Dokumen ini membahas percepatan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2018 oleh Kementerian Keuangan Indonesia, termasuk pengaturan soal penunjukan pejabat terkait, kewenangan dan tanggung jawab pembuatan keputusan serta pengawasan anggaran. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) diinstruksikan untuk menyusun rencana kegiatan, menetapkan pejabat terkait, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Proses pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan juga dijelaskan, termasuk peran bendahara pengeluaran dan pengelolaan tagihan yang harus memenuhi persyaratan administrasi.

1. PERCEPATAN PELAKSANAAN
APBN TA 2018
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

3. KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang:
 menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk
melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA;
dan
 menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, yaitu PPK dan
PPSPM
Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio.
Kewenangan PA untuk menetapkan PPK dan PPSPM dilimpahkan kepada KPA.
Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan
pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.

4. PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dlm
hal:
 Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner;
 Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I;
 Satker sementara;
 Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau
 Satker Lembaga Negara.
 Dalam hal Satker yang pimpinannya bukan PNS, PA dapat menunjuk :
1. Pejabat lain yang berstatus PNS sebagai KPA.
2. Kepala Satker sebagai KPA dengan mempertimbangkan efektivitas
dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan
kegiatan, dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam
DIPA, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Contoh:
A. Satker A, Kepala Satkernya bukan PNS, pejabat di bawah kepala
Satker adalah PNS. Maka pejabat di bawah Kepala Satker dapat
ditunjuk sebagai KPA.
B. Satker B, Kepala Satkernya bukan PNS, terdapat PNS yang jabatan
rendah atau dianggap tidak mampu menjadi KPA. Maka Kepala
Satker yang bukan PNS dapat ditunjuk sebagai KPA.

5. • KPA menyampaikan surat keputusan penetapan PPK dan/atau
PPSPM kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN beserta spesimen
tanda tangan PPSPM dan cap/stempel Satker;
• Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/
diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA
menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan
dan berlaku sejak serah terima jabatan.
• PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir bertanggungjawab
untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.
• Penetapan PPK dan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran,
dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM, maka
pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan
kepada Kepala KPPN.

6. 1. menyusun DIPA
2. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja Negara;
3. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah
pembayaran atas beban anggaran belanja Negara;
4. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
dan pengelola anggaran/keuangan;
5. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan
penarikan dana;
7. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
8. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian
tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak
pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan
keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah
ditetapkan;
f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan
keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

8. 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
berdasarkan DIPA;
– menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
– menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP
– mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak
dengan Penyedia Barang/Jasa
4. melaksanakan kegiatan swakelola
5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang
dilakukannya
6. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara
– menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara; dan/atau
– menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai

9. 8. membuat dan menandatangani SPP
9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
 pelaksanaan kegiatan
 penyelesaian kegiatan
 penyelesaian tagihan kepada negara
10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita
Acara Penyerahan
11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan
yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
 menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh
pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara;
 mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi
kegiatan;
 memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
dan
 menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
barang/jasa.

10. a. kelengkapan dokumen tagihan
b. kebenaran perhitungan tagihan
c. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas
beban APBN
d. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan
barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
e. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa
sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima
barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak
f. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan
dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara; dan
g. ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana
yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan
dokumen perjanjian/kontrak
Dalam menerbitkan SPP, PPK melakukan pengujian yang
meliputi:

11. 1. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
• kelengkapan dokumen pendukung SPP
• kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK
• kebenaran pengisian format SPP
• kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
• ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
• kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran
belanja pegawai
• kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan
dengan pengadaan barang/jasa
• kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan
perjanjian/kontrak/surat keputusan
• kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai
hak tagih;
• kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai
hak tagih kepada negara; dan
• kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak
2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;
Tugas dan Wewenang PPSPM

12. 3. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. menerbitkan SPM;
• mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada
kartu pengawasan DIPA
• menandatangani SPM; dan
• memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan
elektronik pada ADK SPM
5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengujian dan perintah pembayaran.
Tugas dan Wewenang PPSPM

13. • Menteri/Ketua Lembaga menetapkan Bendahara Pengeluaran;
• Penetapan Bendahara Pengeluaran dapat didelegasikan kepada Kepala satker
• Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran.
• Surat Penetapan BP disampaikan kepada PPSPM dan PPK, serta kepada Kepala
KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
• Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
• Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan
Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku
• Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan
dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau
kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran.
• Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari
jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan
seluruh administrasi keuangan;
BENDAHARA PENGELUARAN

14. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
kebendaharaan atas uang/surat surat berharga
yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi:

15. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran meliputi:
1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam
pengelolaannya
2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
3. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu:
a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, dan
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang
disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan
dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan
c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran
pengeluaran (akun 6 digit).
4. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
5. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang
dilakukannya
6. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
7. mengelola rekening tempat penyimpanan UP
8. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN
selaku kuasa BUN

16. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran,
kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP sesuai kebutuhan
BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Tugas BPP meliputi:
1. Menerima dan menyimpan UP
2. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari
UP;
3. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK
4. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;
5. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas
kewajiban kepada negara
6. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
7. menatausahakan transaksi UP
8. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP
9. mengelola rekening tempat penyimpanan UP

18. 1) Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran
belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan
berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh
pembayaran
2) Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara
langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang
Berhak
3) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada yang berhak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat
dilaksanakan, pembayaran secara langsung atas tagihan kepada
Negara dapat dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran

20.  Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang
mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan
komitmen.
 Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk:
– Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau
– Penetapan keputusan
 Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang
mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk:
– pelaksanaan belanja pegawai
– pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;
– pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium
kegiatan; atau
– pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada
penerima bantuan;
PEMBUATAN KOMITMEN/ LS

21. Bukti-bukti Pendukung atas perjanjian/kontrak
 Bukti perjanjian/kontrak
 Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa
 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
 Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan
 Berita Acara Pembayaran
 Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;
 Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib
Pajak/Bendahara Pengeluaran;
 Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan
dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
 Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan
dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
 Surat Keputusan
 Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas
 Daftar penerima pembayaran; dan/atau
 Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
Bukti-bukti Pendukung atas Penetapan Keputusan

22.  Atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak dan
menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tersebut ke KPPN
yang meliputi data:
– nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang
digunakan
– nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA
– nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker
– uraian pekerjaan yang diperjanjikan
– data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan,
alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran
– jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan;
– ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi
– addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjian/kontrak tersebut
– cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran:
 sekaligus (nilai ............ rencana bulan ......); atau
 secara bertahap (nilai ............ rencana bulan ......).
 Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk
kebutuhan lain.
 Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN, digunakan untuk menguji kesesuaian
tagihan yang tercantum pada SPM.
Pencatatan Komitmen oleh KPPN

24. 1. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat
dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
2. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara
Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
3. Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa
paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali
untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
4. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang
ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

25. 5. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
 Belanja Barang;
 Belanja Modal; dan
 Belanja Lain-lain.
6. Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang
telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP
masih tersedia dalam DIPA.
7. Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila
UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
8. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara
Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling
sedikit 50% (lima puluh persen).

26. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan
kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan
belum dilakukan pengajuan penggantian UP.
1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan,
belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala
KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima
persen).
Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara:
 memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau
 menyetorkan ke Kas Negara.
Ilustrasi :
UP: 100 Juta
10 Januari
S.D 10 Maret belum
ajukan GUP
Kepala KPPN
menyampaikan
Surat
S.D 10 April belum
ajukan GUP UP
dipotong 25%
Pemotongan
pada SPM GUP
atau disetor
Setelah
dipotong/disetor
UP, pengajuan
GUP berikutnya
diawasi
S.D 10 Mei
belum ajukan
GUP UP
dipotong 50%
1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan
pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP
sebesar 50% (lima puluh persen).

27. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional
Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP
Pemberian UP diberikan paling banyak:
a. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
b. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan
melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
c. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau
d. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa
dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).
Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

28. 1. Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai:
– Rincian Rencana Pengguna TUP; dan
– Surat Pernyataan dari KPA bahwa TUP:
 digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal SP2D diterbitkan; dan
 tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran
LS.
2. Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi:
– pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan
pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
– pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia
dananya dalam DIPA;
– TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan
– TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara.
3. KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu)
bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu
melebihi 1 (satu) bulan.

29. 4. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat
dilakukan secara bertahap.
5. Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan
pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN
menyampaikan surat teguran TP kepada KPA.
6. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuan
pertanggungjawaban TUP. (SPM-PTUP)
7. Kepala KPPN dapat menyetujui permohonan perpanjangan
pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan:
– KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan
– KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk
mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan
berikutnya.

30. 1. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat
Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan
ditandatangani oleh PPK.
2. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang
muka kerja, SPBy dilampiri:
– rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran;
– rincian kebutuhan dana; dan
– batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja;
3. Berdasarkan SPBy yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan:
– pengujian atas tagihan pada SPBy; dan
– pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang
diajukan dan menyetorkan ke kas negara.
4. Dalam hal pengujian SPBy tidak memenuhi persyaratan, Bendahara
Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan oleh PPK.
5. Dalam hal sampai batas waktu pertanggungjawaban , penerima uang muka kerja
belum menyampaikan bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/BPP
menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera
mempertanggungjawabkan uang muka kerja.

31. Norma Waktu Tagihan
MAKSIMAL LS 17 HARI KERJA

33. Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
(Surat nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018)
33
1 Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan
Anggaran :
2
1.Menetapkan petunjuk teknis/operasional pelaksanaan kegiatan yang
mudah dipahami, dilaksanakan dan akuntabel selambat-lambatnya
pada Triwulan I 2018.
2.Menerapkan target capaian output yang selaras dan proporsional
selama 1 tahun anggaran.
Melaksanakan Reviu atas DIPA dan Rencana Kegiatan :
1.Meneliti kesesuaian RKA-KL/DIPA pada awal tahun anggaran.
2.Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan melakukan revisi
secara periodik apabila terjadi perubahan kebijakan
program/kegiatan pada K/L.
3.Apabila terdapat blokir, segera mempersiapkan dokumen yang
diperlukan untuk penyelesaian melalui mekanisme revisi DIPA.

34. 34
3
Meningkatkan Ketertiban Penyampaian Data Supplier dan
Data Kontrak :
1.Memastikan kebenaran dan kesesuaian data supplier pada SPM dengan
SPAN.
2.Segera menandatangani kontrak pengadaan apabila telah ditetapkan
pemenang lelang.
3.Menyampaikan data kontrak termasuk addendum paling lambat 5 hari
kerja setelah ditandatangani.
4.Terhadap kontrak yang diajukan terlambat, dapat diproses setelah
memperoleh persetujuan dispensasi dari KPPN.
5.Meningkatkan koordinasi antar pejabat perbendaharaan dalam
meningkatkan ketertiban penyampaian data supplier.
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
(Surat nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018)

35. 35
4
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
(Surat nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018)
Memastikan Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan:
1.Menyelesaikan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan
yang telah selesai terminnya.
2.Memastikan batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan
ketentuan dan melakukan pengawasan pada setiap tagihan.
3.Tagihan s.d 28 Februari 2018, diselesaikan paling lambat 23 Maret
2018. Untuk bulan-bulan berikutnya diselesaikan paling lambat 17 hari
kerja setelah timbulnya hak tagih.
4.Khusus pada akhir tahun anggaran agar memperhatikan norma
penyampaian SPM sesuai pedoman LLAT.

36. 36
5
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
(Surat nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018)
Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana dengan
Realiasasi Pembayaran:
1.Menyusun rencana kegiatan dan RPD sesuai dengan jadwal pelaksanaan
kegiatan dan realisasi pembayaran
2.Melakukan pemutakhiran data RPD apabila terdapat perubahan RPD
khususnya untuk penarikan dana diatas 500M.
3.Setiap awal triwulan berikutnya, mengajukan revisi pada Kanwil DJPb
untuk melakukan penyesuaian antara realisasi dengan rencana
penarikan dana pada Halaman III DIPA.
6 Mengendalikan UP/TUP:
1.Mengoptimalkan pembayaran langsung (LS)
2.Mengajukan UP secara rasional dan sesuai kebutuhan bulanan satker
3.Menggunakan UP secara efektif dan efisien dengan mempercepat
revolving UP
4.Mengoptimalkan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah untuk
penggunaan UP
5.Memanfaatkan TUP untuk kegiatan mendesak dan sesuai dengan
rencana yang diajukan.

37. 37
7
Langkah langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2018
(Surat nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018)
Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus:
1.Melakukan pemutakhiran data RKA-KL/DIPA apabila terdapat revisi POK
2.Tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi
terhadap pagu yang sudah dikontrakkan
3.Memastikan dalam pengajuan SPM, pagu DIPA tersedia/mencukupi
sampai dengan level akun
4.Segera melakukan revisi apabila terjadi pagu minus atau potensi pagu
minus apabila akan dilakukan pembayaran
8 Memastikan Penyaluran Bansos dan Banper Tepat Waktu dan
Tepat Sasa:
1.Menetapkan juklak/juknis pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banper
yang sederhana, mudah dipahami dan akuntabel
2.Melakukan verifikasi terhadap penerima Bansos/Banper dan segera
menyalurkan apabila data telah siap
3.Melakukan pengendalian terhadap dana Bansos yang mengendap di
rekening Bank penyalur
4.Segera menyetorkan sisa dana Bansos ke rekening Kas Negara

38. Sekian dan terima kasih
Ditjen
Perbendaharaan
Tahun 2018