2. Masa Purbakala
Terdapat catatan kuno tentang keselamatan
bangunan yang telah diatur oleh Raja Hamurabi
dari Babilonia pada abad 17 sebelum Masehi.
▪ Raja Hamurabi mengatur dalam undang-
undang negaranya tentang hukuman bagi
para ahli bangunan yang membuat
bangunan rumah, dan bangunannya
mendatangkan kecelakaan bagi pemilik dan
anggota keluarganya.
▪ Lima abad kemudia, yaitu pada zaman
Mosai, para ahli bangunan harus
bertanggung jawab terhadap keselamatan
kerja para pelaksana dan pekerja-
pekerjanya.
▪ Kemudian masalah-masalah keselamatan
kerja meluas ke Yunani, Romawi dan lain-
lain namun masih belum merupakan suatu
usaha yang terarah dan terorganisir.
(Hand out Training Aggota P2K3, Depnakertrans RI.)
SEJARAH K3
▪ Abad 17 sM
Raja Hamurabi
mengatur
peraturan
kecelakaan
pada
pekerjaan
bangunan
▪ Lima abad
kemudian
pada zaman
Mosai,
▪ Kemudian
meluas ke
Yunani,
Romawi dan
lain-lain
3. Masa Modern
▪ Perubahan besar dalam bentuk maupun jenis kecelakaan
dalam industri dimulai setelah berhasilnya revolusi
industri pada abad 18 (1750-1850). Setelah pemakaian
tenaga uap dan tenaga listrik dalam proses mekanisasi
dan elektrifikasi dikalangan industri, muncul bentuk-
bentuk kecelakaan yang lain. Dengan penggantian batu
bara oleh minyak, maka muncul sumber-sumber bahaya
baru dan mengakibatkan bentuk kecelakaan telah
berubah.
▪ Awal Peraturan Keselamatan Kerja di Dunia
Usaha-usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk
perbaikan terhadap masalah kondisi kerja dapat dicapai
dengan diterapkannya Undang-undang tentang
Perawatan Kesehatan dan Moral Pekerja Pabrik pada
tahun 1802.
Undang-undang tersebut diubah pada tahun 1833
dimana amandemennya menghendaki adanya suatu
instansi pengawasan dari pemerintah.
Pada tahun 1844 ditambahkan kepada Undang-undang
tersebut kewajiban pengawasan mesin, penyediaan
pengaman dan kewajiban melaporkan kecelakaan kerja
yang terjadi.
▪ Revolusi industri
pada abad 18
(1750-1850).
▪ Gerakan sosial
menghasilkan
undang-undang
perawatan
kesehatan dan
moral pekerja
pabrik, 1802
▪ 1833 didirikan
instansi
pengawsan dari
pemerintah. 1844
diperluas dg
pengawasan
mesin,
penyediaan
pengaman dan
melaporkan
kecelakaan
4. ▪ Di Perancis pada tahun 1841 dikeluarkan
peraturan tentang perlindungan tenaga kerja anak
dalam industri yang mempergunakan tenaga
mekanik, namun undang-undang yang secara tegas
mengatur keselamatan kerja dikeluarkan pada
tahun 1893.
▪ Di Rusia tahun 1845 dikeluarkan surat edaran
tentang pengawasan kesehatan kerja di pabrik-
pabrik.
▪ Tahun 1853 dikeluarkan ketentuan yang
memberikan wewenang kepada pemerintah untuk
mengawasi hal-hal yang mempengaruhi
keselamatan dan kesehatan kerja anak di pusat-
pusat industri di Dusseldorf.
▪ Tahun 1869 keluar ketentuan umum perlindungan
pekerja terhadap kecelakaan-kecelakaan dalam
industri dan penyakit akibat kerja.
▪ Tahun 1872 dikeluarkan sistem pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja untuk daerah
industri negara bagian Saxon dan Badern.
▪ Di Perancis pada
tahun 1841
▪ Di Rusia tahun
1845
▪ Tahun 1853 di
Dusseldorf dan
tahun 1869 :
kecelakaan dalam
industri dan
penyakit akibat
kerja.
▪ Tahun 1872 :
daerah industri
negara bagian
Saxon dan Badern.
5. ▪ Tahun 1878 dikeluarkan undang-undang tentang
pengawasan pabrik di seluruh negara bagian
Jerman. Tahun 1884 dikeluarkan peraturan tentang
asuransi kecelakaan kerja.
▪ Di Belgia peraturan keselamatan dan kesehatan
kerja diadopsi dari peraturan yang berasal dari
zaman pemerintahan Napoleon dan sebagian
berasal dari peraturan pengawasan bahaya industri.
Pada tahun 1810 dikeluarkan undang-undang
mengenai tambang, peleburan logam, dan jenis
usaha yang sama.
▪ Di Denmark dan Swiss telah ada peraturan
keselamatan sejak tahun 1840, tetapi
pelaksanaannya secara efektif di Denmark baru
pada tahun 1873 dan di Swiss pada tahun 1877.
▪ Di Amerika Serikat, Massachusset adalah negara
bagian pertama yang memiliki undang-undang
pencegahan kecelakaan diperusahaan pada tahun
1867,
▪ Wincosin pada tahun 1885,
▪ New York pada tahun 1867,
▪ Ohio pada tahun 1888,
▪ Messouri pada tahun 1891 dan
▪ Rhode Island pada tahun 1896.
▪ Tahun 1878 di
seluruh negara
bagian Jerman.
▪ Di Belgia diadopsi
dari zaman
pemerintahan
Napoleon. Pada tahun
1810 dikeluarkan
undang-undang
mengenai tambang,
peleburan logam,
dan jenis usaha yang
sama.
▪ Di Denmark sejak
tahun 1840.
di Swiss pada tahun
1877.
▪ Di Amerika Serikat,
Massachusset pada
tahun 1867,
6. ▪ Di Indonesia Usaha penanganan masalah
keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847, sejalan
dengan dipakainya mesin-mesin untuk keperluan
industri oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Penanganan keselamatan kerja waktu itu pada
dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap
pemakaian pesawat-pesawat uap tetapi untuk
mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan
akibat penggunaan pesawat uap.
Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu
itu diserahkan kepada instansi Dienst Van het
Stoomwezen. Dengan berdirinya dinas stoomwezen,
maka untuk pertama kalinya di Indonesia
pemerintah secara nyata mengadakan usaha
perlindungan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan.
Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat
uap, dirasakan perlunya suatu unit penyelidikan
bahan atau laboratorium yang merupakan bagian
dari dinas Stoomwezen. Laboratorium tersebut
diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi di
Bandung pada tahun 1912,
▪ Di Indonesia
Usaha
penanganan
masalah
keselamatan
kerja dimulai
pada tahun 1847
Pelaksanaan
terhadap
pengawasannya
pada waktu itu
diserahkan
kepada instansi
Dienst Van het
Stoomwezen.
7. Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap
meningkat dengan pesat dan disusul dengan
pemakaian mesin-mesin diesel dan listrik di
pabrik-pabrik. Hal tersebut menyebabkan
timbulnya sumber-sumber bahaya baru bagi
para pekerja dan kecelakaan kerja bertambah
sering terjadi.
Pada tahun 1905, akhirnya pemerintah
mengeluarkan Staatsblad No.521 yaitu
peraturan tentang keselamatan kerja yang
disebut dengan nama Veiligheids Reglement
yang disingkat VR, dan kemudian diperbaharui
pada tahun 1910 dengan Staatsblad No.406
pengawasannya dilakukan oleh Dinas
Stoomwezen.
Pada tahun 1930 pemerintah mengeluarkan
Stoomordonantie dan Stoom Verordening
dengan Staatsbland No. 225 dan No. 339. Pada
tahun itu juga dikeluarkan Mijn Politie Reglement
atau peraturan keselamtan kerja tambang.
Pada tahun 1905,
dikeluarkan
Veiligheids
Reglement
disingkat VR, dan
diperbaharui tahun
1910 dengan
Staatsblad No.406
Pada tahun 1930
dikeluarkan:
▪ Stoomordonantie
dan Stoom
Verordening.
▪ Mijn Politie
Reglement
8. Kemudian secara berturut-turut tugas VT
ditambah sesuai dengan undang-undang
yang dikeluarkan, yaitu pada :
▪ Tahun 1931 : Pengawasan
terhadap bahan-bahan yang
mengandung racun di perusahaan
(pabrik cat, accu,percetakan dll)
dengan Loodwit
Ordonantie,Staatsblad N0.509
▪ Tahun 1932 dan 1933 :
Pengawasan terhadap pabrik
petasan dengan Undang-undang
dan Peraturan Petasan (Vuurwerk
– Ordonantie dan Vuurwerk
Verordening Staatsblad No.143
dan No.10).
▪ Tahun 1931 :
Loodwit
Ordonantie,
Staatsblad
N0.509
▪ Tahun 1932 dan
1933 : Undang-
undang dan
Peraturan Petasan
(Vuurwerk –
Ordonantie dan
Vuurwerk
Verordening
Staatsblad No.143
dan No.10).
9. ▪ Tahun 1938 dan 1939 : Pengawasan
terhadap jalan rel kereta api loko dan
gerbongnya yang digunakan sebagai
alat pengangkutan di perusahaan
pertanian,kehutanan pertambangan dan
sebagainya selain dari jalan kereta api
PJKA, yaitu melalui Industriebaan
Ordonantie dan Industriebaan
Verordening staatsblad nomor 59 dan
nomor 29.
▪ Tahun 1940 : Untuk pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Pengawasan
Keselamatan Kerja, para Pengusaha
ditarik biaya retribusi melalui Retributie
Ordonantie dan Retributie Verordening,
Staatsblad nomor 424 dan nomor 425.
▪ Tahun 1938 dan
1939 :
Industriebaan
Ordonantie dan
Industriebaan
Verordening
staatsblad nomor
59 dan nomor 29.
▪ Tahun 1940 :
Retributie
Ordonantie dan
Retributie
Verordening,
Staatsblad nomor
424 dan nomor
425.
11. PHILOSOPHY
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMIKIRAN DAN UPAYA SERTA PENERAPANNYA YANG
DITUJUKAN UNTUK MENJAMIN KEUTUHAN DAN KESEMPURNAAN
BAIK JASMANIAH MAUPUN ROHANIAH TENAGA KERJA PADA
KHUSUSNYA DAN MANUSIA PADA UMUMNYA, HASIL KARYA DAN
BUDAYA, UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA
KERJA
12. ACCIDENT
• Personal Injury
• Property Damage
PRA ACCIDENT
(PROSPECTVE)
PASCA ACCIDENT
(RETROSPECTIVE)
RISK MANAGEMENT
❑ Hight
❑ Medium
❑ Low
ACCIDENT ANALYSIS
KEBIJAKAN
HIGHT RISK
NORMATIF PERATURAN
TEORI DOMINO
NASIONAL
UU KK No.1/1970
PEMERINTAH
▪ PP
▪ PERPRES
▪ PERMEN
▪ PERDA
▪ KEPGUB/BUP/WAKOT
K
3
Non NORMATIF JSA
13. UNIVERSAL
• Mencegah terjadinya
kecelakaan
• Mencegah agar kecelakaan
yang serupa tidak terulang
kembali (repeated accident)
• Menjamin pekerja dapat
mengembangkan potensinya
sesuai harkat dan martabatnya
sbg manusia
TUJUAN UNDANG-
UNDANG No. 1/1970
• Agar setiap TK terjamin
keselamatannya u/
kesra hidup &
meingkatkan produksi
kerja serta
produktivitas nasional
• Agar orang lain yg
berada di tempat kerja
terjamin
keselamatannya
• Agar sumber produksi
dapat dipakai secara
aman & efisien
Tujuan
14. KECELAKAAN
▪Kecelakaan kerja
o yang berhubung dg
hubungan kerja
o di tempat kerja
▪ Penyakit akibat kerja
▪ Kebakaran atau
peledakan atau bahaya
pembuangan limbah
▪ Kejadian berbahaya
lainnya
15. DEFINISI INCIDENT
Suatu kejadian yang tidak
diinginkan, bilamana pada
saat itu sedikit saja ada
perubahan maka dapat
mengakibatkan terjadinya
accident.
16. KECELAKAAN
Suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat
menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
KEJADIAN BERBAHAYA LAINNYA
Suatu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau
penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan
limbah
INSIDEN (NEARMISS) KEJADIAN SEPERTI
TERSEBUT, TIDAK MENGAKIBATKAN CEDERA
Insiden (nearmiss) perlu mendapat perhatian yang sama seperti kecelakaan.
Kejadian yang sama apabila terulang mungkin berakibat cidera serius.
ref. Per. Menaker No. Per.03/MEN/1998
Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
17. KECELAKAAN KERJA
Kecelakaan yang terjadi berhubung
dengan hubungan kerja, termasuk
penyakit yang timbul karena
hubungan kerja, demikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam
perjalanan berangkat dari rumah
menuju tempat kerja, dan pulang
kerumah melalui jalan yang biasa
atau wajar dilalui
ref. Per. Menaker No. Per.04/MEN/1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
18. KECELAKAAN
yg berhubung
dg hub.kerja
di tempat
kerja
injury acc.
injury acc. +
non injury
kompensasi
faktor
penyebab
UU No.3/1992 UU No.1/1970
Permenaker No.04/M/1993 Permenaker No.03/M/1998
HRD OSH
19. Hazard
Adalah sumber
bahaya potensial
yang dapat
menyebabkan
kerusakan (harm).
Hazards are unsafe
conditions and unsafe
practice
Hazards are as the
potential for harm or
damage to people,
property, or the
environment. Hazards
include the characteristics
of things and actions or
inactions of people.
(ILO)
A condition with the
potential for causing
injury, damage, or
mission degradation.
20. Danger
Merupakan tingkat bahaya dari suatu
kondisi dimana atau kapan muncul
sumber bahaya.
Danger adalah lawan dari aman atau
selamat.
21. Harm
Adalah kerusakan atau bentuk kerugian
berupa kematian, cidera, sakit fisik atau
mental, kerusakan properti, kerugian
produksi, kerusakan lingkungan atau
kombinasi dari kerugian-kerugian tadi.
22. RISK
Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang
akan timbul dari sumber bahaya (hazard)) tertentu
yang terjadi
1) Berasal dr kata RIZK (arab) yang berarti pemberian yang tidak terduga
2) Berarti Loss (kerugian), atau injury (cedera), atau disadvantage (ketidak beruntungan),
atau destruction (kehancuran)- Webster dictionary
o Kesempatan untuk terjadinya sesuatu yang akan memberikan
akibat pada suatu tujuan. Resiko diukur dari hubungan
kemungkinan akan terjadinya sesuatu dengan
konsekuensinya jika terjadi (Prof. Jean Cross, 1997, AS/NZS
4360, 1995. ISO 31000, 2009)
23. RISK
Untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan
antara konsekuensi/dampak yang mungkin timbul dan
probabilitas, yang biasanya disebut sebagai tingkat
resiko (level of risk).
Risk “is a measure of the probability and severity of adverse
effects”
Risk management :
the whole of action to achieve, maintain or improve
the safety of an installation and its operation
Benyamin O.Alli, Fundamental Principles of Occupational Helath and
Safety, ILO
24. AMAN (SELAMAT)
Aman (safe) adalah suatu
kondisi dimana atau kapan
munculnya sumber bahaya
telah dapat dikendalikan ke
tingkat yang memadai, dan
ini adalah lawan dari
bahaya (danger).
Dikatakan aman (safe) apabila tiada ada suatu kemungkinan yang
dapat merusak atau merugikan.
25. • Mechanic
• Electric
• Kinetic
• Substances → Flammable
→ Explosive
→ Combustible
→ Corrosive
Accidental
release
• Accident → Injuries
→ Minor
→ Mayor
→ Fatal
→ Assets
• Mendadak, dramatis, bencana
(Sudden Reaction)
• Process
• Equipment, facilities,
tools
• Working practices
• Guarding
• Pengalaman
• Karir lapangan +
pelatihan
1. Safety Hazard
2. Konsekuensi
3. Konsentrasi kepedulian
• Titik berat pd
kerusakan asset,
fatality
• Sepertinya urgen
(bahaya mendadak)
• Prinsip pendekatan
o Pengkajian resiko
o Utk memperkecil
resiko
• Physic
• Chemical
• Biologic
• Ergonomics
• Psychosocial
• Terpapar → kontak → penyakit
mendadak, menahun, kanker dan
dampak terhadap masyarakat umum
(Prolonged Reaction)
• Environment (bahan
pencemar)
• Exposure
• Work hours
• PPE
• Pendidikan
• Karir jab. Sesuai
pendidikan
1. Health Hazard
2. Konsekuensi
3. Konsentrasi kepedulian
• Titik berat pd
bahaya tersembunyi
• Sepertinya kurang
urgent (laten)
• Prinsip pendekatan
o Pengkajian
kepaparan
o Utk memperkecil
kepaparan
→ Damage
Safety Hazard vs Health hazard
27. BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT
▪ Pengobatan/perawatan
▪ Gaji (Biaya diasuransikan)
▪ Kerusakan gangguan
▪ Kerusakan peralatan dan perkakas
▪ Kerusakan produk dan material
▪ Terlambat dan ganguan produksi
▪ Biaya legal hukum
▪ Pengeluaran biaya untuk penyediaan
fasilitas dan peralatan gawat darurat
▪ Sewa peralatan
▪ Waktu untuk penyelidikan
▪ Gaji terusdibayar untuk waktu yang hilang
▪ Biaya pemakaian pekerja pengganti dan/
atau biaya melatih
▪ Upah lembur
▪ Ekstra waktu untuk kerja administrasi
▪ Berkurangnya hasil produksi akibat dari
korban
▪ Hilangnya bisnis dan nama baik
$1
$5 HINGGA $50
BIAYA DALAM PEMBUKUAN:
KERUSAKAN PROPERTI
(BIAYA YANG TAK
DIASURANSIKAN)
$1 HINGGA $3
BIAYA LAIN YANG
TAK DIASURANSIKAN
29. Dalam buku Industrial Safety, David Colling, kecelakaan
didifinisikan :
Kejadian tidak terkontrol atau tak direncanakan yang
disebabkan oleh faktor manusia, situasi, atau lingkungan
yang membuat terganggunya proses kerja dengan atau
tanpa berakibat pada cedera, sakit, kematian,atau kerusakan
property kerja.
TEORI DOMINO W.W. HEINRICH, 1928
Teori Domino Heinrich merumuskan kecelakaan terdiri dari
5 faktor yang saling berhubungan :
1. Kondisi kerja
2. Kelalaian kerja
3. Tindakan tidak aman *
4. Kecelakaan
5. Cedera
* Faktor ketiga tindakan tidak aman diputuskan mata rantainya
31. PERKEMBANGAN
1949 : Gordon
1967 : Haddon
1970 : Frank Bird JR
1972 : Wigglesworth
1976 : Bird and Loftus
1978 : Petersen
1980 : Johnson
1985 : Bird and German
32. ( FRANK BIRD JR, 1970 )
LACK OF
CONTROL
BASIC
CAUSES
IMMEDIATED
CAUSES
INCIDENT/
ACCIDENT
INJURY/
DAMAGE
Lack of
Control
ORIGIN
ASAL
CONTACT Loss
SYMPTOM
GEJALA
33. ILCI model - Bird & German, 1985
KURANG
KONTROL
oPersonal
Factors
oJob
Factors
o Substandard
Acts
o Substandard
Conditions
oContact
With
Energy or
oSubstance
oPeople
oProperty
oProcess
(Profit)
Lack of
Control
Basic
Causes
Incident Loss
Immediate
Causes
Penyebab
Langsung
34. THE ILCI LOSS CAUSATION MODEL Bird & German, 1985
Penyebab dan Akibat Kerugian
SEBAB
DASAR
PENYEBAB
TIDAK
LANGSUNG
INSIDEN
(Kontak)
LEMAHNYA
KONTROL
o PROGRAM
TAK SESUAI
o STANDAR
TAK SESUAI
o KEPATUHAN
THD
STANDAR
oFAKTOR
PERORANGAN
oFAKTOR
KERJA
oPERBUATAN
TAK AMAN
&
oKONDISI
TAK AMAN
<KEJADIAN>
o KONTAK
DENGAN
ENERGI
ATAU
o BAHAN/
ZAT
oMANUSIA
oMATERIAL
oPROSES
PRODUKSI
KERUGIAN
35. Piramida Kecelakaan
Frank Bird Jr.
Kematian/ Kec.Serius
Kecelakaan Ringan
Kerusakan Properti
Nyaris Celaka
• Perbuatan &
Kondisi Tidak
Aman
• Bahaya
Data dilaporkan
dan tercatat
37. SEBAB
DASAR
FAKTOR KERJA
FAKTOR PRIBADI
PENGAWASAN/KEPEMIMPINAN
ENGINEERING
PENGADAAN (PURCHASING)
KURANG PERALATAN
MAINTENANCE
STANDAR KERJA
SALAH PAKAI/SALAH
MENGGUNAKAN
KEMAMPUAN FISIK ATAU PHISIOLOGI
TIDAK LAYAK
KEMAMPUAN MENTAL TIDAK LAYAK
STRESS FISIK ATAU PHISIOLOGI
STRESS MENTAL
KURANG PENGETAHUAN
KURANG KEAHLIAN
MOTIVASI TIDAK LAYAK
Penyebab dan Akibat Kerugian
LEMAHNYA
KONTROL
KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
KECELAKAAN
38. OPERASI TANPA OTORISASI
GAGAL MEMPERINGATKAN
GAGAL MENGAMANKAN
KECEPATAN TIDAK LAYAK
MEMBUAT ALAT PENGAMAN
TIDAK BERFUNGSI
PAKAI ALAT RUSAK
PAKAI APD TIDAK LAYAK
PEMUATAN TIDAK LAYAK
PENEMPATAN TIDAK LAYAK
MENGANGKAT TIDAK LAYAK
POSISI TIDAK AMAN
SERVIS ALAT BEROPERASI
BERCANDA, MAIN-MAIN
MABOK ALKOHOL, OBAT
GAGAL MENGIKUTI PROSEDUR
Penyebab dan Akibat Kerugian
LEMAHNYA
KONTROL KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
KECELAKAAN
SEBAB
TDKLANGSUNG
KONDISI TAK AMA
PERBUATAN TAK AMAN
PELINDUNG/PEMBATAS TIDAK LAYAK
APD KURANG, TIDAK LAYAK
PERALATAN RUSAK
RUANG KERJA SEMPIT/TERBATAS
SISTEM PERINGATAN KURANG
BAHAYA KEBAKARAN
KEBERSIHAN KERAPIAN KURANG
KEBISINGAN
TERPAPAR RADIASI
TEMPERATUR EXTRIM
PENERANGAN TIDAK LAYAK
VENTILASI TIDAK LAYAK
LINGKUNGAN TIDAK AMAN
39. INSIDEN
KONTAK
STRUCK AGAINST menabrak/bentur benda diam/bergerak
STRUCK BY terpukul/tabrak oleh benda bergerak
FALL TO jatuh dari tempat yang lebih tinggi
FALL ON jatuh di tempat yang datar
CAUGHT IN tusuk, jepit, cubit benda runcing
CAUGHT ON terjepit,tangkap,jebak diantara obyek besar
CAUGHT BETWEEN terpotong, hancur, remuk
CONTACT WITH listrik, kimia, radiasi, panas, dingin
OVERSTRESS terlalu berat, cepat, tinggi, besar
EQUIPMENT FAILURE kegagalan mesin, peralatan
EVIRONMENTAL RELEASE masalah pencemaran
Penyebab dan Akibat Kerugian
LEMAHNYA
KONTROL KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
KECELAKAAN
40. Penyebab dan Akibat Kerugian
LEMAHNYA
KONTROL
KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
KECELAKAAN
KERUGIAN
MANUSIA
PERALATAN
MATERIAL
LINGKUNGAN
41. • KECELAKAAN MERUPAKAN GEJALA DISFUNGSI SISTEM
• ANALISIS KASUS KECELAKAAN MENCARI SUMBER
DISFUNGSI ELEMENTER
• KECELAKAAN KECIL DAN INSIDEN PERLU DIANALISIS
APABILA MEMPUNYAI POTENSI UNTUK MENIMBULKAN
KECELAKAAN BESAR.
• SETIAP KECELAKAAN MEMPUNYAI PENYEBAB BANYAK.
• PENYEBAB DASAR DAPAT MENUNJUKKAN DISFUNGSI
MANAJEMEN.
• KARENA ITU DALAM MENGANALISIS KASUS KECELAKAAN
HARUS DICARI PENYEBABNYA SAMPAI TUGAS DAN FUNGSI
MANAJEMEN YANG KURANG BERJALAN
ANALISIS KASUS KECELAKAAN
Kecelakaan sebagai kegagalan sistem
42. Beberapa metode analisis yang dapat dipilih untuk diterapkan,
model-model tersebut antara lain :
▪ Process/system checklist
▪ Relative ranking
▪ What-if analysis
▪ HAZOP
▪ Failure modes, effects and criticality analysis
▪ Fault tree analysis
▪ Event tree analysis
▪ Cause-consequence analysis
▪ Human error analysis
▪ Maximum credible accident analysis
▪ Fish bone analysis
43. PERHITUNGAN TINGKAT KECELAKAAN
Frequency Rate (FR) :
Jumlah kecelakaan x 1.000.000
Jumlah jam orang kerja
Saverity Rate (SR) :
Jumlah hari hilang x 1.000.000
Jumlah jam orang kerja
46. HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3
☻ Eliminasi
Menghilangkan suatu bahan/tahapan proses berbahaya
☻ Substitusi
✓ Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
✓ Proses menyapu diganti dengan vakum
✓ Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
✓ Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan
☻ Rekayasa Teknik
✓ Pemasangan alat pelindung mesin (mechine guarding)
✓ Pemasangan general dan local ventilation
✓ Pemasangan alat sensor otomatis
47. ☻ Pengendalian Administratif
✓ Pemisahan lokasi
✓ Pergantian shift kerja
✓ Pembentukan sistem kerja
✓ Pelatihan karyawan
☻ Alat Pelindung Diri
✓ Helmet
✓ Safety Shoes
✓ Ear plug/muff
✓ Safety goggles
✓ dll
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3
49. KEDUDUKAN HUKUM
UU KK NO.1 TAHUN 1970
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM
PERDATA
HUKUM
PIDANA
Lex Specialist
• UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
• UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
• UU Rel Industri (Stbl.No.593 Th.1938)
• UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
• MPR 1930
Lex Generalist
UU KK No.1/1970
PERATURAN
PELAKSANAAN
HUKUM PERJANJIAN
PERJANJIAN KERJA
51. LATAR BELAKANG
•YURIDIS - VR. 1910 STBL NO.406
•INDUSTRIALISASI, ELEKTRIFIKASI,
MODERNISASI - PENINGKATAN INTENSITET
KERJA
•UPAYA PREVENTIF MULAI DARI PERENCANAAN
52. DASAR HUKUM UUKK
1. Ps. 5, 20, 27 (2) UUD 1945
2. Ps. 9, 10 UU No. 14/1969
Dicabut diganti dg UU No.13/2003
Ps. 86, 87
UU KK No.1/1970
PERATURAN PELAKSANAAN
▪ PERATURAN KHUSUS ▪ PERATURAN PEMERINTAH
▪ PER PRES
▪ PER MEN
▪ PERDA
▪ Kep. Gub/Bup/WaKOt
▪ Kep/SE Dirjen
53. DIKTUM
1. MENCABUT : VEILIGHEIDSREGLEMENT TAHUN
1910 (STBL. NO. 406)
2. MENETAPKAN : UNDANG-UNDANG TENTANG
KESELAMATAN KERJA
54. PASAL 86 UU NO.13/2003
(1) SETIAP PEKERJA/BURUH MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMPEROLEH
PERLINDUNGAN ATAS :
A. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA;
B. MORAL DAN KESUSILAAN; DAN
C. PERLAKUAN YANG SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA
SERTA NILAI-NILAI AGAMA;
(2) UNTUK MELINDUNGI KESELAMATAN PEKERJA/BURUH GUNA MEWUJUDKAN
PRODUKTIVITAS KERJA YANG OPTIMAL DISELENGGARAKAN UPAYA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(3) PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2)
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG
BERLAKU
BAB X Bag. Kesatu - Pragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
55. PASAL 87 UU NO.13/2003
(1) SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MENERAPKAN SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM MANAJEMEN
PERUSAHAAN
(2) KETENTUAN MENGENAI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH
57. TEMPAT KERJA DI DARAT, DALAM TANAH,
PERMUKAAN AIR, DALAM AIR, DI UDARA
DENGAN UNSUR :
▪ DILAKUKAN USAHA DG MOTIF BERSIFAT EKONOMIS
MAUPUN SOSIAL
▪ ADA TENAGA KERJA YANG BEKERJA SECARA TERUS
MENERUS MAUPUN SEWAKTU-WAKTU
▪ ADA SUMBER BAHAYA
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
58. BAB IV
PENGAWASAN
PASAL 5, 6,7, 8 DAN
BAB VI PEMBINAAN
PASAL 10
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
• DEP/DINAS
• LUAR
DEPNAKER
• POLI . PRSH
•JASA KESEH • PRSH
• PEMERINTAH • SWASTA - INDUSTRI
- JASA ----PJIT
PANITIA
BANDING RETRIBUSI
59. BAB V
PEMBINAAN
PASAL 9
o PASAL 9 :
AYAT (1) – PENGURUS DIWAJIBKAN MENUNJUKAN DAN
MENJELASKAN KPD TENAGA KERJA BARU :
a. kondisi dan bahaya serta yg dpt timbul
b. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan
c. Alat pelindung Diri (APD)
d. Cara dan sikap bekerja yang aman
AYAT (2) – DPT MEMPEKERJAKAN SETELAH YAKIN
AYAT (3) – PEMBINAAN : PENCEGAHAN KEC, KEBAKARAN,
PENINGKATAN K3, P3K
AYAT (4) - WAJIB MEMENUHI DAN MENTAATI SYARAT K3
60. o PASAL 11
AYAT (1) – WAJIB MELAPORKAN TIAP KECELAKAAN
AYAT (2) – TATA CARA PELAPORAN DIATUR DG
PER-
PERUNDANGAN (JO. PERMENAKER
NO.PER –
03/MEN/1998)
BAB VII
KECELAKAAN
Pasal 11
61. a. MEMBERIKAN KET. YG BENAR BILA DIMINTA
b. MEMEKAI APD YG DIWAJIBKAN
c. MEMENUHI DAN MENTAATI SYARAT K3
d. MEMINTA PENGURUS MELAKSANAKAN SYARAT K3
YG DIWAJIBKAN
e. MENYATAKAN KEBERATAN KERJA KECUALI
DITENTUKAN PEG-PENGAWAS
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA
Pasal 12
62. BAB IX
MEMASUKI TEMPAT KERJA
Pasal 13
BAB X
MEMASUKI TEMPAT KERJA
Pasal 14
a. Secara tertulis
b. Memasang gambar K3
c. Menyediakan secara cuma-cuma
63. BAB XI
PENUTUP
o Pasal 15
ayat (1) – per-pelaksanaan
ayat (2) – sangsi
ayat (3) – pid. Pelanggaran
o Pasal 16 – kewajiban penyesuaian per
o Pasal 17 – aturan peralihan
o Pasal 18 – nama UU KK
64. 1. TUJUAN UU KK
2. LATAR BELAKANG UU
3. DASAR HUKUM
4. DIKTUM
5. BAB I - ISTILAH : PASAL 1 – (6)
6. BAB II - RUANG LINGKUP : PASAL 2 – (3)
7. BAB III - SYARAT KK : PASAL 3 – (2)
PASAL 4 – (3)
8. BAB IV – PENGAWASAN : PASAL 5 – (2)
Pasal 6 – (3)
Pasal 7
Pasal 8 – (3)
9. BAB V – PEMBINAAN : PASAL 9 – (4)
10. BAB VI – P2K3 : PASAL 10 – (2)
11. BAB VII – KECELAKAAN : PASAL – 11
12. BAB VIII – KEWAJIBAN & HAK TK : PASAL 12 – (5)
RESUME
65. POLRI
Objek
Pengawasan
Ketenaga-
kerjaan
PEMERIKSAAN PENGUJIAN PENETAPAN
PEGAWAI
PENGAWAS/PPNS
Kebijakan
Pengawasan
(DIRJEN/KADIS)
• Mekanik,
• Pesawat uap & bejana
tekan
• Konstruksi bangunan
• Instalasi listrik
• Lingkungan kerja
• Kesehatan kerja
• Sertifikasi alat, &
personil
HIPERKES
Laporan
Dokter
Pemeriksa
PUSDIKLAT
POLRI &
MENKEHAM
Temuan
Tidak
Sesuai
Nota
Perlu
Perbaikan
Sesuai
Tindakan
IMPLEMENTASI
SISTEM PENGAWASAN K3
• Penghentian
pekerjaan
• Segel
• Sidik
PJK3
Auditor
Ahli K3
P2K3
PANTEK
LSP
STANDAR
Standar Kompetensi BNSP
Standar Teknis BSN
Pabrikasi
• Waktu kerja dan
istirahat
• Pengupahan
• Syarat kerja
• Perempuan dan an
bekerja
• PTK LN
• TKA
• Jamsostek
• Norma
Ketenagakerjaan
• Norma K3
