MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx

Oleh : NURDIN - Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta

DASAR HUKUM 2
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
PKPU Nomor 7 Tahun 2017 jo PKPU 32 Tahun 2018 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019
PKPU Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan
Umum
Dasar Hukum

KARAKTERISTIK JADWAL
TAHAPAN 3
 HARI ADALAH HARI KALENDER
 BERISI RANGKAIAN TUGAS YANG KOMPLEKS
 MEMILIKI JADWAL PELAKSANAAN YANG KETAT
 JIKA SATU TAHAPAN TERGANGGU, MAKA AKAN
BERIMPLIKASI PADA TAHAPAN BERIKUTNYA.

JADWAL KEGIATAN 4
NO. JADWAL PELAKSANA
A.
1. Sblm 12 April 2019 KPPS
2. 8-14 April 2019 KPPS
3. 16 April 2019 KPPS
B.
C.
- Model C-KPU
- Model C1-PPWP
- Model C1-DPR
- Model C1-DPD
- Model C1-DPRD PROVINSI
- Model C2-KPU
- Model C4-KPU
- Model C5-KPU
KEGIATAN
Pengumuman Tempat dan Waktu Pemungutan Suara
Penerimaan Logistik TPS dari PPS kepada KPPS serta Penyiapan TPS
Pembuatan TPS
PENYELESAIAN HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PERSIAPAN
Pengisian Formulir:
Penghitungan Suara di TPS
Pemungutan Suara di TPS
Penjelasan Ketua KPPS kepada Anggota KPPS tentang Proses Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara (Gladi Bersih)
Pengembalian Formulir Model C6-KPU kepada PPS
Penyampaian Formulir Model C6-KPU

JADWAL KEGIATAN 5
NO. JADWAL PELAKSANA
3. 17 April 2019 KPPS dan PPS
- Model C-KPU
- Model C1-PPWP
- Model C1-DPR
- Model C1-DPD
- Model C1-DPRD PROVINSI
Pengumuman Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Penyampaian Kotak Suara Beserta Salinan Formulir (Kepada PPK Melalui PPS):
KEGIATAN
Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai
pukul 07.00 waktu setempat s.d pukul 13.00 WIB

Persiapan Pemungutan Suara
PENGUMUMAN
HARI, TANGGAL DAN
WAKTU
PEMUNGUTAN
SUARA SERTA NAMA
TPS
Dilakukan oleh
Ketua KPPS 5 hari
sebelum
pemungutan suara
PENYAMPAIAN
FORMULIR MODEL
C6-KPU KEPADA
PEMILIH
Dilakukan oleh
Ketua KPPS
sampai 3 hari
sebelum
pemungutan suara
dan apabila ada
pemilih yang
berlum menerima
c6, maka dapat
meinta ke KPPS
sampai H-1
PENENTUAN
LOKASI DAN
PENYIAPAN TPS
Ketua KPPS dibantu
anggota kpps
menentukan lokasi tps
serta menyiapkan
pembuatan tps paling
lambat 1 hari sebelum
pemungutan suara
TPS dapat didirikan
di ruang
terbuka/tertutup
dengan ukuran
panjang 10 m dan
lebar 8 m
TPS dibuat di lokasi yang
mudah dijangkau
termasuk oleh penyandang
disabilitas, tidak
menggabungkan
desa/kelurahan dan
memperhatikan aspek
geografis serta menjamin
setiap pemilih dapat
memberikan suaranya
secara LUBER
1
2
3
C6 yang tidak terdistribusi,
KPPS wajib mengembalikan
ke PPS dengan mengisi
Form BA.C6-KPU

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA 6
Logistik
TPS:
PERSIAPAN
Perlengkapan TPS
 Kotak Suara
 Surat Suara
 Tinta
 Bilik Suara
 Segel
 Alat untuk Mencoblos Pilihan
 TPS
Dukungan Perlengkapan TPS
 Sampul Kertas
 Tanda Pengenal KPPS dan Petugas
Ketertiban dan Saksi Peserta Pemilu,
Beserta Tali Pengikat
 Karet Pengikat Surat Suara
 Lem / Perekat
 Kantong Plastik
 Ballpoint
 Gembok / Seal (Alat Pengaman Kotak
Suara)
 Spidol
 Formulir
 Stiker Nomor Kotak Suara
 Tali Pengikat Alat Pencoblos
 Alat Bantu Tuna Netra (Template) PPWP
dan DPD
 Daftar Pasangan Calon, DCT DPR, DPD,
DPRD Provinsi
 Salinan DPT, DPTb dan DPK
Formulir TPS
 Model C-KPU
 Model C1-PPWP
 Model C1-DPR
 Model C1-DPD
 Model C1-DPRD Provinsi
 Model C1.Plano-PPWP
 Model C1.Plano-DPR
 Model C1.Plano-DPD
 Model C1.Plano-DPRD Provinsi
 Model C2-KPU
 Model C3-KPU
 Model C4-KPU
 Model C5-KPU
 Model C6-KPU
 Model C7.DPT-KPU
 Model C7.DPTb-KPU
 Model C7.DPK-KPU

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA 7
Perlengkapan TPS dalam Kotak Suara
 Surat Suara
 Tinta
 Segel
 Paku Beserta Tali Pengikat Serta Bantalan
 Sampul Kertas
 Karet Pengikat Surat Suara
 Kantong Plastik
 Formulir yang Meliputi:
Model C-KPU
Model C1-PPWP
Model C1-DPR
Model C1-DPD
Model C1-DPRD Provinsi
Model C1.Plano-PPWP
Model C1.Plano-DPR
Model C1.Plano-DPD
Model C1.Plano-DPRD Provinsi
Model C2, C3, C4, C5-KPU
 Alat Bantu Tuna Netra (Template)
Perlengkapan TPS di luar Kotak Suara
 Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban,
dan Saksi, Beserta Tali Pengikat
 Lem / Perekat
 Ballpoint
 Gembok / Seal (Pengaman Kotak Suara)
 Spidol
 Stiker Nomor Kotak Suara
 Formulir yang Meliputi:
 Model C7.DPT-KPU
 Model C7.DPTb-KPU
 Model C7.DPK-KPU
 Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap
DPR, DPD dan DPRD Provinsi
 Salinan DPT, DPTb dan DPK
LOGISTIK
TURUN
PERSIAPAN
Lanjutan:

PELAKSANA TUNGSURA DI TPS 10
PELAKSANAAN
Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh Petugas KPPS. Petugas KPPS terdiri
dari Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
• 1 (Satu) orang Ketua merangkap Anggota.
• 6 (Enam) orang Anggota.
• Ditambah 2 (Dua) orang Petugas Ketertiban dan Keamanan.
Tugas Petugas ketertiban dan keamanan TPS yang menjaga di pintu masuk:
• Mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-El dan meneliti namanya dalam Daftar Pemilih
pada papan pengumuman;
• Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara;
• Mengawal kotak suara ke PPS.
Tugas Petugas ketertiban dan keamanan TPS yang menjaga di pintu keluar:
• Memastikan jari pemilih telah berisi tinta;

KRITERIA PEMILIH 15
PEMILIH
DPT A.3-KPU C6-KPU
KTP el/
identitas lain*
DPTb* A.4-KPU A.5-KPU
KTP el/identitas
lain*
DPK KTP el
Catatan:
a. Pemilih DPT dan DPTb menggunakan hak pilih dari jam 07.00 – 13.00
b. Waktu penggunaan hak pilih untuk DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara
di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara dan sesuai dengan Alamat KTP El
c. Identitas lain adalah: SUKET,KK,Paspor, SIM
d. Pemilih DPTb wajib melapor kepada PPS asal/KPU Kab/Kota tujuan paling lambat 30 hari sebelum hari
pemungutan suara
PEMILIH

SURAT SUARA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMILIH
PEMILIH DPT
4 JENIS SURAT
SUARA
PEMILIH DPTb
(Tercantum dalam A5)
Surat suara Presiden dan
Wapres
 Pindah memilih ke
Provinsi lain atau pindah
memilih ke suatu Negara
Surat suara DPR
Kab/Kota lain dalam satu
provinsi dan di dapilnya
Surat suara DPD
Kab/Kota lain dalam
satu Provinsi
Surat suara DPRD PROVISI
Kab/Kota
lain/Kecamatan lain
dalam satu provinsi dan
di dapilnya
Surat suara DPRD
Kab/Kota
Kecamatan lain dalam
satu Kab/Kota dan di
dapilnya
PEMILIH DPK
4 JENIS SURAT SUARA
SESUAI DENGAN KARTU
IDENTITAS PEMILIH
1
2
3

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA 13
 KPPS Sudah Harus Hadir di TPS Jam 06.00 WIB.
 Membuka Rapat Pemungutan Suara Jam 07.00 WIB bila Saksi, Pengawas TPS dan
Pemilih Sudah Hadir. * Bila Belum, Ditunggu Hingga Jam 07.30 WIB.
 Ketua KPPS Memastikan Bahwa Saksi yang Hadir dalam Rapat Pemungutan Suara
Telah Menyerahkan Surat Mandat.
 KPPS Melakukan Sumpah/Janji KPPS.
 KPPS Membuka Kotak Suara Sesuai Jenis Pemilu.
 KPPS Mengidentifikasi Jenis Perlengkapan dan Menghitung Jumlah Setiap Jenis
Dokumen dan peralatan serta Memeriksa kondisi dan Menghitung jumlah Surat Suara.
 Ketua KPPS Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara Kepada Pemilih.
 Ketua KPPS Menandatangani Surat Suara yang Akan Digunakan.
 KPPS Mempersilahkan Pemilih untuk Memberikan Suara di Bilik Suara. Untuk
Pemilih Disabilitas, Ibu Hamil, Orang Tua, Ketua KPPS dapat Mendahulukan dengan
Persetujuan dari Pemilih Lainnya.
CATATAN:
* Terlampir Naskah Pidato Ketua KPPS.

TATA CARA PEMBERIAN SUARA
• Pemilih Mendaftar ke KPPS 4
• Pemilih Menunjukkan Seluruh Jari Tangan Kepada KPPS 4
• Pemilih Menunjukkan KTP-El dan Formulir C6-KPU/Model A.5-KPU/C7.DPK-KPU di KPPS 5
• Pemilih Menunggu Namanya Dipanggil di Kursi Tunggu
• Pemilih Menerima Surat Suara dari Ketua KPPS
• Pemilih Memeriksa Surat Suara yang Diberikan untuk Memastikan Surat Suara Tidak dalam
Keadaan Rusak
• Pemilih Mencoblos Surat Suara di Bilik Suara
• Pemilih Melipat kembali Surat Suara yang Dicoblos
• Pemilih Memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara Sesuai Jenis Pemilu
• Pemilih Mencelupkan Salah Satu jari Tangan ke dalam Tempat Tinta Sampai Pangkal Kuku
CATATAN:
a. Jika salah Mencoblos, Pemilih diberikan Kesempatan Mendapatkan Surat Suara Pengganti hanya
1 Kali
b. KPPS 6 Memastikan Pemilih Tidak Salah Memasukkan Surat Suara ke Masing-Masing Kotak
Suara Sesuai Jenis Pemilu.
c. KPPS 7 Memastikan Pemilih Tidak Menghilangkan Tinta Pada Jari Tangannya.
14

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
11
PELAKSANAAN JAM 07.00 s/d. 13.00 WIB
Ketua KPPS
• Memimpin Rapat Pemungutan Suara
• Memberikan Penjelasan kepada Pemilih
tentang Tata Cara Pemberian Suara
• Menandatangani Surat Suara.
KPPS 2
• Menerima Model C6-KPU/Model A5-
KPU/KTP-El dari Pemilih Berdasarkan
Urutan Kehadiran
• Membantu Tugas Ketua KPPS.
KPPS 3
• Mengumpulkan Model Formulir C6-
KPU/Model A5-KPU setelah Pemilih
Menerima Surat Suara
• Membantu Tugas Ketua KPPS.
KPPS 4
• Memeriksa Seluruh Jari Tangan Pemilih
• Memeriksa KTP-El/Identitas lainnya
dan Formulir Model C6-KPU/Model
A5-KPU Pemilih
• Memeriksa Kesesuaian Nama Pemilih
Bersangkutan dengan Nama Pemilih
yang Tercantum dalam DPT/DPTb
• Mencatat Nama Pemilih ke dalam DPTb
dengan Menunjukkan Model A5-KPU
dan KTP-El /Identitas lainnya, Apabila
Nama Pemilih tersebut Belum Tercatat
dalam DPTb Sesuai Nomor Urut
Berikutnya
• Mencatat Nama Pemilih ke dalam
Formulir Model A.DPK-KPU dengan
Menunjukan KTP-El, Apabila Nama
Pemilih Tersebut Belum Tercatat dalam
DPK Sesuai Nomor Urut Berikutnya.
KPPS 6
• Mengarahkan Pemilih Memasukkan
Surat Suara Sesuai dengan Kotak Suara
KPPS 7
• Meminta Pemilih untuk Mencelupkan
Salah Satu Jari Pemilih ke dalam Tempat
Tinta
KPPS 5
• Meminta kepada Pemilih Menulis Nama dan
Menandatangani Model C7.DPT-
KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model
C7.DPK-KPU
• Menuliskan Nama Pemilih yang hadir dan
belum terdaftar dalam DPTb ke dalam Model
A.4-KPU
• Menuliskan Nama Pemilih yang hadir dan
belum terdaftar dalam DPT ke dalam Model
A.DPK-KPU.
• Mempersilahkan Pemilih Menempati Duduk
yang Telah Disediakan

WARNA DAN JENIS SURAT SUARA 16

SURAT SUARA YANG DITERIMA
PEMILIH 18

SURAT SUARA YANG DITERIMA
PEMILIH 19

Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS dan Saksi
TPS KPPS
7 ORANG
ANGGOTA
KPPS
DALAM HAL TERDAPAT
ANGGOTA KPPS
BERHALANGAN PADA HARI
H, KETUA KPPS DAPAT
MENYESUAIKAN
PEMBAGIAN TUGAS
SAKSI SYARAT
1 SAKSI HANYA DAPAT
MENJADI 1 PESERTA
PEMILU
MENYERAHKAN SURAT
MANDAT YANG TELAH
DITANDATANGANI OLEH
PASLON ATAU TIM
KAMPANYE TINGKAT
KAB/KOTA ATAU TINGKAT
DIATASNYA UNTUK PILPRES
PIMPINAN PARPOL TINGKAT
KAB/KOTA ATAU TINGKAT
DIATASNYA UNTUK PEMILU
DPR,DPRD PROVINSI , DPRD
KAB/KOTA
CALON ANGGOTA
DPD UNTUK
PEMILU
ANGGOTA DPD
TIDAK MENGENAKAN
DAN MEMBAWA ATRIBUT
YANG MENCITRAKAN
SALAH SATU PERSERTA
PEMILU
HADIR TEPAT WAKTU
CATATAN: bila saksi hadir
setelah rapat pemungutan
suara dimulai KPPS dapat
menerima surat mandat saksi
dan dapat ikuti rapat
pemungutan suara
PENGAWAS
TPS
1
2
3

Tata Cara Pemilih Memberikan Suara
PEMILIH
• Mendaftarkan diri
• Menunjukkan seluruh jari
tangan
• Menunjukkan formulir C6-
KPU/A.5-KPU serta kartu
identitas diri
KPPS 4
KEPADA
PEMILIH Menandatangani formulir
Model C7.DPT/DPTb/DPK-
KPU
KEPADA KPPS 5
Catatan:
Pukul 13.00, Ketua KPPS
mengumumkan bahwa yang
diperbolehkan memberikan suara
hanya Pemilih yang telah hadir dan
terdaftar atau tercatat
kehadirannya dalam formulir
Model C7.DPT-KPU, Model
C7.DPTb-KPU dan Model
C7.DPK-KPU dan sedang
menunggu giliran untuk
memberikan suara
1
2

Menerima surat suara yang telah di tandatangani dari Ketua KPPS
PEMILIH
Mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tempat tinta sampai pangkal kuku
KETUA
KPPS
Memeriksa surat suara yang diberikan untuk memastikan surat suara tidak rusak dan
bila menerima keadaan rusak maka dapat meminta penggantian sebanyak 1 kali kepada
Ketua KPPS
KPPS 6
Menuju bilik suara lalu membuka dan mencoblos surat suara dalam hal ini dilarang
mendokumentasikan hak pilihanya
Melipat kembali surat suara yang sudah dicoblos, lalu memasukkanya ke dalam kotak
suara sesuai jenis pemilu
CATATAN:
KPPS 6 Wajib
Memastikan seluruh
Jenis surat Suara
yang diterima
Pemilih ke dalam
kotak yang sesuai
jenis Pemilu
KPPS 7
Tata Cara Pemilih Memberikan Suara
3

PENGUMUMAN CALON YANG TMS
DI TPS 21
KPU RI menyampaikan
Surat kepada KPU
Kab/Kota Melalui KPU
Provinsi
KPU Kab/Kota
menyampaikan Surat
kepada KPPS Melalui
PPK dan PPS
KPPS mengumumkan
Calon yang
TMS/berhalangan tetap
secara lisan sebelum
Pemungutan Suara dan pada
saat Pemungutan suara di
TPS
Kepada Pemilih
Berdasarkan surat
dari KPU
1
2
3
4
5

Persiapan Penghitungan Suara
PENGHITUNGAN SUARA
Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.
Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara
Memasang formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota di papan pengumuman
Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul
kertas/kantong plastic, serta segel pemilu dan peralatan lainnya.
Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS, saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
1
2
3
4
5
6

TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA
Ketua KPPS
• Menjelaskan tentang tata cara penghitungan
suara dan sah/tidak sahnya surat suara
• Menentukan sah/tidak sahnya surat suara dan
menunjukkannya kepada Saksi, Pengawas
TPS, Pemantau Pemilu dan Masyarakat
Pemilih
• Memastikan Formulir Model C-KPU dan
Model C1 setiap jenis Pemilu telah dibuat
dengan benar dan cermat dalam beberapa
rangkap
• Menandatangani Model C-KPU, Model C1
setiap jenis Pemilu, Model C1.Plano-KPU
dan C2-KPU
• Meminta tanda tangan saksi dan menyerahkan
Salinan kepada saksi&PPL
• Memastikan semua proses penghitungan
suara berjalan dengan baik
• Mengumumkan hasil perolehan suara setiap
jenis Pemilu dengan suara yang terdengar
jelas.
KPPS 2
• Membuka setiap surat suara dan
memberikan kepada ketua KPPS.
KPPS 3
• Mencatat hasil perolehan suara calon
yang diumumkan oleh Ketua KPPS
dalam formulir Model C1.Plano-KPU
(bersama dengan KPPS 4)
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Ketua KPPS.
KPPS 4
• Mencatat hasil perolehan suara calon
yang diumumkan oleh Ketua KPPS
dalam formulir Model C1.Plano-KPU
(bersama dengan KPPS 3)
Ketua KPPS.
KPPS 6 & 7
• Menyusun Surat Suara sesuai suara yang
diperoleh masing-masing pasangan
calon, termasuk surat suara tidak sah
dan mengikat 25 lembar suara
• Memasukkan surat suara ke dalam
sampul dan memasukkanya ke dalam
kotak suara apabila pemungutan suara
telah selesai.
KPPS 5
• Melipat surat suara setelah dibaca oleh
Ketua KPPS
• Membantu memasukkan logistik ke
dalam kotak suara setelah penghitungan
selesai
Ketua KPPS.
24

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS
Catatan: Penghitungan suara
dimulai dari pemilihan Presiden
dan Wapres, DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kab/Kota
Membuka Kotak suara mengeluarkan surat suara
dan menyusun serta menghitung jumlah surat
suara serta mengumumkan jumlah surat suara
kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya
Mencocokan jumlah surat suara
yang terdapat dalam kotak suara dengan formulir
Model C7.DPT/DPTb/DPK KPU.
Dalam hal ditemukan surat suara tidak berada pada
kotak suara yang sesuai maka:
Sebelum
dihitung
a. Ketua KPPS menunjukkan surat suara
tersebut kepada saksi,Pengawas TPS,
Anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau
masyarakat/Pemilih yang hadir
b. Memasukkan surat suara ke dalam kotak
suara sesuai dengan jenis pemilu
Sesudah
dihitung
a. Ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut
kepada saksi,Pengawas TPS, Anggota KPPS,
Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang
hadir
b. Membuka surat suara dan memeriksa pemberian
tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis
pemilu dan mencatatnya ke dalam formulir
Model C1 Plano sesuai jenis pemilu dalam
bentuk tally
1
2
3

Cara Menghitung Dan Mencatat Surat Suara Ke Dalam Plano
Anggota KPPS 2 Membuka surat
suara lembar demi lembar
Ketua KPPS memeriksa
pemberian tanda coblos pada
surat suara
Ketua KPPS menunjukkan kepada saksi,
pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau
pemilu atau masyarakat/pemilih yang
hadir dengan ketentuan 1 (satu) suara
dan dinyatakan sah/tidak sah
Ketua KPPS mengumumkan hasil
perolehan suara Pasangan Calon,
Partai Politik dan calon anggota
DPR, calon anggota DPD, Partai
Politik dan calon anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
dengan suara yang terdengar jelas
Anggota KPPS ketiga dan KPPS
Keempat mencatat hasil
penghitungan suara ke dalam
formulir plano dengan cara tally
yaitu memberikan tanda berupa
satu garis tegak setiap hitungan
suara sah/tidak sah pada masing-
masing peserta pemilu dan setiap
hitungan kelima diberi garis
diagonal memotong empat garis
tegak tersebut (IIII)
Dalam hal terjadi kesalahan penulisan
pada formulir Plano maka dilakukan
pembetulan oleh Ketua KPPS dengan
cara mencoret angka/kata yang salah
dengan dua (dua) garis horizontal lalu
dituliskan angka/kata hasil pembetulan
lalu diberi paraf oleh Ketua KPPS
1 2 3
4
5
6

KRITERIA SUARA TIDAK SAH 31
1. Tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS
2. Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain
3. Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos
4. Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota
DPD, tetapi nama calon atau foto calon yang dicoblos tersebut tidak tercantum dalam DCT
5. Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi
nama calon yang dicoblos tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS.

PENYELESAIAN KEBERATAN 32
1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Perolehan Suara dalam Formulir Model C1 berhologram
untuk setiap jenis Pemilu dengan Formulir Model C1.Plano untuk setiap jenis Pemilu.
3) Jika keberatan dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan
menuliskan angka yang benar.
4) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
5) Jika Saksi masih keberatan, KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir dan KPPS wajib
menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS.
6) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus pada
Formulir Model C2.
7) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima maupun yang tidak dapat diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat
seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan
ditandatangani oleh ketua KPPS dan Saksi.
8) Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS,
KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
9) Keberatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau
Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di
TPS.

PENGISIAN FORMULIR 34
• Setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir berdasarkan Formulir Model
C.Plano-KPU, C1.Plano-PPWP/DPR/DPRD Provinsi ke dalam formulir:
a. Model C-KPU berhologram
b. Model C1-PPWP berhologram
c. Model C1-DPR berhologram
d. Model C1-DPD berhologram
e. Model C1-DPRD Provinsi berhologram
• Apabila dalam pengisian formulir terjadi kesalahan penulisan, maka Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara
mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, kemudian menuliskan angka atau kata hasil
pembetulan dan selanjutnya Ketua KPPS membubuhkan paraf pada pembetulan tersebut.
• Mengisi catatan kejadian khusus kedalam formulir Model C2-KPU apabila terjadi kejadian khusus, dan apabila tidak terjadi
kejadian khusus maka menuliskan kalimat “NIHIL” pada formulir Model C2-KPU
• Membuat Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi sejumlah yang diperlukan
• Ketua, Anggota KPPS dan saksi menandatangani Formulir Model C-KPU, C1-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi dan
formulir Planonya.
• KPPS pada hari dan tanggal pemungutan suara wajib menyerahkan:
* Seluruh kotak suara kepada PPK melalui PPS
* 1 rangkap salinan model C dan C1 seluruh jenis pemilu kepada KPU Kab/Kota melalui PPS/PPK untuk keperluan situng
dan salinan

PENGGUNAAN SAMPUL
DAN SEGEL 35
SAMPUL
• Untuk PPWP terdiri dari (5 buah):
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Sah PPWP;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Sah PPWP;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Rusak/Keliru Coblos PPWP;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Digunakan PPWP;
-1 buah Sampul untuk memuat Formulir Model C1-PPWP Berhologram.
• Untuk DPR terdiri dari (7 buah):
-3 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Sah DPR;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Sah DPR;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Rusak/Keliru Coblos DPR;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Digunakan DPR;
-1 buah Sampul untuk memuat Formulir Model C1- DPR Berhologram.
• Untuk DPD terdiri dari (7 buah):
-3 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Sah DPD;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Sah DPD;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Rusak/Keliru Coblos DPD;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Digunakan DPD;
-1 buah Sampul untuk memuat Formulir Model C1- DPD Berhologram.

PENGGUNAAN SAMPUL
DAN SEGEL 36
SAMPUL
• Untuk DPRD Provinsi terdiri dari (7 buah):
-3 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Sah DPRD Provinsi;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Sah DPRD Provinsi;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Rusak/Keliru Coblos DPRD Provinsi;
-1 buah Sampul untuk memuat Surat Suara Tidak Digunakan DPRD Provinsi;
-1 buah Sampul untuk memuat Formulir Model C1- DPRD Provinsi Berhologram.
• 1 buah Sampul yang memuat Salinan Daftar Pemilih (Isian Formulir, Model A3-KPU, Model A.4-KPU, Model A.Tb-KPU
dan C7-KPU).
• 1 buah Sampul yang memuat Berita Acara Model C-KPU Berhologram dan C2-KPU.
• 4 buah Sampul tempat Anak Kunci dan 4 buah lagi tertempel di Kotak Suara.
• 3 buah Sampul yang memuat Salinan Formulir Model C-KPU, C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPR, C1-DPRD Provinsi (untuk
diberikan ke KPU Kab./Kota, PPK, PPS, di luar Kotak).
SEGEL sebanyak 72 buah, digunakan untuk:
• 4 buah Segel menyegel Sampul Anak Kunci.
• 4 buah Segel menyegel Gembok.

PENGGUNAAN SAMPUL
DAN SEGEL 37
SEGEL
• Segel keperluan PPWP digunakan untuk (7 buah):
-2 buah untuk menyegel Sampul Surat Suara Sah;
-1 buah untuk menyegel Sampul Surat Suara Tidak Sah;
-1 buah untuk menyegel Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;
-1 buah untuk menyegel Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;
-2 buah untuk menyegel Sampul yang memuat Formulir Model C1-PPWP Berhologram.
• Segel keperluan DPR digunakan untuk (11 buah):
• Segel keperluan DPD digunakan untuk (11 buah):

PENGGUNAAN SAMPUL
DAN SEGEL 38
SEGEL
Segel keperluan DPRD Provinsi digunakan untuk (11 buah):
• 1 buah Segel untuk menyegel Sampul Salinan Daftar Pemilih.
• 2 buah Segel untuk menyegel Sampul Berita Acara Model C-KPU Berhologram dan C2-KPU.
• 4 buah Segel untuk menyegel Sampul Tempat Anak Kunci.
• 4 buah Segel untuk menyegel Lubang Kotak Suara.
• 3 buah Segel untuk menyegel Sampul Salinan Formulir Model C-KPU, C1-PPWP, C1-DPR, C1-DPR, C1-DPRD Provinsi.
• 4 buah Segel untuk menyegel Gembok.
• 6 buah cadangan.

PENYAMPAIAN KOTAK SUARA HASIL PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 39
1) Sampul tersegel berisi:
a. Model C-KPU berhologram
b. Model C1- setiap jenis pemilu
berhologram
c. Model C2-KPU
d. Model C5-KPU
2) Model C1.Plano-PPWP berhologram
a. Model C3-KPU
b. Model C6-KPU
c. Model A5-KPU
a. Model C7-KPU, C7-DPTb, C7-DPK
b. Model A.3-KPU
c. Model A.4-KPU
d. Model A.DPK-KPU
5) Surat Suara Sah (Pilpres)
6) Surat Suara Tidak Sah (Pilpres)
7) Surat Suara Tidak digunakan (Pilpres)
8) Surat Suara rusak/keliru coblos (Pilpres).
KOTAK PILPRES
1) Model C1.Plano-DPD
2) Surat Suara Sah (DPD)
3) Surat Suara Tidak Sah (DPD)
4) Surat Suara Tidak digunakan (DPD)
5) Surat Suara rusak/keliru coblos (DPD).
KOTAK DPD
1) Model C1.Plano-DPR
2) Surat Suara Sah (DPR)
3) Surat Suara Tidak Sah (DPR)
4) Surat Suara Tidak digunakan (DPR)
5) Surat Suara rusak/keliru coblos (DPR).
KOTAK DPR
1) Model C1.Plano-DPRD PROV
2) Surat Suara Sah (DPRD PROV)
3) Surat Suara Tidak Sah (DPRD PROV)
4) Surat Suara Tidak digunakan (DPRD
PROV)
5) Surat Suara rusak/keliru coblos (DPRD
PROV).
KOTAK DPRD PROV
Dokumen yang Diserahkan Kepada PPK Melalui PPS yang Berada di
Dalam Kotak Suara

Lanjutan…
Dokumen yang
diserahkan kepada PPK
melalui PPS yang berada
di LUAR KOTAK
SUARA
Salinan formulir
dimasukkan ke
dalam sampul
kertas dan
disegel
Salinan
formulir
Model C-
KPU
Salinan
Formulir Model
C1-DPRD
Provinsi
Salinan
Formulir
Model C1-
DPD
Salinan
Formulir
Model C1-
DPR
Salinan
Formulir
Model C1-
PPWP
Salinan
Formulir
Model C1-
DPRD
Kab/Kota

PENGUMUMAN HASIL
PENGHITUNGAN SUARA 41
KPPS mengumumkan Salinan
formulir Model C-KPU,C1 setiap
jenis Pemilu di lingkungan TPS
yang mudah diakses oleh publik
selama 7 hari
1
2
3
4
5
6
7
FORMULIR
MODEL C-
KPU
FORMULIR
MODEL C1-DPRD
PROVINSI
FORMULIR
MODEL C1-DPD
FORMULIR
MODEL C1-DPR
FORMULIR
MODEL C1-
PRESIDEN
KPPS
LINGKUNGAN
TPS

PENGUMUMAN HASIL
selama 7 hari
• KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD dan Model C1-DPRD
Provinsi kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel untuk diumumkan di kelurahan pada hari dan tanggal Pemungutan Suara bersama
dengan kotak suara masing-masing jenis Pemilu.
SALINA
N
KELURAHAN
Kelurahan
PPS
DPR
DPRD
PROVINSI
PRESIDEN
DPD
FORMULIRC4-KPU
FORMUL
IR
MODEL
C-KPU
FORMULIR
MODEL C1-
DPRD
PROVINSI
FORMULIR
MODEL C1-
DPD
FORMULIR
MODEL C1-
DPR
FORMULIR
MODEL C1-
PRESIDEN
FORMUL
IR
MODEL
C-KPU
FORMULIR
MODEL C1-
DPRD
PROVINSI
FORMULIR
MODEL C1-
DPD
FORMULIR
MODEL C1-
DPR
FORMULIR
MODEL C1-
PRESIDEN

PENGUMUMAN HASIL
selama 7 hari
• KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD dan Model C1-DPRD
Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai dan jika PPS
atau PPK tidak dapat menyampaikanya kepada KPU Kab/Kota karena faktor geografis maka KPU Kab/Kota dapat mengambilnya kepada PPK .
KELURAHAN
PPS/PPK
KPPS
KPU KAB/KOTA
MENYAMPAIK
AN
FORMU
LIR
MODEL
C-KPU
FORMULIR
MODEL C1-
DPRD
PROVINSI
FORMULIR
MODEL C1-
DPD
FORMULI
R
MODEL
C1-DPR
FORMULIR
MODEL C1-
PRESIDEN

HAL-HAL YANG HARUS
DIWASPADAI dan DIINGAT 44
1. Ukuran TPS paling kurang panjang 8m dan lebar 10m, dan dapat diadakan di ruang terbuka dan tertutup dengan
ketentuan:
a.Jika di ruang terbuka, tempat duduk Ketua dan Anggota KPPS, Pemilih dan Saksi diberi pelindung terhadap panas
matahari, dan diberi tirai agar orang tidak dapat melihat proses pemberian suara.
b.Jika di ruang tertutup harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara serta
posisi pemilih membelakangi dinding/tembok pada saat memberikan suara.
c.TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali/tambang/tanda lain.
d.Pintu masuk dan keluar TPS harus menjamin akses gerak bagi Pemilih yang menggunakan kursi roda.
e.Disediakan tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 orang.
2 Nama-nama KPPS yang bertugas HARUS SESUAI dengan SK Ketua PPS.
3 KPPS agar memeriksa kesesuaian Dapil Surat Suara DPRD Provinsi pada saat:
a.Memeriksa kondisi dan menghitung jumlah surat suara setelah pembukaan kotak suara
b.Menuliskan data Nomor TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota serta saat menandatangani Surat
c.Saat memberikan surat suara kepada Pemilih.
4. KPPS agar teliti dalam memberikan Surat Suara kepada Pemilih DPTb dengan cara memeriksa jumlah Surat Suara
yang harus diterima oleh Pemilih dalam Formulir Model A5 dan/atau Formulir A4 (bila Pemilih sudah melapor ke
PPS tujuan). Hal ini jika keliru berpotensi direkomendasikan oleh Bawaslu untuk PSU.

HAL-HAL YANG HARUS
5. Pemungutan dan Penghitungan Suara harus selesai dalam 1 hari yang sama, tolak ukurnya adalah sampai dengan
menghitung dan mengisi Formulir C1 Plano
6. Pemilih DPK, Disamping menunjukkan KTP El,di himbau juga menyerahkan Copy KTP El atau KPPS 4 memfoto
KTP el yang bersangkutan
7. JANGAN SAMPAI TERJADI PSU (Pemungutan Suara Ulang).
8. Dengan Pemilu Serentak, KPPS harus menerapkan manajemen waktu yang baik, mengingat hasil simulasi
menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan:
a. Bagi Pemilih untuk mencoblos 4 jenis Surat Suara adalah 2 Menit
b. Dalam Proses Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR RI atau DPRD Provinsi adalah 11 Menit.
9. KPPS jangan sampai keliru memberikan Surat Suara bagi Pemilih yang Pindah Memilih (DPTb).
10. Adanya pemahaman KPPS yang keliru bahwa Pemilih DPK hanya menggunakan Surat Suara Cadangan, padahal
Surat Suara yang sisa masih ada.
11. KPPS masih terus menerima Pemilih DPK, padahal Surat Suara sudah habis.
12. Surat Suara yang yang harus dihitung pertama adalah Surat Suara PPWP yang kemudian dilanjutkan secara berturu-
turut DPR, DPD dan DPRD Provinsi.
13. Untuk menekan jumlah/angka Surat Suara Tidak Sah, Ketua KPPS harus terus menerus mengingatkan Pemilih
terkait tata cara pemberian suara yang benar.

HAL-HAL YANG HARUS
14. Pengisian DATA PEMILIH dan PENGGUNA HAK PILIH dalam formulir C1 agar memperhatikan
ketentuan bahwa:
a. Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK pada DATA PEMILIH di formulir C1 setiap jenis
pemilu HARUS SAMA.
b. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK pada PENGGUNA HAK PILIH di
formulir C1 setiap jenis pemilu BISA TIDAK SAMA, sesuai dengan Surat Suara yang diterima oleh
Pemilih DPTb.
15. Untuk mengantisipasi sengketa hukum, diharapkan KPPS dapat memfoto seluruh Formulir C1 Plano
seluruh jenis pemilu (setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi) serta C2.
16. Mengingat kondisinya yang khusus/tidak terjadi di semua TPS, KPU Kabupaten/Kota agar
menyampaikan teknis pelaksanaan lebih lanjut terkait:
a. Pengaturan keseimbangan jumlah pemilih dengan surat suara yang masih tersedia.
b. Layanan Pemungutan Suara di Rumah Sakit/Puskesmas, Lapas/Rutan, Panti Sosial.
c. Layanan Pemungutan Suara bagi Pemilih yang sakit di rumah sehingga tidak dapat datang ke TPS.

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG
Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan
yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan
suara tidak dapat dilakukan
Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas
TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
• pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak
dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;
• petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau
menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
• petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih
sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
• Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan
daftar pemilih tambahan dan terdapat lebih dari 1 orang pemilih menggunakan hak
pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS berbeda.
1
2

MEKANISME PEMUNGUTAN SUARA ULANG
Pemungutan
suara ulang
diusulkan
oleh KPPS
dengan
menyebutkan
keadaan yang
menyebabkan
diadakannya
pemungutan
suara ulang
Usul KPPS
diteruskan
kepada PPK
dan
selanjutnya
diajukan
kepada KPU
Kab/Kota
untuk
pengambilan
keputusan
KPU/KIP
Kab/Kota
menyampaikan
Keputusan
kepada KPPS
melalui PPK dan
PPS serta wajib
menyampaikan
ke KPU
Provinsi/KIP
Aceh Provinsi
melalui Situng
KPU/KIP
Kab/Kota
menyampaika
n permintaan
saksi untuk
hadir dan
menyaksikan
pemungutan
suara ulang di
TPS
Pemungutan
suara ulang di
TPS
dilaksanakan
paling lama 10
(sepuluh) hari
setelah hari
pemungutan
suara,
berdasarkan
keputusan
KPU Kab/Kota
Pemungutan
suara ulang
hanya
dilakukan
untuk 1
(satu) kali
pemungutan
suara ulang
A B C D E F
3
Lanjutan..

Pemungutan Suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur
Lanjutan..
4
2
Pemungutan Suara ulang di TPS tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih
5
Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara untuk setiap
Dapil yang diberi tanda khusus, masing-masing Surat Suara Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota, penggunaan surat suara pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan
KPU/KIP Kab/Kota.
6
Dalam hal surat suara tidak mencukupi maka KPU/KIP Kab/Kota menetapkan jumlah kekurangan surat suara,
kemudian KPU/KIP Kab/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU.
7
KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang
terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara
ulang di TPS.
8
KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan
pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan
Suara ulang
9

Penghitungan Suara ulang meliputi:
Penghitungan ulang Surat Suara di
TPS
A
Penghitungan ulang Surat Suara di
PPK
B
1
Penghitungan Suara ulang

penghitungan
suara dilakukan
di tempat lain di
tempat dan
waktu yang telah
ditentukan;
dan/atau
ketidaksesuaian
jumlah hasil
penghitungan
Surat Suara yang
sah dan Surat
Suara yang tidak
sah dengan
jumlah Pemilih
yang
menggunakan
hak pilih
Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai
berikut
kerusuhan
yang
mengakibat
kan
Penghitung
an Suara
tidak dapat
dilanjutkan
penghitun
gan suara
dilakukan
secara
tertutup
penghitungan
suara dilakukan
di tempat yang
kurang terang
atau yang
kurang
mendapat
penerangan
cahaya
penghitunga
n suara
dilakukan
dengan suara
yang kurang
jelas
penghitung
an suara
dicatat
dengan
tulisan yang
kurang jelas
saksi Peserta
Pemilu,
Pengawas TPS,
dan warga
masyarakat
tidak dapat
menyaksikan
proses
penghitungan
suara secara
jelas
A B C D E F
2
G H
Lanjutan..

Penghitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan
dan selesai pada hari yang sama dengan hari
pemungutan suara.
3
Penghitungan suara ulang dapat dilakukan di PPK jika terjadi
perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan
suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang
diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat
kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS dan
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal
pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.
4
Lanjutan..

Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan
Pemungutan/Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi, KPU:
Memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota melalui KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk melaksanakan Pemungutan/Penghitungan suara ulang
di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan/Penghitungan
Suara Ulang, dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi
A
B
C

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN
DAN SUSULAN
Pemungutan & Penghitungan Suara Lanjutan:
• Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara
lanjutan dilakukan dalam hal sebagian atau
seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan
keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya
yang mengakibatkan sebagaian tahapan
pemungutan dan penghitungan suara di TPS
tidak dapat dilaksanakan
• Pelaksanaan pemungutan dan/atau
penghitungan suara lanjutan dimulai dari tahap
pemungutan dan penghitungan suara di TPS
yang terhenti
Pemungutan & Penghitungan Suara susulan:
• Pemungutan dan/atau penghitungan suara
susulan dilakukan dalam hal di sebagian atau
seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan
keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya
yang mengakibatkan seluruh tahapan
pemungutan dan/ atau penghitungan suara tidak
dapat dilaksanakan
• Pelaksanaan pemungutan dan/atau
penghitungan suara susulan dilakukan untuk
seluruh tahapan pemungutan dan/atau
penghitungan suara.
Pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan/susulan
dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan dan dilaksanakan
10 hari setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara

KATEGORI SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Surat Suara Presiden
SAH/TIDAK SAH?
PASANGAN CALON YANG
BERSANGKUTAN

Lanjutan…
SAH/TIDAK SAH?
PASANGAN CALON YANG
BERSANGKUTAN

Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota
SAH/TIDAK SAH?
UNTUK PARPOL/CALON?

Lanjutan…
SAH/TIDAK SAH?
UNTUK PARPOL/CALON?

Lanjutan…
SAH/TIDAK SAH?
CALON TMS/ CALON MS

Lanjutan..
SAH/TIDAK SAH?
UNTUK PARPOL/CALON?

SURAT SUARA DPD
SAH/TIDAK SAH?
CALON YANG
BERSANGKUTAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS

MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx

Similar to MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

MATERI TUNGSURA UTK BIMTEK 2019 OKE.pptx