Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (10)
Similar to Malajah Economica 62
Similar to Malajah Economica 62 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Malajah Economica 62
- 3. DAFTAR ISI tulisan utama I Quo Vadis Pendidikan Indonesia? 8 SENI BUDAYA stand Up Comedy : Seni di Balik Tawa 46 tulisan utama II Krisis Literasi dalam Skor PISA Indonesia 12 Senarai Kepada Masa Depan Tentang Hari Ini 55 tulisan utama III Balada Bimbel Online dalam Sistem Pendidikan Indonesia 15 tOKOH Pelangi di Tengah Suramnya Minat Baca Indonesia 42 SecangkirTeh - 6 Transformasi Pendidikan, Jargon atau Jawaban Perubahan Zaman? Tulisan Utama I - 8 Quo Vadis Pendidikan Indonesia? Tulisan Utama II - 12 Krisis Literasi dalam Skor PISA Indonesia Tulisan Utama III - 15 Balada Bimbel Online dalam Sistem Pendidi- kan Indonesia Infografis - 18 Kesehatan - 20 COVID 19 Tak Terhentikan, Persiapan Menjadi Pertanyaan YangTerlupakan - 22 Majalah Anak : Hiburan Mendidik Masa Lalu Jelajah - 24 GemerlapTriangulum Australe di Langit Sydney Kajian - 26 Online Learning : Momen DisrupvitasTe- knologi di PerguruanTinggi Sudut Pandang - 28 Belajar dari Negeri Paman Sam dan Matahari Terbit Komunitas Kita - 30 Semut Sumut : Pengubah Nasib Anak Putus Sekolah Penelitian - 32 Kredit Usaha Rakyat Petani Garam, Solusi yang Tidak Tepat Fungsi Piksel - 34 Politik Hukum - 36 Polemik GBHN, Kenangan Orde Baru untuk Pembangunan Teknologi - 38 Information Gathering, Celah dalam Kea- manan Siber E-Commerce Sosial - 40 Social JusticeWarrior, Pahlawan Keadilan Sebenarnya? Tokoh - 42 Pelangi di Tengah Suramnya Minat Baca Indonesia Lingkungan - 44 Indonesia Bagai Bak Sampah Negara Maju Seni Budaya - 46 Stand Up Comedy : Seni di Balik Tawa Resensi - 48 Kim JiYoung : Born in 1992 Meniliki Kompleksnya Budaya Patriarki Kolom - 50 Tangan Tak Sampai: PJJ Permanen dan Kesenjangan Digital Kita Ekonomi Populer - 52 Memilih Pekerjaan yang Memberikan Imbal BalikTinggi Peluang - 54 BHUMI : Brand Kecantikan Lokal bisa Go Global Senarai - 55 Kepada Masa Depan,Tentang Hari Ini Pojok - 58 EdukasiTanpa Esensi Igauan - 60 Namaku Aira 3 Economica 62 / 2020
- 4. Economica 62 / 2020 4 DARI REDAKSI Pendidikan merupakan bagian sentral dari masyarakat yang fungsional. Setiapnegaramemilikisistempendidikantersendiri,termasukIndonesia. Walaupun sama-sama digunakan untuk mendidik individu, sistem pendidikan yang berbeda menganut tujuan yang berbeda-beda pula. Ada yang bertujuan mengembangkan potensi intelektual individu dan ada yang bertujuan mempersiapkan seseorang—hingga menjadi layak—sebelum masuk ke dalam masyarakat. Dan ada pula yang merupakan gabungan kedua tujuan tersebut. Indonesia telah merdeka selama 75 tahun, selama itu pula sistem pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan, sesuai dengan visi pemegang kuasa dan tantangan yang dihadapi. Perubahan yang terus terjadi menimbulkan pertanyaan, ke mana kah sistem pendidikan Indonesia mengarah dan tujuan apa yang dilayaninya? Majalah Economica kembali hadir ke hadapan pembaca setia dengan edisi ke-62 yang akan membahas pendidikan Indonesia secara mendalam. Pada edisi kali ini, Majalah Economica akan mengulik tujuan, hambatan, realiasi, dan transformasi dari sistem pendidikan Indonesia. Tidak hanya terbatas pada isu pendidikan, Majalah Economica juga akan menyajikan pembahasan-pembasahan lain yang tak kalah menarik. Pada edisi ke-62 ini, Anda dapat mendalami sistem perencanaan pembangunan di Indonesia pada rubrik Politik Hukum. Tak hanya itu, Anda juga dapat memahami lebih dalam isu impor sampah di rubrik Lingkungan. Majalah Economica tak lupa menghadirkan beberapa karya sastra yang akan membantu Anda mengeksplorasi berbagai emosi. Redaksi berharap, Majalah Economica edisi ke-62 dapat mencelikkan mata pembacadanmemberikanpengetahuankepadamerekayangmencarinya. Semoga Majalah Economica membantu memperluas wawasan dan membuka cakrawala baru Anda, para pembaca setia. TIM REDAKSI PELINDUNGTuhan Yang Maha Esa PENERBIT Badan Otonom Economica PENANGGUNGJAWABPengurus Inti BOE FEB UI PEMIMPINORGANISASI Fadhil Ramadhan PEMIMPINUMUM Rani Widyaningsih PEMIMPINREDAKSIPhilipus Susanto REDAKTURPELAKSANA Maurizky Febriansyah WAKILREDAKTURPELAKSANA1Cecilia Arviana WAKILREDAKTURPELAKSANA2Rania Yolanda Safitri MANAJERDISTRIBUSIGabriel Fiorentino Setiadin REDAKSI Tesalonika Hana T., M. Daffa Nurfauzan, Sheila Firda A., Rehulina Aglaia, Belinda Azzahra, Rama Vandika Daniswara, Shahifa Assajjadiyyah, Klareza Putri D., Rahma Kesumaningsih, Haikal Qinthara, Veby Kristianty Panggabean, Siti Hardianti Thalia Utami, Emily Anggita, Donny Falah, Maria Regina Yofanka, Nismara Paramayoga, Ricardo Juan, Nadyezdi Rifi Prihadiani, Yudhistira Gowo Samiaji, Nurul Azmi Lestari, I Made Kharisma Agung Putra, Rifqi Dwi Fianto, Marcello Patrick, Batrisyia Izzati Ardhie, Timothy Joel, Vezia Berliana Hasian, Regi Trevina, Fadhel Haryo Bhagaskara, Risa Indrawati, Revanza Auditya, Surya Felix Wijaya, Aisha Rizqi Mahirani, Bilal Reginald Putra, uli Ardita Putri Nugroho, Muhammad Zadda Ilman, Saffana Putri Andriana. ILUSTRASISAMPUL Batrisyia Izzati Ardhie DESAINDANTATALETAK Economica DOKUMENTASIEconomica RISET DAN KAJIAN Divisi Penelitian BO Economica, Divisi Kajian BO Economica LAUNCHING Dik Ajeng Sekar PutriTaufanti, Nismara Paramayoga, Nadyezdi Rifi Prihadiani, Rifqi Dwi Fianto, Muhammad Zadda Ilman, Batrisyia Izzati Ardhie, Kinasha Nadindya, Madina Fiscarine , Qurratu Aina, Nurul Azmi Lestari, Resha Putra Maheswara, Zahira Mahardhika, Risa Indrawati, Abelardo Sebastian Tambunan, Fadhli Rahman Jamal, Yumnaa Bustainah Mudzofar, Saffana Putri Andriana., PENGURUSINTI Fadhil Ramadhan (Ketua Umum), Liana Febrianti Ismail (Sekretaris Umum), Nadhifa Ardiyanti Zahra (Bendahara Umum), Miftah Rasheed Amir (Kontrolir) INTERNALAUDIT Larasati EkaWardhani (Ketua), Adela Pravita, Dian Setyawati, Reza Fahlevi. DIVISIPENERBITAN Rani Widyaningsih (Kepala), Philipus Susanto (Pemimpin Redaksi Majalah Economica), Tazkia Astrina K., Aletheia M. Tandean, Maurizky Febriansyah, Ruthana Bitia, Renadia Kusuma Sanusi, Tesalonika HanaT., Haikal Qinthara, Cecilia Arviana, RaniaYolanda Safitri, Gabriel Fiorentino Setiadin, Nadyezdi Rifi Prihadiani, Nismara Paramayoga, Qurratu Aina, Tahtia Anharani Sazwara, Zahira Mahardhika , Donny Falah, Madina Fiscarine DIVISIPENELITIAN Natsumi Jati P (Kepala), Azaria Hashina (Wakil Kepala), Fitri Nurjanah (Wakil Kepala), Cristopher Sipayung, Roufan Hirqoni, Belinda Azzahra, Daffa Praama, Eunike Kezia A. Prasetyo, Rahma Kesumaningsih, Fadhel Haryo Bhagaskara, Hegar Pangestu Egieara, Surya Felix Wijaya, Aisha Rizqi Mahirani, Bilal Reginald Putra, Risa Indrawati DIVISIKAJIAN Rama Vandika Daniswara (Kepala), Anugerah Pekerti Islamilenia. (Wakil Kepala), AnugerahTryandiW., Guntur Aryanto Putra, Erika, M. Daffa Nurfauzan, Oliver J M Sianturi, Maria Regina Yofanka, Resha Putra Maheswara, Ricardo Juan, Yudhistira Gowo Samiaji DIVISIPROYEK Fasya Nurfiranda (Kepala), Ilioni Trivonda Fensha Mon (Wakil Kepala), Gabriella Dian S. G., Klareza Putri D., Maritza Ayu Nathania, Sheila Firda A., Siti Hardianti T, Dik Ajeng Sekar Putri Taufanti, Juli Ardita Putri Nugroho, Marcello Patrick, Nurul Azmi Lestari, Rifqi Dwi Fianto BIROPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA Vika Liyanda (Kepala), Shafia Nabila (Wakil Kepala), Lidya Devina (Wakil Kepala), M. Faisal Farhan Lubis, Dian Judith, Rehulina A., Veby Kristianty P., Aurellia Nadhira R. Wardani. Regi Trevina, Revanza Auditya, Timothy Joel, Vezia Berliana Hasian BIROHUBUNGANLUAR Shafira Adjani (Kepala), Benedikta Maria (Wakil Kepala), Riana Rusdianto (Wakil Kepala), Vincent Gunawan, Amalia Cahyani, Amirah Hana, Emily Anggita, Julio Trijaya, I Made Kharisma Agung Putra, Kinasha Nadindya, Muhammad Zadda Ilman, Yumnaa Bustainah Mudzofar BIRODESAINDANTEKNOLOGI Yosia Kenneth Manurung (Kepala), Syskia Anelis (Wakil Kepala), Utari Nanda (Wakil Kepala), Alisha Farizka Nadhirani, Fanindya Dwimartha, Priskila, Dhea Monica, Shahifa Assajjadiyyah, Saffana Putri Andriana, Fadhli Rahman Jamal, Batrisyia Izzati Ardhie, Akmal Haikal Rahardian, Abelardo Sebastian Tambunan KONTAK Website : economica.id Telepon : (021) 7865084 E-mail : boeconomica@live.com ALAMATKANTOR Gedung Student Center FEB UI Lt.1 Kampus Baru UI, Depok Jawa Barat 16424 FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI
- 5. INTERMEZZO FOTO: ALETHEIA M. TANDEAN ESENSI EDUKASI DI MATA MEREKA 5 Economica 62 / 2020 “Please don’t touch politically about the education. Biarkan pendidikan itu dengan culture, style, dan way of life. Jangan diintervensi aneh-aneh karena jika diintervensi pemerintah akan menjadi komoditas. Sejatinya esensi dari lembaga pendidikan adalah nirlaba.” Prof. Dr. Ir. K.H. Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Periode 2009 - 2014 “Pendidikan di negara mana pun akan melayani paling tidak tiga imperatif fungsi dasar, yaitu untuk kepentingan anak sebagai individu yang unik, untuk kepentingan kontinuitas identitas bangsa, dan yang terakhir untuk kepentingan ekonomi.” Anindito Aditomo, Ph.D Senior Consultant Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) FOTO: KATYA MAZAYA KINANTI S
- 6. SECANGKIR TEH S S ebagai sebuah negara-bangsa, Indonesia mencantumkan empat tujuan berdirinya dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” kemudian diturunkan dalam Pasal 31 Amandemen Keempat UUD 1945 yang memberikan hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara dan mewajibkan pemerintah untuk menjamin pendidikan dasar bagi warga negara, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, memberikan prioritas anggaran bagi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kewajiban negara dalam pendidikan bisa lahir dalam UUD 1945? Tentu kita harus merunut kembali ke perjuangan Bapak Pendidikan Nasional Ki HajarDewantaradalammerintispendidikan pribumi di Hindia Belanda. Ia mendirikan Perguruan Tamansiswa pada tahun 1922 untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat pribumi yang memiliki banyak kendala, termasuk status sosial (Darmaningtyas, 2017). Berbeda dengan sekolah kolonial yang bertujuan untuk mencetak pegawai negeri yang andal, Perguruan Tamansiswa bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tertib dan damai. Pendirian Tamansiswa ini didasari oleh falsafah Ki Hajar Dewantara, yaitu Patrap Triloka—Sintesis dari falsafah pendidikan Montessori dan Tagore. PatrapTriloka yang berbunyi ingngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani merupakan bentuk ideal seorang guru yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, seorang guru harus dapat memberikan teladan (tulada) untuk siswa, membangun inisiatif (karsa) siswa, dan memberikan dorongan (daya) bagi siswa untuk eksplorasi. Falsafah pendidikan tersebut menjadi cikal bakal sistem dan arah pendidikan nasional, yang tertuang dalam Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 Di zaman kiwari, penggalan terakhir Patrap Triloka (tut wuri handayani) menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan harapan semangat falsafah Ki Hajar Dewantara dapat diejawantahkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Namun, apakah semboyan tersebut hanya teronggok di logo Kemendikbud ataukah benar-benar terwujud dalam kebijakan pendidikan nasional? Jiwa Zaman Kurikulum di Indonesia Kewajiban negara dalam pendidikan nasional membutuhkan seperangkat landasan operasional, berupa kurikulum, agar negara dapat menjalankan amanat konstitusi. Kurikulum nasional kerap mengalami perubahan yang senada dengan kebutuhan zaman (zeitgeist, jiwa zaman). Menilik sejarah kurikulum yang pernah dimiliki Indonesia, Alhamuddin (2014) mencatat bahwa pasca-Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki sepuluh kurikulum pendidikan yang berbeda. Kurikulum “merah putih” pertama yang dimiliki Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947—LebihdikenaldenganLeerPlan1947. Sebagai sistem pendidikan negara yang baru terbebas dari penjajahan, Leer Plan 1947 lahir dari campuran sistem pendidikan Belanda, tetapi menitikberatkan pada pembentukan karakter manusia yang bermartabat, sejajar dengan bangsa lain, dan terbebas dari nilai kolonialisme. Pembentukan Rencana Pelajaran 1947 juga diiringi oleh pembentukan aturan tentang sistem pendidikan nasional pertama yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 1950. Lima tahun berselang, kurikulum nasional berubah menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang menitikberatkan pada kesesuaian mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan satu guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Perubahan kurikulum kembali terjadi sebagai penutup Orde Lama. Rencana Pendidikan 1964 cukup merombak sistem pendidikan nasional. Rencana Pendidikan 1964 menitikberatkan program Pancawardhana, yakni pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keterampilan (keprigelan), dan jasmani. Kurikulum ini hanya bertahan selama empat tahun karena naiknya Soeharto ke kursi kepresidenan. Kurikulum 1968 mengubah program Pancawardhana menjadi tiga program utama, yakni pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Konsep management by objective yang mulai digandrungi di Indonesia, tak terkecuali pemerintah, kemudian diterapkan dalam Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam satuan pengajaran. Winarno Surakhmad (2009) mencatat, perubahan kurikulum menjadi Kurikulum 1975 merupakan perubahan kurikulum yang relatif tidak terpengaruh gejolak politik. Namun, akibat pemerincian satuan pengajaran, para guru terjebak dalam pekerjaan birokratis sehingga Kurikulum 1975 menuai protes. Alhasil, terbitlah penyempurnaan Kurikulum 1975 dalam bentuk Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 menitikberatkan pendekatan proses dalam bentuk Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) tanpa menegaskan pada hasil belajar. Akan Sekelompok mahasiswa, lahir di sekitar reformasi, kembali menerawang masa sekolahnya. Setidaknya mereka sudah mengalamimaju-mundurkurikulumpendidikanselamasekolah.Merekamerenung,“Apadampakperubahanitusemua untuk kita saat ini? Toh kurikulum yang ada tidak terasa jelas efeknya ketika kita sekolah,” ujar salah seorang mahasiswa sambil mengamati frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam Pembukaan UUD 1945. Economica 62 / 2020 6 TRANSFORMASI pENDIDIKAN jARGON ATAU JAWABAN tANTANGAN ZAMAN? Fadhil Ramadhan (Ketua Umum B.O. Economica) FOTO: RANIA YOLANDA S. | ECONOMICA
- 7. 7 Economica 62 / 2020 tetapi, CBSA dalam Kurikulum 1984 terlihat seperti melampaui zaman. Konsep CBSA yang indah dalam kertas, tetapi tidak dapat diwujudkan ke dalam ruang kelas. Riuh rendah celoteh siswa dengan label diskusi ditambahdenganmetodepengajaranyang bergeser dari berceramah menimbulkan penolakan terhadap CBSA. Riuh rendah penerapan Kurikulum 1984 diselingi dengan upaya Orde Baru membuat aturan sistem pendidikan nasional dalam satu undang-undang. Enam undang-undang produk Orde Lama diganti dengan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 2/1989, UU Sisdiknas). Kebutuhan mewujudkan pembangunan nasional menjadi pendorong perubahan undang- undang,hinggaakhirnyapengejawantahan “pembangunan” terasa kental dalam UU Sisdiknas, sesuai dengan fokus daripada Soeharto terhadap Indonesia. Setengah dasawarsa kemudian, terjadi kawin silang antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984. Kelahiran Kurikulum 1994 kembali menuai kritik. Banyaknya tarik-menarik antarkelompok membuat materi pelajaran Kurikulum 1994 menjadi sangat padat. Terdapat muatan nasional sebagai muatan wajib dan muatan lokal yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Setelah Soeharto lengser keprabon, Pemerintahan BJ Habibie menerbitkan Suplemen Kurikulum 1999. Suplemen kurikulum ini hanya berperan sebagai penambal materi pelajaran Kurikulum 1994. Setelah bangsa Indonesia mengalami hiruk pikuk Reformasi, barulah Pemerintahan Megawati Soekarnoputri mampu menerbitkan peraturan sisdiknas dan kurikulum baru. UU 20/2003 menggantikan UU 2/1989 sebagai UU Sisdiknas. Perbedaan mendasar antara UU 20/2003 dengan UU 2/1989 ditunjukkan dari tujuan pendidikan nasional. Tantangan globalisasi, pemerataan kesempatan pendidikan, dan peningkatan mutu menjadi latar belakang revisi UU Sisdiknas. UU 20/2003 menuliskan tujuan pendidikan nasional untuk “pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Corak pasca-Reformasi terlihat jelas dalam frasa“warga negara yang demokratis.” Selang setahun dengan terbitnya revisi UU Sisdiknas, Kurikulum 2004 dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) hadir menggantikan Kurikulum 1994. KBK menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa dan berorientasi pada hasil belajar. Akan tetapi, hingga pergantian presiden, KBK masih belum selesai melewati fase uji terbatas NaiknyaSusiloBambangYudhoyonoke tampuk kepemimpinan menghentikan uji terbatas KBK dan mengeluarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Salin nama KBK menjadi KTSP turut mengubah sistem penyusunan kurikulum dengan mengedepankan semangat otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab pengembangan silabus dan penilaian kepada sekolah agar pengembangannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Pemerintah hanya terbatas pada menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah memerintah Indonesia hampir satu dekade, Pemerintahan SBY kembali mengubah kurikulum. Berkaca pada penilaiansiswaIndonesiaterhadapTrendsin InternationalMathematicsandScienceStudy (TIMSS) yang tergolong rendah, berbagai tantangan masa depan, dan potensi bonus demografi, dibutuhkan kurikulum yang bertujuan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul. Mohammad Nuh yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Mendikbud) menjawab kondisi tersebut dengan menerbitkan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menjadi kurikulum berbasis kompetensi terbaru yang dimiliki oleh Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan empat kompetensi inti yang wajib dimiliki siswa, yakni spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keaktifan siswa dalam proses belajar-mengajar pun tekankan dalam kurikulum ini. Mengamati gonta-ganti kurikulum ala Indonesia, kita bisa melihat bahwa politik merupakan faktor kunci dalam penentuan kurikulum di Indonesia. Hal ini terlihat ketika kurikulum pertama Indonesia diterapkan dengan menitikberatkan persamaan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, penggantian kurikulum oleh Orde Baru ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, hingga ganti presiden ganti kurikulum terjadi kembali pada era SBY. Quo Vadis Transformasi Pendidikan? Melihat fenomena “ganti presiden, ganti kebijakan, ganti kurikulum,” tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar, bagaimana pendidikan Indonesia akan dibawa ke depannya di tengah tuntutan bonus demografi yang akan berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2036 mendatang? Di awal pemerintahan, Presiden Joko Widodo dilihat memiliki tujuan dalam hal pemerataan pendidikan nasional dengan program andalannya, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program KIP digadang-gadang dapat meningkatkan pemerataan secara kualitas dan angka partisipasi pendidikan di Indonesia. Eksekusi di lapangan cukup menjanjikan dengan peningkatan angka partisipasi murni di seluruh jenjang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat partisipasi murni untuk SD, SMP, dan SMA pada tingkat nasional di tahun 2019 bertutut-turut sebesar 97,97 persen, 82,05 persen, dan 64,43 persen. Angka ini meningkat pesat dibandingkan tahun 2014 yang hanya berturut-turut 96,2 persen, 77,45 persen, dan 59,46 persen. Presiden Joko Widodo mempercayakan pendidikan Indonesia ke tangan dua menteri, Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy, di periode pertama kepemimpinannya. Anies Baswedan melakukan pemberhentian sementara Kurikulum 2013 dan mengembalikan kurikulum nasional ke KTSP. Keputusan ini menuai pro kontra karena Kurikulum 2013 belum matang, tetapi pihak lain menilai bahwa penggantian kurikulum di tengah tahun ajaran dirasa memberatkan. Hanya berselang dua tahun, Anies berhenti menjabat dan digantikan oleh Muhadjir Effendy. Ia kemudian menyempurnakan Revisi Kurikulum 2013 yang sudah berlangsung sejak kepemimpinan Anies. Revisi Kurikulum 2013 yang menekankan pada perubahan di aspek kompetensi inti dan dasar, pembelajaran, dan penilaian, menjadi pedoman sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini. Setelah menunjuk dua tokoh yang berbeda menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jokowi menunjuk Nadiem Makarim yang bukan berasal dari dunia pendidikan, melainkan besar di dunia bisnis, sebagai Mendikbud. Beliau meluncurkan program Merdeka Belajar sebagai upaya mendorong transformasi pendidikan Indonesia. Orientasi pendidikan Nadiem adalah menciptakankualitassumberdayamanusia yang bisa bersaing di ranah global melalui literasi dan numerasi. Orientasinya tersebut diimplementasikan dalam salah satu poin Merdeka Belajar, yaitu penghapusan USBN menjadi asesmen internasional dalam literasi dan numerasi. Melihat permasalahan literasi dalam skor PISA Indonesia yang selalu berada di peringkat sepuluh terbawah, langkah Nadiem diharapkan dapat menyelesaikannya. Tentunya tak ada gading yang tak retak, Nadiem pun tak sempurna. Dampak pandemi Covid-19 mengubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara drastis. Penyesuaian dengan Kurikulum Darurat kerap diperbincangkan. Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Nadiem tentunya akan menghadapi jalan yang terjal. Terlebih, kondisi penerapan PJJ sendiri yang tidak merata akibat ketimpangan infrastruktur pendidikan. Tentunya, hal ini menunjukkan jalan panjang dalam implementasi sistem pelajaran berbasis online. Selama tujuh puluh lima warsa Indonesia merdeka, tentunya negara- bangsa Indonesia mengalami berbagai tantangan yang berbeda pada setiap zaman. Dikarunai bonus demografi, tetapi dengan kondisi manusia yang belum siap, membutuhkan upaya keras agar manusia Indonesia menjadi cendekia. Filosofi Patrap Triloka yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara harus menjadi dasar perancangan kurikulum, alih-alih kepentingan politik lima tahunan. Selain itu, kebijakan kurikulum harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Lalu, apakah upaya transformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah hanya sebatas jargon atau jawaban tantangan zaman? Hanya waktu yang akan bisa menjawab. Secangkir teh Penulis merupakan Ketua Umum Badan Otonom Economica periode 2020
- 8. Quo Vadis Pendidikan Indonesia Economica 62 / 2020 8 TULISAN UTAMA I ? Muhammad Daffa Nurfauzan, Nismara Paramayoga, Ricardo Juan FOTO: MAURIZKY FEBRIANSYAH | ECONOMICA
- 9. FOTO: ALETHEIA M. TANDEAN | ECONOMICA 9 Economica 62 / 2020 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)
- 10. tulisan utama Economica 62 / 2020 10 " " Jangan diintervensi aneh-aneh. karena jika diintervensi pendidikan akan menjadi komoditas yang muncul adalah transaksi jual beli. Sejatinya esensi dari lembaga pendidikan adalah nirlaba. P endidikan merupakan salah satu komponen utama dalam perkembangan peradaban. Proses masyarakat Yunani kuno dalam mengembangkan sistem pemerintahan dan tatanan politiknya hingga masyarakat China yang mampu mengembangkan alat-alat baru pun tak lepas dari peran pendidikan. Pendidikan menjadikan manusia berambisi dalam merekonstruksi dan mengetahui apa pun yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, tingkat pendidikan juga dimasukkan sebagai parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas manusia dalam suatu negara. Filosofi Pendidikan Indonesia Indonesia sendiri mengadopsi nilai- nilai pendidikan berdasarkan filosofi Tut WuriHandayani yang dituturkan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Tenaga pendidik sebagai inisiator pendidikan memiliki 3 tujuan penting, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Nilai- nilai tersebut merupakan kiasan bahwa dalam pendidikan itu harus membentuk manusia-manusia yang merdeka atau mandiri dan merupakan akhir dari sebuah proses. Filosofi ini diterjemahkan oleh Menteri Pendidikan petahana menjadi visi “Merdeka Belajar” untuk membentuk manusia-manusia yang merdeka yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Filosofi yang menjadi dasar sistem pendidikan Indonesia tentunya harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di abad ke-21, Indonesia dikaruniai oleh dua hal, yaitu bonus demografi dan bonus digital. Kedua karunia tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara penuh apabila sistem pendidikan kita siap. “Jika kedua bonus ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bonus ini akan berubah menjadi bencana,” ujar Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2009–2014. Setelah menghadapi karunia bonus demografi, populasi Indonesia akan berubah menjadi aging society, ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk lansia. Menghadapi perubahan zaman yang dibanjiri dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem pendidikan yang mengacupadakurikulumperluberadaptasi. Indonesia telah sering kali menerapkan berbagai macam perubahan terhadap kurikulum pendidikan dan tercatat sudah 11 kali mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tidak serta merta mengacu pada perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, tetapi lebih pada peran politik penguasa. Setiap pemimpin senantiasa mengusung kurikulum baru yang bahkan tidak sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai contoh, pergantian kurikulum pasca reformasi, Kurikulum Berstandar Kompetensi (KBK), didasari oleh UU Sisdiknas 2003 menyatakan bahwa pendidikan ditunjukkan untuk pengembangan warga negara yang demokratis. Frasa demokratis ini muncul dari evaluasi kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru. Fenomena pergantian pemimpin memicu pergantian kurikulum kerap terjadi hingga saat ini. Perubahan tersebut membuat lemahnya fondasi Indonesia dalam menetapkan kurikulum sehingga memicu prasangka bahwa Indonesia mengalami ambiguitas arah pendidikan yang menghambat perbaikan. Lalu, bagaimana sebenarnya pembentukan kurikulum dalam mengimplementasikan falsafah Ki Hajar Dewantara sebagai tujuan pendidikan Indonesia? Proses dalam Pembentukan Kurikulum Pembentukan kurikulum melibatkan dialog dengan para ahli dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional. Pembentukan kurikulum mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) yang didasarkan pada falsafah Ki Hajar Dewantara. Menurut Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI, pembentukan kurikulum mengikuti kajian filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pembentukannya harus ada“dialog dengan kodrat alam dan kodrat zaman.” Klausa tersebut memiliki makna bahwa perlunya sinkronisasi antara manusia dan akal pikirannya yang dilambangkan sebagai kodrat alam dengan perubahan lingkungan yang diibaratkan sebagai kodrat zaman. Sistem kurikulum pendidikan dapat dinyatakan efektif dalam meningkatkan kualitas manusia apabila kurikulum tersebut telah beradaptasi pada perkembangan zaman dan mengikuti arah pola pikir manusianya. Menurut Nuh, kurikulum terdiri dari dua komponen, ada official curriculum (kurikulum tersurat) dan hidden curriculum (kurikulum tersirat). Jika kurikulum tersurat lebih kepada materi dan silabus yang dipelajari oleh siswa, kurikulum tersirat lebih mengacu pada totalitas pengalaman murid ketika berada di sekolah atau nilai sosial dan budaya yang selalu melekat pada siswa. Dalam praktiknya, tenaga pendidik sering kali hanya mengacu pada kurikulum yang tersurat. Padahal, kurikulum tersirat juga penting karena pendidikan harus dapat dikemas sebagai sebuah pembentukan budaya yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Selain kedua nilai tersebut, kurikulum juga dibentuk berdasarkan paradigma tertentu. “Paradigma yang harus digunakan adalah and paradigm bukan or paradigm,” jelas Nuh. Kompetensi yang harus dicapai adalah tiga sekaligus, yaitu attitude (perilaku), skill (kemampuan), dan knowledge (pengetahuan), bukan salah satu. Negara-negara OECD juga menggunakan tiga kompetensi tersebut dalam menerapkan sistem pendidikan. Indonesia telah menggunakan kompetensi tersebut sejak tahun 2011 dalam penyusunan Kurikulum 2013. Di era globalisasi saat ini, kurikulum Indonesia harus mengacu pada berbagai indikator penilaian internasional agar setidaknya sumber daya manusia Indonesia dapat sejajar dengan dunia. Salah satunya adalah PISA yang menjadi acuan dari berbagai kebijakan kurikulum, terutama dalam hal asesmen atau penilaian siswa. PISA (Programme for International Student Assessment) merupakan penelitian yang dilakukan oleh OECD untuk memberikan penilai beberapa hal terhadap siswa di satu negara, terutama dalam hal literasi. Penelitian utama PISA terdiri dari tiga komponen literasi, yaitu literasi membaca, sains, dan matematika. Ketiga komponen tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dan mulai digaungkan oleh Nadiem Makarim dalam membawa arah pendidikan Indonesia lima tahun mendatang. Dinamika Implementasi Kebijakan Kurikulum Walaupun dalam kajian Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kurikulum harus “berdialog dengan kodrat zaman,” bukan berati dapat mengesampingkan dasar falsafah Tut wuri handayani dan UU Sisdiknas terkait tujuan pendidikan nasional. ”Pergantian kebijakan, jika itu masih ada di wilayah teknis, tentunya bukan suatu masalah besar,” ujar Nuh. Menurutnya, wilayah teknis hanya merupakan seni untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal yang perlu dihindari adalah pergantian substansi dalam kebijakan. Jika setiap pergantian pemerintahan substansinya berganti, tujuan dari kebijakan tidak akan sampai. Akhirnya kebijakan tersebut memiliki peluang tidak dapat diimplementasikan sehingga tidak mengubah apa pun. Salah satu contohnya adalah kebijakan
- 11. Dr. Iwan Syahril, Ph.D Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A Menteri Pendidikan Nasional RI Periode 2004-2009 Prof. Dr. Ir. K.H. Mohammad Nuh, DEA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 2009-2014 11 Economica 62 / 2020 FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI Bidikmisi pada tahun 2010. Sebelumnya, kebijakan tersebut diberi payung hukum Permen (Peraturan Menteri). Namun dikarenakan adanya beberapa hal, payung hukum kebijakan Bidikmisi tersebut akhirnya dinaikkan menjadi PP (Peraturan Pemerintah). Perubahan tersebut dimaksudkan supaya jika berganti menteri, kebijakan tersebut tidak berubah, sepanjang presidennya masih tetap. Namun, tidak menutup kemungkinan peraturan tersebut berubah jika presiden mengizinkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, payung hukum kebijakan Bidikmisi diperkuat kedudukannya menjadi undang-undang bersama dengan kebijakan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. “Karena payung hukumnya sudah berbentuk Undang-Undang, jika ada pemerintahan yang tidak menjalankannya, dia dapat disalahkan,”tegas Nuh. Perubahan kurikulum pun juga mengalami nasib serupa. Sering kali, begitu kurikulum baru diimplementasikan ketika terjadi pergantian pemerintahan, pelaksanaan kurikulum sebelumnya langsung disetop. Contohnya adalah pada pergantian KTSP dan Kurikulum 2013. Pada saat itu, Kurikulum 2013 tidak langsung diimplementasikan pada seluruh jenjang pendidikan, melainkan pada tingkat SMA terlebih dahulu. Perubahan tersebut juga dilakukan tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada para siswa terlebih dahulu. Kebiasaan ini seakan-akan memberi anggapan bahwa pendidikan memiliki sudut pandang yang pendek, padahal sejatinya pendidikan berorientasi jangka panjang. Nuh menganalogikannya sebagai kendaraan, pendidikan bukanlah sebuah bus, melainkan sebuah kereta. Kereta tidak akan berhenti sebelum tiba di stasiun, tentunya berbeda dengan bus yang bisa berhenti di mana saja. Sehingga apabila masyarakat ingin menilai keberhasilan penerapan kurikulum secara utuh, setidaknya dibutuhkan waktu 12 tahun, sesuai dengan masa pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Jika sebelum 12 tahun tersebut atau bahkan 6 tahun sudah dihentikan penerapannya, tujuan awal penerapan kurikulum tersebut tidak akan pernah tercapai. Evaluasi dari penerapan kurikulum harus dilakukan pada waktu-waktu yang tepat dan dilaksanakan dengan satu sistem. Hasil dari reformasi pendidikan yang muncul jauh lebih lama dibandingkan dengan periode kuasa politik pada umumnya menyebabkan rezim mengutamakan perbaikan pendidikan yang dapat diperkirakan akan mendapatkan pujian di buku sejarah atau terkesan berbeda dengan sebelumnya. Hal ini juga didukung oleh studi yang dilakukan oleh Siriannae Dahlum dan Carl Knutsen (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat bukti yang lemah antara demokrasi dengan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dijadikan salah satu acuan mengapa politikus kurang terinsentif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Padaakhirnyapergantianyangkadang- kadang disebabkan ego masing-masing ini mengorbankan masyarakat secara keseluruhan. Padahal, dalam hal membuat kebijakan, tidak hanya kebijakannya saja yang harus dipikirkan, tetapi juga tingkat kemampuan implementasinya. “Dalam membuat kebijakan, dari ide dasar sampai implementasi dan detail teknisnya harus digarap. Sebab kalau tidak, rencana kebijakan hanya akan jadi wacana akademik saja,”lanjut Nuh. Perbedaan Interpretasi Tujuan Pendidikan Nasional Pergantian kebijakan yang kerap terjadi ini diduga diakibatkan oleh perbedaan interpretasi dari masing- masing pemangku kebijakan. Menurut Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan tahun 2004–2009, UU SISDIKNAS yang dijadikan acuan kurikulum yang tidak tegas dalam membatasi interpretasi atas tujuan pendidikan nasional. Setiap menteri pendidikan yang baru memiliki interpretasinya masing-masing terhadap UU SISDIKNAS yang menjadi acuan kurikulum. Alhasil, implementasi (kurikulum) penafsiran setiap menteri terkesan tidak berkesinambungan. “UU ini tidak tegas dalam membatasi interpretasinya, sehingga tidak menutupi adanya interpretasi yang lebih luas atau justru melebar dan tidak sesuai dengan alam siswanya,”tambah Bambang Hal ini pun terlihat pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini yang menerjemahkannya menjadi visi “Merdeka Belajar” untuk membentuk manusia-manusia yang merdeka, visi yang berbeda dari kepengurusan sebelumnya. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kesinambungan dan konsistensi dari bentuk kebijakan antara satu menteri dan penerusnya. Bambang menyarankan, perlu ada amandemen pada UU Sisdiknas agar tingkat kebebasan dalam interpretasinya bisa dibatasi, tetapi tanpa melarang adanya inovasi. Kurikulum yang Ideal “Kurikulum yang ideal itu tidak akan ada, tetapi kurikulum harus selalu berkembang menyesuaikan zaman dan menyesuaikan konteks yang ada di lapangan,” ujar Iwan. Menurutnya, ada dua perspektif kurikulum, yaitu kurikulum secara keseluruhan dan kurikulum secara implementasi. Kurikulum secara keseluruhan harus tetap berkembang sesuai perubahan zaman, tetapi secara implementasi kurikulum harus selalu menjadi hal yang terus bertumbuh sesuai keadaan di lapangan (growing curriculum). Asumsi yang dibuat oleh desainer kurikulum dan fakta saat implementasinya di lapangan bisa saja tidak selaras. Kurikulum yang dibuat seharusnya beradaptasi pada murid sebagai objek pendidikan, bukan murid yang beradaptasi dengan kurikulum. “You have to remember, you don’t teach the curiculum, but you teach the students,”tambah Iwan Nuh juga menyarankan untuk dibuatnya suatu kesepakatan nasional. “Please don’t touch politically the education. Biarkan pendidikan itu dengan culture, style dan way of life pendidikannya. Jangan diintervensi aneh-aneh. Karena jika diintervensi pendidikan akan menjadi komoditas, yang muncul adalah nilai transaksi jual beli. Sejatinya esensi dari lembaga pendidikan adalah nirlaba,” tutup Nuh.
- 12. tulisan utama FOTO: FAUZAN KEMAL M. | ECONOMICA tulisan utama II Economica 62 / 2020 12 Krisis Literasi Dalam Skor PISA Indonesia FOTO: TAZKIA ASTRINA | ECONOMICA Literasi tidak hanya berbicara soal kemampuan membaca dan menulis seseorang. Dalam KBBI sendiri dijelaskan bahwa literasi juga mencakup bagaimana kita dapat mengolah informasi dan pengetahuan. Kemampuan literasi yang menurut UNESCO adalah hak setiap manusia dan dasar untuk belajar sepanjang hayat ini nyatanya masih menjadi permasalahan yang tak kunjung tuntas bagi sistem pendidikan di Indonesia. Rama Vandika Daniswara, Maria Regina Yofanka, Donny Falah
- 13. 13 Economica 62 / 2020 " " Kita ga perlu ikut PISA. Yang perlu adalah komitmen untuk mereformasi sistem pendidikan kita sehingga pendidikan bisa melayani siswa lebih baik lagi, bisa bernalar, bisa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. S udah 75 tahun merdeka, Indonesia masih berkutat pada kompleksnya isu pendidikan, mulai dari infrastruktur, sistem kurikulum, hingga isu kesejahteraan guru. Apabila menilik sistem pendidikan (kurikulum) terdahulu, Indonesia belum memiliki kurikulum yang secara spesifik berorientasi pada kemampuan literasi. Kurikulum yang terdahulumayoritasmasihberkutatseputar pengetahuan umum, kewarganegaraan, hingga keagamaan dan moralitas peserta didik. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang digadang-gadang memiliki orientasi dalam hal numerasi dan literasi, terkesan sadar akan permasalahan tersebut. Keprihatinannya pun dituangkan melalui kebijakan pendidikan baru yang dinamakanMerdekaBelajar.Salahsatupoin dari Merdeka Belajar adalah pergantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi asesmen kompetensi minimum. Asesmen yang digunakan sebagai standar adalah skor PISA yang menekankan pada literasi dan numerasi. Namun, apakah indikator skor PISA dalam poin Merdeka Belajar dapat memotret krisis literasi di Indonesia? PISA Score dan Urgensi Krisis Literasi PISA (Programme for International Assessment) adalah penilaian tingkat dunia yang dilaksanakan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melihat performa akademis siswa berumur 15 tahun di beberapa negara yang diukur setiap tiga tahun sekali. Menurut Anindito Aditomo, konsultan senior Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), PISA tidak hanya menunjukkan performa dalam hal literasi, tetap juga meneliti hasil belajar yang bersifat afektif dan sosial emosional. Dari banyaknya penelitian yang dilakukan PISA, penelitian utama yang menjadi sorotan dunia adalah terkait kognitif siswa— kemampuan literasi. Kemampuanliterasitersebutkemudian dibagi menjadi tiga poin—kemampuan literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains—yang memiliki penekanan berbeda-beda. Pertama, literasi membaca menekankan pada pemahaman peserta didik dalam membangun makna dari teks bacaan dan menggunakan kemampuan tersebut dalam belajar, berpartisipasi dalam komunitas, dan kehidupan sehari- hari. Kemampuan literasi membaca tidak hanya sebatas apakah seorang peserta didik melek aksara. Kedua, Kemampuan literasi matematika menekankan pada kemampuan matematika dasar yang dapat diimplementasikan dalam sebuah penalaran. Ketiga, kemampuan literasi sains menekankan pada kemampuan dasar sains untuk memahami model ilmiah, data, dan teori dari sebuah fenomena sains. Sudarno Sumarto, Peneliti The SMERU Research Institute, berpendapat bahwa PISA merupakan indikator yang unik dalam menilai kompetensi peserta didik suatu negara. “PISA bisa dibilang cukup berbeda dengan yang lain karena tidak menuntut siswa untuk menghafalkan, tetapi untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang nyata terjadi,’’ujar Sudarno. Laporan PISA Score yang dikeluarkan oleh OECD menggambarkan bahwa tingkat literasi Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Indonesia terlibat PISA Score sejak tahun 2000 dan memang peningkatan PISA Score kerap terjadi, tetapi tidak signifikan.“Klarifikasi aja tentang naik turunnya skor itu. Sebenarnya Indonesia sampai tahun 2015 itu, kita ada sedikit tren naik. Akan tetapi, memang tidak signifikan. Setidaknya tidak turun dan tidak stagnan,” ujar Anindito. Meski trennya sempat meningkat, jika mengacu pada peringkat, Indonesia selalu berada di posisi 10 terbawah dari negara yang berpartisipasi. Peningkatan tersebut tidak berlangsung lama, di tahun 2018, skor PISA Indonesia mengalami penurunan pada ketiga poin teruji. Literasi membaca menghasilkan nilai rata-rata 371 poin, literasi matematika sebesar 379 poin, dan literasi sains sebesar 396 poin. Poin tersebut turun dibandingkan tahun 2015 yang berturut-turut sebesar 397, 386, dan 403 poin. Alhasil, rendahnya PISA Score di tahun 2018 membuat Indonesia harus menempati peringkat 72 dari 79 negara yang berpartisipasi. Anindito menyangkal bahwa penurunan tajam dari tahun 2015 ke 2018 disebabkan oleh mutu pendidikan yang rendah. Ia berpendapat, penurunan tersebut diakibatkan perubahan teknis dalam penelitian PISA. “Dugaan saya salah satu penyebabnya adalah karena adanya peralihan tes berbasis kertas ke tes berbasis online. Implikasinya sangat besar bagi tes kompetensi literasi, di tahun 2015 PISA mengukur kemampuan membaca teks konvensional sedangkan di tahun 2018 berupa teks digital,”tambahnya. Skor PISA Indonesia tidak pernah menempati tingkat ke-2 dalam kecakapan dasar di seluruh bidang literasi—secara teknis, PISA membagi hasil analisis setiap negara dalam 6 tingkatan kecakapan. Indonesia sejauh ini hanya menempati level 1a dengan skor di bawah angka 400. Interpretasi skor dan tingkatan kecakapan dalam PISA tersebut berbeda setiap bidang literasi. Dalam literasi sains, siswa Indonesia di tingkat 1a dideskripsikan mampu mengingat konten ilmiah dasar atau pengetahuan prosedural untuk mengenali atau mengidentifikasi penjelasan tentang fenomena ilmiah sederhana—disajikan menggunakan bahasa ilmiah. Namun, siswa hanya dapat mengidentifikasi sebuah pertanyaan ilmiah yang sederhana. Dalam literasi matematika, tingkat 1a dapat menjawab pertanyaan matematika yang penjelasannya atau instruksinya tertera secara eksplisit dan konteks kasusnya umum terjadi. Siswa belum mampu terlalu cakap menggunakan logaritma dasar. Dalam literasi membaca, siswa level 1a dapat memahami bacaan dari sebuah kalimat pendek. Siswa juga dapat mengambil beberapa informasi secara independen untuk menemukan ide utama dalam satu kalimat. Akan tetapi, siswa akan mengalami kesulitan ketika diharuskan untuk membandingkan informasi yang ada dan menemukan informasi secara implisit dalam kalimat. Menjadi Indikator Mutu Pendidikan Dalam implementasinya, PISA cukup memadai untuk memotret kualitas pendidikan melalui tingkat literasi di Indonesia. Laporan PISA di tahun 2018 menunjukkan tingkat coverage sebesar 85% dari siswa usia 15 tahun di Indonesia. “Sampelnya (PISA) mewakili seluruh siswa SMP dan SMA di Indonesia yang usianya 15 tahun.Tapi, sekolah-sekolah yang berada di remote-area, yang termasuk 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), memang sengaja tidak di masukan dalam sampelnya. Jadi, apa pun yang dihasilkan oleh PISA tidak mencerminkan daerah-daerah terpencil,” ucap Anindito.Ia menambahkan, tidak masuknya daerah 3T disebabkan oleh bias dari negara OECD yang menciptakan tingkat kesulitan tes cukup tinggi, sesuai dengan kemampuan kognitif negara maju. Pemasukan daerah 3T dalam sampel akan memicu kecilnya poin yang didapatkan Indonesia dan estimasinya akan menjadi undervalued. PISA Score ini juga cukup representatif bagi negara-negara dengan angka partisipasi sekolah yang tinggi, termasuk Indonesia. “PISA Score ini nilai representatif secara nasional, tidak melihat perwilayahan. Ada ketimpangan antar wilayah. Jadi untuk bisa membandingkan Indonesia yang sangat beragam ini perlu diteliti lebih lanjut dengan indikator lain,”tambah Sudarno. Mengacu pada rendahnya PISA Score sejak tahun 2000 dan tingkat coverage yang relatif tinggi, Indonesia menghadapi sebuah urgensi untuk memperbaiki literasi. Perbaikan dapat dilakukan melalui sistem pendidikan, tetapi hal ini baru mulai digaungkan sejak Nadiem menjabat. Apakah Indonesia memang baru membuka mata akan urgensi tersebut? Atau sudah sejak lama PISA berpengaruh terhadap sistem pendidikan? PISA dalam Tatanan Kebijakan Pendidikan PISA Score hadir sebagai sebuah indikator pendidikan yang kerap menjadi acuan bagi beberapa negara dalam melakukan perbaikan sistem pendidikan sehingga memicu berbagai pandangan
- 14. TULISAN UTAMA Dr. Sudarno Sumarto Senior Researcher The SMERU Research Institute Anindito Aditomo, Ph.D Senior Consultant Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Economica 62 / 2020 14 FOTO: TAZKIA ASTRINA | ECONOMICA FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI berbeda akan tujuannya. Dalam key feature PISA (OECD, 2018b), PISA mengharapkan setiap negara mampu mendefinisikan arah tujuan kebijakan pendidikannya agar sejalan dengan standar kompetisi global. Pada artikel The Hidden Curriculum of PISA, Michael Uljens beranggapan bahwa usaha mewujudkan standar global oleh PISA mencerminkan paham neoliberalisme dalam pendidikan yang berorientasi pada hubungan antara negara, pasar, dan pendidikan. Argumen pertama adalah PISA Score dalam penilaiannya tidak menyesuaikan dengan kurikulum lokal, berbeda dengan pengukuran lain seperti TIMSS. Ditambah lagi PISA juga tidak memberikan gambaran hal apa yang perlu diperbaiki oleh setiap negara. Penilaian PISA yang menekankan peringkat terkesan sebagai usaha standarisasi SDM oleh OECD untuk menciptakan tenaga kerja yang bersaing dalam kompetisi ekonomi global. Aninditomenyangkalpendapatbahwa PISA merupakan agenda dari pemahaman neoliberal dari OECD. “Jadi persepsi bahwa PISA itu melayani kepentingan neoliberal, itu persepsi yang populer. tetapi menurut saya keliru,”ujar Anindito. Ia menekankan bahwa pendidikan di negara mana pun melayani tiga fungsi imperatif dasar atau tiga kepentingan. Pertama, kepentingan anak sebagai individu yang punya keunikan, baik secara bakat, minat, dan latar belakang. Kedua, imperatif sosial dan budaya yang menekankan kontinuitas identitas, seperti pemahaman budaya dan sejarah bangsa. Ketiga, imperatif ekonomi yang menekankan pada ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan oleh industri dan dunia usaha. Menurutnya, konsep PISA sendiri lebih pada nilai-nilai social- democracy yang tercermin dari pertanyaan- pertanyaan yang jawabannya berasal dari perspektif seorang warga negara masing- masing. Begitu juga dengan Sudarno, ia tidak setuju dengan label neoliberalisme pada program PISA. Ia menjelaskan bahwa hasil PISA hanya menunjukkan universal necessary condition yang dibutuhkan peserta didik setiap negara di era globalisasi. “PISA memang indikator yang penting, tetapi belum cukup sebagai indikator utama untuk mengubah sistem pendidikan karena kita (Indonesia) masih memiliki culture,” ujar Sudarno. Ia juga menambahkan hasil evaluasi literasi dari PISA bisa menunjukkan pentingnya pendidikan untuk pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh berbagai studi terdahulu. Pada studi yang dilakukan oleh Eric Hanushek dan Luedger Woessman (2010), ditunjukkan bahwa terdapat keuntungan ekonomi tersendiri bagi negara yang memiliki skor PISA tinggi. Jika setiap negara meningkatkan skor PISA sebesar 25 poin, PDB akan meningkat sebesar 1,5%-4,6% pada 2042 dibandingkan dengan negara yang tidak ada peningkatan skor PISA. Dengan skenario yang sama, PDB per kapita akan meningkat sebesar 25% pada 2090. Studi lain dari Eric Hanushek (2015) juga menggambarkan apabila Indonesia berhasil memenuhi standar minimum dari kemampuan dasar literasi di tahun 2030, yang ditunjukkan oleh 420 skor PISA, Indonesia akan meningkatkan long run economic growth sebesar 0,92 %. Studi lain dari Mckinsey (2018) juga menggambarkan kemampuan pekerjaan yang dibutuhkan semakin berfokus pada segi kemampuan kognitif, sosial, dan teknologi. Salah satu poin kognitifnya terkait dengan literasi yang dapat digambarkan oleh skor PISA. Terlepas dari pandangan ideologi atau paradigma yang dibawa oleh PISA, evaluasi terhadapnya dalam sistem pendidikan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan ekonomi ke depannya Menurut Indah Pratiwi (2019), PISA kerap menjadi bahan kritik dari media dan masyarakat untuk mengubah sistem pendidikan (Kurikulum) yang dianggap gagal. Alhasil, evaluasi PISA pun dijadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia yang dimuat pada Rencana Strategis Nasional (Renstra). Bahkan,perubahankurikulumkeKurikulum 2013 secara eksplisit menerangkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti PISA menjadi latar belakang penyusunannya. Cerminan untuk Perbaikan Krisis literasi yang ditunjukkan PISA sejak dua puluh tahun lalu ternyata belum dapat teratasi meski evaluasinya telah diimplementasikan pada kurikulum. Anindito menilai hal ini dikarenakan skor PISA hanya menunjukkan kondisi pendidikan, bukan untuk memperbaiki sistem pendidikan. “Gak, dia (PISA) hanya menunjukkan bahwa sistemnya tidak berfungsi dengan baik. PISA itu snapshoot aja. Kondisi kinerjanya (pendidikan) dari tahun ke tahun seperti ini, sehingga PISA bukan tempat yang tepat untuk kita tanya itu,”jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi untuk perbaikan yang berharga dari PISA adalah definisinya terkait literasi dan numerasi, bukan pada peringkat yang disajikan oleh PISA itu sendiri. “Kita gak perlu ikut PISA sebenarnya. Yang perlu adalahkomitmenuntukmereformasisistem pendidikan kita sehingga pendidikan bisa melayani siswa kita dengan lebih baik, membuat lebih banyak siswa itu bisa bernalar, bisa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Itu yang harusnya diambil dari PISA ataupun tes-tes internasional lainnya,” ujar Anindito. Berbeda dengan Anindito, Sudarno berpendapat bahwa PISA menggambarkan kualitas pendidikan Indonesia yang rendah dan penyebabnya banyak faktor. Ia menurutkan bahwa sebagian faktor yang menyebabkan rendahnya skor PISA Indonesia adalah rendahnya kualitas guru dan disparitas mutu pendidikan. “Sebagai contoh, skor PISA di Yogyakarta mungkin setara dengan skor PISA di negara maju, tetapi skor daerah tertinggal mungkin setara dengan skor di negara selatan Afrika yang paling miskin,” jelasnya. Dalam uji kompetensi guru, rata-rata skor hanya mencapai 53. Padahal, skor minimum untuk guru adalah 55. Faktor lainnya yang turut berkontribusi kepada rendahnya skor PISA Indonesia adalah kualitas guru. Program-program pengembangan kualitas guru dinilai Sudarno kurang bermanfaat. Tingkat keabsenan guru di Indonesia dalam mengajar juga tertinggi kedua setelah India. Menurut Sudarno, jika tren sekarang terus berlanjut, Indonesia baru akan mencapai tingkat rata-rata dunia untuk matematika pada 2065. Untuk membaca, Indonesia baru akan mencapai tingkat rata-rata dunia bahkan pada tahun 2090. Setidaknya, 70% siswa Indonesia tidak bisa mencapai level 2 pada kerangka PISA. Dengan peningkatan yang sangat lambat, Indonesia tidak akan mencapai skor yang memuaskan jika tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam sistem pendidikan. Penutup Perlu dipahami bahwa pendidikan pada esensinya memang sebuah indoktrinasi atas sistem kehidupan yang dianut oleh setiap kultur. Pertanyaan besar yang selalu muncul, di antara jutaan pertanyaan lainnya, adalah doktrin apa yang tepat dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Skor PISA mengukur kemampuan kognitif dasar yang relevan dalam kehidupan ekonomi global. Di luar dari diskursus mengenai pendidikan kebudayaan, skor PISA Indonesia yang secara konsisten rendah menunjukkan bahwa indoktrinasi dalam segi kemampuan kognitif dasar Indonesia masih sangat lemah. Langkah perbaikan pendidikan perlu dilakukan dengan sangat menyeluruh, mulai dari resep pendidikan (kurikulum), koki (guru), hingga bahan masak (materi bahan ajar). Selain itu, pendidikan juga perlu didesentralisasi dari segi kurikulum agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Harapannya, pendidikan Indonesia mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang lebih baik dan membawa bekal yang lebih mumpuni.
- 15. DALAM SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA 15 Economica 62 / 2020 tulisan utama III Keluhan demi keluhan diajukan wali murid kepada pihak sekolah. Mereka gelisah melihat jam belajar kelas buah hati mereka yang dinilai terlalu intens. Apakah semakin lama pengajaran membuat anak semakin pintar? Nyatanya sekian jam yang ditambah tak mengubah pemahaman anak. Puas mengajukan keluhan, mereka pun pergi, membawa kembali sang anak ke tempat les favoritnya lagi. Balada Bimbel Online Haikal Qinthara, Yudhistira Gowo Samiaji, Nadyezdi Rifi Prihadini FOTO: KATYA MAZAYA KINANTI SANTOSO
- 16. FOTO: UTOMO NOOR RACHMANTO | ECONOMICA Economica 62 / 2020 16 " " Di negara maju bimbel itu sifatnya suplemen, sedangkan di Indonesia lebih seperti obat. S iapa yang tidak mengenal Bimbingan belajar (bimbel)? Bimbel sudah menjadi hal yang lumrah bagi kebanyakan pelajar. Guna meraih hasil ujian atau tes yang terbaik, para orang tua tak ragu-ragu mengeluarkan sejumlah uanguntukanakmereka.Dengankemajuan teknologi, bimbel bertransformasi ke bentuk online sehingga dapat menjangkau lebih banyak murid. Menjamurnya bimbel online mungkin dianggap beberapa orang sebagai remedi dari permasalahan pendidikan Indonesia. Padahal, fenomena ini justru menunjukkan bobroknya kualitas pendidikan di Indonesia Fenomena Gemar Bimbel di Indonesia Bimbel pada awalnya lahir dari kompetisi dunia pendidikan. Pada tahun 1970-an, bimbel offline mulai menjadi sandaran para pelajar yang mencari tutor guna masuk ke perguruan tinggi nasional berprestise.1 Pendiri Zenius Education—platform pembelajaran online—Sabda Putra Subekti menjelaskan, “(misalkan) Mengenyam pendidikan tinggi di universitas ternama yang memiliki kapasitas 20.000, tetapi hanya menerima 1000 (orang). Dampaknya akan ada 19.000 orang yang menjadi korban. Dari situ, muncul natural tendency untuk akhirnya berkompetisi dan meningkatkan kemungkinan mereka untuk bisa diterima di universitas ternama tersebut.”Kebutuhan berkompetisi ini lah yang diakomodasi oleh bimbel. Seiring waktu berjalan, bimbel bertransformasi untuk memenuhi tiap kebutuhan—akan ujian—yang berbeda- beda. Mulai dari bimbel masuk universitas, bimbel ujian sekolah, bimbel masuk angkatan militer, bimbel Ujian Nasional, hingga bimbel seleksi penerimaan pegawai sipil tersedia sekarang ini. Kapasitas bimbel jauh meluas ketimbang pada masa kelahirannya, menyesuaikan dengan segala macam tes yang ada.1 Bimbel juga mulai muncul ke dalam bentuk online, sejalan dengan perkembangan teknologi. Masalah yang Terselubung Fenomena bimbel memang tidaklah unik di Indonesia. Negara-negara seperti Jepang, Korea, China, dan Singapura dikenal dengan budaya cram school dan private tutoring yang kental.2 “Tujuan mereka (pelajar) bimbel adalah untuk meningkatkan competitiveness. Terlepas dari kualitas pendidikan, bimbel akan selalu ada selama ada kompetisi,” ujar Sabda. Senada dengan Sabda, CEO MejaKita, Aksta Efendy mengatakan, “Bimbel di sebuah negara dengan sistem pendidikan yang sangat kompetitif, seperti Korea Selatan dan Singapura, merupakan sebuah industri multimillion-dollar yang sangat laku.” Walaupunbegitu,Akstamenilaibimbel di Indonesia memiliki corak tersendiri. Ia menjelaskan, bimbel di Indonesia mem- branding diri mereka seperti pahlawan yang diperlukan agar anak dapat masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Hal ini dinilainya sangat berbeda dengan Singapura yang bimbelnya hanya sekadar memberikan rasa aman. “Perbedaan bimbel di Indonesia dan negara-negara maju tersebut adalah kalau di negara maju bimbel itu sifatnya seperti suplemen, sedangkan di Indonesia lebih seperti obat,” ucap Aksta. Keberadaan “obat” ini menjadi indikasi adanya masalah di dalam pendidikan Indonesia yang mendorong melejitnya kegiatan bimbel. Rendahnya Kualitas Guru Beberapa tahun lalu, Kompas mengadakan survei dengan 770 responden pelajar.3 87,8% responden menilai bimbel penting dalam menambah pemahaman akan materi pelajaran. Selain itu, lebih dari separuh responden mengatakan memerlukan bimbel karena tidak cukup mengerti pelajaran yang diberikan di sekolah. Hal ini mengindikasikan terdapat masalah pada saat pembelajaran, baik waktu belajar maupun kompetensi guru. Survei tersebut mengungkapkan, hanya 47,9% yang menyatakan kemampuan guru di sekolah cukup memadai. Penemuan ini sejalan dengan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rata-rata nasional UKG Indonesia berada di angka 54,05 (nilai maksimum 100).4 Angka ini jauh dari nilai minimum 75 yang ditentukan pemerintah. Pola Pikir Birokrat Permasalahan kualitas guru di Indonesia dapat ditelusuri hingga ke Orde Baru. Sejak setengah abad yang lalu, kebijakan Pendidikan di Indonesia difokuskan pada akses pendidikan yang lebih luas.5 Antara 1975 – 1987, Presiden Suharto meluncurkan berbagai program yang membangun ribuan sekolah dan mempekerjakan ratusan ribu guru baru yang dipaksa masuk ke dalam ruang kelas dengan pelatihan minimalis. Mereka dilengkapi wawasan pelajaran yang terbatas dan keahlian pedadogis— kemampuan mendidik—yang tidak mumpuni.6 Ekspansi pendidikan yang masif dengantenagadidikinkompetenmendilusi kemampuan guru yang ada sebelumnya. Ditambah dengan ekspansi pegawai sipil non-pendidikan, gaji guru menurun (di Indonesia, guru sekolah publik termasuk pegawai negeri).6 Jaminan kerja, tuntutan kerjayangrendah,waktukerjayangsingkat, dan masa kerja seumur hidup menjadi daya tarik utama dari pegawai negeri (termasuk guru). Rendahnya ekspektasi melahirkan penurunan produktivitas.6 Pergeseran pandangan guru dari pendidik menjadi birokrat ini sangat signifikan. Guru melihat pertanggungjawaban mereka ada pada atasan, bukan murid atau wali murid. Ditambah lagi, Orde Baru sangat menekankan pada loyalitas dan kepatuhan kepada pemerintah ketimbang pencerdasan murid. Guru diharapkan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan menguatkan kesatuan nasional. Fokus Pendidikan beralih dari pertumbuhan intelektual menuju moralitas dan etika.6 Hilangnya rasa tanggung jawab dan rendahnya upah menimbulkan masalah- masalah lain pula. Banyak guru mulai mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengalihkan perharian dari kegiatan mendidik. Tingkat absen guru juga meningkat hingga mendegradasi etika kerja guru.6 Tercatat, sekitar 10% guru di Indonesia tidak menghadiri kelas-kelasnya.7 Jumlah guru mungkin meningkat, setidaknya di atas kertas, namun tidak untuk pengajaran. Interaksi antara guru dan siswa dinilai Aksta sangat minim sehingga akan membuat keadaan pendidikan semakin memprihatinkan, khususnya bagi para murid. “Ini memang kondisi yang agak dystopian, di mana kondisi paling parahnya, apabila berkelanjutan, sekolah tidak dapat beradaptasi dengan murid sehingga datang ke sekolah hanya untuk absen,” terang Aksta. Ia menambahkan, “Bimbel akan membunuh sekolah jika ia (bimbel) dijadikan obat atas bobroknya kualitas pendidikan.” Bimbel, Obat yang Semu Lain dengan pendidikan formal, bimbel online selama ini memasarkan tenaga didiknya berkualitas. Ditambah dengan kemampuan meraih murid di mana pun mereka berada, bimbel online memiliki keunggulan di mana sekolah tersandung. Berbeda dengan sekolah konvensional, bimbel online tidak menghadapi kesulitan menyediakan guru kompeten. “Murid dapat menerima materi pembelajaran dari tulisan utama
- 17. FOTO: WEBSITE RESMII| ECONOMICA 17 Economica 62 / 2020 Sabda Putra Subekti Chied Education Officer Zenius Aktsa Effendy Founder MejaKita FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI FOTO: Mejakita.com kualitas guru yang sama atau bahkan lebih baik tanpa terbataskan tempat,”ujar Sabda. Jika bimbel online sebegitu superior, untuk apa sekolah masih ada? Sabda menilai sekolah tak dapat sepenuhnya digantikan online education ala bimbel online. Menurutnya, belajar kognitif memang bisa secara online, akan tetapi, fungsi komunitas, ekstrakurikuler, rasa komunitas, dan masa bersenang- senang bersama teman sekolah tidak dapat diisi oleh online education. “I think that’s the more important thing of a school setting,” ujar Sabda. Aksta juga menekankan, sekolah bukan sebatas untuk hal akademis, kebutuhan psikis juga menjadi sorotan. “Teknologi itu katalis, mempercepat perkembangan, tapi bukan solusi,” ujar Aksta. Selain itu, tidak semua komponen masyarakat dapat dan mampu menggunakan bimbel online sebagai sarana pembelajaran. Menggantungkan pendidikan nasional kepada korporasi pendidikan dapat membahayakan inklusivitas pendidikan dan melemparkan Pendidikan ke dalam ajang monetisasi. Pengobatan yang Tepat Kehadiran platform online education, seperti bimbel online, memiliki peran yang cukup signifikan dalam menopang pendidikan Indonesia. Kecanggihan dan substansi konten yang ditawarkan bimbel online membangun persepsi masyarakat bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian dalam dunia pendidikan. Perbaikan mutu guru menjadi hal yang utama. “Menurut gue akarnya ada di infrastruktur guru yang kurang baik,” jelas Aktsa.Pendidikanmembutuhkanguruyang baik agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik. Selama infrastruktur ini belum baik maka susah bagi pendidikan Indonesia untuk maju. “Sistem pendidikan Indonesia kurang peduli sama guru,” tambahnya. Ia menilai sistem rekrutmen dan penggajian guru Singapura dapat menjadi acuan bagi Indonesia. Sebagai contoh, Aksta membandingkan Indonesia dengan Singapura. Ia menjelaskan, di Singapura, seorang guru harus memiliki gelar magister. Selain itu, guru di Singapura juga mendapatkan bayaran yang besar. “Untuk menjadi guru (di Singapura), mereka wajib mengikuti pelatihan guru selama 2-3 tahun untuk sertifikasi lalu ada masa adaptasi di sekolah yang bukan top school. Juga, gaji seorang guru PNS di sekolah biasa Singapura sebesar 5.500 dolar (setara Rp 59.210.800),8 9 sehingga ada insentif bagi guru untuk membantu muridnya agar menjadi lebih baik,”ujar Aksta. Seorang pasien kanker membutuhkan kemoterapi, ia tidak bisa diobati dengan perban. Begitu pula dengan sistem pendidikan Indonesia. Akar masalah utama, yaitu kualitas guru, harus dibenahi. Tambalan berupa bimbel online tidak akan dapat mengobati penyakit. Perlu remedi yang tepat, peningkatan kualitas guru Indonesia sehingga pembelajaran yang diterima murid menjadi bermakna. Sebagai penutup, Aksta berharap Nadiem Makarim, sebagai Menteri Pendidikan Indonesia dengan latar pendiri start-up, bisa membawa agility ke pendidikan Indonesia. “Semoga (Nadiem) bisa membangkitkan nilai sekolah agar tidak mudah digantikan oleh bimbel dan bisnis-bisnis lainnya,”tutup Aksta. Teknologi itu katalis, mempercepat perkembangan, tapi bukan solusi. " " Referensi 1Tanamal, Y., 2018. Bimbel Blues: How After-School Cram Sessions Became Necessary In Indonesia. [online] Vice. 2Kwok, P. Examination-Oriented knowledge and value transformation in East Asian Cram Schools. Asia Pacific Educ. Rev. 5, 64 (2004). 3Kompas Media, 2012. Ramai-Ramai Les Pelajaran - Kompas.Com. [online] KOMPAS.com. 4Hasil perhitungan dari data UKG yang tersedia secara daring di Neraca Pendidikan Daerah Kemdikbud. 5Usman, S., 2019. Crisis In Learning Quality: Why Do Student Guardians Rarely Question Schools And The Government? | PROGRAM RISE DI INDONESIA. [online] RISE SMERU. 6Chang, Mae Chu; Shaeffer, Sheldon; Al-Samarrai, Samer; Ragatz, Andrew B.; de Ree, Joppe; Stevenson, Ritchie. 2014. Teacher Reform in Indonesia : The Role of Politics and Evidence in Policy Making. Directions in Development--Human Development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank. 7McKenzie, P., Nugroho, D., Ozolions, C., McMillan, J., Sumarto, S., Toyamah, N., … Sim, AA. (2014). Study on Teacher Absenteeism in Indonesia 2014. 1–130. 8Menggunakan kurs 28 Agustus 2020 pada tingkat SG$1 = Rp10.765.60. 9Singapura tidak memiliki upah minimum yang resmi. Akan tetapi, Partai Buruh Singapura pernah mengajukan upah minimum sebesar SG$1.300 per bulan. https://www.straitstimes.com/politics/ minimum-wages-or-progressive-which-will-help-more
- 18. INFOGRAFIS: BELOM DIEDIT!!| ECONOMICA Economica 62 / 2020 18 iNFOGRAFIS FOTO: SYSKIA ANELIS | ECONOMICA
- 19. DESAIN: STEVANUS FERDI | ECONOMICA 19 Economica 62 / 2020 INFOGRAFIS
- 20. KESEHATAN “Kita mengalami ‘gagap’ karena dari awal merasa ‘pede’ sehingga belum ‘total football’ jika diibaratkan bermain bola” ungkap Dr. Mondastry Korib Sudaryo, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ketika ditanya men- genai kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Economica 62 / 2020 20 P er 15 September 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 225.000 orang dengan total kasus meninggal dunia sebanyak 8.965 orang. Jika dihitung tingkat kesembuhan dan tingkat kematiannya, Indonesia berada di angka 71,58% dan 3,98%. Ketika dibandingkan dengan tingkat kesembuhan dan tingkat kematian secara global yang ada di angka 72,43% dan 3,16%, Indonesia memiliki performa yang relatif lebih buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan, Apakah Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah siap dalam menghadapi penyebaran pandemi COVID-19 ini? Efektivitas Protokol Penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia telah menetapkan protokol kesehatan sebagai pedoman dalam pengendalian pandemi COVID-19. Protokol ini disusun oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dengan mengacu pada standar dari WHO (World Health Organization). Menurut Dr. Mondastry Korib Sudaryo, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, protokol penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri sangat dinamis dan terus berevolusi hingga saat ini yang sudah berada di tahap kelima. Perubahan dan perkembangan protokol penanganan pandemi ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang masih baru dan belum dapat dipahami. Hal tersebut memaksa otoritas yang berwenang untuk terus menyesuaikan protokol mengikuti perkembangan teknologi dan penelitian. Protokol penanganan yang terus berubah menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pedoman dan tindakan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Tolak ukur efektivitas protokol penanganan COVID-19 pemerintah Indonesia sendiri mengikuti 24 indikator yang sudah ditetapkan olehWHO. Indikator ini terbagi menjadi 3 domain, yaitu 7 indikator epidemiologi, 7 indikator sistem pelayanan kesehatan, dan 10 indikator untuk pengamatan berkelanjutan. Namun secara sederhana, tolak ukur efektivitas tindakan dan protokol penanganan pemerintah dapat dilihat melalui dua hal, yaitu jumlah kapasitas testing dan kemampuan contact tracing yang mampu dilakukan oleh pemerintah. Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, mengatakan, “Jika dihitung dari skala 5, Indonesia berada di angka 3 nilainya.”Halinimenunjukkanbahwasecara formal, protokol penanganan COVID-19 di Indonesia tersebut dapat dibilang siap, tetapi tidak sempurna. Ditambah dengan proses penyusunan protokol yang melibatkan akademisi dan para ahli, protokol yang digunakan oleh Indonesia juga sudah sesuai dengan standar. Namun, di lapangan, pelaksanaan protokol di Indonesia memang masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor eksternal, seperti sosial, ekonomi, sektor komersial, dan lingkungan. Tidak hanya itu, kemampuan masing-masing daerah yang berbeda-beda kerap menjadi kendala. “Adanya ketimpangan daerah dalam penanganan COVID 19 ini disebabkan oleh adanya otonomi daerah. Ada 20-30 kabupaten yang standar-standar WHO sudah diterapkan dengan baik, tetapi yang lain tidak begitu. Langkah yang bisa diambil pemerintah adalah dengan desentralisasi semuanya, termasuk standar, dan sebenernya ia (pemerintah) boleh melakukan bypass pada otonomi daerah,” tambah Akmal. Kemampuan Indonesia Mende- teksi Virus COVID-19 Salah satu protokol utama di Indonesia adalah testing, kemampuan dalam mendeteksi virus. WHO mensyaratkan bahwa jumlah frekuensi testing dengan PCR (polymerase chain reaction) minimal 1 per 1000 penduduk, sehingga pemerintah harus siap melakukan tes sebanyak 270.000 orang per minggu dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta . Namun, pada kenyataannya Indonesia hanya mampu mencapai angka sekitar 20.000 per harinya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia masih jauh di bawah standar WHO. Untuk setiap kasus positif COVID-19, WHO menyarankan setidaknya harus dilakukan contact tracing kepada minimal covid-19 tak terhentikan persiapan menjadi pertanyaan Gabriella Dian Silvana, Rifqi Dwi Fianto, Marcello Patrick FOTO: KAROLINA GRABOWSKA | PEXELS.COM
- 21. Kesehatan FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI 21 Economica 62 / 2020 dr. Mondastri Korib Sudaryo, MS, D.Sc Dosen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Dr. dr. Akmal Taher Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI 30 orang. Di Indonesia, untuk setiap satu kasus positif, tracing yang dapat dilakukan oleh pemerintah belum dapat mencapai 10 orang. “Jika pemerintah belum bisa mencapai standar yang ditetapkan, jumlah kasus yang ada sekarang belum menggambarkan tren yang sesungguhnya,” ungkapMondastry.Kurangnyakemampuan Pemerintah Indonesia dalam mendeteksi virus COVID-19 disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah keterbatasan dana. Hal ini disebabkan harga alat tes PCR yang tergolong mahal dan kurangnya tingkat akurasi dari rapid test. Selain harga alat tes PCR yang mahal, kesiapan fasilitas rumah sakit dan tenaga medis juga dirasa masih sangat kurang dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kesiapan rumah sakit diukur dengan kemampuannya dalam memberikan perawatan yang dibutuhkan kepada pasien. Hal ini menjadi salah satu kendala karena selama ini rumah sakit di Indonesia tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi besar. Dampaknya, banyak rumah sakit yang kekurangan ruang ICU atau tidak memiliki ruang isolasi yang cukup dan sesuai dengan standar medis. Lalu, angka kematian tenaga medis yang mencapai 5-6% juga mempersulit penanganan virus ini. Menurut Akmal Taher dalam salah satu riset FK UI, penyebab rentannya tenaga medis adalah kelelahan. Dalam kondisi kelelahan, tenaga medis akan lebih rentan terhadap stres dan meningkatkan risiko terjangkit virus. “Kami (satgas) juga sangat menargetkan kesehatan dari para tenaga medis. Ibarat perang, saat ini dokter adalah tentara. Jika ada yang meninggal, tidak bisa langsung digantikan,”tambah Akmal. Indonesia Vs Dunia dalam Melawan COVID-19 Fakta bahwa Indonesia berada diposisi ke-23 dunia untuk tingkat kematian pasien COVID-19 dengan ditambah angka tingkat kematian tenaga medis Indonesia yang mencapai 5-6% menimbulkan pertanyaan bagaimana posisi dan perbedaan Indonesia dalam melawan outbreak pandemi jika dibandingkan dengan dunia. Namun, tentu saja kita tidak bisa langsung membandingkan Indonesia dengan negara tetangga karena perbedaan kondisi yang dihadapi. Misalnya dengan Singapura, jumlah penduduk Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan mereka atau dengan Hong Kong dan Taiwan yang memiliki kisah sukses melawan pandemi SARS pada tahun 2002 sehingga bisa dikatakan mereka sudah memiliki persiapan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. “Kita mengalami ‘gagap’ karena dari awal merasa pede. Sementara negara lain sudah penuh persiapan dan lebih totalitas. Jadi, saya pikir gerakan kita sedikit lambat karena ragu untuk menginvestasikan kegiatan pada sumber daya yang membutuhkan banyak dana,” ujar Mondastry Indonesia bisa belajar dari berbagai negara atas penanganan pandemi COVID 19, salah satunya Thailand. Thailand dengan tingkat ekonomi—ditinjau melalui PDB— mirip dengan Indonesia, malah penanganannya jauh berbeda. Keadaan Thailand yang sedang dilanda gejolak politik dahsyat, tidak lantas mengganggu penanganan pandemi ini. Infrastruktur kesehatannya yang lebih baik, bahkan mencapai pelayanan primer—puskesmas, klinik, dan setingkatnya— menjadi kiat suksesnya. “Kenapa Thailand bisa kuat dengan jumlah meninggal COVID hanya sekitar 50 orang dibanding Indonesia yang sampai 8000 lebih adalah karena Thailand kuat infrastruktur di bawahnya (pelayanan primer), karena di situ terjadi pencegahan penyakit,”jelas Akmal. Thailand yang kuat dalam infrastruktur kesehatan primer menunjukkan bahwa mereka cukup baik dalam mengambil tindakan preventif dari penularan virus. Lalu, bagaimana dengan Indonesia dalam melakukan tindakan preventif dalam Pandemi ini? Tindakan Preventif dan Represif terhadap Pandemi COVID-19 Indonesia masih kurang sigap dalam mengambil langkah preventif dengan bukti masih banyaknya pro-kontra antar pemerintah terkait kebutuhan lockdown di satu daerah. Baik Mondastry maupun Akmal berpendapat bahwa Indonesia harus merujuk kepada rekomendasi WHO, selain menerapkan 24 indikator juga membuat 6 kriteria mengenai lockdown atau PSBB. Adanya kriteria ini diperlukan sebagai alat kontrol dan kendali pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Secara singkat, tindakan tersebut bisa dibagi dua secara garis besar menurut intervensinya, yaitu intervensi kesehatan dan intervensi sosial (social behavioural change). Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan dari sisi kesehatan atau epidemiologi meliputi pengendalian transisi virus dengan testing, screening, dan karantina. Selain itu, dari sisi sosial, diperlukan adanya perubahan perilaku baru secara garis besar. Hal ini bisa dimulai dengan membuat kampanye yang menggalakkan program 3M—Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak—melalui media sosial. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan program tersebut dengan memberikan pengetahuan dan membangun kesadaran masyarakat. Harapan kepada Indonesia dalam melawan COVID-19 Kita tahu betul bahwa kelemahan utama Indonesia adalah pada infrastruktur dan sistem pelayanan kesehatan. Strata pelayanan kesehatan di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pelayanan primer, sekunder dan tersier. Pencegahan terjadi di tingkat primer, tapi sering kali dianggap sebelah mata oleh pemerintah.“Pemerintah perlu mengubah prioritasnya, sistem yang sekarang terjadi di layanan primer paling lemah, padahal paling penting di sana,” jelas Akmal. Terlebih, stigma masyarakat yang menganggap penyakit itu perlu disembuhkan bukan dicegah menandakan perlunya perubahan pemikiran pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dan pemerintah harus sadar bahwa COVID-19 ini masih harus dipelajari dan dilakukan penelitian untuk ditemukan obatnya sehingga penekanan pada pencegahannya menjadi hal yang utama. “Dan terakhir harapan saya, karena sekarang sedang dibuat vaksin, jangan merasa karena ada vaksin, jadi sekarang bisa seenaknya. Penelitiannya belum selesai, belum tau seberapa efektif vaksin tersebut, dan akan memakan waktu. Oleh karena itu, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan itu tetap nomor satu,” tutup Akmal. " " Jika pemerintah belum bisa mencapai standar yang ditetapkan, jumlah kasus yang ada sekarang belum menggambarkan tren yang sesungguhnya.
- 22. YANG TERLUPAKAN Economica 62 / 2020 22 Sepuluh tahun lalu, seorang anak dengan raut wajah bahagia selalu membawa majalah favoritnya kapanpun dan kemanapun ia pergi. Majalah itu terus menemaninya dengan serangkaian kisah yang membuatnya tersenyum gembira. Bukan hanya menceritakan kisah menarik, tetapi majalah itu sudah menjadi bagian dari kisah hidup sang anak. Waktu terus berjalan, majalah itu kini telah pergi, digantikan oleh ’teman baru’ yang lebih menarik bagi anak- anak zaman sekarang. Kini, sangat sulit bagi majalah itu untuk mendapat tempat dalam kehidupan anak-anak. S epuluh tahun lalu, seorang anak dengan raut wajah bahagia selalu membawa majalah favoritnya kapanpun dan kemanapun ia pergi. Majalah itu terus menemaninya dengan serangkaian kisah yang membuatnya tersenyum gembira. Bukan hanya menceritakan kisah menarik, tetapi majalah itu sudah menjadi bagian dari kisah hidup sang anak. Waktu terus berjalan, majalah itu kini telah pergi, digantikan oleh ’teman baru’ yang lebih menarik bagi anak-anak zaman sekarang. Kini, sangat sulit bagi majalah itu untuk mendapat tempat dalam kehidupan anak-anak. Sebagai sebuah media hiburan terpopuler pada masanya, majalah anak tak lepas dalam menemani tumbuh kembang anak-anak. Selain menyuguhkan cerita yang dapat membangun wawasan dan imajinasi anak, tampilan gambarnya yang warna-warni pun memikat panca indra. Tahun demi tahun berlalu, majalah anak secara perlahan mulai kehilangan eksistensinya dalam menemani masa kecil anak-anak. Perkembangan media digital mulai menggeser kehadiran media cetak dalam kehidupan sehari-hari. Kabar pilu pun berdatangan dari berbagai perusahaan majalah anak yang terpaksa harus menghentikan produksinya di Indonesia. Teknologi Menggeser Industri Majalah Anak Sedikitnya media hiburan yang tersedia di masa lalu, menjadikan popularitas majalah anak sempat meledak saat itu. Bahkan, televisi hanya memiliki beberapa saluran saja sehingga majalah menjadi salah satu hiburan yang paling menarik bagi anak-anak. Namun, seiring berkembangnya teknologi, media hiburan berbasis digital mulai mengisi kehidupan anak-anak di masa kini. Alhasil, anak- anak kini sudah mulai terbiasa dalam menggunakan media digital sebagai sarana untuk memperoleh hiburan dan pendidikan. Perkembangan teknologi bisa menjadi sebuah tantangan bagi beberapa industri media cetak seperti majalah. Penyebabnya bukan lain adalah preferensi bacaan konsumen yang semakin mengarah ke digital. Bahkan, sebuah buku berjudul The Vanishing Newspaper oleh Philip Meyer meramalkan bahwa di tahun 2024 nanti hanya akan ada satu eksemplar media cetak koran. Sementara, sisanya akan tergerus zaman dan digantikan media berbasis online dan platform. Hal serupa juga terjadi bagi media cetak berbasis majalah anak di Indonesia. Stefanie Agustin, pendiri Majalah Cahaya Inspirasi Anak (CIA), menyatakan bahwa banyak industri media majalah anak, terutama Majalah CIA sendiri, yang sedang berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi. “Perkembangan majalah anak sudah pasti menurun. Bisa dibilang, saat ini media anak berupa majalah cetak yang masih eksis di pasar (jumlahnya) tidak lebih dari lima,” ungkap Stefanie. Ia juga menyayangkan bahwa banyak media cetak yang tidak dapat bertahan, padahal majalah yang dihasilkan sangat baik untuk dikonsumsi anak-anak. Majalah Anak Hiburan Mendidik MASA LALU Emily Anggita, Bilal Reginald Putra FOTO: MAURIZKY F | ECONOMICA
- 23. FOTO: DOKUMENTASI PRIBADI 23 Economica 62 / 2020 Kita (Industri majalah anak) bukannya kontra terhadap media digital, tetapi kami sangat memperhatikan dampak media digital terhadap anak. " " Stefanie Augustin Business Development Director Majalah Cahaya Inspirasi Anak (CIA) Rendahnya Minat Baca Anak Indonesia Selain perkembangan teknologi, tantangan bagi sebuah media majalah adalah minat baca masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa pembaca dari media majalah secara umum mengalami penurunansetiaptahunnya.Surveitersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018, pembaca majalah di atas usia 10 tahun dalam seminggu terakhir hanya sekitar 6,05% dari penduduk Indonesia. Angka tersebut terus menurun sejak tahun 2012 silam yang memiliki persentase sebesar 6,92% penduduk. Dampak minimnya minat baca ini akan sangat dirasakan oleh industri media cetak, terutama majalah anak. Berbagai sumber lain juga menunjukkan bahwa minat baca anak di Indonesia masih rendah. Beberapa indikator seperti PISA Score menunjukkan bahwa tingkat literasi siswa indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain masih berada diperingkat sepuluh terbawah setiap tahunnya. Studi lain dari Most Litered Nation In the World juga menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia hanya membaca 0.01% buku setiap tahunnya, sedangkan negara-negara maju seperti Jepang bisa mencapai 18% per tahunnya. Tentunya, banyaknya masalah literasi anak di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Stefanie menuturkan bahwa kebiasaan membaca perlu ditanamkan kepada seorang anak sejak usia dini. Namun, anak- anak kini cenderung lebih memilih untuk mendapatkan hiburan dari media digital yang dirasa lebih menarik. “Mungkin anak- anak sebenarnya mau membaca (media cetak), tetapi mereka sudah terbiasa dengan media digital yang serba cepat dan interaktif, sehingga fokusnya (dalam membaca) kurang terlatih. Ketika mereka harus membaca media cetak, mereka akan kesulitan,”ujar Stefanie. Haltersebutmenjadimasalahsekaligus tantangan yang dihadapinya sebagai penerbit majalah anak. Stefanie percaya bahwa anak-anak dapat memperoleh jauh lebih banyak manfaat dari membaca media cetak. Rendahnya minat baca seorang anak dalam jangka panjang dapat memunculkan dampak negatif seperti mudah terpapar beritahoakskarenakurangnyapemahaman literasi. Sebaliknya, anak-anak yang terbiasa membaca lebih terlatih dalam berpikir kritis dan memiliki pemikiran yang lebih luas. Selain itu, rendahnya minat baca juga menyebabkan penurunan kemampuan anak dalam memahami instruksi yang membuat anak menjadi kurang teliti. Jika terus dibiarkan, dampaknya terhadap generasi mendatang akan sangat besar. Penyesuaian Terhadap Perkembangan Zaman untuk Sebuah Tujuan Di tengah perkembangan teknologi yang begitu masif dan rendahnya minat baca, beberapa media majalah anak harus terus beradaptasi. Sebuah argumen dari Rupert Murdorch, pemilik media The Suns di Inggris, menyatakan eksistensi media cetak bisa diperpanjang apabila media cetak menghentikan arogansinya dan memberikan perhatian pada kebutuhan masyarakat, khususnya anak muda. Salah satu riset juga menunjukkan bahwa beberapa perusahaan penerbitan asal Indonesia di tahun 2014, terutama perusahaan majalah telah menyiapkan media elektronik untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Di masa tersebut, sekitar 57% dari total perusahaan majalah di Indonesia telah menyediakan media elektronik. Hal serupa juga banyak dilakukan oleh berbagai media majalah anak. Beberapa majalah anak menggunakan berbagai platform yang sedang marak digunakan anak zaman sekarang, seperti Instagram dan Youtube. Mereka menggunakan platform tersebut untuk menyajikan berbagai konten edukasi yang menarik bagi anak-anak. Kanal Youtube juga terkadang digunakan untuk berbagai acara yang diselenggarakan, seperti seminar edukasi hingga berbagai perlombaan anak-anak. Adaptasi dengan menggunakan cara baru tidak melulu berarti meninggalkan cara yang lama. Walaupun berbagai media cetak sudah mulai pindah menggunakan platform online, beberapa majalah anak seperti Majalah CIA tetap konsisten dengan media cetaknya. “Kita (Industri Majalah Anak) bukannya kontra terhadap media digital, tetapi kami sangat memperhatikan dampak media digital terhadap anak,” ungkap Stefanie. Ia percaya bahwa media cetak akan lebih besar dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. “Banyak hal positif dan penting yang bisa kita dapatkan dari media cetak. Hanya di media cetak kita diharuskan membaca artikel satu per satu. Melatih fokus, melatih panca indra, melatih anak agar mau berproses hingga mengurangi risiko kerusakan mata,”ujar Stefanie. Ia menambahkan bahwa tingkat kepercayaan orang tua terhadap konten yang ada di media cetak juga lebih tinggi dibandingkan dengan media online. Dengan konsisten berdedikasi dalam industri media cetak, Majalah CIA bisa eksis selama 10 tahun untuk mencapai misinya meningkatkan literasi dan minat baca anak Indonesia. Dalam mencapai misinya tersebut, Majalah CIA juga sejak awal tidak menjual produknya secara retail, melainkan mendistribusikannya langsung ke sekolah-sekolah. Tujuannya adalah untuk berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Selain itu, Majalah CIA juga memberikan pelatihan ke sekolah- sekolah untuk guru dan anak-anak. Dalam perjalanannya, Majalah CIA selalu berhasil memberikan bacaan menarik yang membuat anak-anak menjadi penasaran dan memainkan imajinasi mereka. Harapan bagi Masa Depan Majalah Anak Stefanie percaya bahwa kelak majalah anak dapat mengulang masa kejayaannya seperti yang terjadi di era 2000-an, meskipun ia tidak tahu kapan hal ini akan terjadi. Kini, di luar sana mulai bermunculan gerakan yang mengarahkan anak-anak untuk kembali membaca media cetak. Salah satunya adalah McDonald’s yang mulaimenggantihadiahmainandarihappy meals-nya menjadi buku cerita. Gerakan ini menjadi salah satu tanda akan mulai timbulnya kesadaran terhadap pentingnya membaca buku cetak bagi anak-anak di masa kini. Stefanie berharap agar anak-anak kini mau meluangkan waktunya untuk cinta terhadap membaca dan berkeinginan untuk meningkatkan minat bacanya. Lewat konten Majalah CIA yang sangat kental dengan budaya Indonesia, Stefanie berharap agar anak-anak Indonesia bisa lebih kenal dengan bangsanya sendiri. Menurutnya juga untuk saat ini pemerintah perlu proaktif dalam memberikan dukungan bagi media cetak, khususnya majalah anak yang masih bertahan di pasar. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi majalah anak yang kini sudah mulai tergerus perubahan zaman. Yang terlupakan
- 24. JELAJAH Economica 62 / 2020 24 S ebelum menarik kesimpulan bahwa saya adalah seorang stalker yang hobinya mengintip tetangga setiap malam (saya sungguh tidak punya pilihan — meja belajar saya berada persis di bawah jendela!), biarkan saya menyediakan sedikit konteks. Saya dan teman saya mendapatkan kesempatan untuk menjalani program pertukaran pelajar ke Sydney, Australia. Berada di sana selama 140 hari tidak hanya membuka mata saya kepada ilmu baru dan kultur baru, tetapi juga kepada penyertaan Dia lewat berbagai macam kejadian. Seolah tahu saya butuh pegangan, Beliau menyediakan Triangulum Australe — terpampang jelas lewat jendela kamar kami, untuk menjadi pengingat bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu terlindungi. Masa-Masa Bulan Madu Satu bulan pertama masih terasa seperti mimpi. Hampir setiap hari saya dan teman saya berpergian, mengeksplor sisi kota yang belum terjamah. Saya mencoba burger buaya (yang rasa dan teksturnya ternyata mirip dengan daging biasa), burger vegan-friendly (yang rasa dan teksturnya juga mirip dengan daging biasa — ini baru keren!), mengunjungi ikon-ikon Sydney yang tak boleh terlewatkan: Sydney Opera House, Circular Quay, The Rocks, Chinatown, dan Darlingharbour. Semuanya sangat seru, setiap tempat dan kegiatan memiliki pesonanya sendiri. Darlingharbour merupakan favorit saya. Saya mengunjungi Pyrmont Bridge di waktu sore hari. Kami — saya dan teman saya — menikmati langit dengan semburat jingga dan matahari tenggelam, yang lama- lama hilang dari pandangan. Gantinya? Kelap-kelip cahaya dari restoran dan kafe di pinggir pelabuhan, tidak kalah cantiknya. Belum lagi bintang-bintang yang terlihat sangat jelas di atas, meskipun kota masih gemerlap dengan lampu-lampu di gedung dan jalanan. Tanpa saya tahu, virus COVID-19 sudah menjamah Australia. Kasus pertama terdeteksi di Melbourne. Tidak mau ambil risiko, pemerintah Sydney menutup batas dan menyatakan lockdown pada tanggal 13 Maret, kira-kira tiga minggu dari hari pertama saya masuk kuliah. Untungnya, kelompok-kelompok kelas sudah terbentuk dan kami sudah cukup mengenal satu sama lain, sehingga diskusi daring selanjutnya tidak terlalu canggung. Permintaan Pertama Seminggu pertama school-from-home, kami sudah pusing memikirkan perut. Beras sudah habis di toko langganan kami. Kalaupun ada, ukurannya 20 kilo dan harganya menjulang tinggi. Kami rela saja beli, tetapi pertanyaannya: mau diangkut pakai apa? Disimpan di mana? Pasta kering, makanan kaleng siap makan, semua sudah raib — yang tersisa hanyalah yang harganya untuk kalangan atas. Saat itu, saya hanya berharap kami berdua bisa bertahan setidaknya sampai hari belanja mingguan berikutnya dan berdoa semoga minggu depan bahan makanan di pasar swalayan sudah tersedia normal. Tak tanggung-tanggung, Meg dan Beth, dua teman pertama kami, dipanggil pulang oleh negara mereka (Inggris) — mereka harus melanjutkan penelitian di rumah. Kami semua sedih. Dengan terpaksa, mereka mulai mengemas barang-barang. Yang tidak dipakai, mereka masukkan ke dalam tas, dihibahkan kepada kami yang masih akan tinggal hingga akhir atau setidaknya, sampai dipanggil pulang juga. Setelah kepergian Meg dan Beth, kami mulai memilah barang yang ditinggalkan FOTO: ALETHEIA M. TANDEAN | ECONOMICA Sudah lewat beberapa minggu dari terakhir kali saya menikmati angin malam, duduk di meja belajar, termenung me- lihat ke luar jendela. Dari posisi tersebut, saya bisa melihat dapur tetangga sebelah. Sepasang kekasih biasanya akan menyiapkan makan malam mereka di dapur tersebut, sebelum nanti kembali ke ruangan sebelah yang saya tidak bisa lihat dari jendela. Jika sudah begitu, saya akan mengalihkan pandangan saya ke angkasa. Diterangi oleh kerlip bintang yang jelas sekali terpampang, di langit sebelah kiri atas, tampak rasi bintang Scorpio. Sedikit di bawah Scorpio, ada rasi bintang berbentuk segitiga kecil, dengan ujungnya mengarah ke utara: Triangulum Australe. gemerlap Triangulum Australe di Langit Sydney Aletheia M. Tandean
- 25. FOTO: ALETHEIA M. TANDEAN | ECONOMICA JELAJAH Aletheia M. Tandean Staff Divisi Penerbitan Badan Otonom Economica dan di situ saya menemukannya: sepaket beras ukuran satu kilo, cukup untuk makan kamiselamatigahari!Sungguh,sayasangat lega. Kegundahan kami sudah teratasi! Permintaan Kedua Saya memang seorang introver, tetapi bukan berarti saya tidak gelisah sepanjang masa lockdown. Kami memang masih diperbolehkan keluar dari akomodasi untuk membeli keperluan mingguan, tetapi perjalanan ke pasar swalayan tidak bisa menggantikan perasaan saya ketika berangkat ke kampus. Terdengar sangat klise, ya? Tetapi betulan, saya kangen berjalan kaki sambil basah berkeringat karena panas. Ingin berada di luar ruangan dan tidak menatap layar seharian. Rindu diterpa angin dan bertemu orang-orang. Karena inilah, perjalanan ke swalayan biasanya jadi kami ulur-ulur. Kami menjelajahi swalayan mana pun yang belum pernah kami kunjungi. Pernah sekali waktu, kami harusnya menyebrang jalan, tetapi langit sore di sisi kiri kami sangat cantik, akhirnya kami berbelok ke kiri untuk mengejar sunset tersebut. Perjalanan kami berakhir di sebuah komplek apartemen, lengkap dengan taman yang luas dan orang- orang yang sedang mengajak anjing mereka jalan-jalan. Di ujung jalan setapak itulah yang tidak kami sangka muncul: Tramsheds. Dengan gaya industrialnya, Tramsheds benar-benar sebuah mini-mall yang sangat indah — setiap sudutnya sangat Instagrammable, dari konter-konter makanan kecilnya hingga supermarket di dalamnya. Berawal dari perjalanan singkat itu, saya terpacu untuk ke suatu tempat: Milsons Point. Motivasinya sederhana saja, idola korea yang saya suka pernah foto di sana dan saya ingin mereplika foto tersebut. Tak pernah saya sangka, saya jatuh hati dengan area tersebut. Area yang juga merupakan tempat Luna Park berdiri itu sangat luas; jika Anda menggunakan transportasi umum maka Anda akan disambut oleh tangga bata merah, turun ke arah ferrywharf— halte ferry yang nantinya berujung di Circular Quay. Di sebelah kanan terdapat gerbang ikonik Luna Park dan di kiri dapat terlihat dengan jelas Sydney Harbour Bridge — ikon Australia yang tidak kalah populer. Tepat di bawah Sydney Harbour Bridge ada undak-undakan yang biasanya terisi penuh; orang-orang sejenak duduk untuk beristirahat atau sekedar menikmati pemandangan. Setelah puas melihat-lihat sekeliling dan berhasil mengambil foto tepat di tempat Wonwoo —idola korea yang saya sukai — berada dulu, kami pulang ke South Sydney dengan naik feri. Perjalanannya tidak lama, sekitar 15 menit saja, tetapi sudah bisa membuat kami gembira. Angin musim gugur yang dingin bertiup kencang dan sepanjang mata memandang, terlihat birunya ria Port Jackson. Permintaan Ketiga Bulan April telah berlalu, saya mulai memikirkan cara pulang ke Indonesia. Semua penerbangan sudah ditutup, tetapi saya belum punya tiket pulang. Teman saya memang membeli tiket pulang-pergi sebelum berangkat, sedangkan saya hanya membeli tiket pergi. Beruntung, teman kami yang ada di Melbourne memberikan informasi mengenai program repatriasi yang diadakan oleh KJRI se-Australia. Surat izin untuk masuk ke Jakarta sudah diurus dan saya hanya tinggal mencari tiket pulang. Karena KJRI hanya bekerjasama dengan satu maskapai, saya mau tidak mau memantau pergerakan tiket di situs maskapai tersebut, baik pergerakan ketersediaan kursi maupun tingkat harga. Suatu pagi, begitu bangun tidur, saya mengambil tablet dan iseng mengakses situs maskapai. Diluar ekspektasi saya, terdapat 3 kursi tersedia dan ada 19 orang lainnya yang sedang membuka jadwal tiket yang sama. Panik, saya langsung mengisi biodata saya, padahal nyawapun belum terkumpul sepenuhnya. Setelah bergumul dengan ketikan yang banyak salah dan memikirkan berkali-kali karena harga tiketnya jauh diatas budget, saya akhirnya berhasil mendapatkan tiket tersebut! Rasanya lega sekali karena sudah ada kepastian akan tanggal pulang. Perpisahan dengan Bintang Seminggu sebelum kepulangan, kami mulai berberes dan bersiap dengan oleh-oleh dan segala keperluan lainnya. Banyak sekali yang harus kami kemas, tidak jarang kami harus memutuskan apakah kami harus meninggalkan suatu barang karena koper kami sudah tidak muat lagi. Di malam sebelum kami pergi, seperti biasa, saya membuka jendela untuk menghirup udara malam Sydney untuk yang terakhir kalinya. Triangulum Australe masih di sana. Mengingat ini adalah hari terakhir saya untuk dapat melihat langit cerah dengan bintang-bintang sejelas ini, saya menengadah ke atas berusaha mengingat pola bintang yang ada. Tanpa sadar, mata saya jatuh ke suatu bentuk rasi bintang — saya yakin sekali itu rasi bintang! — di bawah Triangulum Australe. Bentuknya sangat familiar, tetapi saya tidak ingat nama tepatnya. Saya buru- buru mencari di internet dan bam, ternyata itu adalah Libra, rasi bintang saya sendiri! Seolah-olah tahu bahwa itu adalah malam terakhir saya, langit selatan memutuskan untuk memberikan hadiah perpisahan terindah. Tiga permintaan saya sudah terpenuhi, 140 hari kami di Sydney genap selesai, dan rasi bintang Libra telah menampakkan diri — tiga tanda dari surga. Seolah-olah rasi bintang menetapkan bahwa fase kehidupan saya yang selanjutnya telah menanti. 25 Economica 62 / 2020
- 26. FOTO: KATYA MAZAYA KINANTI S. KAJIAN B uka kelas-absen-lanjut rebahan adalah pengalaman dari banyaknya mahasiswa yang sedang menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa karantina akibat pandemi Covid-19. Meskipun PJJ telah dijalankan selama beberapa bulan, proses transisi dari pembelajaran offline menuju pembelajaran online tidak semulus yang diharapkan. Kendala yang dihadapi mulai dari platform pembelajaran online yang server- nya tidak kuat menahan beban dari banyaknyamahasiswayangmenggunakan, permasalahan dalam implementasi ujian secara daring, hingga minimnya bantuan dari pihak kampus bagi mahasiswa untuk mengakses kelas yang menggunakan platform video conference, seperti Microsoft Teams, Google Meet, dan Zoom. Walaupun implementasi PJJ belum berjalan sempurna secara menyeluruh, kesempatan ini menunjukkan kepada banyak orang potensi yang dimiliki oleh online learning. Perkembangan Online Learning Kuliah online pertama muncul pada tahun 1982 ketika Western Behavioral Sciences Institute di La Jolla, California membuka studi Management and Strategic Studies dengan menggunakan internet untuk memberikan pembelajaran kepada pihak eksekutif dalam bisnis dari jarak jauh. Kemudian pada tahun 2000, 8% mahasiswa di Amerika Serikat mulai terdaftar sebagai partisipan pembelajaran online. Jumlah tersebut terus bertambah menjadi 20% pada tahun 2008 dan 30% pada tahun 2013. Seiring berkembangnya zaman, sistem pembelajaran online semakin berkembang. Secara umum, sistem pembelajaran online dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asynchronous dan synchronous learning. Sistem asynchronous learning memungkinkan pembelajaran yang tidak terikat pada satu waktu. Sistem ini memberikan kebebasan bagi murid untuk menentukan kapan mereka ingin belajar; membuka akses pembelajaran ke siapapun dan di manapun asalkan memiliki koneksi Internet yang memadai. Contoh asynchronous learning adalah platform-platform Massive Open Online Course (MOOC) seperti edX. Platform- platformtersebuttidakhanyamenyediakan materi akademik, tetapi non-akademik juga tersedia, dan beberapa memberikan sebuah gelar atau sertifikasi. Sedangkan synchronous learning adalah sistem pembelajaran yang memungkinkan murid mempelajari sebuah materi pada waktu yang bersamaan, layaknya kelas offline. Dengan menggunakan aplikasi video conference, siapapun yang memiliki koneksi internet dapat merasakan proses pembelajaran ini layaknya di kelas pada umumnya. Buat Apa Kuliah Offline? Perlu dipahami bahwa akan ada mahasiswa yang tidak cocok dengan sistem pembelajaran online, tetapi beberapa studi menunjukan pembelajaran online tetap dapat bersaing. Suatu studi membandingkan dua kelompok, online dan offline, dari sebuah kelas. Dengan pengajar dan instruksi yang sama, hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai tes, hasil tugas, nilai partisipasi, dan nilai akhir,akan tetapi nilai rata-rata pembelajaran online sedikit lebih tinggi. bahkan, 96% dari murid merasa bahwa belajar secara online sama efektif bahkan lebih efektif daripada belajar tatap muka. Studi lain dari U.S. Department of Education juga menunjukkan bahwa murid yang mengikuti kelas online secara penuh memiliki rata-rata performa yang lebih baik dibandingkan dengan murid yang mengambilkelasyangsamamelaluiinstitusi online Learning MOMENTUM dISRUPVITAS tEKNOLOGI dALAM pENDIDIKAN tINGGI Divisi Kajian Berbaring di tempat tidur, seorang mahasiswa dengan lelah membuka mata sembari melihat handphone-nya yang menunjukkan waktu pukul delapan tepat. Ia kemudian bergegas menyalakan laptop yang ditinggal tidur saat menonton serial Netflix semalam dan membuka platform online class. Setelah memastikan bahwa namanya sudah diabsen, mahasiswa tersebut lalu kem- bali menutup mata dan tertidur. Toh, materi yang diajarkan oleh dosen ada banyak juga di Youtube bahkan dengan kualitas yang lebih baik, buat apa ia mendengarkan dosen di kelas? Economica 62/2020 26