar, 1 bulan
setelah terbitnya SKPLB,
3
4. Menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dalam
waktu 3 bulan setelah surat permohonan diterima,
5. Menerbitkan Surat Keputusan atas keberatan yang dilakukan o/ WP, 3
bulan setelah diterimanya surat pemohonan,
6. Memberikan keputusan atas pengurangan / penghapusan bunga, denda
dan kenaikan, 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan,
7. Merahasiakan data/informasi mengenai diri/perusahaan WP yang telah
disampaikan kepada fiskus.
4
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (WP):
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP,
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar,
3. Mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat,
4. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan,
5. Jika diperiksa wajib :
a. Memperlihatkan / meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan
yang menjadi dasar dan/atau berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh dan biaya yang terjadi,
b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang perlu,
6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau
dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk
merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh
permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.
5

More Related Content

Similar to hak & kewajiban wp.ppt

Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdfSlide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
putriirtup1
 
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
dwiyatmoko2
 
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
Febi71
 
Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana...
Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat  keberatan sebagaimana...Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat  keberatan sebagaimana...
Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana...
RestiYulianti11
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
susanti daly
 
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdfMengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
putriirtup1
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptx
RizanaAlia
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
Kppkp Bangil
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
ulfa maulida
 
Adm. perpajakan k.1
Adm. perpajakan   k.1Adm. perpajakan   k.1
Adm. perpajakan k.1
Azizah Azizah
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Azizah Azizah
 
Tata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan bandingTata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan banding
Uli Saida
 
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
alvyna
 
Kup I
Kup IKup I
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
DWIASTUTYARFAH
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
puspa
 

Similar to hak & kewajiban wp.ppt (20)

Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdfSlide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
Slide-ACT108-ACT108-Slide-06.pdf
 
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
Slide Faktur Pajak Undang-Undang Cipta kerja negara kesatuan republik indones...
 
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt10. KETETAPAN PAJAK.ppt
10. KETETAPAN PAJAK.ppt
 
Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana...
Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat  keberatan sebagaimana...Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat  keberatan sebagaimana...
Pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana...
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdfMengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
Mengajukan-Keberatan-Pajak-Siapa-Takut.pdf
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptx
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
Adm. perpajakan k.1
Adm. perpajakan   k.1Adm. perpajakan   k.1
Adm. perpajakan k.1
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
 
Tata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan bandingTata cara keberatan dan banding
Tata cara keberatan dan banding
 
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdfSLIDE_7   PAJAK  DAERAH  (BAGIAN 2).pdf
SLIDE_7 PAJAK DAERAH (BAGIAN 2).pdf
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
 
2
22
2
 
Kup I
Kup IKup I
Kup I
 
Pembahasan
PembahasanPembahasan
Pembahasan
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
 

Recently uploaded

RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
ozijaya
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
arianferdana
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 

Recently uploaded (20)

RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
SOAL SBDP KELAS 3 SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 

hak & kewajiban wp.ppt

  • 1. A. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (WP): 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar, 3. Mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat, 4. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan, 5. Jika diperiksa wajib : a. Memperlihatkan / meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan yang menjadi dasar dan/atau berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan biaya yang terjadi, b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, 6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak. 1 KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK
  • 2. B. HAK-HAK WAJIB PAJAK (WP) : 1. Mengajukan surat keberatan dan banding, 2. Menerima tanda bukti memasukkan SPT, 3. Melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan, 4. Mengajukan permohonan penundaan SPT, 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan dalam STP, 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan SKP yang salah, 9. Memberikan kuasa hukum kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, 10. Apabila WP dipotong oleh pemberi kerja, WP berhak minta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak, 2
  • 3. WEWENANG DAN KEWAJIBAN FISKUS A. Wewenang Fiskus 1. Melakukan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 2. Menerbitkan Surat Ketetapan • STP • SKPKB • SKPKBT • SKPLB • SKPN 3. Melakukan Penagihan Pajak B. Kewajiban Fiskus : 1. Menerbitkan NPWP, 2. Menerbikan SKPLB 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan, 3. Menerbikan Surat Perintah Membayar Pajak Lebih Bayar, 1 bulan setelah terbitnya SKPLB, 3
  • 4. 4. Menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak dalam waktu 3 bulan setelah surat permohonan diterima, 5. Menerbitkan Surat Keputusan atas keberatan yang dilakukan o/ WP, 3 bulan setelah diterimanya surat pemohonan, 6. Memberikan keputusan atas pengurangan / penghapusan bunga, denda dan kenaikan, 3 bulan sejak diterimanya surat permohonan, 7. Merahasiakan data/informasi mengenai diri/perusahaan WP yang telah disampaikan kepada fiskus. 4
  • 5. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK (WP): 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, 2. Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar, 3. Mengisi SPT dengan benar dan dilaporkan ke KPP setempat, 4. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan, 5. Jika diperiksa wajib : a. Memperlihatkan / meminjamkan buku-buku atau catatan-catatan yang menjadi dasar dan/atau berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dan biaya yang terjadi, b. Memberikan kesempatan kepada fiskus untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, 6. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain yang diminta WP terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak. 5