Dokumen ini menekankan pentingnya perlindungan hak asasi pekerja migran oleh pemerintah melalui regulasi dan sistem yang terintegrasi. Meskipun terdapat banyak upaya untuk meningkatkan sistem perlindungan, masalah masih tetap terjadi, terutama terkait dengan pekerja migran yang berangkat secara non prosedural. Hambatan dalam memberikan perlindungan meliputi tumpang tindih regulasi, kurangnya koordinasi antar instansi, dan perbedaan persepsi dalam implementasi kebijakan.

1. BP3TKI KUPANG
SIWA, SE

2. I. PENDAHULUAN
Suasana aman bagi pekerja migran merupakan hal mutlak yang harus
dirasakan oleh mereka, baik ketika berada di negara transit, negara
penempatan maupun kembali ke negara asal karena hal ini adalah hak
asasi yang harus dijaga serta dihormati, oleh sebab itu negara wajib
mengatur dengan berbagai kebijakan/aturan/regulasi sebagai instrumen
perlindungan agar hak-hak pekerja migran tetap terjaga.
Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pekerja migran kita yang
mengalami masalah di negara penempatan walaupun penataan sistem
terus dikembangkan, pada saat yang sama animo masyarakat untuk
bekerja ke luar negeri tetap tinggi, tidak terpengaruh dengan keadaan
yang sering terjadi.

4. III. PERANAN PEMERINTAH
1. Mengatur/membuat regulasi/peraturan perundang-
undangan serta aturan teknis pelaksanaannya tentang
mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja
Indonesia sebagai pekerja migran.
2. Regulasi dimaksud pada point 1 diimplementasikan dengan
sistem agar dapat diawasi, dikendalikan serta terkontrol.
a. Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(Siskotkln) http://siskotkln.bnp2tki.go.id
Sistem yang memproses penempatan TKI sesuai urutan
yang ditetapkan dalam UU No. 39 dengan melibatkan
stakeholder terkait, diantaranya; Disnaker Kab/Kota,
Sarkes, BLKLN, LUK, Asuransi dan BP3TKI.

6. b. Sistem Pendataan Kedatangan dan Kepulangan TKI
http://sipendaki.bnp2tki.go.id
Sistem yang mendata kedatangan dan pelayanan
kepulangan TKI di setiap debarkasi dan terintegrasi
dengan server pusat di BNP2TKI
c. Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center)
Sistem yang mendata pelayanan pengaduan TKI melalui
berbagai media;
 Telepon (0800 1000 – bebas pulsa domestik)
 Telepon (+62-21-29244800 Internasional),
 Fax (062-21-2924 4810-11),
 Email : halotki@bnp2tki.go.id
 SMS : (7266)
 Surat dan Tatap muka

7. d. Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri
(+ Pendataan Pencaker Online)
http://infokerja_bnp2tki.org
e. Data Warehouse http://dw.bnp2tki.go.id
3. Meratifikasi Aturan Internasional
4. Melakukan MOU dengan Pihak Negara Penempatan
5. Kebijakan Teknis Perwakilan Republik Indonesia
6. Kongres Diaspora Indonesia
7. Kebijakan Daerah
8. Memfasilitasi Penyelesaian Kasus
9. Pelayanan Keberangkatan dan Kepulangan TKI di
Pelabuhan/Bandara

8. IV. MENGAPA TERJADINYA MASALAH

9. V. Gambaran Umum Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Sebagai Pekerja Migran

10. VI. Data Kasus

13. REKAPITULASI KASUS CTKI/TKI DIPERINCI MENURUT NEGARA
KEADAAN JANUARI S/D DESEMBER 2013

15. REKAPITULASI KASUS CTKI/TKI DIPERINCI MENURUT NEGARA
KEADAAN JANUARI S/D MEI 2014

16. VII. HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
1. Pemberangkatan Non Prosedural
a. Pekerja migran tidak terdata dalam sistem sehingga apabila terjadi
masalah maka akan mengalami hambatan dalam penyelesaiannya.
b. Pemberangkatan Non prosedural banyak menyebabkan terjadinya
masalah, karena pengguna/user di negara penempatan akan
memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu, mencari keuntungan
dll.
c. Adanya masalah dalam negeri maka menyebabkan terjadinya
pemberangkatan non prosedural, antara lain terbatasnya aktifitas
kontrol di tempat pemberangkatan melalui darat, laut maupun
udara, baik daerah asal maupun di titik titik perbatasan ;
2. Terdapat beberapa regulasi dibidang Ketenagakerjaan yang tumpang
tindih satu sama lain sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk
memanfaatkan kondisi tersebut.

17. 3. Koordinasi antar instansi terkait belum optimal, sehingga kurang
terjadi sinergi dalam pelaksanaan tupoksi maupun program kerja;
4. Perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan
pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan TKI.

18. Terima Kasih